Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Salah satu masalah besar yang dihadapi oleh banyak organisasi baik publik maupun bisnis saat ini adalah kemampuan beradaptasi ditengah perubahan lingkungan yang semakin kompleks dan magnitude-nya tidak dapat diprediksi. Pandangan modern melihat adaptasi terhadap perubahan lingkungan dapat dilakukan melalui elaborasi struktur organisasi dengan ketidakpastian lingkungan. Dalam pandangan modern struktur menjadi bagian penting dalam analisis organisasi karena struktur merupakan bagian dari organisasi yang secara langsung bersentuhan dengan lingkungan. Disamping itu, struktur juga dapat menggambarkan aliran kerja dan informasi organisasi dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penelitian Huselid (1995) menemukan bahwa struktur organisasi secara positif mempengaruhi kinerja organisasi, dengan kata lain, pencapaian kinerja organisasi sangat ditentukan oleh fleksibilitas struktur organisasi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Atas dasar pemikiran diatas, penulis mencoba mempelajari masalah struktur organisasi dalam tesis yang berjudul: Analisis Struktur Organisasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Pemilihan PT. Kereta api Indonesia (PT.KAI) sebagai obyek penelitian semata-mata didasari atas peran strategis PT. KAI sebagai pemegang hak monopoli penyelenggaraan moda transportasi kereta api di Indonesia. Mengingat peran strategis PT. KAI dalam penyelenggaraan moda kereta api dan tanggungjawab pemberian pelayanan yang baik bagi masyarakat, menjadikan PT.KAI cukup tepat untuk dijadikan obyek penelitian. Disamping itu, saat ini PT. KAI juga sedang gencar-gencarnya melakukan restrukturisasi organisasi dalam rangka menciptakan struktur organisasi yang fleksibel, efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Didasarkan atas pemikiran diatas, penulis mencoba mengangkat masalah struktur organisasi khususnya masalah hubungan antara variabel-variabel struktur organisasi dalam menciptakan efektivitas organisasi. Variabel-variabel struktur organisasi dalam penelitian ini hanya dibatasi pada variabel formalisasi, sentralisasi, kompleksitas dan koordinasi. Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh dan kekuatan hubungan antara variabel-variabel struktur organisasi PT. KAI terhadap efektivitas organisasi. Dengan menggunakan alat analisis Multiple Regression untuk melihat pengaruh dan kekuatan hubungan serta kearah mana hubungan antara variabel-variabel struktur dengan efektivitas organisasi, dalam penelitian ini kemudian ditemukan bahwa secara keseluruhan, keempat dimensi struktur perpengaruh secara positif terhadap efektivitas organisasi. Namun demikian, pengaruh keempat variabel tersebut terhadap efektivitas tidak mutlak, artinya tidak semua dimensi yang digunakan dalam pengukuran variabel struktur berpengaruh secara nyata terhadap efektivitas organisasi. Dari hasil analisis multiple regression ditemukan pada variabel formalisasi hanya ada dua dimensi yang memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas organisasi yaitu dimensi job description dan prosedur. Untuk variabel sentralisasi adalah dimensi pelimpahan wewenang, dan variabel kompleksitas adalah dimensi departementalisasi, sedang variabel koordinasi juga secara positif memiliki hubungan terhadap efektivitas organisasi. Sedangkan dimensi-dimensi lain dari variabel struktur organisasi PT. KAI yang justru berpengaruh negatif (invers) terhadap efektivitas organisasi adalah peraturan dan dokumen tertulis untuk variabel formalisasi dan dimensi spesialisasi untuk variabel kompleksitas. Sedangkan untuk dimensi-dimensi yang lain memiliki pengaruh yang kurang kuat terhadap efektivitas organisasi.

Abstrak :
ABSTRAK Jakarta dengan kedudukannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan pintu gerbang Internasional telah berkembang menjadi kota industri, perdagangan dan pariwisata. Saat ini penduduk Jakarta diperkirakan lebih dari 8 Juta jiwa dan rata-rata pertumbuhannya 2,41 % per tahun, di mana arus urbanisasi diperkirakan rata-rata 3 % per tahun. Di satu sisi kota Jakarta mengalami proses pembangunan mulai dari industri kecil, industri besar dan kegiatan usaha lain, namun disisi lain juga dihadapkan pada problematik yang sangat rumit yaitu keterbatasan lahan yang tersedia, dan timbulnya limbah sebagai akibat dari kegiatan hidup masyarakat kota Jakarta. Penanganan Kebersihan lingkungan, khususnya penanganan sampah telah diupayakan Oleh Pemerintah Daerah dari waktu ke waktu untuk meningkatkan pelayanannya agar membuat kota Jakarta bersih, indah, sehat serta tertib. Perkiraan jumlah sampah yang di hasilkan oleh masyarakat mencapai 3,70 liter/orang/hari , sehingga produksi sampah kota Jakarta saat ini diperkirakan mencapai 25,404 m3/hari. Dan volume sampah tersebut, yang dapat terangkut baru mencapai 21,085m3/hari atau 83 %, sedang sisanya (17 %) dimanfaatkan oleh masyarakat dan didaur ulang oleh pemulung/pengais sampah. Dengan volume sampah yang tidak tertangani sebesar 17 % dari volume yang diproduksi masyarakat Jakarta, maka dengan pertumbuhan penduduk Jakarta rata-rata diasumsikan sebesar 2 % , secara matematis pada tahun 2005, sampah yang diproduksi volumenya adalah 35.000 m3/hari. Jika dari volume tersebut yang tidak tertangani oleh karena kemampuan dari Dinas Kebersihan yang tidak bertambah, maka volume tersebut adalah 5950 m3/hari. Ini tentu suatu angka yang perlu memperoleh perhatian yang sangat khusus. Masalahnya akan semakin rumit jika bukan hanya volume yang bertambah, tetapi juga kualitas dan sampah yang bertambah, dalam arti memerlukan penanganan yang lebih khusus. Keadaan yang demikian tentu saja tidak akan dapat teratasi jika struktur organisasi tidak dibenahi dan dikembangkan. Pembenahan dan pengembangan atas kelemahan tersebut terutama antara lain pada bagian penunjang (technostructure) yang tidak terisi, bahkan fungsi tersebut terdapat pada operating core. Kelemahan lainnya yaitu pada sisi mekanisme koordinasi yang dijumpai, seperti terlihat adanya kepentingan pada operating core, namun koordinasinya harus dengan bagian penunjang (support staff) melalui strategic apex. Kondisi demikian tentu saja menjadi kendala dalam kecepatan pelayanan. Dan beberapa keadaan yang digambarkan itu maka salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan dari organisasi oleh karena perubahan yang terjadi pada lingkungan sedemikian besar, maka memperbaiki konfigurasi organisasi serta melakukan penyesuaian struktur pada fungsi yang baru adalah salah satu alternatif penyelesaian, guna mengantisipasi perkembangan sampai pada era 2005.

Abstrak :
ABSTRAK
Penerapan tata kelola TI yang baik berpengaruh langsung terhadap performa organisasi. Untuk mengetahui penerapan tata kelola TI di organisasi dilakukan audit tingkat kematangan TI menggunakan COBIT. Berdasarkan hasil audit tingkat kematangan TI di Perum Perhutani diketahui bahwa penerapan tata kelola TI di Perum Perhutani belum sesuai dengan tingkat kematangan TI yang diharapkan oleh Kementerian BUMN. Dengan nilai tingkat kematangan TI saat ini, TI belum mampu berperan meningkatkan kinerja bisnis Perum Perhutani. Berdasarkan hasil audit, salah satu faktor penyebab tingkat kematangan TI masih rendah karena ada beberapa fungsi TI yang belum ada pada struktur organisasi TI. Penelitian ini bertujuan merancang struktur organisasi TI di Perum Perhutani untuk meningkatkan nilai tingkat kematangan TI. Perancangan struktur organisasi TI menggunakan model struktur organisasi COBIT 5. Untuk mengetahui kebutuhan TI di Perum Pehutani, digunakan Critical Success Factor CSF . Untuk menghitung nilai manfaat perancangan struktur organisasi TI, digunakan Generic IS/IT Business Value Category. Hasil dari penelitian ini adalah peningkatan kewenangan pimpinan tertinggi TI di Perum Perhutani. Selain itu, terdapat beberapa penambahan fungsi TI baru yang sebelumnya belum terdapat pada struktur organisasi TI Perum Perhutani. Perubahan struktur organisasi TI Perum Perhutani akan memberikan manfaat bagi Perum Perhutani yaitu mengurangi risiko, mengurangi biaya kegiatan dan menambah pendapatan.

---

ABSTRACT
Implementation of good IT governance has direct effect on corporate 39 s performance. One method to determine how IT governance being used is to conduct IT maturity level audit using COBIT. Based on the result of IT maturity level audit at Perum Perhutani, implementation of IT governance in Perum Perhutani isn 39 t fit with IT maturity level of state owned enterprises. IT unable to support increasing Perum Perhutani 39 s business performance. One factor causing IT maturity levels at Perum Perhutani is low because there are some IT functions didn 39 t exist in current IT organizational structure. The purpose of this reseacrh to design IT organizational structure at Perum Perhutani in order to increase IT maturity level. Designing of IT organization structure at Perum Perhutani, using organization structure model based on COBIT 5. To know IT needs at Perum Perhutani, using Critical Success Factor. To calculate value of designing IT organization structure, using Generic IS IT Business Value Category. The results of this research is increasing authority of the IT supreme leader at Perum Perhutani and adding new IT functions that were not consist in current IT organization structure. Changing of IT organization structure will give benefit for Perum Perhutani, which reduces risk, reduces cost, and increase revenue.

Abstrak :
PT. Caladi Lima Sembilan adalah sebuah organisasi profit yang : bergerak di bidang industri garmen atau pakaian jadi. Pada tanggal 1 Maret 2000 PT. Caladi mengalami perubahan struktur organisasinya yang kesekian kalinya dari perubahan struktur organisasi yang terakhir disusun pada tanggal 19 Januari 2000. Perubahan struktur organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perubahan justru menimbulkan masalah internal di dalam tubuh perusahaan ini. Ada tiga masalah internal yang saat ini terjadi di tubuh PT. Caladi Lima Sembilan yaitu: 1) Presiden Direktur merasa bahwa sistem komunikasi di dalam tubuh PT. Caladi Lima Sembilan tidak berjalan dengan efektif, 2) munculnya pergolakan di kalangan Top level manager yang merasa bahwa mereka terutama yang kalangan "bukan keluarga" merasa kecewa dengan perubahan struktur organisasi tersebut Mereka merasa bahwa pihak manajemen tidak menghargai pengabdian dan prestasi kerja mereka yang rata-rata telah bekerja lebih dari 5 tahun, dan 3) para designer merasa kecewa dengan Presiden Direktur karena hasil rancangannya dan dedikasinya tidak dihargai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif sistem komunikasi internal organisasi dengan mengetahui masalah, mengalisis secara lengkap komunikasi, dan memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan pada pihak manajemen PT. Caladi Lima Sembilan. Metode penelitian ini adalah penelitian evaluasi dengan menggunakan metode audit komunikasi pads organisasi. Adapun teknik penarikan sampelnya adalah stratified sampling. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: kuestioner dengan menggunakan Profil Komunikasi Organisasi dan wawancara mendalam (depth interview). Cara penghitungan Profil Komunikasi Organisasi menggunakan sistem penghitungan otomatis dengan menggunakan program SPSS 7.5 for Windows dengan statistik mean dan koefisien Pearson Correlation. Data yang diperoleh dari hasil output SPSS 7.5 for Windows dan hasil wawancara mendalam sebagai data pelengkap, akan dianalisis dan langsung diinterpretasi oleh peneliti. Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data, berikut hasil kesimpulan dari hasil analisis dan interpretasi data adalah sistem komunikasi internal PT. Caladi Lima Sembilan berjalan kurang efektif yang ditandai dengan adanya masalah-masalah komunikasi yang menghambat kinerja perusahaan yaitu: secara umum iklim komunikasi PT. Caladi Lima Sembilan dapat ditandai dengan iklim yang cukup demokratis, cukup mendukung, kurang terbuka, diskriminatif dalam keterbukaan, dan memiliki perhatian yang besar pada tujuan kinerja tinggi. Berkaitan dengan kepuasan organisasi, Karyawan di seluruh level pada umumnya merasa puas dengan rekan sejawat tetapi tidak puas dengan masalah penilaian, peluang dan promosi kerja serta masalah upah dan keuntungan. Dalam hal kepuasan komunikasi, Karyawan merasa kurang mendapatkan informasi dari berbagai sumber infomasi dalam perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya. Karyawan telah menggunakan berbagai media komunikasi dalam menjalin hubungan komunikasi di dalam perusahaan. Berkaitan dengan budaya organisasi, karyawan merasa bahwa perusahaan memiliki iklim positif, selalu berupaya untuk unggul, memiliki potensi tumbuh dan praktik-praktik aktif/mendorong. Selain itu karyawan mendari bahwa perusahaan memiliki pengaruh yang negatif dimana perusahaan dianggap kurang profesional, kurang terbuka, diskriminitaf, tidak jelas, dan merasa bahwa perusahaan belum matang dan menjadi besar. Selain masalah komunikasi, ditemukan masalah manajemen yaitu terjadinya krisis otonomi yang menunjukkan bahwa perusahaan berada pada fase ke 2 dari perkembangan organisasi yaitu fase pengarahan (Direction). Penelitian ini memberikan kontribusi berupa: (1) audit komunikasi dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur efektifitas sistem komunikasi internal sebuah organisasi, dan (2) terbuktinya hubungan yang positif kuat secara signifikan antara iklim komunikasi dengan kepuasan organisasi, kepuasan komunikasi, dan budaya organisasi. Berdasarkan hasil kesimpulan, berikut ini sejumlah rekomendasi (action plans) yang berikan pada manajemen PT. Caladi Lima Sembilan untuk mengatasi permasalahan komunikasi di dalam sistem komunikasi internal PT. Caladi Lima Sembilan yaitu rekomendasi yang bersifat komunikasi dan nonkomunikasi untuk memperbaiki sistem komunikasi internal PT. Caladi Lima Sembilan agar dapat berjalan efektif sehingga kinerja perusahaan meningkat.

Abstrak :
ABSTRAK Dalam upaya mewujudkan perilaku hidup sehat melalui pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan jamban keluarga dan sarana air bersih yang diikuti penggunaannya secara umum serta penerapan kebiasaan hidup bersih sesuai nilai agama dan budaya sehat, telah dicanangkan Gerakan Jumat Bersih (GM) secara Nasional pada tahun 1994. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mensukseskan GJB yang keseluruhannya memerlukan kerjasama lintas program dan lintas sektoral. Wadah untuk melaksanakan kerjasama lintas sektoral adalah Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) GJB, mulai tingkat Pusat sampai dengan tingkat Kecamatan. Akan tempi cakupan jamban dan sarana air bersih sampai saat ini masih belum memenuhi harapan. Salah satu penyebabnya adalah kualitas perencanaan Tim Pokjanal GJB Kecamatan yang masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara komponen faktor input (pengetahuan, struktur organisasi, informasi, anggaran), faktor proses (koordinasi, metoda) dan faktor eksternal (bimbingan teknis, supervisi Tim Pokjanal GJB Kotamadya) terhadap kualitas perencanaan yang dihasilkan oleh Tim Pokjanal GJB Kecamatan Metoda penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian kualitatif, pengumpulan informasi 1 data melalui Diskusi Kelompok Terarah ( DKT ), wawancara mendalam dan talaahan dokumen. Responden penelitian adalah anggota Tim Pokjanal GJB Kecamatan dari 6 Kecamatan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel yaitu pengetahuan, struktur organisasi, informasi, anggaran, koordinasi, metoda, bimbingan teknis serta supervisi mempunyai hubungan dengan kualitas perencanaan Tim Pokjanal GJB Kecamatan . Dare seluruh variabel yang berhubungan dengan kualitas perencanaan Tim Pokjanal GJB Kecamatan, faktor yang lebih dominan adalah masalah bimbingan teknis, anggaran dan supervisi. Dengan demikian saran yang diajukan adalah peningkatan fungsi Tim Pokjanal GJB Kecamatan dengan memperjelas uraian tugas dan mekanisme kerja Tim dan menerbitkan Surat Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Pokjanal GJB Kecamatan serta Petunjuk teknis GJB. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Tim dalam membuat perencanaan kegiatan GJB, perlu pelatihan khusus perencanaan GJB bagi Tim Pokjanal GJB Kecamatan atau bimbingan teknis intensif perencanaan GJB yang diselenggarakan oleh Tim Pokjanal GJB Kotamadya. Agar memudahkan dalarn pembuatan perencanaan GJB perlu disusun pedoman tata laksana Perencanaan GJB tingkat Kotamadya dan Kecamatan. Selanjutnya perlu peningkatan komunikasi kegiatan Tim Pokjanal GJB Kecamatan dengan Tim Pokjanal GJB Kotamadya dalam perencanaan kegiatan lintas program dan lintas sektoral dengan iebih memfungsikan forum koordinasi yang sudah ada.

---

ABSTRACT The Factors Related To The Planning Quality Of Sub District Of Team Operational Working Of Clean Friday Movement At Bogor In 1998The clean Friday Movement is developed to repair and maintanance of the privacy and facility for clean water that is followed up to utilizing in a manner the general public with application clean live appropriate value of religious and healty culture which has been propagandized by Clean Friday Movement (CFM) as a manner National in 1994. Any effort has done for succesing the CFM that its whole required by coorporate beetwen pass program and sectoral. Team Work Operational Of CFM is made as coordinating institution to bring about coorporation to pass sectoral that is exist from district to sub-district but the privacy scope and facility of clean water have not been expected yet. The one reason is the quality of Sub District of Team Operational Working of CFM still low. The aimed of this research is to find out the relation beetwen input factor component (knowledge, organization structure, information and budget), process factor (coordination, method) and external factor ( technical guidance, supervision of District of Team Operational Working or CFM) into the planning quality that resulted by Sub District of Team Operational Working of CFM). The method of research that used is the qualitative research, the collecting data/information is performed beside throught Focus Group Discussion (FGD) with document research. The responden of research is all members of Sub District of Team Operational Working of CFM from the exist 6 Sub District. The result of research indicates that whole variables, they are knowledge, organization structure, information, budget, coordination, method, technical guidance, and supervision have to do with the planning quality of Sub District of the Team Operational Working of Clean Friday Movement. The dominant factor of whole variables that related with planning quality of Sub District of theTeam Operational Working of CFM that is discussed in the Focus Group Discussion and depth interview are technical guidance, cost and supervision. The suggestion that requred is the improvement of function beetwen Sub District of Team Operational Working of Clean Friday Movement with explained the jobs and Sub District of Team Work mechanism and published the Sub District of letter of Major Decrec about how to built up the team operational working of CFM and technical directed of CFM. To increase the knowledge and the skill of team in order to make the planning activity of CFM, it is needed the special training about planning of CFM or intensify technical guidance about planning of CFM that is hold by District of Team Operational Working of CFM. To make the planning of CFM easly it is needed arrangement of the characteristic order at District and Sub District. Further more it is needed to increase the communication beetwen Sub District of Team Operational Working and District of team Operational Working at pass program and sectoral's planning with make the functionalixed of the exist coordination.

Abstrak :
Kinerja perawat pelaksana merupakan serangkaian kegiatan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada klien. Kinerja perawat mencakup penerapan jaminan mutu, pendidikan, penilaian kinerja, kesejawatan, etik, kolaborasi, riset, dan pemanfaatan sumber-sumber. Kinerja yang baik merupakan cerminan mutu pelayanan keperawatan yang diberikan. Kinerja diprediksi dapat dipengaruhi oleh umur, pendidikan, jenis kelamin, status perkawinan, lama kerja, dan lingkungan organisasi (struktur organisasi, dan desain pekerjaan) di rumah sakit yang disebut sebagai variabel independen. Dalam proses pelayanan keperawatan variabel independen tersebut secara bersama-sarrna mempunyai kontribusi terhadap kinerja perawat pelaksana. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif korelasi yang bertujuan untuk menguji hubungan antara lingkungan organisasi dan karakteristik perawat dengan kinerja perawat pelaksana di ruang rawat inap RSUP Persahabatan Jakarta. Penelitian menggunakan total populasi yang telah memenuhi kriteria inklusi, yaitu sebanyak 156 perawat pelaksana yang bertugas di ruang rawat inap. Penelitian ini menggambarkan bahwa perawat pelaksana sebagian besar mempunyai kinerja yang kurang baik (50,6%). Pengujian ada atau tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen digunakan Pew-son's Product Moment, hasil analisis dikategorikan menjadi kurang atau baik berdasarkan nilai median sebagai cut off point. Hasil analisis dengan alpha < 0,05 menunjukkan bahwa umur, jenis kelamin, pendidikan, status kawin, lama kerja, pembidangan pekerjaan, tingkat hirarki, dan kesatuan perintah tidak ada hubungan yang bermakna terhadap kinerja perawat pelaksana. Sub variabel dari struktur organisasi yaitu: perumusan masalah, pembagian tugas, pendelegasian dan wewenang, koordinasi, rentang kendali, cakupan pekerjaan, kedalaman pekerjaan, dan hubungan pekerjaan secara bermakna ada hubungan dengan kinerja. Untuk mengetahui variable yang dominan terhadap kinerja perawat pelaksana digunakan uji regresi logistik ganda, basil penelitian menunjukkan ada dua variabel yaitu koordinasi nilai p wald 0,001 dan kedalaman pekerjaan nilai p wald 0,004. Hasil ini menunjukkan bahwa koordinasi paling dominan terhadap kinerja. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pengernbangan dalam bidang keperawatan yang berorientasi pada lingkungan organisasi internal.

---

The performance of nurse provider is a set of activities of the nurse in providing nursing care to the client. The nurse's performance is included the implementation of quality assurance, education, performance appraisal, peer, ethics, collaboration, research and the utilization of resources. The best performance is reflected through the quality of nursing care. The performance is predicted to be contributed by the age, education, gender, marital status, length of work organizational environment (organization structure and work design) in the hospital are considered as the independent variables. This study used the quantitative with correlation descriptive design with the purpose to examine the relationship between organizational environment and nurse characteristics with the performance of nurse providers working in nursing ward of RSUP Persahabatan, Jakarta. This research used the total population meeting the inclusive criteria with the total of 156 nurse providers working in nursing ward This study revealed that most of the nurses did not perform as expected or not well performed (50.6°%). To analyze the relationships among variables, the Pearson Product Moment Correlation was utilized the median value was used as a cut off point to categorize the poor and good performance. The result of this statistical analysis with the alpha < 0.05 revealed that the age, gender, education, marital status, length of work field of work, hierarchy level, and similar/united order of work had no significant relationship with the performance of nurse providers. Sub variables of problem formulation, task distribution, delegation and authority, coordination, control, scope of work detail, and work correlation had significant relationship with performance. Based on multiple logistic regression, the result of this study shown that coordination with p wald 0,001 and work detail with p wald 0,004. It means that coordination was the most determinant factor to nurse's performance. The implication of this study to nursing that there was a need to have development in nursing management of care focusing on the internal organizational environment.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Budaya Perusahaan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan di Lingkungan PT. ASKRINDO - Jakarta. Dengan menganalisis kelemahan dan kekuatan dari setiap faktor - faktor organisasi di harapkan dapat mempengaruhi secara positif produktivitas karyawan. Penelitian ini mengajukan dua buah hipotesis, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Tujuannya untuk mengetahui bahwa terdapat atau tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara budaya perusahaan dan produktivitas karyawan. Untuk menguji hipotesis asosiatif ini, metode yang dipakai adalah "Pearson Product Moment Correlation, dimana teknik statistik yang dipakai adalah korelasi ganda, persial dan regresi ganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan parsial antara budaya perusahaan terhadap produktivitas kerja karyawan mempunyai angka korelasi sebesar r = 0,671 pada tarap signifikansi 0,000. Sedangkan masing - masing faktor budaya perusahaan mempengaruhi produktivitas kerja karyawan sebesar, faktor struktur organisasi memiliki angka korelasi sebesar r = 0,557, faktor strategi organisasi memiliki angka korelasi sebesar r = 0,702, faktor sistem organisasi memiliki angka korelasi sebesar r = 0,604, faktor SDM memiliki angka korelasi sebesar r =0,654, faktor gaya kepemimpinan memiliki angka korelasi sebesar r = 0,732, dan faktor nilai - nilai .bersama memiliki angka korelasi r = 0,666. Dari hasil analisis regresi didapatkan hasil nilai F = 83,592 pada taraf signifikansi 0,000 serta R2 = 0,901. Hal ini berarti produktivitas kerja karyawan dikontribusikan oleh persepsi terhadap faktor - faktor budaya perusahaan sebesar 90,10%, sisanya 9,90% ditentukan oleh faktor lainnya. Dengan memasukkan variabel kontrol yaitu jenjang pendidikan sebagai variabel babas, maka didapatkan F untuk jenjang pendidikan Sarjana Muda sebesar 0,895, F untuk jenjang pendidikan Sarjana sebesar 15,256, dan F untuk jenjang pendidikan Magister sebesar 0 pada taraf signifikansi 0,000 dan nilai R untuk Sarjana Muda sebesar 0,969, nilai R untuk Sarjana sebesar 0,772 dan nilai R untuk Magister 1,000. Hal ini menunjukkan bahwa variable faktor - faktor budaya perusahaan dari tiap - tiap jenjang pendidikan Sarjana Muda mempunyai produktivitas kerja sebesar 96,90% sedangkan sisanya sebesar 3,10% ditentukan oleh faktor lain, jenjang pendidikan Sarjana mempunyai produktivitas kerja sebesar 77,20% dan sisanya sebesar 22,80% ditentukan oleh faktor lain, dan jenjang pendidikan Magister mempunyai produktivitas kerja sebesar 100% dan tidak memiliki pengaruh lain.

Abstrak :
Tuntutan refomasi di segala bidang khususnya bidang pemerintahan telah melahirkan agenda dan komitmen nasional baru dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah, dengan berlakunya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom. Desentralisasi memberikan pada kewenangan bidang kesehatan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Lampung semakin besar, perubahan ini memberikan peluang kepada Provinsi untuk menyusun strategi baru berupa, pengorganisasian yang lebih baik dan sesuai kebutuhan daerah, dalam melaksanakan perubahan-perubahan sebagai upaya penyesuaian terhadap kebijakan desentralisasi. Perubahan tersebut salah satunya adalah penataan kembali struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang pada saat ini berpedoman pada Peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 dan Peraturan daerah nomor 17 tahun 2000. Lahirnya kebijakan baru Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah, maka secara administrasi perlu perubahan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung untuk menyesuaikannya. Tujuan penelitian ini adalah tersusunnya rancangan atau draff struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan peundangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, informasi yang didapat berupa data sekunder melalui telaah dokumen dan data primer melalui wawancara mendalam. Informan pada penelitian ini adalah Pejabat struktural Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terpilih, Pejabat Sekretariat Provinsi Lampung, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Akademisi dan Fakultas Sosial Politik Universitas Lampung. Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Memiliki 4 (empat) kewenangan desentralisasi dan 8 (delapan) kewenangan dekonsentrasi dan apabila keduanya diringkas menjadi 7 (tujuh) kewenangan. Visi dan Misi dinilai sudah cukup baik karena sudah mengacu pada komitmen nasional namun belum berjalan secara maksimal. Tugas pokok dan fungsi belum berjalan optimal karena terdistribusi secara merata. Stuktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dinilai masih terlalu gemuk untuk tingkat Dinas Kesehatan level Provinsi karena hanya bersifat lintas Kabupaten/Kota, struktur disusun masih merujuk pada peraturan lama yaitu Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 2000, belum mempertimbangkan aspek kerjasama lintas sektor, lintas program dan pihak ketiga serta tidak sesuai lagi dengan Peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Kesimpulan secara umum penelitian ini menghasilkan 3 (tiga) rancangan atau draff struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang disusun berdasarkan pendekatan kewenangan dan perundangan yang berlaku serta rekomendasikan untuk perubahan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan berpegang pada azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, serta tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

---

Claim reformation in many aspects and particularly in governmental aspect has resulted a new national commitment and agenda in governmental arrangement in the province. It was showed by the published constitution number 22 year 999 in term of District Government, Government Regulation number 25 year 2000 in term of the Authority of Central and Province Government as Autonomy Region. Decentralization had given a wider authority in health division to the Province of Lampung Government. So, such change had given an opportunity to the province to make new strategy such as better organizing that appropriate to the local needs and also to conduct the changes as effort to adjust with the decentralization policy. One of changes was to reorganize the organization structure of the Province of Lampung Health Office that referred to the Government Regulation number 84 year 2000 and Local Regulation number 17 year 2000. By the published of Government Regulation number 8 year 2003 about Organization Guidance for Local Staff, the Province of Lampung Health Office required an adjustment on its organization structure administratively. The aim of this study was to make a draft of organization structure for the Province of Lampung Distric Office that appropriate to its need and to the existed regulation. The study used qualitative approach in which the gained information was from secondary data through documents review and primary data was from the in-depth interview. Informants in the study were the chosen structural functionary of the Health Office, the Secretariat functionary of the Province of Lampung, the ParIianment member of the Province of Lampung, and academician from Faculty of Politics and Social Sciences of University of Lampung. The study showed that authority of the Province of Lampung Health Office had 4 decentralization authorities and 8 deconcentration authorities and if they were summarized, there would be 7 authorities. The existing vision and mission seemed good enough because it had referred to the national commitment, although it had not worked out maximally. The main task and function had not been worked out optimally because they were still distributed equally. The organization structure was still wide for the level of Health Office in the Province and still referred to the old regulation, i.e. Government Regulation number 84 year 2000, it had not yet considered the aspect of inter-sector, inter-program, and third party collaboration, and was not appropriate with the existing regulation i.e. Government Regulation number 8 year 2003 about Organization Guidance for Local Staff. The study resulted 3 drafts of organization structure and job descriptions for the Province of Lampung Health Office based on the authority and existed regulation approach. It was recommended that in order to change the organization structure of the Province of Lampung Health Office should refer to the principles of decentralization, deconcentration, assistance task, and the Government Regulation number 8 year 2003 about Organization Guidance for Local Staff.

Abstrak :
ABSTRAK Dengan adanya era globalisasi dan deregulasi di Indonesia banyak dibangun Rumah Sakit, terutama oleh swasta sehingga persaingan antar rumah sakit menjadi makin ketat. Oleh karena itu rumah sakit perlu melakukan upaya agar selalu dapat tetap beroperasional dengan meningkatkan kemampuan organisasi dan managemennya. Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Cirebon telah berubah statusnya sebagai Rumah Sakit Swadana sejak I April 1996. Sebagai akibat perubahan status tadi maka Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati mengalami perubahan dari segi organisasi dan manajemen keuangannya. Perubahan yang sangat penting adalah yang menyangkut tentang struktur organisasi, sistem akuntansi, prosedur kerja, ketenagaan, laporan, formulir, dana, dan sarana prasarana. Struktur organisasi harus lebih fungsional. Sistem akuntansi harus menggunakan sistem yang berbasis aktual. Tenaga dan fasilitas harus ditambah agar sesuai dengan bertambahnya pekerjaan. Perubahan ini perlu bila seluruh rumah sakit berubah menjadi swadana. Penelitian ini juga menemukan bahwa perubahan swadana memerlukan sejumlah biaya. Hal ini ternyata masih kurang diantisipasi.

---

ABSTRACT The Analysis Of Implementation Of Swadana Financial Accounting System In Gunung Jati District General Hospital Cirebon 1996 Globalization and deregulation in Indonesia have facilitated new hospitals, primarily the private ones. To increasing competition force's hospital to increase their profesionalisme in managing the hospital. At this time, the Gunung Jati District General Hospital has changed its status into "Swadana? (self-financed) since April 1, 1996. As a result, the hospital has to change its organizations and management. The process of change of this hospital has the objects of this study. The important change's are organization structure, accounting system, personnel, report, form, cost, data, and facilities. The organization structure had to be changed to more functional. The accounting system had to implement the accrual based system. Personnel and facilities had to be added to adjust with additional jobs. Report and form were to be new system. Those changes were necessary for any hospitals to become self-financed. However, it was also observer that the changes take a considerable cost. In the reality this cost often not anticipated.