Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini fokus untuk mengetahui persepsi dan harapan kementerian/lembaga terhadap pelayanan asistensi yang diberikan oleh deputi program dan reformasi birokrasi, serta untuk mengetahui bagaimana strategi deputi program dan reformasi birokrasi dalam pelayanan asistensi tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh data bahwa persepsi kementerian/Iembaga terhadap pelayanan asistensi deputi program dan reformasi birokrasi adalah belum maksimalnya pelayanan yang ditandai dengan tidak adanya umpan balik, lambat, tidak responsif, dan baru menyentuh proses bukan hasil. Harapan kementerian/ Iembaga terhadap pelayanan asisrensi adalah adanya asistensi yang dapat diaplikasikan oleh instansi, dimana hasil asistensi dapat dimanfaatkan Iangsung dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, berdasarkan analisis yang telah dilakukan disimpulkan bahwa (1) Persepsi kementerian/Iembaga terhadap pelayanan asistensi jauh dari yang diharapkan, dalam arti masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Harapannya adalah agar pelayanan dapat lebih baik Iagi sehingga memudahkan kementerian/lembaga dalam proses reformasi birokrasi dan mendapatkan asistensi yang aplikatif lagi dan berguna bagi instansi; dan (2) Strategi pelayanan asistensi yang dilakukan oleh deputi program dan reformasi birokrasi belum berjalan optimal dengan keterbatasan yang ada. Untuk itu, perlu dirumuskan suatu strategi dalam pelayanan asistensi yang lebih aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan.

---

This research is focus to know about the perceptions and expectations of the ministries/agencies about technical assistance that given by the Deputy Program and Bureaucracy Reform, and to find out how their strategy to give that technical assistance. Based the research conducted, the data showed that the perception of Ministries/Agencies about the technical assistance is that the assistance not maximal enough that characterized by no feedback, not responsive, and all the assistance is only touching process rather than outcome. The expectation of the assistance is there are result that can utilize directly in implemented the bureaucracy reforms. Therefore, based on the analysis that have been done, it concluded that (1) the perception of Ministry/Agencies about the assistance is far from the expected, which mean there are still have many shortcomings that have to be improved. The expectation is the assistance could be better so it can facilitate Ministry/Agencies in process to reform the bureaucracy and get the assistance that can be applied and give advantage to the agency; and (2) Strategy fiom Deputy Program and Bureaucracy Reforms in the technical assistance has not run optimally with the limitations that existing. So, it needed to make a formulation of a strategy that applicative and can be easy to implemented."

"Salah satu indikator keberhasilan dari program reformasi birokrasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dari sebuah instansi pemerintahan. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menganalisis program ‘Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik’ pada reformasi birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga, aspek-aspek yang harus diperbaiki dan faktor yang harus ditingkatkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen dan literatur yang tersedia dan juga dengan wawancara yang diolah menggunakan metode triangulasi dan member-checking. Hasilnya implementasi program mikro pelayanan publik dalam rangka reformasi birokrasi pada aspek standar pelayanan walaupun Kemenpora sudah memiliki SOP, pedoman, serta standar pelayanan lainnya, hal ini masih terdapat pada unit yang menerbitkan standar tersebut, yang dalam penelitian ini adalah OKP. Pada aspek pelibatan stakeholder, terlihat bahwa Kemenpora memang sudah melibatkan pemangku kepentingan dalam menyusun berbagai kebijakan yang ada. Akan tetapi, sifat nya masih terbatas pada kalangan OKPtertentu saja.

---

One indicator of the success of bureaucratic reform program is improving the quality of public services from a government agency. This study was conducted to analyze the program 'Improving the Quality of Public Services' on bureaucratic reform in the Ministry of Youth and Sports, the aspects that should be corrected and the factors that should be improved. This study used a qualitative approach to conduct an analysis of documents - documents and literature are available and also the interviews are processed using the method of triangulation and memberchecking.

The results of implementation of public services micro program in the context of the bureaucratic reform at the service standard aspects even though the Ministry of Youth and Sports already has a Standard Operating Procedures, guidelines, and other service standards, it is still contained in the unit that publishes those standards which in this study is the youth organization. In the

stakeholder engagement aspect, it appears that the Ministry of Youth and Sports stakeholders are already involved in formulating policies that exist. However, its nature is still limited to the particular youth organizations."

"Reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Terdapat sembilan area perubahan yang menjadi sasaran reformasi birokrasi, salah satunya adalah manajemen aparatur daerah. Melaksanakan reformasi di bidang kepegawaian adalah upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merespon tuntutan masyarakat dalam memperbaiki serta meningkatkan kualitas PNS baik sebagai birokrat yang menjalankan birokrasi maupun sebagai pelayan publik. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah pengisian jabatan secara terbuka untuk jabatan camat dan lurah, dengan pertimbangan camat dan lurah merupakan ujung tombak pelaksanaan layanan publik pemerintah daerah, oleh karena itu membutuhkan sosok aparatur yang profesional, berintegritas dan berkompeten. Berkaitan dengan pelaksanaan seleksi terbuka muncul pertanyaan apakah seleksi terbuka akan mengacaukan pola karir yang telah tersusun dan menyebabkan regenarasi di lingkungan PNS tidak berjalan baik. Sebab tidak ada lagi keteraturan bagi PNS yang mengantri untuk mendapatkan kesempatan untuk duduk dalam jabatan struktural. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan, seleksi terbuka ini merupakan salah satu kemajuan dalam birokrasi dalam hal transparansi dalam sebuahpemerintahan daerah, karena proses dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan pihak luar dari birokrasi diharapkan penilaian akan berdasarkan kapabilitas dan integritas.

---

Bureaucratic reforms in the Provincial Government of Jakarta has been carried out since 2008. There are nine areas of change that is being targeted reform of the bureaucracy, one of which is the management of local personnels. Implement reforms of the bureaucrats is Jakarta Provincial Government's efforts to respond to the demands of society in improving and increasing the quality of both civil servants as bureaucrats who run the bureaucracy as well as a public servant. One of the measures implemented are running open bidding for filling the positions camat and lurah, with

consideration camat and lurah is a street levels bureaucracy who who directly deal with the public in providing public services, and therefore requires apparatus that professional figure, integrity and competence. Relating to the implementation of open selection question arises whether an open bidding will disrupt the career path that has been arranged and led to regeneration in the PNS is not going well. Because there is no regularity for civil servants queuing for a chance to promote in a structural position. Regardless of the advantages and disadvantages, this open selection is one

of the advances in the bureaucracy in terms of transparency in a local government, because the process carried out openly with the involvement of external parties of the bureaucracy expected ratings to be based on the capability and integrity."

"Buku ini mendeskripsikan keterkaitan media dan demokrasi dalam bingkai politik kepemiluan. Dalam politik kepemiluan, partai politik dan kandidat sama-sama menggunakan media massa, baik cetak maupun elektronik dengan sejumlah variannya dalam menyampaikan pesan-pesan politik kepada masyarakat pemilih."