Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Indah Miza Rinanda
Abstrak :
Seberapa besarnya pengaruh gooa corporare aovernance terhadap kinerja perusahaan? Apakah good corporate governance menyebabkan kinerja perusahaan menjadi baik dan meningkatkan keuntungan pula? Adakah data empiris yan mendukung pernyataan bahwa jika manajemen perusahaan menjalankan bisnisnya sesuai nilai baku good corporate governance, maka kinerja perusahaan akan menjadi lebih baik dan lebih menguntungkan. Pertanyaan ini mengingatkan kita agar tidak begitu saja menjadikan keberhasilan good corporate governance di sebuah perusahaan lain. Adalah sulit dimengerti bahwa sebuah kerangka nilai corporate governance yang sukses di satu perusahaaan akan secara taken for granted bisa sukses diterapkan di semua perusahaan. Keberhasilan corporate governance di sebuah perusahaan tentunya akan sangat tergantung pada factor eksternal dan internal suatu organisasi. Salah satu penyebab rentannya perusahaan-perusahaan di Indononesia terhadap gejolak perekonomian adalah lemahnya penerapan good corporate goveranance yang meliputi keadilan, keterbukaan akuntabilitas, dan tanggung jawab. Keempat prinsip tersebut harus bekerja secara bersamaan agar mencapai hasil yang optimal dalam pengelolaan perusahaanm Prinsip keterbukaan mengharuskan pengelolaan perusahaan dapat memastikan bahwa pengungkapan informasi yang akurat dan tepat dilaksanakan berkaitan dengan materi yang menyangkut perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerjam kepemilikan dan kepemimpinan dari sebuah perusahaan. Prinsip keterbukaan penting untuk mencegah penipuan dalam perusahaan mengenai informasi keadaan keuangan dan informasi lainnya yang disampaikan kepada investor dan pemegang saham. Salah satu prinsip GCG dilakukan oleh PT. PGn adalah prisip keterbukaan. Peran Bapepam telah efektif dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG terhadap perusahaan BUMN yang go public.
How big is the influence of corporate governance or. corporate performance? Does good corporate governance and result in better corporate performance and profit improvement as well? Are thre any proven evidence supporting statement if corporate management run the business according to standars value of good corporate governance then the corporate performance will be better and more profitable. This question reminds us make any analogism that success on the implementation of corporate governance in an organization will be as success as of that in other organization. It is hard to believe that one framework of corporate governance successes in an organization will success in all organizations as taken for granted. The success of corporate governance in an organization basically very much depends on external and internal fator of organization ultimately an organization ultimately on the professuonalisme of management at all levels in running their business. A causal factor of susceptibility o% the corporation inlndonesia to face economic turbulence is as weak implementation of good corporate governance which is consisiting of fairness, transparency, accountability and respobility. Those four prinsciples should be simultaneously applied in orderv to ger an optimum result on good corporate governance. The principle of transparency requires corporate governance to make sure that disclosure of accurate and precise information shall be done in relation to the material consisting of financial term and condition, performance, ownership and leadership of the corporation. The transparency is ultimates important to prevent fraud in financial information and the other information and the other information forwarding to investors or stakeholders.
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T36899
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Leony Wesvalia. author
Abstrak :
Dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut untuk menjadi ambidextrous melalui manajer yang bersikap ambidextrous dengan cara menciptakan sebuah konteks yang mendukung. Berdasarkan literatur konteks pembelajaran dan organisasi, perusahaan yang ambidextrous dikarakterisasi oleh adanya organisasi pembelajaran. Tesis ini membahas pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap organisasi pembelajaran dan kreativitas karyawan dalam upaya menumbuhkan sikap ambidextrous karyawan dalam konteks PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional mempengaruhi sikap ambidexterous manajer melalui organisasi pembelajaran dan kreativitas. Data berasal dari 202 manajer pada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. ......In facing a competitive business environment, companies are needed to be ambidextrous through its ambidextrous managers by creating of a supportive context. Building on the learning and organization context literatures, ambidextrous companies are characterized by a context of learning organization. This research analyzes the influence of transformational leadership on learning organization and creativity to produce the ambidextrous managers at PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. The results showed that learning organization and creativity mediate the relationship between transformational leadership and managers? ambidexterity. Data collected from 202 managers in PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T43180
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amri Muis
Abstrak :
PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) adalah salah satu perusahaan negara yang telah dipersiapkan untuk menangani, mengelola dan mengembangkan kebutuhan pemakaian energi gas domestik, sebagai salah satu alternatif substitusi Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga ketergantungan kepada BBM dapat dikurangi dan selanjutnya Indonesia sebagai "Net Importer" minyak dapat menjadi mundur, sehingga devisa negara dari hasil ekspor minyak bumi dapat berkelanjutan. Telah dicanangkan rencana pembangunan jaringan Pipa Transmisi Gas Terpadu Indonesia sepanjang 3.800 Km dengan kebutuhan dana sebanyak $US 3.800 Million, yang pelaksanaannya terbagi atas tiga tahap yaitu tahap rencana jangka pendek, menengah dan panjang. Dengan perencanaan tersebut, maka PGN perlu mencari mitra strategis yang selain dapat membantu penyediaan dana, juga kemampuan manajemen dan teknologi. Untuk melangkah kearah itu, timbul pertanyaan apakah organisasi dan manajemen PGN saat ini sudah siap dan cukup menarik bagi kemitraan ?. Penelitian yang dilakukan bersifat analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode diagnosis organisasi untuk membaca kondisi organisasi dan merancang struktur berdasarkan pemahaman tentang kondisi tersebut. Berdasarkan hasil diagnosis organisasi, diketahui bahwa PGN saat ini baru berkiprah dalam kegiatan distribusi gas dengan manajemen terpusat, dimana kegiatan bisnisnya meningkat selama lima tahun terakhir dengan kondisi keuangan yang baik. Akan tetapi dengan adanya rencana pengembangan usaha yang saat ini hanya bergerak dibidang distribusi gas, menjadi perusahaan yang akan bergerak dibidang transmisi dan distribusi gas, maka perlu dilakukan perubahan struktur organisasi dimana PGN sebagai holding company dengan bentuk struktur organisasi multidivisi dengan penerapan manajemen tidak terpusat. Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan dari proses perubahan struktur organisasi ini selain bermula dari perumusan strateginya, perlu perhatian terhadap momentum waktu dalam pelaksananaan dan keterbukaan dalam informasi bagi segala lapisan yang terkait.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Endang Nadina I.W.C.D
Abstrak :
Perusahaan Gas Negara adalah merupakan suatu Perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi dan transportasi gas bumi untuk keperluan domestik (dalam negeri) dibawah Departemen Pertambangan dan Energi. Dalam perjalanannya perusahaan ini berusaha mengaktualisasikan dirinya dengan perubahan status perusahaan yang tadinya Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan, yang secara otomatis mengalami perubahan misi dan visi perusahaan, walaupun tetap berorientasi pada pelayanan terhadap masyarakat yang terbagi menjadi rumah tangga, komersial dan industri. Guna mensosialisasikan perubahan ini agar diketahui tidak hanya khalayak intern tetapi juga ekstern perusahaan sangat diperlukan adanya campur tangan dari bagian Public Relations. Bagian ini seharusnya mempunyai peranan yang cukup penting karena dia selain berfungsi sebagai jembatan komunikasi didalam perusahaan, juga membentuk citra perusahaan yang diwakilinya. Untuk mendukung pelaksanaan pekerjaannya tersebut seorang PR harus mengerti dan menguasai pekerjaan yang ditanganinya serta harus mendapat dukungan yang semestinya dari pimpinan puncak perusahaan agar dapat bekerja semaksimal mungkin. Pada kenyataannya, Perusahaan Gas Negara ini dengan berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan (pelayanan) kepada masyarakat yang semakin berkembang belum sepenuhnya mempergunakan secara maksimal bagian Public Relations perusahaan ini. Hal ini terbukti dari masih kurangnya apresiasi pimpinan terhadap bagian ini, kurangnya tenaga pelaksana, dan lain sebagainya yang kesemuanya ini berakibat pada arti fungsi dari bagian ini sendiri yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Apalagi dengan adanya rencana perusahaan akan "GO PUBLIC" , maka Public Relations cukup memegang peranan penting, seperti apa yang diungkapkan antara lain oleh Lesly bahwa peran dari Public Relation sebagai pihak yang berada ditengah ("pihak ditengah") untuk menjembatani khalayaknya untuk saling menyesuaikan diri. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Deskriptif dalam pengertian bahwa penelitian ini ingin mengambarkan secara jelas peranan Public Relations pada saat perusahaan masih berstatus Perum dan setelah menjadi Persero. Kesimpulan yang didapat dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan terlihat bahwa Public Relations yang seharusnya sebagai jembatan komunikasi didalam perusahaan tidak berfungsi dengan baik. Hal ini terlihat dari antara lain:
  • perubahan status perusahaan yang seharusnya sudah diketahui dan dipahami oleh seluruh pegawai baik mengenai hak maupun kewajiban serta dampaknya belum diketahui secara jelas, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda.
  • masih adanya batasan komunikasi yang tidak dapat dihindari antara atasan dan bawahan, sehingga kurang terwujud komunikasi yang harmonis didalam perusahaan.
  • tersendatnya penerbitan media komunikasi didalam perusahaan. kurangnya apresiasi pimpinan terhadap kegiatan Public Relations
  • kurangnya tenaga pelaksana (PRO) yang handal dan cakap dalam bidangnya serta perusahaan pada umumnya.
Agar bagian ini dapat berperan secara aktif dalam rangka perubahan status perusahaan ini, maka disarankan agar antara lain :
  • penempatan posisi Public Relations dalam perusahaan sedekat mungkin dengan pimpinan puncak. (misal sebagai corporate secretary).
  • Penambahan personil serta pengetahuan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
  • Perencanaan kehumasan yang matang, sehingga pimpinan dapat mengetahui serta menyetujui kegiatan bagian ini.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Prihardy Bakry
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T25644
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Luciana Fransiska
Abstrak :
Kasus dugaan perdagangan orang dalam (insider trading) pada perdagangan saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk, di tahun 2007 merupakan salah satu kejahatan keuangan yang pernah terjadi di Pasar Modal Indonesia. Namun, sebagaimana kejahatan keuangan lainnya yang pernah terjadi di Pasar Modal Indonesia, dugaan insider trading tersebut hanya dikenakan sanksi administratif dan tidak pernah berhasil dibawa pada tingkat pengadilan untuk dapat dituntut secara pidana. Padahal, unsur-unsur pasar perdagangan orang dalam yang ada dalam UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah terpenuhi. Hal tersebut membuktikan bahwa masih terdapat kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan keuangan yang terjadi di Pasar Modal Indonesia. Penulis menyimpulkan bahwa saat penanganan kasus dugaan insider trading PT PGN tersebut, kendala utama terdapat pada kekosongan aturan hukum yang tidak memungkinkan diterimanya alat bukti digital di pengadilan. Selain itu kemampuan lembaga penegak hukum yang masih tergolong minim, ketiadaan fasilitas yang mendukung, dan juga budaya hukum di negara Indonesia yang tidak jera terhadap sanksi administratif juga ikut menyebabkan kendala penegakan hukum terhadap kasus dugaan insider trading tersebut. ...... The cases of alleged insider trading on the trade shares of PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk, in 2007, is one of the financial crimes that have occurred in the Indonesian Capital Market. However, as other financial crimes that have occurred in the Indonesian Capital Market, the punishment for the insider trading allegations only with an administrative sanctions and has never managed to be taken at the level of the court to be prosecuted criminally. In fact, the elements of insider trading in the Law Number 8 Year 1995 concerning on Capital Market has been fulfilled. It is proved that there are still obstacles in the enforcement of laws against financial crimes that have occured in Indonesian Capital Market. The author concludes when the cases of alleged insider trading of PT PGN is handled, the major constraints is on the vacancy rule of law that does not allow acceptance of digital evidence in court. In addition, the ability of law enforcement agencies are still relatively minimal, the absence of supporting facilities, and the legal culture of the Indonesian state that’s not deterrent to an administrative sanctions, also contributed to the constraints of law enforcement on the case of alleged insider trading.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S54103
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arya Radhitya
Abstrak :
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh terhadap kepentingan Pemegang Saham Publik di PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham seri A dwi warna di PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebelum dan sesudah pengalihan saham milik negara di PT Perusahaan Gas Negara Tbk ke PT Pertamina (Persero) terkait pengalihan saham milik negara di PGN ke PT Pertamina (Persero) (Pertamina). Sebagaimana diketahui jika saham seri B milik pemerintah dialihkan seluruhnya ke Pertamina, sehingga Pertamina menjadi holding dari PGN, dan PGN menjadi Subholding Gas dimana PT Pertamina Gas menjadi anak usaha PGN dan mempengaruhi status PGN dimana Persero hilang dan pemerintah memberikan kuasa kepada Pertamina atas hak-hak pemegang saham seri A dwiwarna. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif kualitatif, menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif. PGN menjalankan usahanya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dijelaskan hak-hak dari pemegang saham Seri B dan hak-hak dari pemegang saham Seri A Dwiwarna. Namun terdapat perbedaan antara kewenangan pemegang saham Seri B dan pemegang saham Seri A dwiwarna sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan PGN sebelum dan setelah restrukturisasi. ......This study aims to find out whether there is an influence on the interests of Public Shareholders at PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) and how the government's authority as a series A dual color shareholder at PT Perusahaan Gas Negara Tbk is exercised before and after the transfer of state-owned shares at PT Perusahaan Gas Negara Tbk to PT Pertamina (Persero) regarding the transfer of state-owned shares in PGN to PT Pertamina (Persero) (Pertamina). As is well known, if the government's Series B shares are entirely transferred to Pertamina, Pertamina will become PGN's holding, and PGN will become Subholding Gas where PT Pertamina Gas becomes a subsidiary of PGN and will affect PGN's status where Persero is lost and the government gives power to Pertamina over the rights bicolor series A shareholder. This legal research is descriptive qualitative, using normative juridical research methods. PGN runs its business based on the Company's Articles of Association and the Company's Articles of Association explain the rights of Series B shareholders and the rights of Series A Dwiwarna shareholders. However, there is a difference between the authority of the B Series shareholder and the Dwiwarna Series A shareholder as stated in the PGN Company Articles of Association before and after the restructuring.
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library