Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Karya Akhir ini mempunyai mempunyai dua tujuan yaitu untuk meneliti keberhasilan alih daya sebuah kegiatan dalam hal ini fungsi layanan dan dukungan Teknologi Informasi (TI) dan Komunikasi pada sebuah perusahaan serta memberikan rekomendasi atau masukan kepada perusahaan apabila ingin terus melanjutkan alih daya kegiatan dukungan dan layanan TI dan Komunikasi, bentuk alih daya seperti apa yang dupat dilakukun. Dalam bahun-buhan kepustakaan mengenai alih daya ada beberapa bentuk atau tingkatan alih daya, seperti yang dikemukakan oleh Linder (2004), Brown dan Wilson (2005), dan Cohen dan Young (2006). Tingkatan alih daya tersebut adalah tingkatan taktikal, tingkatan stratejik dan tingkatan transformasional. Dalam mengkaji keberhasilan dari alih daya yang sedang betjalan, dilakukan pengkajian beberapa aspek yang berhubungan dengan alih daya yaitu aspek kualitas layanan, aspek ekonomis, aspek teknologi dan aspek transfom1asional. Selain aspek-aspek tersebut dilakukan pula kajian keuangan untuk melihat seberapa berhasil alih daya dari segi keuangan. Kajian keuangan menggunakan analisis fungsi waktu (time series analysis) dan analisis rasio (ratio analysis). Analisis fungsi waktu digunakan untuk melihat perilaku dari parameter keuangan yang berhubungan dengan alih daya selama alih daya berlangsung, sementara analisis rasio dipergunakan untuk membandingkan kecenderungan yang ada pada perusahaan dengan kecenderungan pada industri secara umum. Tujuan untuk membandingkan dengan industri secara umum adalah untuk mengetahui apakah setelah alih daya perilaku keuangan perusahaan terutama yang berhubungan dengan penyediaan layanan TI dan Komunikasi sesuai dengan dengan apa yang menjadi kecenderungan pada industri. Hasil penelitian menunjukan bahwa selama periode alih daya perusahaan telah berhasil merasionalisasikan pengeluarannya yang berhubungan dengan penyediaan layanan TI dan Komunikasi untuk menunjang operasional perusahaan. Naik-turunnya pengeluaran perusahaan untuk pemenuhan kebutuhan layanan TI dan Komunikasi sejalan dengan apa yang terjadi pada industri. Perusahaan juga berhasil mencapai sasaran yang ditetapkan ketika memutuskan untuk mengalih daya layanan dan dukungan TI dan Komunikasi. Kajian mengenai dampak dari alih daya terhadap kualitas layanan, pengaruhnya terhadap aspek ekonomis, teknologi dan apakah alih daya telah membantu perusahaan bertransformasi menunjukan bahwa masih ada kesenjangan antara harapan dan persepsi para pengelola perusahaan terhadap alih daya yang sudah dijalankan sejauh ini. Sekalipun alih daya telah berjalan selama lebih dari sembilan tahun, namun para pengelola perusahaan masih melihat bahwa kualitas layanan masih dapat ditingkatkan lagi atau belum sesuai dengan harapan mereka. Dari segi ekonomi dan teknologi, alih daya juga belum menghantarkan atau memberikan nilai (value) yang diharapkan dan yang terakhir adalah, alih daya belum membantu perusahaan dalam bertransformasi. Untuk memperbaiki keadaan tersebut maka selanjutnya adalah mencari bentuk baru dari alih daya yang dapat memperbaiki keberhasilan alih daya tidak hanya dari segi keuangan namun juga pada bidang-bidang lainnya. Bentuk alih daya yang diusulkan dalam hal ini adalah alih daya transformasional. Dengan alih daya transformasional diharapkan bahwa alih daya dapat memberikan nilai lebih lagi bagi perusahaan, tidak hanya memperbaiki kualitas, namun juga dari segi ekonomi dan teknologi. Dengan alih daya transformasional yang lebih diharapkan adalah membantu perusahaan bertransformasi atau membantu perusahaan mentransformasikan kegiatan bisnisnya sehingga perusahaan dapat menjadi pemimpin pada industri yang digelutinya.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai tanggung awab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen khususnya jika pelaku usaha tersebut telah mengadakan perjanjian alih daya dengan pihak lain/perusahaan lain dan dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung yang telah keluar dan berkekuatan hukum tetap. Metode penelitian yang digunakan adalah penilitan yang bersifat yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal adanya perjanjian alih daya dengan pihak/perusahaan lain maka tanggung jawab pelaku usaha dapat dialihkan kepada pihak/perusahaan lain tersebut.

---

This mini-thesis discusses about the businessman responsibility of consumer loss especially when he/she has an agreement with another party regarding outsourcing. The problem then will be analysed and associated with the Supreme Court Verdict No. 358 K/Pdt.Sus-BPSK/2014. Research method has been used for this mini-thesis is normative juridicial by using secondary data, such as legislations and books. The result of this research indicates that if an agreement between a businessman and a third party applied than the responsibility regarding the consumer loss shall be carried by the third party.

Abstrak :
Alih daya yang biasa dikenal dengan outsourcing merupakan penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain. Alih daya merupakan salah satu sistem di ketenagakerjaan yang dibentuk untuk memperluas lapangan kerja karena masih banyaknya pengangguran di Indonesia. Namun, permasalahan muncul ketika praktik alih daya menjadi disalahgunakan oleh perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi pekerja/buruh alih daya dengan tidak memenuhi hak-haknya dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oknum perusahaan alih daya memanfaatkan kekosongan peraturan yang saat itu alih daya masih terbilang baru. Dengan adanya permasalahan mengenai alih daya di Indonesia, penulis mencoba membuat perbandingan dengan sistem hukum Islam karena Islam memandang urusan ketenagakerjaan harus memberikan pengaruh positif dalam perekonomian. Penelitian pada skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam hukum Islam serta norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan alih daya dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia relatif lengkap, di mana pengaturan tersebut membagi alih daya ke dalam 2 dua jenis yaitu pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh. Sedangkan dalam hukum Islam mengatur mengenai alih daya yang disebut ijarah. Pada pengaturan ijarah dapat mempertimbangkan prinsip ijarah yang berkaitan erat dengan rukun dan syarat sebagai landasan pelaksanaan akad, prinsip perlindungan hak pekerja/buruh, dan prinsip sifat kepastian hukum dari akad/perjanjian tertentu di mana pekerja/buruh tidak boleh dialihkan kepada orang lain dalam posisi atau pekerjaan tertentu. Bahwa dengan prinsip yang ada pada ijarah, pemerintah dapat mempertimbangkan hal tersebut untuk mengisi kekosongan peraturan. ...... Alih Daya commonly known as outsourcing is submission of some work to other parties. Outsourcing is one of labor system that are made for expand more job vacancy because there is lots of unemployment in Indonesia. However, the problems appears when outsourcing implementation misused by companies that exploitation the outsourcing worker by not comply their rights and contravene the applicable laws and regulations. Unscrupulous companies take advantage of new regulations that have some gap, so some people or companies make use of it. With the problem of outsourcing in Indonesia, author tries to make comparisons with Islamic Law because Islam sees employment matters as having a positive influence in the economy. Research on this thesis is done by using normative juridical research method which refers to the legal norms contained in Islamic Law as well as the norms contained in the regulations. Outsourcing regulations in Indonesia labor law are more comprehensive, where the outsourcing divides into 2 two types of job chartering and provision of labor services. While in Islamic Law regulate the outsourcing known as ijarah. Ijarah may consider the principles of terms and conditions as the basis of employment, the principle of workers rights, and the principle of certainty from contract where worker cannot shift their position or other job to other people. So, government can consider it to help Indonesia outsourcing regulation with the principles of ijarah.

Abstrak :
Alih daya menjadi salah satu praktik yang umum di dunia industri Indonesia. Di PT. X jumlah tenaga kerja alih daya jauh lebih banyak dibandingkan karyawan tetapnya (perusahaan induk). Penerapan mekanisme alih daya memiliki tantangan tersendiri sehubungan dengan penerapan standar keselamatan dan produktivitas yang tinggi di PT. X. Data kecelakaan kerja 2019 – 2022 di PT. X menunjukkan semua kecelakaan kerja terjadi pada pekerja alih daya yaitu sebanyak 111 kasus, tidak terjadi pada pekerja tetap, sehingga perlu dilakukan kajian untuk mengidentifikasi, menilai dan menanggulangi berbagai faktor risiko spesifik yang berkaitan dengan penerapan alih daya di PT.X. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis faktor risiko yang berhubungan dengan kegiatan alih daya di perusahaan, mengidentifikasi kondisi atau temuan yang paling signifikan berhubungan dengan terjadinya kecelakaan kerja dan menganalisis penyebab dasar kecelakaan kerja yang paling dominan dan kaitannya dengan mekanisme alih daya. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk mengukur faktor risiko pada masing-masing unit analisis dengan menyebarkan kuesioner, pengamatan, pengolahan data primer dan sekunder terkait alih daya. Diawali dengan analisis data kecelakaan kerja tahun 2019 -2022 di PT. X, diteruskan dengan identifikasi penyebab kecelakaan paling signifikan berdasarkan hasil investigasi kecelakaan dan kaitannya dengan karakterisktik alih daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecelakaan kerja di PT. X berhubungan dengan sejumlah faktor risiko yaitu bekerja dalam keadaan terluka atau sangat kelelahan, beban dan risiko kerja tinggi, tuntutan dan frekuensi kerja lembur, adanya rework, adanya penugasan ganda di luar fungsi atau jabatan pekerja, komunikasi lintas fungsi yang tidak efektif, dan prosedur kerja multitafsir atau sulit difahami. Faktor risiko tersebut berhubungan dengan karakteristik alih daya yaitu faktor tekanan ekonomi dan disorganisasi. Tidak didapati hubungan antara faktor kegagalan regulasi dan kecelakaan kerja di PT. X. Disimpulkan bahwa mekanisme alih daya berhubungan dengan kecelakaan kerja di PT. X dan pencapaian Operasi Bebas Kecelakaan. ......Outsourcing is a common practice in the Indonesian industry. At PT. X, the number of outsourced workers is far more than the permanent employees (parent company). The implementation of the outsourcing mechanism has its own challenges in relation to the application of high standards of safety and productivity at PT. X. Work accident data 2019 – 2022 at PT. X shows that all work accidents occur in outsourced workers as many as 111 cases, not in permanent workers, so it is necessary to conduct a study to identify, assess and overcome various specific risk factors related to the implementation of outsourcing at PT.X. The purpose of this research is to analyze the risk factors related to outsourcing activities in the company, identify the most significant conditions or findings related to the occurrence of work accidents and analyze the most dominant basic causes of the work accidents and their relation to outsourcing mechanisms. The study was conducted with a qualitative approach to measure the risk factors in each unit of analysis by conducting questionnaires, observations, primary and secondary data processing related to outsourcing. Starting with the analysis of work accident data for 2019-2022 at PT. X, continued with the identification of the most significant accident causes based on the results of accident investigations and their relation to outsourcing characteristics. The results showed that work accidents at PT. X relates to a number of risk factors, namely working in a state of injury or extreme fatigue, high workload and risk, demands and frequency of overtime work, rework, multiple assignments outside the function or position of workers, ineffective cross-functional communication, and multi-interpretation work procedures. or difficult to understand. These risk factors are closely related to the characteristics of outsourcing, namely economic pressure factors and disorganization. There was no effect of regulatory failure factors on work accidents at PT. X. It is concluded that the outsourcing mechanism is related to work accidents at PT. X and the achievement of Accident Free Operation.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penggunaan jasa debt collector oleh Bank X dalam melakukan penagihan kartu kredit macet yang saat ini merupakan salah satu keluhan tertinggi masyarakat sebagai konsumen kartu kredit. Adapun yang dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai dasar hukum pengaturan debt collector itu sendiri ditinjau dari hukum perbankan dan perlindungan hukum para card holder serta bentuk penyelesaian sengketa terhadap perbuatan melawan hukum yang sering kali dilakukan oleh debt collector. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan pengaturan mengenai debt collector terdapat didalam PBI APMK dan SEBI APMK. Mengenai perlindungan hukum card holder dapat kita temukan dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU Perbankan, serta bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengaduan nasabah kepada bank, mediasi perbankan, arbitrase, gugatan perdata ke pengadilan negeri, maupun laporan adanya tindak pidana ke kepolisian. ...... This thesis discusses the use of the services of debt collectors by X Bank in collecting bad credit card that currently is one of the highest public complaints as consumer credit cards . As discussed in this paper is the legal basis for debt collector itself in terms of banking law and the legal protection of the card holder and its dispute resolution of tort is often done by the debt collector . Results of this study concluded arrangements regarding debt collectors contained in PBI APMK and SEBI APMK . Regarding legal protection of card holder can be found in the Consumer Protection Act and the Banking Act , as well as forms of dispute resolution can be done through customer complaints to the bank , banking mediation , arbitration , civil lawsuit to court, as well as reports of criminal acts to the police.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang proses alih daya yang terjadi ketika pelepasan sumber daya yang dialirkan ke beban motor induksi berkapasitas besar, yakni 2x638 MW secara tiba-tiba (tripped) karena sebuah gangguan, sehingga sumber daya utama menyebabkan terjadinya tegangan sisa (residual voltage) pada penyulang yang terhubung pada motor tersebut dengan tegangan pada busbar 13.8 kV. Agar motor dapat beroperasi secara kontinyu, maka suplai daya perlu digantikan oleh sumber daya alternatif yang disinkronisasi pada motor, oleh sebab itu diperlukan metode alih daya yang tepat agar motor dapat bekerja secara optimal dikarenakan terjadinya proses peralihan ketika alih daya antara sumber alternatif dan motor berlangsung, yang merupakan suatu fenomena transient yang dapat dianalisis karena masih terdapatnya tegangan residual pada motor, ketika proses sinkronisasi berlangsung. Oleh sebab itu, penulis ingin mengetahui metode alih daya yang tepat dan optimal yang dapat diterapkan ketika proses alih daya berlangsung. Sesuai dengan perkembangan teknologi modern, metode sinkronisasi seperti ini secara optimum dapat dilakukan dengan transfer cepat (fast transfer) dengan panjang siklus yang dihasilkan sekitar 0-0,5 siklus (cycle), yang akan dianalisis penerapannya pada beban motor penunjang, yakni dengan mengetahui karakteristik yang dihasilkan ketika memvariasikan panjang siklus pada 2 jenis motor penunjang yang berbeda.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the process of transfer that occurs when the release of the resources channeled to load induction motor of large capacity, namely 2x638 MW suddenly (tripped) due to a disturbance, so the main power source causes residual voltage at the feeder which is connected to the motor with a busbar voltage at 13.8 kV. In order to make the motor can operate continuously, then the power supply needs to be replaced by alternative power sources that are synchronized to the motor, and therefore needed the right transfer method so that the motor can work optimally because of the occurrence of the transition process when transfer between alternative sources and motors in progress, which is a transient phenomenon that can be analyzed because it is still the presence of residual voltages on the motor, when the process of synchronization. Therefore, the authors wanted to know the proper and the optimum methods of transfer that can be applied when the transfer of power takes place. In accordance with the development of modern technology, such as the synchronization method is optimum can be done with a fast transfer with the resulting cycle length of about 0-0.5 cycles, which will be analyzed the application in supporting load motor, by knowing the characteristics generated when varying the length of the cycle at 2 different types of motor support.

Abstrak :
Alih daya atau outsourcing merupakan sebuah sistem dalam ketenagakerjaan guna mengalihkan sebagaian pekerjaan kepada pihak ketiga untuk meminimalisirkan resiko dan juga beban pekerjaan yang bukan inti bisnis. Dalam praktiknya sistem ini dilakukan berdasarkan sebuah perjanjian alih daya antara perusahaan pengguna dan penyedia yang dimana nantinya pekerja dari perusahaan penyedia akan ditugaskan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan perusahaan pengguna. Dalam perkembangan ekonomi suatu masyarakat, alih daya dapat menjadi cara paling natural dalam hal pemenuhan kebutuhan lapangan kerja selagi juga memudahkan pergerakan perusahaan dalam pasar yang kian kompleks, namun sayang dalam praktiknya di Indonesia sistem ini justru menuai polemik. Pengawasan dari pemerintah sangat diperlukan guna melindungi kepentingan dan hak para pihak. Fungsi pemerintah merupakan penyeimbangkan kekuatan ekonomi yang tidak mungkin seimbang antara pekerja dan pengusaha dalam suatu hubungan industrial Indonesia. Pengawasan ketenagakerjaan sendiri di Indonesia sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan namun dalam praktiknya masih belum semuanya dilaksanakan dengan baik. Pembahasan penulisan ini akan memfokusikan kepada peran pemerintah Indonesia dalam pengawasan praktik alih daya di Indonesia yang masih banyak melanggar hukum atau bahkan hak asasi para pihaknya. Sebuah sistem pengawasan yang baru dimana keadilan akan menjadi nafasnya seperti sistem reward and punsihment merupakan jalan yang bisa diambil oleh pemerintah dalam meningkatkan antusias perusahaan dalam kepatuhan akan norma kerja alih daya. Selain itu juga diperlukannya sistem hukum yang menaungi perlindungan-perlindungan itu dengan pasti.  Namun untuk penerapannya hal ini masih membutuhkan banyak hal seperti dasar hukum yang belum ada dan bentuk skema penerapan terbaiknya guna keberlangsungan dari sistem ini sendiri di Indonesia. ...... Outsourcing is a system in use employment transferring work to third parties to minimize risk and also workload that is not into the business. In practice, this system is carried out based on an outsourcing agreement between the user company and the provider where workers from the provider company will be assigned to work to meet the company's needs. In the economic development of the community, outsourcing can be the most natural way in terms of meeting the needs of employment to help the movement of companies in a complex market, but unfortunately in practice in Indonesia the system is actually creating a polemic. Supervision from the government is necessary for the interests and rights of the parties. The government's function is to balance the unbalanced economic power between workers and employers in an Indonesian industrial relationship. Labor inspection itself has been regulated in several laws and regulations, but in practice, not all of them have been implemented properly. This discussion will focus on the role of the Indonesian government in overseeing outsourcing practices in Indonesia, which still violate the law or even the human rights of its parties. A new supervisory system where justice will be its breath, such as a reward and payment system, is a way that can be taken by the government in increasing the enthusiasm of companies in declaring outsourcing work norms. Apart from that, there is also a need for a legal system that covers these protections with certainty. However, to implement this, many things still require such as a legal basis that does not yet exist and the form of the best implementation scheme for the sustainability of this system itself in Indonesia.

Abstrak :
Persaingan ketat di era globalisasi menuntut pengusaha untuk fokus langsung pada bisnis intinya. Penyerahaan pelaksanaan kegiatan yang bukan bisnis inti kepada pihak lain disebut dengan alih daya. Praktek alih daya seringkali menimbulkan masalah seperti pada kasus pada PT. X dengan PT. Y dan pekerja Z. Pada kasus ini, PT. Penyedia Jasa Y tidak memberikan tunjangan seperti apa yang telah disanggupinya dalam perjanjian kerjasama dengan PT. X kepada tenaga kerja. Berdasarkan kasus tersebut maka akan diuraikan mengenai pola perjanjian alih daya antara PT. X, dengan PT. Penyedia Jasa Tenaga Kerja Y ditinjau dari sudut hukum perjanjian dan hukum perburuhan serta perlindungan terhadap tenaga kerja. Pada dasarnya pola alih daya berdsasarkan hukum perjanjian adalah pemborongan pekerjaan, sedangkan dalam hukum perburuhan terdapat syarat-syarat pekerjaan yang dapat diserahkan. Perlindungan tenaga kerja dalam sudut hukum perjanjian dapat menggugat dengan PMH, sedangkan hukum perburuhan perlindungan dengan Penyelesaian Hubungan Industrial. Tight competition in globalization era requires entrepreneur to focus directly on its core business. Implementation of non-core business activities transfer to the other party is called outsourcing. The practice of outsourcing is often problematic as in the case of PT.X with PT.Service Provider Y and Z workers. In this case, PT. Y does not pay allowance such as what has been promised in agreement with PT. X to the workers. Based on these cases, will be discussed about the pattern of outsourcing agreement between PT. X, with PT. Service provider Y based on contract law and labor law, and labor protection. Basically the pattern of outsourcing in contract law is chartering a job; while in labor laws there are requirements of work that can be delivered. Labor protections in contract law can be sued by PMH, while labor law protections to the Settlement of Industrial Relations.