Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Beberapa tahun belakang ini, fenomena gig economy sedang berkembang di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan perubahan dunia kerja yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih. Gig economy sendiri memberikan lapangan pekerjaan yang cukup besar dan menyerap banyak tenaga kerja, tetapi hal ini juga memiliki kekurangan. Para pekerja tersebut atau yang dikenal dengan sebutan gig workers bukanlah pekerja tetap, melainkan berstatus sebagai kontraktor independen. Penelitian kali ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi kerja pada gig economy di Indonesia yang dikaitkan dengan agenda ILO yaitu Decent Work. Penelitian ini melibatkan langsung partisipasi dari pengemudi transportasi online yang mana dapat dikategorikan sebagai gig workers dengan status “mitra” yang melekat pada mereka. Data dikumpulkan dari focus group discussion (FGD) yang melibatkan 40 responden yang berasal dari empat kota besar di Indonesia yaitu Jakarta, Bogor, Depok, dan Yogyakarta. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui proses coding secara manual. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa pengemudi transportasi online memilih pekerjaan ini karena adanya kesempatan kerja yang menawarkan fleksibilitas, yang mana fleksibilitas tersebut merupakan suatu keuntungan yang tidak dapat ditemukan pada pekerjaan lain. Akan tetapi, pada kenyataannya pekerjaan tersebut justru belum sepenuhnya mampu menerapkan agenda Decent Work. Dengan kata lain, standar kerja yang berlaku pada umumnya tidak dapat ditemukan jika bekerja sebagai pengemudi transportasi online. ......In recent years, gig economy phenomenon has been growing in Indonesia. The growth is marked by the alteration of work supported by information and communication technology that gets more sophisticated. Gig economy provides large jobs opportunity and absorbs relatively abundant labor. However, it has its weaknesses. The workers, called gig workers, are not permanent workers; they are independent contractors. This research aims to evaluate working condition of gig economy in Indonesia that is linked to ILO's agenda, namely Decent Work. This research involves online transportation's drivers' direct participation as gig workers. The data are collected from Focus Group Discussion (FGD) involving 40 respondents coming from four big cities in Indonesia: Jakarta, Bogor, Depok, and Yogyakarta. The analysis is performed using qualitative method by manual coding process. According to the analysis, online transportation's drivers chose this job as it offers flexibility, one of the benefits that may not be found in other jobs. However, in reality, that job has not been able to fully implement Decent Work agenda. In other words, work standard that is applied in general cannot be implemented if someone works as online transportation's driver.

Abstrak :
Gojek merupakan perusahan layanan platform transportasi online di Indonesia. Gojek menawarkan fleksibilitas kerja yang menarik, termasuk bagi para pekerja perempuan. Pekerja perempuan menurut beberapa kajian dinilai memiliki peran ganda. Peran ganda ini didasarkan pada sebuah bentuk ‘kewajiban’ perempuan untuk menjalankan perannya dalam kerja rumah tangga sekaligus penopang ekonomi keluarga. Namun beberapa studi menunjukkan pekerja perempuan rentan akan eksploitasi oleh perusahaan platform karena fleksibilitas yang ditawarkan nyatanya hanya fleksibilitas semu. Fleksibilitas semu ini berdasar pada adanya skema insentif (Go To Rewards) yang hanya berorientasi menggenjot kinerja pengemudi melalui poin, rating, dan performa ketimbang menerapkan kemitraan yang mempertimbangkan juga kepentingan pengemudi perempuan. Permasalahan bagi pengemudi Gojek perempuan ditambah peran ganda serta stigma dan stereotip dri masyarakat. Kerentanan kerja biasanya memicu resistensi pekerja, namun apakah itu juga terjadi di kalangan pengemudi perempuan Gojek itu adalah topik yang masih belum diteliti selama ini. Pada akhirnya, kondisi kerentanan tersebut membatasi kapasitas resistensi pengemudi Gojek perempuan. Fokus penelitian meninjau pengemudi Gojek perempuan di DKI Jakarta. Studi ini akan membahas mengenai bagaimana skema insentif Gojek mempengaruhi kapasitas resistensi bagi pekerja perempuan untuk melawan kerentanan di DKI Jakarta. Penulis akan menganalisis menggunakan teori pemanfaatan ruang komunikatif dalam upaya resistensi dengan meninjau permasalahan berdasarkan studi pustaka dan wawancara. Temuan penulis menunjukan bahwa pengemudi Gojek perempuan merupakan kelompok paling rentan dari yang rentan karena adanya skema insentif, stereotip dan stigma serta peran ganda. Pada akhirnya hal ini mempengaruhi kapasitas resistensi mereka dan memaksa mereka menggeser upaya resistensi melalui sosial media. ......Gojek is an online transportation platform service company in Indonesia. Gojek offers attractive work flexibility, including for women workers. According to several studies, women workers have multiple roles. This dual role is based on a form of 'obligation' for women to carry out their roles in household work as well as supporting the family economy. However, several studies show that women workers are vulnerable to exploitation by platform companies because the flexibility offered is in fact only an apparent flexibility. This apparent flexibility is based on an incentive scheme (Go To Rewards) which is only oriented towards boosting driver performance through points, ratings and performance rather than implementing partnerships that also consider the interests of female drivers. Problems for female Gojek drivers are compounded by multiple roles and stigma and stereotypes from society. Work vulnerability usually triggers worker resistance, but whether this also occurs among women Gojek drivers is a topic that has not been researched so far. In the end, this condition of vulnerability limits the resistance capacity of female Gojek drivers. The focus of this research is to review female Gojek drivers in DKI Jakarta. This study will discuss how the Gojek incentive scheme affects the resistance capacity of women workers to fight vulnerability in DKI Jakarta. The author will analyze using the theory of communicative space utilization in resistance efforts by reviewing problems based on literature and interviews. The authors' findings show that female Gojek drivers are the most vulnerable group of the vulnerable due to incentive schemes, stereotypes and stigma as well as multiple roles. In the end, this affects their resistance capacity and forces them to shift resistance efforts through social media.

Abstrak :
Apa yang dewasa ini dikenal luas sebagai perekonomian gig adalah hasil perkembangan perkembangan teknologi digital, khususnya penggunaan aplikasi yang mudah digunakan masyarakat secara massal. Ekonomi gig yang mampu membuat murah transaksi antara konsumen, produsen, dan pedagang mengandalkan teknologi digital dan juga hubungan kerja sistem kontrak independen/kemitraan, yang biasa disebut sebagai pekerja gig. Kondisi pekerja gig umumnya bersifat rentan karena jam kerja yang panjang dan bayaran berbasis proyek tanpa adanya gaji pokok. Penting untuk diperhatikan bahwa sejak tahun 2015, di beberapa negara muncul fenomena para pekerja gig, khususnya yang berada di sektor pengantaran online, dalam membentuk organisasi-organisasi kolektif dan melakukan resistensi untuk sebagai respon terhadap kondisi kerentanan yang mereka alami. Penelitian ini membandingkan resistensi yang dilakukan oleh pekerja gig pengantaran daring di dua negara, yaitu pekerja gig yang bekerja untuk di perusahaan platform Gojek (Indonesia) dan Deliveroo (Inggris). Penelitian ini menggunakan kerangka teori aspek ekonomi politik dalam perekonomian gig (Woodcock 2019) guna menjelaskan tentang mengapa regulasi negara dan kekuatan pekerja dapat mempengaruhi bentuk resistensi pekerja gig daring di kedua negara. Penelitian ini menemukan regulasi ketenagakerjaan yang tidak memposisikan pekerja gig dan kekuatan pekerja dalam membentuk organisasi-organisasi kolektif turut mempengaruhi bentuk dan cara resistensi yang dilakukan dalam merespon kondisi kerentanan kerja yang dihadapi oleh pekerja gig. ......The gig economy, which is able to make cheap transactions between consumers, producers, and traders, relies on digital technology as well as the working relationship of an independent contracting system/partnership, commonly referred to as gig workers. The condition of gig workers is generally vulnerable due to long working hours and project-based pay without a base salary. It is important to note that since 2015, in several countries the phenomenon of gig workers, especially those in the online delivery sector, has emerged in forming collective organizations and carrying out resistance to respond to the precarity they experience. This study compares the resistance of online delivery gig workers in two countries, namely gig workers who work for the platform companies Gojek (Indonesia) and Deliveroo (England). This study uses a theoretical framework of political economy aspects in the gig economy (Woodcock 2019) to explain why state regulations and labor power can influence the form of online gig worker resistance in both countries. This research finds that employment regulations that positions gig workers as non-workers influence, as well as the power of workers in forming collective organizations, influence the forms and methods of resistance carried out in response to the conditions of work precarity faced by gig workers.

Abstrak :
Perkembangan gig economy yang semakin pesat membuka peluang pekerjaan baru yang mengandalkan teknologi sebagai pilar utama. Pekerjaan ini disebut dengan gig works–bercirikan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang individu sebagai gig workers dengan keahlian khusus pada bidangnya untuk melakukan suatu pekerjaan bersifat sekali-selesai (temporary). Ketika hendak melakukan pekerjaan, pekerja yang bekerja sebagai gig workers tidak mengikatkan dirinya dalam suatu hubungan kerja, melainkan hanya dalam hubungan kemitraan. Karena alasan tersebut, seorang gig workers tidak memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai ‘pekerja’ menurut istilah hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Sebagai seseorang yang bukan merupakan seorang ‘pekerja’ menurut definisi hukum ketenagakerjaan, gig workers tidak mendapatkan akses yang setara untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak ketenagakerjaan layaknya seorang pekerja, meskipun kapasitas pekerjaan yang dilakukannya tidak jauh berbeda dengan pekerja biasa. Penelitian ini akan meneliti sistem hukum dua negara, Indonesia dan Britania Raya yang telah berhasil menjamin perlindungan dan pemenuhan hak gig workers atau kontraktor independen di negaranya. Selain itu akan dilakukan penelitian terkait sistem hubungan kemitraan antara gig workers dengan perusahaan penyedia aplikasi untuk dilakukannya pekerjaan gig. Berdasarkan penelitian ini, terdapat urgensi pembentukan peraturan yang secara khusus mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak yang terlibat di ranah gig works Indonesia, sehingga akan ada kepastian hukum dan jaminan pemenuhan hak bagi gig workers yang bekerja di Indonesia. ......The rapid development of the gig economy opens up new job opportunities that rely on technology as their main pillar. Such jobs are called gig works–a type of job which is carried out by an individual known as a gig worker with special expertise to carry out a one-time job. Workers who work as gig workers do not bind themselves into an employment relationship, but rather only as an independent contractor. For this reason, a gig worker does not meet the requirements to be called a 'worker' according to the labor law in Indonesia. As someone who is not considered a 'worker', gig workers do not have equal access to the protection and fulfillment of their basic employment rights like regular workers do, despite that the capacity of their work is not much different from regular workers. This research will inspect the legal systems of two countries, Indonesia and the United Kingdom, which have succeeded in guaranteeing the protection and fulfillment of the rights of a gig workers in their countries. Apart from that, this research will be carried out regarding to the independent contracting system between gig workers and companies providing applications to carry out gig works. Based on this research, there is an urgency to establish regulations that specifically regulate the rights and obligations of the parties involved in the Indonesian gig works sector, so that there will be legal certainty and guarantees for the fulfillment of rights for those who work as a gig workers in Indonesia.