Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Salah satu indikator keberhasilan dari program reformasi birokrasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dari sebuah instansi pemerintahan. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menganalisis program ‘Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik’ pada reformasi birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga, aspek-aspek yang harus diperbaiki dan faktor yang harus ditingkatkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen dan literatur yang tersedia dan juga dengan wawancara yang diolah menggunakan metode triangulasi dan member-checking. Hasilnya implementasi program mikro pelayanan publik dalam rangka reformasi birokrasi pada aspek standar pelayanan walaupun Kemenpora sudah memiliki SOP, pedoman, serta standar pelayanan lainnya, hal ini masih terdapat pada unit yang menerbitkan standar tersebut, yang dalam penelitian ini adalah OKP. Pada aspek pelibatan stakeholder, terlihat bahwa Kemenpora memang sudah melibatkan pemangku kepentingan dalam menyusun berbagai kebijakan yang ada. Akan tetapi, sifat nya masih terbatas pada kalangan OKP tertentu saja. ......One indicator of the success of bureaucratic reform program is improving the quality of public services from a government agency. This study was conducted to analyze the program 'Improving the Quality of Public Services' on bureaucratic reform in the Ministry of Youth and Sports, the aspects that should be corrected and the factors that should be improved. This study used a qualitative approach to conduct an analysis of documents - documents and literature are available and also the interviews are processed using the method of triangulation and memberchecking. The results of implementation of public services micro program in the context of the bureaucratic reform at the service standard aspects even though the Ministry of Youth and Sports already has a Standard Operating Procedures, guidelines, and other service standards, it is still contained in the unit that publishes those standards which in this study is the youth organization. In the stakeholder engagement aspect, it appears that the Ministry of Youth and Sports stakeholders are already involved in formulating policies that exist. However, its nature is still limited to the particular youth organizations.

Abstrak :
Reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Terdapat sembilan area perubahan yang menjadi sasaran reformasi birokrasi, salah satunya adalah manajemen aparatur daerah. Melaksanakan reformasi di bidang kepegawaian adalah upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merespon tuntutan masyarakat dalam memperbaiki serta meningkatkan kualitas PNS baik sebagai birokrat yang menjalankan birokrasi maupun sebagai pelayan publik. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah pengisian jabatan secara terbuka untuk jabatan camat dan lurah, dengan pertimbangan camat dan lurah merupakan ujung tombak pelaksanaan layanan publik pemerintah daerah, oleh karena itu membutuhkan sosok aparatur yang profesional, berintegritas dan berkompeten. Berkaitan dengan pelaksanaan seleksi terbuka muncul pertanyaan apakah seleksi terbuka akan mengacaukan pola karir yang telah tersusun dan menyebabkan regenarasi di lingkungan PNS tidak berjalan baik. Sebab tidak ada lagi keteraturan bagi PNS yang mengantri untuk mendapatkan kesempatan untuk duduk dalam jabatan struktural. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan, seleksi terbuka ini merupakan salah satu kemajuan dalam birokrasi dalam hal transparansi dalam sebuah pemerintahan daerah, karena proses dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan pihak luar dari birokrasi diharapkan penilaian akan berdasarkan kapabilitas dan integritas. ......Bureaucratic reforms in the Provincial Government of Jakarta has been carried out since 2008. There are nine areas of change that is being targeted reform of the bureaucracy, one of which is the management of local personnels. Implement reforms of the bureaucrats is Jakarta Provincial Government's efforts to respond to the demands of society in improving and increasing the quality of both civil servants as bureaucrats who run the bureaucracy as well as a public servant. One of the measures implemented are running open bidding for filling the positions camat and lurah, with consideration camat and lurah is a street levels bureaucracy who who directly deal with the public in providing public services, and therefore requires apparatus that professional figure, integrity and competence. Relating to the implementation of open selection question arises whether an open bidding will disrupt the career path that has been arranged and led to regeneration in the PNS is not going well. Because there is no regularity for civil servants queuing for a chance to promote in a structural position. Regardless of the advantages and disadvantages, this open selection is one of the advances in the bureaucracy in terms of transparency in a local government, because the process carried out openly with the involvement of external parties of the bureaucracy expected ratings to be based on the capability and integrity.

Abstrak :
Penelitian ini fokus untuk mengetahui persepsi dan harapan kementerian/lembaga terhadap pelayanan asistensi yang diberikan oleh deputi program dan reformasi birokrasi, serta untuk mengetahui bagaimana strategi deputi program dan reformasi birokrasi dalam pelayanan asistensi tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh data bahwa persepsi kementerian/Iembaga terhadap pelayanan asistensi deputi program dan reformasi birokrasi adalah belum maksimalnya pelayanan yang ditandai dengan tidak adanya umpan balik, lambat, tidak responsif, dan baru menyentuh proses bukan hasil. Harapan kementerian/ Iembaga terhadap pelayanan asisrensi adalah adanya asistensi yang dapat diaplikasikan oleh instansi, dimana hasil asistensi dapat dimanfaatkan Iangsung dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, berdasarkan analisis yang telah dilakukan disimpulkan bahwa (1) Persepsi kementerian/Iembaga terhadap pelayanan asistensi jauh dari yang diharapkan, dalam arti masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Harapannya adalah agar pelayanan dapat lebih baik Iagi sehingga memudahkan kementerian/lembaga dalam proses reformasi birokrasi dan mendapatkan asistensi yang aplikatif lagi dan berguna bagi instansi; dan (2) Strategi pelayanan asistensi yang dilakukan oleh deputi program dan reformasi birokrasi belum berjalan optimal dengan keterbatasan yang ada. Untuk itu, perlu dirumuskan suatu strategi dalam pelayanan asistensi yang lebih aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. ......This research is focus to know about the perceptions and expectations of the ministries/agencies about technical assistance that given by the Deputy Program and Bureaucracy Reform, and to find out how their strategy to give that technical assistance. Based the research conducted, the data showed that the perception of Ministries/Agencies about the technical assistance is that the assistance not maximal enough that characterized by no feedback, not responsive, and all the assistance is only touching process rather than outcome. The expectation of the assistance is there are result that can utilize directly in implemented the bureaucracy reforms. Therefore, based on the analysis that have been done, it concluded that (1) the perception of Ministry/Agencies about the assistance is far from the expected, which mean there are still have many shortcomings that have to be improved. The expectation is the assistance could be better so it can facilitate Ministry/Agencies in process to reform the bureaucracy and get the assistance that can be applied and give advantage to the agency; and (2) Strategy fiom Deputy Program and Bureaucracy Reforms in the technical assistance has not run optimally with the limitations that existing. So, it needed to make a formulation of a strategy that applicative and can be easy to implemented.

Abstrak :
Tesis meneliti hubungan penganggaran berbasis kinerja terhadap reformasi birokrasi di Indonesia. Data untuk variabel reformasi birokrasi diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Kementerian dan lembaga pemerintah pusat menjadi objek penelitian ini karena merupakan objek utama yang mempengaruhi perbaikannya tata kelola pada pemerintah Indonesia. Variabel utama dalam penelitian ini adalah variabel penganggaran berbasis kinerja yang diwakili oleh variabel penyerapan anggaran, capaian keluaran/output, dan efisiensi penggunaan anggaran sedangkan variabel kontrol dalam penelitian ini adalah variabel pagu anggaran/alokasi anggaran dan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) per Kementerian dan Lembaga. Berdasarkan data periode 2014-2018, hasil dari estimasi panel fixed effect ini menunjukkan bahwa adanya hubungan langsung penganggaran berbasis kinerja terhadap Reformasi Birokrasi di Indonesia. Kementerian atau Lembaga dengan nilai indeks keluaran/output yang meningkat, penyerapan yang tinggi, jumlah ASN yang rendah, serta konteks historis efisiensi penganggaran, cenderung juga mengalami peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (RB). ......The thesis examines the relationship between performance-based budgeting and bureaucratic reform in Indonesia. Data for bureaucratic reform variables are measured through the Bureaucratic Reform Index (RB). Ministries and central government agencies are the object of this research because they are the main objects that influence the improvement of governance in the Indonesian government. The main variable in this research is the variable of performance-based budgeting which is represented by the variable of budget absorption, output/output achievement, and efficiency of budget use, while the control variables in this study are the variable of the budget ceiling/budget allocation and the number of State Civil Servants (ASN) per Ministry and Institution. Based on data for the 2014-2018 period, the results of this fixed effect panel estimate indicate that there is a direct relationship between performance-based budgeting and Bureaucratic Reform in Indonesia. Ministries or institutions with increased output/output index values, high absorption, low number of ASN, and the historical context of budgeting efficiency, also tend to experience an increase in the Bureaucratic Reform Index (RB).

Abstrak :
Sesungguhnya upaya Pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi birokrasi bukanlah sesuatu yang baru. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) telah menerbitkan Permen PAN RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah yang kemudian disempurnakan dengan Permen PAN RB No. 10 Tahun 2019. Dalam konteks hak pelayanan publik sebagai hak konstitusional setiap warga negara apakah pembangunan zona integrits ini dapat menyelesaikan permasalahan mengenai buruknya kualitas pelayanan publik oleh pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan kemudian menganalisis dengan pelaksanaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Zona Integritas saat ini terutama di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar telah maksimal dalam memenuhi hak-hak konstitusional warga negara berkaitan dengan pelayanan publik dan pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob) sebagai implikasi pelayanan public.Namun masih ada beberapa hal yang menjadi catatan evaluasi Zona Integritas. Oleh karena itu, penyusunan strategi percepatan Zona Integritas perlu dilakukan sebagai solusi pemberian pelayanan publik yang layak dan merata. ......In fact, the Government of Indonesia's efforts to reform the bureaucracy are not something new. In order for the public to feel the results of the acceleration of Bureaucratic Reform that has been carried out by the government, especially in work units, the Ministry of Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform (Ministry of PAN RB) has issued Ministerial Regulation of PAN RB No. 52 of 2014 concerning Guidelines for the Development of an Integrity Zone towards a Corruption-Free Area and a Clean Bureaucratic Area Serving in Government Agencies, which was later refined by Ministerial Regulation of PAN RB No. 10 of 2019. In the context of the right to public services as a constitutional right of every citizen, can the development of this integrit zone be able to solve the problem of the poor quality of public services by the government. The research method used is a qualitative research method with a statutory approach and then analyzes the implementation in the field. The results of the study indicate that the current Integrity Zone implementation has not been maximized in fulfilling the constitutional rights of citizens related to public services and the fulfillment of economic, social, cultural rights (ekosob) as implications for public services. This is due to several reasons that the Integrity Zone evaluation notes. Therefore, the formulation of a strategy to accelerate the Integrity Zone needs to be carried out as a solution for providing appropriate public services.

Abstrak :
Tesis ini membahas faktor-faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan di DJA dan DJPK pada kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi DJA dan DJPK dalam melaksanakan Kebijakan Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan dan faktor-faktor internal yang mempengaruhinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menemukan permasalahan implementasi yang sama-sama dihadapi DJA dan DJPK maupun yang khas. Hasil penelitian juga menemukan adanya perbedaan faktor-faktor internal antara DJA dengan DJPK yang mempengaruhi hasil capaian implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan.

---

This thesis discusses the internal factors affecting the extent to which the objectives and implementation of Ministry of Finance?s Bureacracy Reform policies are met in the Directorate General of Budget (DJA) and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) from 2007 to 2010. The purpose of this study is to find some problems of Ministry of Finance?s bureaucracy reform policy implementation are met in DJA and DJPK and the internal factors affecting it. This research is qualitative in nature with a descriptive design. The reseacher found the same problems and the specific problems of Ministry of Finance?s bureaucracy reform policy implementation in DJA and DJPK. The findings indicate that the achievements of Bureaucracy Reform policy implementation in DJA and DJPK are affected by different factors.