Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan telah dilaksanakan sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja. Pada tanggal 1 Januari 2014, dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2011, tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik diharapkan dapat menjangkau seluruh pekerja dalam hal kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun demikian, sampai dengan tahun 2017 ditemukan bahwa cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan masih rendah. Hal ini sangat berbeda dengan lonjakan jumlah peserta yang mendaftar dalam program jaminan kesehatan nasional oleh BPJS Kesehatan. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan indikator-indikator ketenagakerjaan yang mempengaruhi cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memberikan pengaruh yang positif terhadap cakupan kepesertaan sektor penerima upah dan bukan penerima upah. Tingkat kemiskinan berpengaruh secara negatif terhadap cakupan kepesertaan jaminan sosial ketengakerjaan sektor penerima upah dan bukan penerima upah. Persentase pekerja penerima upah berpengaruh secara positif terhadap cakupan kepesertaan sektor penerima upah, dan persentase pekerja rentan berpengaruh secara positif terhadap cakupan kepesertaan sektor bukan penerima upah. Tingkat pengangguran berpengaruh secara negatif terhadap cakupan kepesertaan sektor penerima upah dan bukan penerima upah. Tingkat upah berpengaruh secara positif terhadap cakupan kepesertaan sektor penerima upah dan berpengaruh secara negatif terhadap cakupan kepesertaan sektor bukan penerima upah.

---

The implementation of employment social security has been enacted since the stipulation of Government Regulation Number 33 Year 1977 (Implementation of Employment Social Insurance). Furthermore, in Januari 1st, 2014, Indonesia officially established the Government Regulation Number 24 Year 2011 which marked the beginning of whole coverage sytem in the Social Security for the Workforce (BPJS Ketenagakerjaan) as well. However until 2017, the coverage of participation in employment social security is still low. The coverage is significantly different from the coverage of social health insurance, held by BPJS Kesehatan (Health Social Security Body). The aim of this research is to analyze factors impacting to social security coverage. The result of this research is education level has positif impact to social security coverage for the sectors of salaried worker and unsalaried worker. Poverty level has negative impact to salaried workers coverage and unsalaried workers coverage. The level of workers who receive salaries has positive impact to salaried workers coverage and the vulnerable workers has positive impact to unsalaried workers coverage. The unemployment level has negative impact to salaried workers coverage and unsalaried workers coverage. The wage level has positive impact to salaried workers coverage and has negative impact to unsalaried workers coverage.

Abstrak :
Pandemi covid-19 saat ini melanda dunia termasuk Indonesia, sehingga menimbulakn berbagai dampak termasuk sektor ekonomi sehingga para pengusaha dan juga tenaga kerja secara tidak langsung terkena efek domino tersebut, sehingga banyak perusahaan mengambil kebijakan PHK, kebijakan merumahkan, dan pengurangan upah. Pekerja menjadi pihak yang rentan, karena kurangnya jaminan. Karenanya, tulisan ini hendak menganalisa bagaimana peraturan hukum dan juga peran serta pemerintah dalam situasi pandemi covid-19 dengan membahas masalah pada tesis ini tentang perlindungan pemerintah kepada pekerja dan pengusaha di pandemi Covid-19 lalu peran BP Jamsostek dalam memberikan perlindungan bagi pekerja dan pengusaha dalam membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dan seharusnya program relaksasi iuran BPJamsostek berlangsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis -normatif bersifat deskrptif. Hasil pembahasan sederhana yakni sebagai bentuk perlindungan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu dengan terbitnya PP No 49 Tahun 2020 yang diharapkan dapat memberi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja dan pengusaha sekaligus mempertahankan keberlangsungan usaha di tengah pandemi covid-19. Sebagai simpulan akhir, Indonesia harus kembali pada kultur kekeluargaan dan kebhinekaan sesuai falsafah Pancasila dalam menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, telah menegaskan bila perekonomian Indonesia berasaskan kekeluargaan dan berdasarkan demokrasi Pancasila. Karena itu, negara dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat hadir untuk menyatukan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dengan mengakomodir ketentuan-ketentuan terkait hak dan kewajiban jaminan pekerja dan pengusaha. ......The Covid-19 pandemic is currently spreading around the world, including Indonesia, resulting in various impacts including the economic sector so that employers and also workers are indirectly affected by the domino effect, so many companies take layoff policies, layoff policies, and wage reductions. Workers become vulnerable parties, due to lack of guarantees. Therefore, this paper wants to analyze how the law regulations and also the government's participation in the covid-19 pandemic situation with the formulation of the problems in this thesis How is the government's protection for workers and employers in the Covid-19 pandemic; .What is the role of BP Social Security in providing protection for workers and employers in paying employment social security contributions; How should the BPJamsostek contribution relaxation program take place. This research uses a descriptive juridical-normative approach. The result of a simple discussion is as a form of protection for the payment of employment social security contributions, namely with the issuance of PP No. 49 of 2020 which is expected to provide employment social security protection to workers and employers while maintaining business continuity in the midst of the Covid-19 pandemic. As a final conclusion, Indonesia must return to a culture of family and diversity according to the philosophy of Pancasila in balancing the interests of workers and entrepreneurs. Article 33 paragraphs (1) and (4) of the 1945 Constitution, has emphasized that the Indonesian economy is family-based and based on Pancasila democracy. Therefore, the state and BPJS Ketenagakerjaan are expected to be present to unite and balance various interests by accommodating provisions related to the rights and obligations of guarantees for workers and employers.

Abstrak :
Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan instrumen penting untuk menjaga kesejahteraan tenaga kerja. Di Indonesia sendiri hanya ada 23% tenaga kerja yang memilki jamsostek, rendahnya angka ini dapat menjadi ancaman karena tidak terlindunginya tenaga kerja atas risiko-risiko yang dapat mereka hadapi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan sosial ekonomi yang mempengaruhi kepemilikan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah logistik dengan data Susenas 2021 yang diperoleh dari BPS. Hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel-variabel, seperti jenis kelamin, lokasi wilayah urban, status kemiskinan, sektor pekerjaan, umur, lokasi tempat tinggal, dan pendidikan terakhir berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan tenaga kerja untuk memiliki jamsostek. ...... Employment social security is an important instrument for maintaining the welfare of the workforce. In Indonesia, only 23% of the workforce owns employment social security. This low number of ownership can be a threat because the workforce is not protected against the risks they may face. Therefore, this study aims to determine the socioeconomic determinants of employment social security ownership in Indonesia. The study used Susenas 2021 data from BPS and analyzed it using logistic/logit regression. The results of this study found that various characteristics of workforce, such as gender, poverty status, employment sector, age, location of residence, urban/rural, and education have a significant effect on the workforce’s decision to have social security.

Abstrak :
ABSTRAK
Sebagai pemberi kerja notaris berkewajiban mendaftarkan dirinya dan karyawannya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pendaftaran jaminan sosial oleh Notaris sangat diperlukan dalam melindungi karyawan dari kemungkinan resiko dalam melakukan pekerjaannya. Permasalahan dalam tesis ini yakni 1 Bagaimana kewajiban Notaris terhadap pendaftaran karyawannya sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan? 2 Bagaimana pelaksanaan pendaftaran bagi karyawan Notaris di Kabupaten Tangerang sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan? Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini mengunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, serta mengkaji sumber data sekunder yang mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan dan untuk mendukung penelitian kepustakaan maka dilakukan wawancara dengan pihak yang terkait. Kemudian tipe penelitian yang akan digunakan dilihat dari sudut sifatnya adalah metode penelitian deskriptif analisis. Simpulan dalam penelitian ini yakni: 1.Kewajiban notaris terhadap pendaftaran karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan masih sangat kurang. Belum semua notaris mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial ketenagakerjaan bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pengurus Pusat INI juga mendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui MOU antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PP-INI. 2.Pelaksanaan pendaftaran karyawan notaris di Kabupaten Tangerang sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan masih sangat minim. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan pihak BPJS Ketenagakerjaan kepada notaris dikarenakan penolakan dari anggota INI Kabupaten Tangerang.

---

ABSTRACT
As public notary, They obligated to register themselves and the employee in the socialsecurity program of employment. Social Security enrolled by Notary is highlyrecomended in order to protect employees in risk assignment. The problems in this thesisare 1 How does Notary obligation to register their employees as Participant of BPJS 2 How does the implementation of registration for Notary employees in KabupatenTangerang as participant of BPJS Employment This research conducted using juridicalnormativeliterature and reviewing secondary data resources which refer to the writtenrules or positive law and other legal materials related to the problem. And to support theresearch, interviews with related parties are conducted. Therefore, in order to supportliterature research,the writer has interviewed related parties. Based on point of view, thisresearch will be using descriptive research method. This research conclude that 1. notariesawareness to enroll their employee as BPJS participant is quite inconsiderable. Not allnotaries register their employee as participants BPJS Employment as regulated law. Theexecutive of INI also take supporting action in social security implementation throughMOU between BPJS Employment with PP INI. 2. Implementation of notary employeesenrollment in Tangerang are not optimum due to lack of social security programknowledge which caused by INI rsquo s member rejection. The results suggest it needsinvolvement of Labor Ministry Supervisory Council to register Notaries and theemployees as BPJS employment participants.

Abstrak :
Ketidakpatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial seharusnya menjadi tanggung jawab hukum dari pemberi kerja. Hal ini disebabkan adanya kewajiban pemberi kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Permasalahan dalam tulisan tesis ini yaitu 1) Bagaimana bentuk ketidakpatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan?; 2) Bagaimanakah tanggung jawab hukum pemberi kerja atas ketidakpatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan?; dan 3) Bagaimanakah pengawasan dan pemeriksaan atas ketidakpatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan?. Metode penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian berdasarkan sifatnya yaitu deskriptif sehingga bentuk hasil penelitian nantinya berupa deskriptif-analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Bentuk ketidakpatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD), Perusahaan Daftar Sebagian (PDS), dan Perusahaan Menunggak Iuran (PMI); 2) Tanggung jawab hukum pemberi kerja atas ketidakpatuhannya berupa pengenaan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan jenis ketidakpatuhan atau pelanggarannya; dan 3) Pengawasan dan pemeriksaan atas ketidakpatuhan pemberi kerja dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan terkendala dalam penerapan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu (TMP2T) yang dikenai oleh pemerintah. Sebagai saran agar pemerintah baik pusat maupun daerah agar mendukung upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya dalam penegakan hukum. ......Non-compliance in the implementation of the social security program should be the legal responsibility of the employer. This is due to the employer's obligations as regulated in Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body. The problems in this thesis are 1) What is the form of employer disobedience in the implementation of the social security program by BPJS Ketenagakerjaan?; 2) What is the legal responsibility of the employer for non-compliance in the implementation of the social security program by BPJS Ketenagakerjaan?; and 3) How is the supervision and examination of employer non-compliance in the implementation of the social security program by BPJS Ketenagakerjaan? This research method uses a normative juridical form with a research typology based on its descriptive nature so that the form of the research results will be descriptive-analytical. The data used in this research are secondary data sourced by collecting data through document studies or library materials. From the results of the study, it can be concluded that: 1) The forms of non-compliance by employers in the implementation of the social security program by BPJS Ketenagakerjaan are Companies that are Mandatory Not yet Registered (PWBD), Companies that are Partially Registered (PDS), and Companies in Arrears of Contributions (PMI); 2) Employer's legal responsibility for non-compliance is in the form of imposition of administrative sanctions and/or criminal sanctions according to the type of non-compliance or violation; and 3) Supervision and examination of employer non-compliance carried out by BPJS Ketenagakerjaan is constrained in the application of administrative sanctions for not receiving certain public services (TMP2T) imposed by the government. As a suggestion to the government, both central and regional, to support the efforts of BPJS Ketenagakerjaan in the implementation of the employment social security program, especially in law enforcement.

Abstrak :
Jaminan sosial berfungsi sebagai sistem perlindungan dasar bagi masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya resiko sosial ekonomi yang akan muncul di masa depan. Salah satu jaminan sosial yang digunakan sebagai perlindungan dari resiko yang mungkin dihadapi masyarakat di masa depan yaitu jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah mendorong upaya untuk semakin besarnya masyarakat yang terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat determinan (penentu) faktor-faktor yang mempengaruhi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan secara khusus pada sektor formal. Dengan menggunakan metode random effect model dan data panel yang terdiri dari lima faktor sebagai variabel bebas dari 123 kantor cabang, peneliti akan meneliti faktor-faktor apa saja yang memepengaruhi kepesertaan jaminan sosial sektor formal yang terbagi menjadi dua model persamaan. Dilakukan juga penelitian secara lebih spesifik berdasarkan kategori kelas kantor cabang yang terbagi menjadi tiga yaitu kelas kantor cabang utama, kelas kantor cabang madya, dan kelas kantor cabang pratama. ......Social security is functioned as a basic protection system for the community against the possibility of socio-economic risks that will arise in the future. One of the social security that is used as protection from the risks that society may face in the future is employment social security. The government encourages to increase the number of people who are protected by employment social security. This study aims to look at the determinants of the factors that affect employment social security participation specifically in the formal sector. By using the random effects model method and panel data consisting of five factors as independent variables from 123 branch offices, the researcher will examine what factors influence the participation of formal sector social security which is divided into two equations. More specific research was also conducted based on the branch office class category which was divided into three namely the main branch office class, the middle branch office class, and the pratama branch office class.

Abstrak :
Program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi seluruh tenaga kerja ketika mengalami kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, kehilangan pekerjaan, bahkan kematian. Kota Bogor menunjukkan permasalahan utama dalam kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), yaitu rendahnya kepesertaan aktif dari total pekerja informal dan besarnya jumlah peserta berstatus non aktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja BPU di Kota Bogor dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (1980). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja BPU di Kota Bogor belum berjalan optimal sesuai dengan kerangka konseptual pada analisis faktor isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan (content of policy), yaitu ditandai dengan kepesertaan aktif BPU masih jauh dari target yang telah ditetapkan, adapun strategi yang dilakukan nyatanya masih belum mampu meningkatkan kepesertaan BPU secara signifikan, peraturan daerah terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan secara mayoritas hanya mengatur pekerja formal, peran Pemerintah Kota Bogor belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas kepesertaan BPU, serta adanya hambatan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi karena adanya ego sektoral dari dinas daerah terkait implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja BPU. ......The labor social security program is one of the efforts made by the government to protect all workers when workers experience work accidents, retirement, old age, job loss, and even death. City of Bogor shows the main problems in the participation of the labor social security program for Non-Wage Recipients (BPU) workers, which is the lack of active participation from the total number of informal workers and the large number of non active participants. This study aims to analyze the implementation of the labor social security program of BPU workers in the city of Bogor by using the theory of the policy implementation model of Merilee S. Grindle (1980). This study uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and document study. The results of the study shows that the implementation of the labor social security program for BPU workers in Bogor City has not run optimally, partly because the active participation of the BPU workers is still far from the target that has been set, the strategy that was carried out has not been able to increase the pasticipation of BPU workers significantly, the regional law on the labor social security program mostly only regulates the formal workers, the role of the City of Bogor's local government has not made a significant contribution in expanding BPU workers participation, there are also obstacles in coordination and communication due to sectoral egos from the regional offices on the implementation of the labor social security program for BPU workers.

Abstrak :
Jaminan sosial sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan pada saat pekerja mengalami risiko-risiko kerja sehingga menciptakan ketenangan dalam bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ketersediaan akses kantor dengan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Selanjutnya, mengetahui ada asosiasi atau tidak antara informalitas wilayah dengan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Data analisis yang digunakan adalah data Sakernas Agustus 2021 yang dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan inferensial dengan pengolahan menggunakan aplikasi Stata. Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan regresi logistik biner multilevel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses kantor tidak signifikan mempengaruhi jaminan sosial ketenagakerjaan. Temuan penelitian ini yakni Rasio kantor tidak selaras dengan Partisipasi jamsos. Kantor yang banyak tidak berbanding lurus dengan partisipasi jaminan sosial yang tinggi. Variabel informalitas wilayah secara signifikan berpengaruh negatif mempengaruhi partisipasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Selanjutnya, Kenaikan informalitas wilayah menyebabkan probabilitas berpartisipasi pada jaminan sosial pada pekerja yang berstatus PKWT,PKWTT dan Perjanjian tertulis akan meningkat jika dibandingkan dengan pekerja yang tidak ada perjanjian kerja. Oleh karena itu, perlu dipikirkan strategi-strategi untuk mengakomodir  individu-individu yang bekerja di wilayah ekonomi informal. ......Social security is urgently needed to provide protection when workers experience work risks  to provide ease of mind in working. This study aims to determine the relationship between  office availability and employment social security participation. In addition, it aims to find out whether there is an association between regional informality and employment social security participation. The data used is the August 2021 Sakernas data which is analyzed using descriptive and inferential analysis while the processing is done with Stata. The analytical method used is multilevel binary logistic regression. The results of the study show that office availability does not significantly affect employment social security. The findings of this study are that the office ratio is not aligned with social security participation. High number of offices are not directly proportional to high social security participation. The regional informality has a significant negative effect on labor social security participation. Furthermore, the increase in regional informality causes the probability of participating in social security for workers with PKWT, PKWTT and written agreement status to increase when compared to workers who do not have a work agreement. Therefore, it is necessary to consider strategies to accommodate individuals who work in the informal economy.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh Job Crafting terhadap Organizational Citizenship Behavior dengan Organizational Trust dan Person Job Fit sebagai Variabel Mediasi.  Organizational Citizenship Behavior sangat penting dimiliki karyawan demi peningkatan kinerja BPJS Ketenagakerjaan khususnya dalam menghadapi bonus demografi. Jumlah responden adalah sebanyak 137 karyawan tetap Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan yang didapatkan dengan teknik non probability. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan inferensial. Analisis inferensial menggunakan simple linier regression dan hierarchical multiple regression. Hasil penelitian menemukan bahwa Job Crafting berpengaruh kuat menuju sangat kuat terhadap Organizational Citizenship Behavior. Job Crafting berpengaruh sedang menuju kuat terhadap Organizational Trust. Job Crafting berpengaruh sedang menuju kuat terhadap Person Job Fit. Job Crafting berpengaruh kuat menuju sangat kuat terhadap Organizational Citizenship Behavior dengan Organizational Trust sebagai variabel mediasi. Job Crafting berpengaruh sangat kuat terhadap Organizational Citizenship Behavior dengan Person Job Fit sebagai variabel mediasi.

---

The aim of this study is to expain the influence of Job Crafting on Organizational Citizenship Behavior with Organizational Trust and Person Job Fit as Mediation Variable. Organizational Citizenship Behavior is very important for employees to improve the performance of BPJS Ketenagakerjaan, especially in the face of demographic bonuses. Total of respondents were 137 permanent employees of the Central Office of BPJS Ketenagakerjaan obtained with non-probability techniques. Data analysis uses descriptive and inferential analysis. Inferential analysis uses simple linier regression and hierarchical multiple regression. This results of the study found that Job Crafting has a strong towards very stong influence on Organizational Citizenship Behavior. Job Crafting has a moderate influence on Organizational Trust. Job Crafting has a moderate influence on Person Job Fit. Job Crafting has a strong towards very strong influence on Organizational Citizenship Behavior with Organizational Trust as mediation variable. Job Crafting has a very strong influence on Organizational Citizenship Behavior with Person Job Fit as mediation variable.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja dan tidak didaftarkan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan. Dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan diatur bahwa perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan pekerja/buruh pada jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun pada kenyataannya yang terjadi sebaliknya yaitu masih banyak para pekerja/buruh yang tidak terdaftar jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga menimbulkan konflik antara perusahaan dan pekerja/buruh ketika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi terhadap pekerja/buruh tersebut dan adanya ketidakadilan hukum dalam menerapkan sanksi bagi perusahaan yang melanggarnya. Oleh sebab itu, penulisan skripsi ini dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 580K/Pdt.Sus-PHI/2017 atas perlindungan bagi pekerja/buruh yang tidak didaftarkan jaminan sosial ketenagakerjaan dan akibat hukum bagi perusahaan yang melanggar. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah pekerja/buruh tetap mendapatkan hak-hak nya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan meskipun tidak terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan dan adanya sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar belum secara efektif diterapkan oleh pemerintah.

---

The thesis discusses legal protection for workers/laborers who experience work accident and are not registered in the labor social security program by the company. Under the legislation of manpower, it is regulated that a company is obliged to register its workers/laborers in the labor social security program. However, in reality, it is actually the opposite as there are many workers/laborers who are not registered in the labor social security program, resulting in conflict between companies and workers/laborers when an unfortunate event happens to the workers/laborers and there is a legal injustice in applying sanctions to the companies violating the provision. Therefore, the writing of thesis is done by analyzing legal considerations from the judges in the decision of the Supreme Court number 580K/Pdt.Sus-PHI/2017 on protection of workers/laborers who are not registered in the labor social security program and legal consequences for the companies violating the provision. The research method used in this research is juridical-normative using literature study. The approach of the research method used in this research is qualitative with case studies. The result of this study is that the workers/laborers still obtain their rights as stipulated in the legislation, even though they are not registered in the labor social security program and the administrative sanctions imposed on the companies violating the provision have not been effectively implemented by the government.