Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Direksi sebagai organ Perseroan Terbatas yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar diangkat oleh para pendiri (sebelum berbadan hukum) dan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (setelah berbadan hukum), dimana Pemegang Saham dan UUPT memberikan kewenangan, tugas, kewajiban dan tanggung jawab kepada Direksi. Dalam pelaksanaan perannya Direksi memiliki masa jabatan yang terbatas guna bertindak atas nama Perseroan Terbatas. Masa jabatan Direksi dalam UUPT ditegaskan harus tertentu, namunlamanya masa jabatan tersebut bervariasi sesuai dengan pertimbangan dan kebutuhan masing-masing Perseroan. Direksi yang telah berakhir masa jabatannya jika tetap menjalankan segala tugas, kewenangan dan pengurusan yang dilakukannya menjadi tidak sah dikarenakan Direksi tersebut tidak berwenang secara hukum mewakili untuk dan atas nama perseroan yang diwakilinya. Akibat hukum yang timbul atas tindakan Direksi yang telah berakhir masa jabatannyaakan menyebabkan risiko-risiko hukum di kemudian hari. Apabila dapat dibuktikan tindakan hukum yang dilakukan Direksi yang telah berakhir masa jabatannya karena semata-mata menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, maka Pemegang Saham dapat melakukan upaya terakhir yang bersifat pemulihan melalui ratifikasi guna mengesahkan atas tindakan hukum dimaksud sehingga tindakan hukum beralih menjadi tanggung jawab perseroan serta mengikat secara hukum ke dalam dan ke luar Perseroan. ...... Director of Limited Liability Company as an organ that is fully responsible for the management to the interests and objectives of the Company and to represent the company, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the articles of association shall be appointed by the founders (before lawfully embodied) and by the General Meeting of Shareholders (after lawfully embodied), where the shareholders and the Company Law gives powers, duties, obligations and responsibilities of the Board of Directors. Role in the implementation of the Board of Directors has a limited tenure to act on behalf of the Limited Liability Company. The term is defined in the Company Law to be certain, but the term varies accordance with the considerations and the needs of each company. Directors whose term of office has expired if it stays running all the duties, authority and management does become invalid because the Board of Directors is not authorized by law to represent for and on behalf of the company it represents. Legal consequences arising from actions that the Board of Directors has ended his term will lead to legal risks in the future. If it can be proven legal action taken Directors has ended his term as merely performing their duties and obligations as a board member company in good faith and full responsibility, then the shareholders can do a last resort recovery through ratification in order to ratify that the above mentioned legal action which will be switched as the responsibility of the company as well as legally binding in and outside the Company subsequently.

Abstrak :
Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh undang-undang dan kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Aktaotentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Karenanya Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus berlandaskan pada sumpah jabatan serta Peraturan Jabatan dan Kode Etik Profesinya. Namun pada kenyataannya, adapula notaris yang melanggar sumpah jabatan serta Peraturan Jabatan dan Kode Etik Profesinya sehingga menimbulkan problematika hukum. Problematika ini dapat muncul pada saat notaris memangku jabatannya atau ketika notaris memasuki masa purnabakti. Tujuan penelitian yakni untuk mengetahui tanggung jawab notaris terhadap gugatan pihak ketiga setelah berakhir masa jabatannya serta bentuk-bentuk gugatan yang akan dilakukan oleh pihak ketiga dan perlindungan hukum bagi notaris terhadap gugatan pihak ketiga setelah berakhir masa jabatannya. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum dengan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait dengan jabatan notaris serta peraturan- peraturan lain yang mendasarinya. Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Ini berarti bahwa tanggung jawab notaris terus melekat pada pribadi purnabakti notaris. Berakhirnya masa jabatan notaris tidak mengakhiri tanggung jawab purnabakti notaris atas perbuatan hukum yang dilakukan semasa jabatannya. ......Notary is a public officials who was given authority by the law and trust from public for function most of the state authority to produce an authentic written evidence in the field of civil law. Authentic deed which made by Notary have the strength of authentication that was perfect as well as give the certainty of law. Therefore, Notary in implementing the position must be build upon the fundamental commitment, regulations and also Profession Ethic?s Code. But in fact, there are also notary who was against the regulation, fundamental commitment and Code of Ethics, giving rise to the problem of the legal profession. Those problems could emerge during the notary in charge or even when they were enter a retired period. The purposes of this research are to determine the responsibilities of a notary to the third-party lawsuit after the end of his tenure and other forms of action to be performed by third parties and legal protection for the notary to the third party lawsuit after the end of his tenure. The method of this research is using a library analysis reference method with juridicial normative approach. Based on Article 65 of Law Number 30 Year 2004 about the Position of Notary that the Notary is responsible for the deed he made even though the notary protocol has been submitted or transferred to the depositary notary protocol. This was significant, that the notary responsibilities attached in the personal retired notary. Thus, expiration of notary?s office term does not end the responsibility for the actions who performed by notary during his tenure.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan pengaruh dari awal masa jabatan Direktur Utama dan Direktur Keuangan terhadap perilaku manajemen laba, baik melalui diskresi akrual maupun manipulasi aktivitas riil, serta moderasi Kepemilikan Institusi dan Kepemilikan Keluarga terhadap pengaruh awal masa jabatan Direktur Utama dan Direktur Keuangan terhadap manajemen laba. Direktur Utama dan Direktur Keuangan akan memperoleh reputasi yang baik dihadapan pelau pasar dan pemegang saham apabila mereka dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi pada masa jabatannya, sehingga terdapat indikasi bahwa Direktur Utama dan Direktur Keuangan akan mengelola labanya sedemikian rupa dengan menggunakan diskresi mereka sebagai Direktur Utama/Direktur Keuangan pada awal masa jabatannya. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa awal masa jabatan Direktur Utama dan Direktur Keuangan tidak terbukti berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusi dan kepemilikan keluarga tidak terbukti dapat memperkuat pengaruh positif awal masa jabatan Direktur Utama dan Direktur Keuangan terhadap manajemen laba. ...... This research’s purpose is to determine the effect of CEO’s and CFO’searly tenure period to earning management behaviour, through accrual discretionary and real activity. This research’s purpose is also to determine the moderate effect of Institutional Ownership and Family Ownership towards the effect of CEO’s and CFO’searly tenure period to earning management behaviour. CEO will earn goodreputation if they can generate higher profits for the company during their tenure,so there are some indications that they will manage their earnings using theirdiscretion as CEO in their early years of tenure, and so does CFO. This research uses manufacturecompanies listed in Bursa Efek Indonesia for the sample. This research results that CEO’s and CFO’s early years of tenure do not have positive effect towards the earnings management behaviour. This research also finds that institutional ownership and family ownershop can not moderate the positive effect of CEO’s early tenure period to earning management behaviour.

Abstrak :
Pengaturan mengenai masa jabatan kepala desa sebaiknya bisa menyesuaikan periode ideal masa jabatan dengan tujuan mewujudkan tatanan pemerintahan desa yang demokratis sebagai upaya menghindari abuse of power. Masa jabatan kepala desa tidak diatur secara terperinci dalam konstitusi seperti halnya masa jabatan presiden dan wakil presiden yang diatur pada Pasal 7 UUD NRI 1945 selama 5 tahun dalam 2 periode. Masa jabatan kepala desa diatur dalam pasal 39 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 selama 6 tahun dalam 3 periode. Hal tersebut kemudian menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat karena pengaturan masa jabatan kepala desa yang lebih panjang dibandingkan pengaturan masa jabatan presiden telah dianggap melanggar konstitusi dan prinsip demokrasi. Di sisi lain, ada juga usulan untuk lebih memperpanjang lagi masa jabatan kepala desa yang sudah dianggap sangat panjang tersebut. Penelitian ini menganalisis bagaimana konsep masa jabatan kepala desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang dikaitkan dengan prinsip demokrasi dan bagaimanakah periodisasi masa jabatan kepala desa yang ideal di terapkan di Indonesia berdasarkan prinsip demokrasi sebagai upaya menghindari abuse of power. Penelitian doktrinal ini menggunakan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa, pengaturan masa jabatan kepala desa dalam UU Desa tidak melanggar konstitusi karena pengaturan tersebut termasuk open legal policy dan telah menerapkan prinsip demokrasi melalui pembatasan masa jabatan dalam penerapannya. Maka dari itu, sudah tepat masa jabatan kepala desa diatur selama 6 tahun dalam 3 periode karena wilayah desa memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak bisa disamakan dengan pengaturan masa jabatan pemimpin lain. Solusi yang ditawarkan ialah tetap mempertahankan pengaturan masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dalam 3 periode serta memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. ......Arrangements regarding the term of office of village heads should be able to adjust the ideal period of office with the aim of realizing a democratic village government order as an effort to avoid abuse of power. The term of office of the village head is not regulated in detail in the constitution as well as the term of office of the president and vice president stipulated in Article 7 of the 1945 NRI Constitution for 5 years in 2 periods. The term of office of the village head is regulated in article 39 of Law No. 6 of 2014 for 6 years in 3 periods. This then caused controversy in the community because the arrangement of village tenure that was longer than the arrangement of the presidential term was considered to violate the constitution and democratic principles. On the other hand, there is also a proposal to further extend the term of office of the village head which has been considered very long. This study analyzes how the concept of village head tenure based on Law No. 6 of 2014 on villages is associated with democratic principles and how the ideal term of office of village heads is applied in Indonesia based on democratic principles as an effort to avoid abuse of power. This doctrinal research uses qualitatively analyzed literature studies. From the results of the analysis, it can be explained that the regulation of the term of office of the village head in the Village Law does not violate the constitution because the arrangement includes an open legal policy and has applied democratic principles through term limits in its application. Therefore, it is appropriate that the term of office of the village head is set for 6 years in 3 periods because the village area has its own privileges that cannot be equated with the arrangement of the term of office of other leaders. The solution offered is to maintain the arrangement of the village head's term of office for 6 years in 3 periods and improve the governance of village governance.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik masa jabatan dan rangkap jabatan Komisaris Independen terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel 342 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018. Kinerja Perusahaan diukur menggunakan rasio Tobins’ Q . Hasil Penelitian menunjukkan terdapat hubungan linear antara masa jabatan Komisaris Independen dengan kinerja perusahaan namun tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara masa jabatan Komisaris Independen yang lebih lama dengan kinerja perusahaan. Selain itu, tidak ditemukan pengaruh signifikan antara rangkap jabatan Komisaris Independen pada tingkat yang lebih sedikit atau lebih banyak. ......The objective of this study is to investigate the characteristicts of Independent Commissioners on company performance This study used 342 companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2018. Financial performance of company measured by Tobin’s Q. The results of the study show a linear relationship between the tenure of the Independent Commissioner but no significant relationship is found between the longer term of the Independent Commissioner and company performance In addition, no significant effect was found between multiple directorships by Independent Commissioners and firm performance at any level

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari karakteristik diversitas pada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit terhadap biaya agensi perusahaan. Penelitian ini juga mencari tahu apakah kepemilikan keluarga dapat mempengaruhi pengaruh karakteristik boards terhadap biaya agensi. Karakteristik boards yang diamati pada penelitian ini terbagi menjadi gender, usia, tenur, dan latar belakang pendidikan dari Direksi, Dewan Komsiaris, dan Komite Audit. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2011 hingga 2013. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 200 perusahaan. Biaya agensi pada penelitian ini diproksikan melalui asset turnover ratio dan Selling, General, and Administrative (SGA) expense ratio. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa kehadiran Direksi wanita, usia Dewan Komisaris dan Komite Audit, masa jabatan Dewan Komisaris, dan tingkat pendidikan Dewan Komisaris dan Komite Audit berpengaruh positif terhadap agency cost, sedangkan masa jabatan Direksi berpengaruh negatif terhadap agency cost. Kemudian, besarnya kepemilikan keluarga juga terbukti berpengaruh pada hubungan beberapa karakteristik terhadap agency cost perusahaan, yaitu karakteristik gender pada Direksi dan Dewan Komisaris, usia Dewan Komisaris dan Komite Audit, dan tingkat pendidikan Komite Audit. ......This study examines how diversity characteristics on boards affect agency cost, and also examines whether family ownership responds those relationships. Boards characteristics used in this study are gender, age, tenure, and level of education. Since the study uses companies in Indonesia, term of boards is divided into three subjects, they are Board of Director (BoD), Board of Commissioner (BoC), and Audit Committee (AC). This study uses asset turnover ratio and Selling, General, and Administrative (SGA) expense ratio as the proxy for agency cost. Based on criteria on determining the sample from companies listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2011, 2012, and 2013, this study has 200 companies as the observation. The results suggest that proportion of women in BoD, BoC and AC's age, BoC's tenure, and BoC and AC's level of education have positive impact on agency cost, whereas BoD's tenure is negatively related to agency cost. This research also finds that family ownership has impacts on the relationship between some board diversity and agency cost. The board diversities affected by the family ownership refer to gender of Bod and BoC, age of BoC and AC, and level education of AC.

Abstrak :
ABSTRAK Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh diversitas Direksi terhadap kinerja perusahaan. Diversitas Direksi diukur berdasarkan kewarganegaraan, usia, gender, masa jabatan, spesialisasi pendidikan, pengalaman, tingkat pendidikan, dan koneksi politik. Hasil studi menunjukkan bahwa keberadaan Direktur berkewarganegaraan asing berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini diduga disebabkan oleh tingkat internasionalisasi perusahaan yang rendah sehingga keberadaan Direktur berkewarganegaraan asing memengaruhi dinamika tim, terutama terkait adanya permasalahan komunikasi dan diskriminasi yang berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Selain itu, keberadaan Direktur dengan koneksi politik berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan karena diduga koneksi politik dimanfaatkan untuk ekspropriasi kepentingan beberapa pihak. Secara keseluruhan, studi ini dapat mendorong pihak regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan OJK , dalam menetapkan kriteria minimal bagi calon Direktur untuk menjadi Direksi sehingga dapat menunjang keberlangsungan perusahaan.

---

ABSTRACT This study aims to analyze the effect of Board of Directors 39 diversity on firm performance. Board of Directors rsquo diversity is measured by nationality, age, gender, tenure, education specialization, experience, education level, and political connections. The result indicates that the presence of foreign Director negatively affects firm performance due to a low firm rsquo s internationalization. Thus, it is fathomed that the presence of foreign Director will cause communication problems and discrimination that affect team dynamic which negatively affects firm performance. In addition, the presence of Director with political connections negatively affects firm performance because it is fathomed that political connections are utilized for expropriation of interests of several parties. Overall, this study encourages regulators, such as the Financial Services Authority OJK , in setting minimum criterias to candidates for Board of Directors in order to support firm sustainability.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang pengaruh karakterisktik dewan direktur independen proporsi direktur independen, masa jabatan direktur independen dan multi jabatan direktur independen terhadap kinerja perusahaan. Sampel penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2012 ndash; 2016 yang diregresikan dengan data panel. Kinerja perusahaan diukur berdasarkan ukuran pasar Tobins. Penelitian ini menemukan bahwa proporsi direktur independen, masa jabatan direktur independen dan multi jabatan direktur independen memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Namun, proporsi direktur independen dan masa jabatan direktur independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan sampel hanya pada perusahaan yang memiliki direktur independen. ......This research examines the effect of independent directors characteristics proportion of independent director, tenure of independent director and multiple directorships of independent director to firm performance. Using data panel regression, this research investigates non financial firms which are listed in Indonesian Stock Exchange between 2012 2016. Firm performance is proxied by market measure Tobins. The findings of this research suggest that proportion of independent director, tenure of independent director and multiple directorships of independent director have an insignificant relationship with firm performance. But proportion of independent director and tenure of independent director significantly affect firm performance when I include only firms with independent directors.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas kesesuaian keputusan sekretaris DPRD Propinsi DKI Jakarta No.28 Tahun 2007 tentang peresmian Pemberhentian Tenaga Ahli DPRD Propinsi DKI Jakarta dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa Sekretaris DPRD Propinsi DKI Jakarta agar membuat Surat Keputusan Peresmian Pemberhentian Tenaga ahli secepatnya yang disesuaikan dengan berakhirnya jangka waktu masa jabatan Tenaga ahli ; Sekretaris DPRD Propinsi DKI Jakarta agar jeli memeiksa data administratif tentang masa dinas tenaga ahli; Tenaga ahli DPRD Propinsi DKI Jakarta agar sesegera mungkin menjelang masa jabatannya berakhir untuk mengajukan surat yang meminta kejelasan atau kepastian tentang statusnya sebagai tenaga Ahli pada tahun anggaran berikutnya.

---

ABSTRACT
The focus of this study is Decision of Regional Assembly Secretary of The Province of the Capital City of Jakarta Number 28 in the Year of 2007. The purpose of the study is to understand the consistency of The Decision of Regional Assembly Secretary of The Province of The Capital City of Jakarta Number 28 in the Year of 2007 and the principles of good governance. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of secondary data. The research suggest that Regional Assembly Secretary of the province of The Capital City of Jakarta to make new decision concerning resignation of expert; Regional Assembly Secretary of the Province of the Capital City of Jakarta has check the administrative data concerning the period job of the expert; the expert should send letter concerning whether his job period will end or will continue to the following year.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakterisitk eksekutif perusahaan yang dilihat dari keberadaan direksi perempuan dan masa jabatan CEO serta karakteristik keuangan perusahaan melalui net working capital terhadap tingkat cash holdings perusahaan consumer goods di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel yang berasal dari 168 perusahaan consumer goods yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2018-2020. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi panel dengan metode estimasi Random Effect Model. Hasil studi ini menunjukkan adanya pengaruh yang positif signifikan dari keberadaan direksi perempuan terhadap tingkat cadangan kas perusahaan consumer goods di Indonesia. Hal ini mendukung penjelasan motif kepemilikan kas berdasarkan precautionary motive. Selain itu penelitian ini juga menemukan adanya pengaruh negatif net working capital sebagai cash substitutes terhadap tingkat cadangan kas perusahaan consumer goods di Indonesia. Penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh yang signifikan dari masa jabatan CEO terhadap tingkat cadangan kas di Indonesia.  ......This study aims to analyze the impact of the company's executive characteristics as seen from the presence of female directors and the CEO tenure, as well as the company's financial characteristics through net working capital on corporate cash holdings of consumer goods firms in Indonesia. This study uses samples from 168 consumer goods companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2018 - 2020. The research method being used is panel regression with the Random Effect Model as the estimation method. The results of this study indicate that there are significant positive effect of female directors on the cash holdings of consumer goods firms in Indonesia due to the precautionary motive of cash holdings. Furthermore, this study finds a significant negative effect of net working capital as cash substitutes on the cash holdings of consumer goods firms in Indonesia. Lastly, this study do not find any significant impact of CEO tenure on the cash holdings of consumer goods firms in Indonesia.