Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Salah satu isu hangat di Indonesia saat ini terutama dalam sektor public adalah program reformas birokrasi. Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 menegaskan keseriusan mereka dengan membuat Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Terdapat delapan area perubahan birokrasi yang dikehendaki yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, akuntabilitas, pelayanan pubik, mental aparatur dan pengawasan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan salah satu aktor utama dalam program Reformasi Birokrasi nasional. Sebagai instansi yang bertanggung jawab di bidang pengembangan kompetensi ASN, LAN memiliki peran yang vital dalam mewujudkan visi Reformasi Birokrasi yaitu mewujudkan pemerintahan kelas dunia pada 2025, terutama pada area perubahan sumber daya manusia aparatur. Pemerintahan kelas dunia yang dicita-citakan tersebut membutuhkan adanya ASN yang kompeten sebagai salah satu prasyarat utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaa reformasi di LAN tahun 2018 berdasarkan delapan area perubahan yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan kombinasi dari teori Reinventing Government milik David Osborne dan teori Crowdsourcing dari Helen K Liu. Hasil dari penelitian ini adalah area organisasi, akuntabilitas dan sumber daya manusia merupakan area yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di LAN

Abstrak :
Prinsip-prinsip Pemerintahan Wirausaha (Reinventing Government) telah banyak dianut dan diterapkan oleh institusi-institusi pemerintahan di dunia, mulai dari Amerika Serikat hingga Indonesia, tidak terkecuali Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tindak lanjut yang dilakukan oleh DJP adalah perumusan Visi, Misi dan Strategi DJP yang mulai disosialisasikan sejak awal tahun 2000. Satu hal yang menonjol dari prinsip-prinsip tersebut adalah kesadaran untuk mulai menggunakan standar prestasi atau kinerja organisasi yang mulai nyata. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah adanya pertanggungjawaban dan pengendalian dalam pencapaian standar kinerja tersebut. Salah satu ukuran yang perlu diperhatikan, selain memperhitungkan target penerimaan pajak, juga memperhitungkan aspek efisiensi pemeriksaan pajak. Dalam tesis ini akan dievaluasi bagaimana penerapan aspek efisiensi pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh Karikpa Jayapura. Disadari begitu banyak faktor eksternal (geografi, penduduk, ekonomi) yang mempengaruhi kinerja organisasi selain kondisi internal dari Karikpa Jayapura itu sendiri bagaimana relevansi dari kebijakan tersebut. Sementara di pihak lain betapa semakin beratnya target yang harus dicapai demi penerimaan negara dengan berdasarkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengujinya, diperlukan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan pajak terhadap hasil koreksi pajak yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan, secara keseluruhan, proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Karikpa Jayapura telah memenuhi prinsip efisiensi. Tetapi apabila dianalisis per pemeriksaan pajak, masih cukup banyak pemeriksaan yang tidak menghasilkan koreksi pajak yang signifikan. Berdasar hasil penelitian tersebut, sekalipun Karikpa Jayapura merupakan instansi pemerintahan, karenanya sangat dimungkinkan bersifat birokratis, harus tetap mencari solusi dan strategi agar selain penerimaan pajak yang dihasilkan semakin meningkat juga tingkat efisiensinya semakin meningkat. Untuk itu diperlukan adanya pengendalian dari intitusi tersebut.

Abstrak :
"Reinventing Project-Based Learning" offers educators an accessible guide for maximizing the benefits of project-based learning in today's technology-rich learning environment. This reader-friendly book speaks directly to educators, administrators, and professional development specialists who want to transform learning into a more active, student-driven experience, using technology tools for inquiry, collaboration, and connection to the world beyond the classroom. Examples from educators in many different countries showcase this new vision of instructional design. Features of the book include: (1) a guided process for designing and implementing effective projects; (2) collaborative activities in each chapter, appropriate for shared reading, lesson study, and other professional development activities; and (3) A focus on the essential learning functions of digital tools, the Internet, and Web 2.0.

Abstrak :
Pertumbuhan penduduk yang pesat saat ini menuntut tersedianya prasarana dan sarana kota termasuk bidang persampahan yang memadai dan perhatian yang lebih besar dari pengelolaan kota. Isu-isu pengelolaan sampah dewasa ini adalah belum efesien dan efektifnya pelayanan, disamping masih tingginya subtidi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan mengidentifika ikan jenis pelayanan kebersihan (2) Mengetahui sejauh mana efesiensi & efektivitas pelayanan kebersihan di tinjau dari biaya transaksi ekonomi serta pendekatan sumber, proses dan saran (3) Menemukan model alternatif pengelolaan sampah dengan meiibatkan partisipasi sektor swasta (4) Memberikan rekomendasi terhadap delivery system yang lebih efesien dan efektif. Dalam privatisasi mempunyai tujuan sedikit campur tangan pemerintah, lebih bersifat bisnis dan pengurangan beban pemerintah sehingga privatisasi akan lebih efektif dan efesien. Dalam Reinventing Government management tuntutan terhadap pelaku organisasi untuk mempunyai sikap inovasif dan sikap kewirausahaan. Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan beberapa bentuk perpaduan metode diskriptif yaitu survey kelembagaan dan analisis dokummenter, studi kasus terhadap kinerja swasta yang melaksanakan kontrak pelayanan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan sampah merupakan mixed goods (kuadran 2) dengan ciri-ciri non excludable rival untuk sampah komersial industri dan pasar dan ini hanya meliputi 20,5 % timbulan sampah. Sedangkan pelayanan yang merupakan pure public goods dengan ciri-ciri, non excludable, non rival (kuadran 4) untuk sampah berasal dari rumah tinggal dan fasilitas umum meliputi 79,5 % timbulan sampah. Efesiensi dan efektivitas organisasi dilihat dari pendekatan sumber, proses dan saran masih belum optimal. Retribusi kebersihan baru menyumbang 5;96 % dari jumlah anggaran kebersihan. Model alternatif pengelolaan sampah saat ini masih PSP (Private Sector Participation) perlu dikembangkan lebih jauh menjadi PPP ( Public Private Partnership) atau kontrak konsesi. Akhirnya penulis menyarankan agar momentum Regom ini perlu dilanjutkan dan dikembangkan sesuai action plan, kerangka hukum perlu dirubah, dari Dinas menjadi Perusahaan Daerah, serta usaha-usaha peningkatan produktivitas personil dengan meningkatkan teknologi dan metode kerja, usaha-usaha mereduksi volume sampah serta peningkatan peran serta masyarakat.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis Reinventing Policy dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara dengan beberapa pihak dari KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua dan data sekunder dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Reinventing Policy tidak spenuhnya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Walaupun demikian, Reinventing Policy meningkatkan penerimaan pajak. ......This study analyzes Reinventing Policy in increasing tax payer compliance rate and tax revenue in Jakarta Sawah Besar Dua Small Tax Payers Office. The research method used is qualitative. The data used in this study are primary data in the form of interviews with some people from Jakarta Sawah Besar Dua Small Tax Payers Office and secondary data from the Directorate General of Tax Information System (SIDJP). The results showed that Reinventing Policy did not fully increase tax compliance. However, Reinventing the Policy increased tax revenue.

Abstrak :
ABSTRAK
Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia yang tercermin dalam tax ratio Indonesiayang relatif rendah dibandingkan dengan negara asia tenggara. Hal tersebut menjadikan Reinventing policy sebagai salah satu alternatif yang dikeluarkan pada pertengahan tahun 2015. Reinventing policy ditujukan untuk meningkatkan penerimaan, mendorong kepatuhan Wajib Pajak serta memperkuat basis data di Direktorat Jenderal Pajak DJP . Kebijakan ini memberi keringanan Wajib Pajak dengan mengurangi atau menghapus sanksi administrasi pajak melalui surat permohonan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015. Skripsi ini merupakan studi kasus implementasi kebijakan reinventing policy di KPP PMA Lima dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan reinventing policy dikatakan tidak berhasil dalam meningkatkan penerimaan dan kepatuhan Wajib Pajak. Upaya yang telah dilakukan KPP PMA Lima dalam pelaksanaan kebijakan ini diantaranya melakukan sosialisasi, himbauan dan melakukan lembur di akhir batas pelaksanaan kebijakan.

---

ABSTRACT
The low level of tax compliance in Indonesia which is reflected in Indonesia 39 s tax ratio is relatively low compared with countries of Southeast Asia. It made Reinventing policy as an alternative released by government in mid 2015. Reinventing policy aimed at increasingtax revenue, tax compliance and also strenghten database at Directorate General of Taxation DJP . This policy gives relief taxpayer by reducing or removing the administrative sanction of taxes through petition regulated in Finance Minister Regulation No. 91 PMK.03 2015. This thesis is a case study implementation of reinventing policy in KPP PMA Lima using qualitative research methods. The results of this study indicate that implementation of reinventing policy has failed in increasing tax revenues and tax compliance. In optimizing this policy, the tax office undertakes socialization activities, provide appeal to taxpayer and do overtime at the end of utilization limit of reinventing policy.

Abstrak :
Sunset Policy tahun 2008 dan Reinventing Policy tahun 2015 adalah dua kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan peneirmaan negara sekaligus meningkatkan basis data DJP. Tesis ini membahas perbandingan efektivitas kebijakan Sunset Policy dibandingkan dengan Reinventing Policy dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar serta membahas hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi kedua kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Sunset Policy lebih efektif dibandingkan dengan kebijakan Reinventing Policy. Saran agar sebaiknya kebijakan ini ditinjau kembali dan dipilih kebijakan yang sifatnya menyeluruh seperti Tax Amnesty. Saran lainnya adalah apabila suatu kebijakan sedang berjalan, janganlah kebijakan yang akan datang diketahui oleh publik terlebih dahulu. ......Sunset Policy 2008 and Reinventing Policy 2015 are two policies that are used to improve state awareness while enhancing the DGT database. This thesis discusses the comparison of the effectiveness of the Sunset Policy compared with the Reinventing Policy in an effort to increase tax revenue in the DGT Office of the Great Taxpayer and discuss the barriers that occur in the implementation of both policies. This research uses qualitative approach with descriptive design. The results of this study indicate that Sunset Policy is more effective than the Reinventing Policy policy. Suggestions for this policy should be reviewed and selected comprehensive policies such as Tax Amnesty. Another suggestion is that if a policy is in progress, let no future policy be known to the public first.