Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai pengawasan pengelolaan pajak daerah di Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengolah data dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini membahas 2 (dua) permasalahan utama. Pertama, penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat terhadap pengelolaan pajak daerah. Kedua, sanksi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan mengenai penyimpangan pengelolaan pajak daerah di Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dilakukan berbagai upaya sebagai solusi untuk lebih mengefektifkan fungsi-fungsi pengawasan pengelolaan pajak daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat dan diperlukan sanksi yang memberikan efek jera terhadap pelaku penyimpangan pajak daerah, baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Hasil penelitian menyarankan adanya peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat; percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan pengawasan dan pemeriksaan; peningkatan kompetensi, kapabilitas, dan profesionalitas sumber daya manusia aparatur negara; dan pemberian sanksi yang berat bagi pelaku penyimpangan pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku. ......This research discuss about the supervision management of local taxes in Pesisir Barat District Government. The method used in this study is a yuridis normatif which uses descriptive approach in its data processing. This research discusses 2 (two) main problems. First, the implementation of supervision conducted by The Inspectorate of Pesisir Barat Regency for the management of local taxes. Second, the sanctions laid down by legislation regarding local taxes management irregularities in Pesisir Barat District Government. Research results indicate that many efforts is necessary as a more effective solution for the oversight function of the regional tax management conducted by The Inspectorate of Pesisir Barat Regency and needed sanctions which provide the deterrent effect against the perpetrators of irregularities local taxes, either in the form of administrative sanction or criminal sanctions. Results suggest an increase in the effectiveness of supervision of the state officers through coordination and synergy of internal controls, external and public supervision; acceleration the implementation of the follow-up supervision and inspection results; increase the competence, capability and professionalism of the human resources of the state officers; and serious sanctions for perpetrators of irregularities according to the provisions of local tax regulations.

Abstrak :
Perkembangan usaha hiburan karaoke di DKI Jakarta membuat pajak hiburan merupakan salah satu pajak yang seharusnya mempunyai potensi yang cukup besar bagi penerimaan pajak di Provinsi DKI Jakarta. Sistem pemungutan pajak hiburan yang self assessment yang dilakukan pada hiburan karaoke, membuat pengawasan menjadi komponen yang penting dalam pencapaian target pajak hiburan dan juga untuk menghindari kebocoran pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, metode pengumpulan data kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan pajak hiburan atas usaha karaoke Di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta masih belum optimal karena berdasarkan data masih banyak terjadi kelemahan dalam fungsi pengawasannya.

---

The growth of karaoke as an entertainment business in the Province of DKI Jakarta made the entertainment tax as one of tax which has a great potential for the tax revenue in Province of Jakarta. Self assessment systems in the implementation of entertainment collection for karaoke business makes supervision function become an important component to gain entertainment tax target and to avoid entertainment tax abuses. This research is a descriptive research design by using post positivist approach with qualitative data collection method. The result of this research conclude that the supervision function of entertainment tax of karaoke business in Province of DKI Jakarta by Dinas Pelayanan Pajak Province of DKI Jakarta has not run optimal refers to some data which find any weaknesses of supervision function.

Abstrak :
Pemungutan Pajak Air Tanah di DKI Jakarta memiliki fungsi pengaturan mencegah eksploitasi air tanah sesuai Perda Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah. Penggunaan air tanah di Jakarta semakin menurun, tetapi ancaman penurunan muka tanah semakin tinggi. Fokus penelitian ini adalah implementasi pengawasan pemungutan Pajak Air Tanah yang dilakukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak ada pedoman teknis dalam melakukan pengawasan, pengawasan dilakukan secara rutin dan insidentil. Kendala dalam melakukan pengawasan antara lain minimnya jumlah sumber daya manusia, wajib pajak yang tidak patuh dan tidak terbaharukannya data mengenai Pajak Air Tanah. ......Groundwater tax in DKI Jakarta has a regulerend function to prevent exploitation of groundwater according to Local Regulation of DKI Jakarta Number 17 of 2010 concerning Groundwater Tax. The use of groundwater in Jakarta is declining, but the threat of land subsidence is getting higher. Focus of this research is supervision implementation on groundwater tax in DKI Jakarta and constraints faced. This research is using a qualitative method with field and literature research as the data collection technique. The results of this research shows that there are no technical guidelines in supervision, supervision conducted routinely and incidentally. Constraints in conducting supervision include the lack of human resources, not compliant taxpayers and unupdated data about groundwater tax.

Abstrak :
Jumlah restoran di Kota Bekasi dalam perkembangannya selalu meningkat khususnya sejak tahun 2018 hingga 2021 yang ditandai dengan adanya kenaikan wajib pajak restoran yang selalu terjadi setiap tahunnya. Namun realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi tidak pernah mencapai target setiap tahunnya dan mengalami ketidakstabilan yang cenderung menurun. Untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran dan melakukan upaya terhadap pengawasan pajak restoran, Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi telah memasang aplikasi pengelola data di beberapa restoran yaitu tapping box. Penelitian ini menganalisis mengenai implementasi kebijakan tapping box pada pajak restoran di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post positivist dengan metode analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis implementasi ini menggunakan teori implementasi Edwards III hasil penelitian bahwa dimensi dari faktor keberhasilan dan kepatuhan wajib pajak tidak seluruhnya berjalan dengan baik yaitu sarana dan prasarana yang belum mendukung; dan adanya penolakan dari wajib pajak restoran terkait implementasi kebijakan tapping box serta terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan implementasi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tapping box sebagai salah satu bentuk pengawasan pajak restoran di Kota Bekasi diantaranya adalah kendala sosialisasi, kendala teknis, dan pemasangan yang belum merata. ......The number of restaurants in Bekasi City is always increasing, especially from 2018 to 2021 which is marked by an increase in the restaurant tax payer which always occurs every year. However, the realization of restaurant tax revenue in Bekasi City never reaches the target every year and experiences instability which tends to decrease. To increase restaurant tax revenue and make efforts to supervise restaurant taxes, the Regional Revenue Agency for the City of Bekasi has installed a data management application in several restaurants, namely tapping box. This study analyzes the implementation of the tapping box policy on restaurant taxes in Bekasi City. This study uses a post positivist research approach with descriptive analysis methods and uses literature study data collection techniques and in-depth interviews. This implementation analysis uses Edwards III's implementation theory. The research results show that the dimensions of success factors and taxpayer compliance are not all going well, namely facilities and infrastructure that are not yet supportive; and there was resistance from restaurant taxpayers regarding the implementation of the tapping box policy and there were several obstacles in the implementation. The obstacles faced in implementing the tapping box policy as a form of oversight of restaurant taxes in Bekasi City include socialization constraints, technical constraints, and uneven installation.

Abstrak :
Tansaksi lintas batas semakin mudah dilakukan saat ini, namun tetap diperlukan suatu perencanaan bisnis baik dari sektor ekonomi maupun perpajakan. Umumnya transaksi lintas negara dalam ukuran modal usaha yang besar dilakukan dengan investasi saham melalui pendirian anak perusahaan di Luar Negeri. Upaya penghindaran pajak melalui badan usaha di Luar Negeri disebut Tax Avoidance on Controlled Foreign Company (CFC). Untuk menangani upaya penghindaran pajak tersebut, Indonesia menerbitkan Peraturan CFC terbaru yaitu PMK No.107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek. Agar tujuan dari peraturan tersebut dapat tercapai, diperlukan suatu bentuk pengawasan. Pengawasn di awal suatu kegiatan disebut Pengawasan Awal atau Feedforward. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap key informant. Penelitian ini menghasilkan dua hasil penelitian. Pertama, penjabaran upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya pengawasan feedforward (awal) atas peraturan CFC Indonesia. Kedua, hasil analisis terhadap hambatan yang mungkin dihadapi DJP dalam upaya pengawasan penerapan peraturan CFC Indonesia. ...... Nowadays cross-border transactions are easier, but it still need business plan from both economic and tax sectors. Generally, cross-border transactions that involve large business capital are done by investing in shares through the establishment of subsidiaries abroad. Tax avoidance through overseas business entities is called Tax Avoidance on Controlled Foreign Company (CFC). To handle such avoidance, Indonesia issues the latest CFC Regulation, PMK No.107/PMK.03/2017 on Stipulation of Dividend and its Calculation by Domestic Tax Payers for Capital Participation in Overseas Enterprises Other than Business Entities Selling Its shares on the Stock Exchange. To achieved the purpose of the rule, a form of supervision is required. The supervisor at the beginning of an activity is called Early Control or Feedforward Control. This research uses qualitative approach. Data were collected through literature studies and in-depth interviews of key informants. This study focused on two research results. First, the description of the efforts made by the Directorate General of Taxation in surveillance feedforward (early) control on Indonesia CFC rule. Second, the results of an analysis of the constraints that Tax Authorities may face in monitoring the implementation of Indonesia CFC rule.

Abstrak :
Kebijakan pembebasan BPHTB merupakan kebijakan insentif pajak dengan tujuan untuk memberikan kemudahan ataupun keringanan kepada masyarakat dalam rangka melakukan pembayaran pajak serta sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap kebijakan Badan Pertahanan Nasional dalam rangka percepatan sertifikasi hak atas tanah dan/atau bangunan. Namun, disisi lain karena adanya kebijakan ini, pendapatan Pemerintah Daerah selalu mengalami potential loss dan menyebabkan tidak tercapainya target realisasi penerimaan daerah. Hal ini juga disebabkan oleh beberapa hal seperti ketidakpatuhan Wajib Pajak dan pengawasan otoritas pajak yang kurang optimal. Penelitian ini dimaksudkan untuk meninjau kebijakan tersebut dari asas certainty, revenue productivity dan aspek kepatuhan serta pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif paradigma post-positivist dengan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Dari penelitian ini, hasil yang didapatkan dari tinjauan asas certainty telah terpenuhi, namun permasalahan yang masih kerap terjadi adalah karena perbedaan penafsiran pada tiap kantor UPPPD terkait implementasinya mengenai objek pajak yang diperbolehkan serta penggunaan dasar pengenaan pajak mengenai penggunaan NJOP dibandingkan NPOP. Dari asas revenue productivity, kebijakan pembebasan BPHTB ini belum terpenuhi baik berdasarkan the principle of adequacy dan the principle of adaptability. Tidak terpenuhinya asas revenue productivity karena adanya threshold yang cukup besar dimana menyebabkan potensi penerimaan yang hilang bernilai sangat besar setiap tahunnya. Kemudian, berdasarkan aspek kepatuhan masih belum terpenuhi karena masih banyak perilaku Wajib Pajak yang tidak patuh secara materil, namun patuh secara formal. Ketidakpatuhan materil ini disebabkan karena lazimnya penggunaan NJOP dibandingkan nilai transaksi sebenarnya yang menyebabkan nilai transaksi yang digunakan di bawah threshold yang telah ditetapkan. Sementara itu, berdasarkan aspek pengawasan otoritas pajak masih belum cukup terpenuhi karena belum optimal dilakukan secara merata di UPPPD di DKI Jakarta serta masih banyaknya perilaku tax avoidance yang dilakukan oleh Wajib Pajak DKI Jakarta. ......The BPHTB exemption policy is a tax incentive policy with the aim of providing convenience or relief to the community in order to make tax payments and as a form of support for the DKI Jakarta Provincial Government to the National Land Agency's policy in the context of accelerating land and/or building rights certification Meanwhile, due to this policy, local government revenues always experience a potential loss and cause the regional revenue realization target not to be achieved. This is also caused by several things, such as non-compliance by taxpayers and less than optimal of tax control. The purpose of this research is to observe the policy from the principle of certainty, revenue productivity and the aspect of tax compliance and also the aspect of tax control. This research used post-positivist quantitative approach with in-depth interview as data collection technique. From this research, the result from the Principle of Certainty is the tax regulation dimension has fulfilled yet, but the problem that still often occurs is due to differences in interpretation in each UPPPD office regarding its implementation regarding permitted tax objects and the use of tax bases regarding the use of NJOP compared to NPOP. From the Revenue Productivity principle, the BPHTB exemption policy has not been fulfilled, both based on the principle of adequacy and the principle of adaptability. The non-fulfillment of the revenue productivity principle is due to a fairly large threshold which causes the potential for lost revenue to be of enormous value every year. Afterwards, based on the material compliance aspect has not been fulfilled yet because there are still many taxpayers' behavior that is materially disobedient, but formally complied. This material non-compliance is due to the common use of NJOP compared to the actual transaction value, which causes the transaction value used to be below the predetermined threshold. Meanwhile, based on the aspect of tax control has not been fulfilled, because it has not been optimally carried out evenly in UPPPD in DKI Jakarta and there are still many tax avoidance behaviors carried out by DKI Jakarta Taxpayers.