Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
RSUI merupakan salah satu rumah sakit tipe B yang menyelenggarakan standar pelayanan kefarmasian. Penyimpanan obat dilakukan untuk memelihara mutu dari sediaan farmasi, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga ketersediaan, dan memudahkan pencarian dan pengawasan. Gap analysis dilakukan untuk melihat kesenjangan pelaksanaan teknik penyimpanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi di depo farmasi rawat jalan dan depo farmasi IGD RSUI dibandingkan dengan butir-butir Peraturan BPOM No. 24 Tahun 2021. Analisis dilakukan dengan cara mengobservasi dan menghitung jumlah kesenjangan. Hasil observasi menunjukkan masih terdapat kesenjangan pada sistem penyimpanan obat di Unit Farmasi RSUI. Persentase kesesuaian terhadap gap analysis yang ditemukan untuk sistem penyimpanan obat, dan bahan obat adalah 86,27%, sementara untuk sistem penyimpanan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di depo farmasi rawat jalan dan IGD adalah 89,36%. ......RSUI is a type B hospital that organizes pharmaceutical service standards. Drug storage is carried out to maintain the quality of pharmaceutical preparations, avoid irresponsible use, maintain availability, and facilitate search and control. A gap analysis was carried out to see the gaps in the implementation of drug storage techniques, medicinal ingredients, narcotics, psychotropics, and pharmaceutical precursors at outpatient pharmacy unit and emergency unit at RSUI compared to the points of BPOM Regulation No. 24 of 2021. The analysis was carried out by observing and calculating the number of gaps. The observation results show that there are still gaps in the drug storage system at the RSUI Pharmacy Unit. The percentage of compliance with the gap analysis found for storage systems for drugs and drug ingredients was 86.27%, while for storage systems for narcotics, psychotropics, and pharmaceutical precursors at outpatient pharmacy depots and emergency departments was 89.36%.

Abstrak :
Tesis ini membahas tingkat kepuasan dari pasien sebagai pengguna jasa layanan Puskesmas di Kabupaten Garut pada Tahun 2009. Puskesmas sebagai institusi pelayanan publik memiliki kewajiban untuk memberikan layanan sesuai dengan standar pelayanan yang bermutu dan dapat memberikan kepuasan kepada pasien. Pengukuran tingkat kepuasan Pasien Puskesmas di Kabupaten Garut perlu dilakukan untuk mengatahui kondisi eksisting pelayanan kesehatan oleh Puskesmas di Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan pendekatan survei deskriptif dengan menggunakan pendekatan cross sectional untuk mendapatkan gambaran kepuasan pasien pada setiap atribut dan dimensi kepuasan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif pada karakteristik, tingkat harapan dan persepsi serta kepuasan pasien. Selanjutnya dilakukan uji hubungan karakteristik dan dimensi kepuasan terhadap kepuasan pasien dan dilakukan analisis gap pada setiap dimensi dan atribut untuk mendapatkan Indeks kepuasan. Importance Performance Analysis (IPA), dilakukan untuk mendapatkan atribut dan dimensi prioritas perbaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara karakteristik pasien (jumlah kunjungan, jenis kelamin, umur, pekerjaan dan tingkat pendidikan) dengan tingkat kepuasan pasien. Pengujian pada semua Dimensi Kepuasan menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan setiap dimensi kepuasan terhadap kepuasan secara keseluruhan. Hasil analis gap menunjukkan bahwa pada setiap dimensi kepuasan pasien terjadi gap. Gap terkecil ada pada atribut penampilan fisik petugas Puskesmas yaitu -0,33, tetapi secara dimensi kepuasan penilaian kinerja paling tinggi adalah pada dimensi reliability yaitu 0,71. Hasil dari Importance Performance Analysis menunjukkan bahwa atribut yang berhubungan dengan dimensi Empathy memerlukan perhatian untuk perbaikan dengan gap sebesar -0,90. Indeks Kepuasan Pasien Puskesmas diperoleh sebesar 81,74%. Dari temuan berdasarkan hasil penelitian ini disarankan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Garut untuk untuk membuat strategi peningkatan mutu yang lebih terstruktur dan sistematis dengan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi titik lemah atau pada gap yang paling besar dan pengaruh paling kuat. Sehingga skala prioritas perbaikan dapat diperbaiki dengan baik.

---

This research was finding out the satisfaction of health service in Community Health Center (Puskesmas) at Kabupaten Garut at the end year 2009. The Puskesmas as public service has obligated to serve the community according the Standard Quality of Service to achieve one from the objectives is the satisfaction of the patients. Determining the level satisfaction in Puskesmas is required to be done for finding out the existing conditions of the health service given to the people. This research was using descriptive survey and cross sectional approach to achieve the complete figure of customer satisfaction at all attributes and satisfaction dimensions. Collected data were analyzed destructively on characteristically of expectation level and satisfaction dimensions. More far, it?s execute a correlation examination between characteristic and satisfaction dimensions to customer satisfaction and did a gap analysis on each dimension and attribute to achieve Satisfaction Index. An Important Performance Analysis is done to get a figure of attribute and dimensions of improvement priority. The result of this research has shown that there wasn?t a significant correlation between customer characteristic (numbers of visit, gender, age, occupations, educations) with level of patient?s satisfactions. Examination to all satisfaction dimensions has found that there is a significant correlation between on each satisfaction dimensions to customer satisfaction generally. Analysis gap result has shown that the customer has own judgment to physical appearance to staff of Puskesmas at 0.33 point, but according to satisfaction dimensions, the quality of performance is the highest rate on reliability dimensions is 0.71 point. Result of Importance Performance Analysis has shown that related attribute with empathy dimensions needs to be addressed for improving as much as -0.90 point. Satisfaction Index is achieved at 81.74%. From the figure of the outcomes, the writer is advising to Dinas Kesehatan Kabupaten Garut to plan some strategies actions for improving the Quality of Service systematically and structurally by focusing from weakness points or the biggest gap and the enormous influences to formulate the priority scale of improvement can be done more effectively and efficiently.

Abstrak :
Kemajuan industri ICT di Indonesia lebih berperan menjadi pendorong ekonomi konsumsi daripada ekonomi produksi, Perangkat ICT buatan Indonesia hanya mengisi pasar sebesar 0.8%. Melalui kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), pemerintah berharap akan menggiatkan usaha lokal dan membentuk ekosistem industri manufaktur baru, yang diharapkan menjadi cikal bakal bangkitnya kembali industri nasional. Namun Sistem perhitungan TKDN yang ada belum memperhitungkan komponen brainware dan inovasi dengan prosentase yang proporsional sehingga kurang maksimal dalam mengembangkan industri dan menumbuhkan ekosistem seperti yang dicitakan pada tujuan kebijakan. Melalui wawancara mendalam (indepth interview) dan Gap Analysis untuk mengevaluasi regulasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) diketahui bahwa kebijakan yang ada perlu diperbaiki kinerjanya dengan menambahkan unsur brainware dan melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan. Rekomendasi rumusan TKDN perangkat telekomunikasi dengan formula baru ditambahkan komponen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan pembobotan software sehingga mampu memberikan prosentase brainware yang proporsional. ......The ICT industry's progress in Indonesia tend to drive economic consumption than production, Indonesia-made ICT device simply fill market share only 0.8%. The Indonesian government hopes that the regulation of Domestic Content Level will encourage local businesses and will establish new manufacturing ecosystem, which is expected to be the forerunner of the revival of the national industry. However, the existing regulation of Domestic Content Level has not considered brainware aspect and innovation in a proportional percentage, then induce lower growth of industrial and the ecosystem support. Indepth interview and Gap Analysis method is used to evaluate government regulation of Domestic Content Level, and known that the existing policy needs to be improved by adding an element of brain-ware and monitoring policy implementation. Recommendations formulation of TKDN for telecommunications equipment added component of Intellectual Property Rights (IPR) and the weighting software, so as to provide a proportionate percentage of brainware factor.

Abstrak :
ABSTRAK
Pertumbuhan penduduk yang tinggal di kota semakin tinggi disertai meningkatnya urbanisasi. Menurut United Nations Population Fund (UNPFA), 2011 menyatakan bahwa saat ini terdapat lebih dari 50% (3,3 miliar) populasi dunia hidup di daerah perkotaan, dan diperkirakan akan bertambah menjadi 5 miliar penduduk pada tahun 2030.

Dalam penelitian ini dirancang sebuah Pengembangan Model E-health di Indonesia menggunakan framework yang terdiri dari 6 layer yaitu layer hard infrastructure, layer city system, layer soft infrastructure, layer ecosystem, layer people dan layer goal. Model ini diharapkan menjadi model dalam pengembangan konsep e-health di Kabupaten Bogor, sehingga proses pembangunan tidak serta merta mengambil model di negara lain

Tesis ini juga melakukan analisis Cost Net Benefit dengan memperhitungkan layer hard infrastucture dan menggunakan 3 skenario yaitu skenario 1 implementasi e-health menggunakan dana APBD menghasilkan nilai NVP ≤ 0 ( -Rp. 3.868 milyar untuk wireline dan ?Rp. 2.194 milyar untuk wireless), IRR (-24% untuk wireline dan -9% untuk wireless) < MARR dan CBA < 1, skenario 2 implementasi e-health menggunakan dana APBD dengan memperhitungkan jumlah UPK menghasilkan bahwa jumlah UPK yang dapat di implementasi yaitu untuk wireline 106 UPK dan wireless 139 UPK, skenario 3 implementasi e-health menggunakan dana APBD dan jika ada bantuan menghasilkan bahwa dana bantuan minimal sebesar Rp. 938 juta untuk wireline dan Rp. 532 juta untuk wireless.

---

ABSTRACT
Population growth in urban area increasing as well as urbanization. According to the United Nations Population Fund (UNPFA) 2011 states that there are currently more than 50% (3.3 billion) the world's population live in urban areas, and is expected to increase to 5 billion people by 2030

This study propose e-health development model using a framework consists of six layers, that is layer of hard infrastructure, city system layer, layer soft infrastructure, ecosystem layer, layer and layer people goal. This model is expected to be a model in the development of the concept of e-health in Bogor regency, so that the development process using model from another country as reference but adjusted with condition in Indonesia especially Bogor regency

This thesis also conducts Net Benefit Cost analysis taking into account the layer of hard infrastructure and use 3 scenarios that is scenario 1 implementation of e-health use APBD, the result NVP ≤ 0 (-Rp. 3,868 billion for wireline and -Rp. 2,194 billion for wireless), IRR (-24% to -9% for wireline and wireless) < MARR and CBA < 1, scenario 2 the implementation of e-health use APBD and calculating the amount of UPK, the result that amount of UPK can be implementation that is 106 UPK for wireline and 139 UPK for wireless, scenario 3 the implementation of e-health use APBD and if there is help generate that funding of at least Rp. 938 million for wireline and Rp. 532 million for wireless.

Abstrak :
Saat ini kebutuhan industry minyak dan gas bumi di Indonesia terhadap pekerja selam (commercial diver) untuk melaksanakan pekerjaan dalam air masih mengacu pada standar internasional. Welding Center (Sub Sea) University of Indonesia (WCSS) didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan pekerja selam yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan inpeksi bawah air dengan metoda NonDestructive Testing (NDT). Tujuan dari penelitian ini adalah mencari kesenjangan terhadap kualifikasi yang dimiliki oleh pekerja selam WCSS UI saat ini dengan standar internasional yang diacu untuk pekerjaan inspeksi bawah air dengan metoda NDT dan memberikan rekomendasi perbaikannya. Hasil dari penelitian ini adalah masih ditemukan kesenjangan antara kualifikasi pekerja selam WCSS UI dengan standar internasional yang diacu. Untuk kualifikasi sebagai pekerja selam yaitu memperoleh nilai pemenuhan standar sebesar 70% sedangkan untuk kualifikasi sebagai personel inspeksi NDT bawah air level 3.1U dan 3.2U sebesar 73.33% dan 33.33%. Rekomendasi perbaikan untuk menutup kesenjangan yang ditemui antara lain dari sisi materi latihan dan pelatihan yang sesuai standar, penambahan fasilitas pendukung pelatihan praktek dan tenaga pengajar professional yang tersertifikasi. ...... Today, commercial diver requirements for underwater jobs in Indonesian oil and gas industry are still refer to international standards, such as qualification and certification from well-known international association. Welding Center (Sub Sea) University of Indonesia (WCSS) established to generate qualified and competent commercial diver for underwater NDT inspection jobs. The objectives of this research are to analyze qualifications gap between WCSS UI commercial diver and international standards for underwater NDT inspection jobs. The result shows that WCSS UI commercial diver still has qualifications gaps from international standards. For commercial diving category 70% compliance, for underwater NDT inspector level 3.1U and 3.2U are 73.33% and 30% respectively. Recommendations to improve qualification gaps such as to add training syllabus as per standards, training facilities and last but not least is having real world qualified and certified professional instructors.

Abstrak :
ABSTRAK Praktik Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan di PT Agrinusa Jaya Santosa, Kawasan industri Wahyu Sejahtera Blok E-3, Bogor. Melalui Praktik kerja, mahasiswa profesi apoteker diharapkan dapat melihat keadaan nyata di industri obat hewan dan mendapatkan pengetahuan tentang setiap aspek dalam industri obat hewan, terutama mengenai penerapan CPOHB di PT Agrinusa Jaya Santosa. Calon apoteker juga diharapkan untuk memiliki pemahaman mendalam mengenai peran dan tugas apoteker di industri obat hewan. Mahasiswa diberikan tugas khusus untuk membuat gap analysis pada bagian PPIC dan Pengawasan Mutu dari PT Agrinusa Jaya Santosa. Sebagai hasil dari PKPA, mahasiswa apoteker mengerti mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker di industri obat hewan.

---

Pharmacists Professional Practice was held in PT Agrinusa Jaya Santosa, Kawasan industri Wahyu Sejahtera Blok E-3, Bogor. Through internship, pharmacist students are expected to see the real condition in the animal pharmaceutical industry and gaining knowledge about every aspects in the animal pharmaceutical industry, especially in terms of implementation of GMP in PT Agrinusa Jaya Santosa. Pharmacist also expected to have a deep understanding of the role and duties of pharmacist in the animal pharmaceutical industry. Student was given a special assignment to do a gap analysis at PPIC and Quality Control Departement of PT Agrinusa Jaya Santosa. As the result of the internship, pharmacist student understood the role, job and responsibility of pharmacist in animal pharmaceutical industry

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mendapatkan usulan kebijakan sustainable manufacturing menggunakan cluster analysis method dan gap analysis berdasarkan variabel yang mencerminkan indikator sustainable manufacturing pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada Sentra Industri Logam di Kabupaten Tegal. Indikator tersebut meliputi indikator kepedulian lingkungan, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, kemajuan teknologi dan kemampuan manajemen. Pengklasteran menghasilkan cluster growth dan cluster mature. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan adalah pemberian insentif, penerapan punishment, pengembangan infrastruktur yang sustainable di kawasan industri, membangun sistem informasi industri hijau melalui pembentukan kelompok usaha dan pemberian kesempatan kelompok untuk berperan aktif, peningkatan kemampuan inovasi teknologi, melibatkan peran aktif lembaga pendidikan dan penelitian serta pengembangan, sosialisasi program dan pelatihan produksi bersih dan Standar Nasional Indonesia (SNI). ......This research aims to suggestions of sustainable manufacturing policy, using cluster analysis method and gap analysis, based on selected variables that reflect indicators sustainable manufacturing at Small Medium Enterprises (SMEs) on Metal Industrial District in Regency of Tegal. This indicators include indicators of economic growth, social well-being, technological advance, performance management and environmental stewardship. The clustering produces cluster growth and cluster mature. According to the characteristic of the cluster, the resulting recommendations of policy is the provisions of incentives, applications of punishment, development of a sustainable infrastructure in industrial areas, building a green industrial information system through the establishment of business groups and giving the group the opportunity to play an active role, increasing the ability of technological innovation, involving the active role of educational institutions and research and development, socialization programs and trainning about cleaner production and National Indonesia Standar (SNI).

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan teknologi 4G LTE menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk memberlakukan kewajiban TKDN pada perangkat telekomunikasi 4G LTE. Pemerintah mewajibkan perangkat terminal pengguna 4G LTE untuk memenuhi persentase penggunaan komponen lokal sebesar 20 dan meningkat menjadi 30 mulai Januari 2017 untuk 4G FDD-LTE dan Januari 2019 untuk 4G TDD-LTE. Pada Juli 2016 Kementerian Perindustrian menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 tentang tata cara penghitungan TKDN untuk telepon genggam, komputer tablet, dan komputer genggam dengan memasukkan komponen aplikasi dalam penghitungan TKDN dan memberlakukan skema TKDN hardware atau TKDN software, serta TKDN investasi. Dengan adanya perubahan tata cara penghitungan TKDN pada 3 komoditas, maka perlu dilakukan analisis terhadap implementasi TKDN untuk melihat kesiapan industri dalam memenuhi peningkatan persentase TKDN 4G LTE menjadi 30 pada Januari 2017 serta menentukan tindakan untuk mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan TKDN.Melalui indepth interview pada pemangku kepentingan dari pemerintah, industri, asesor, dan praktisi diperoleh informasi tentang implementasi TKDN 4G LTE dari sisi kebijakan, industri manufaktur, pengembangan, aplikasi, dan investasi, yang kemudian dianalisis menggunakan gap analysis untuk merumuskan tindakan korektif. Penelitian menganalisis tata cara penghitungan TKDN dengan Regulatory Impact Analysis dan menghasilkan usulan Solusi Alternatif dengan perubahan pada ketentuan komponen investasi, prasyarat dan penghitungan komponen aplikasi, serta penilaian melalui pre-assessment dan post-assessment untuk monitoring.

---

ABSTRACT
The development of 4G LTE has become a momentum for the Indonesian government to impose the obligation of Local Content Level LCL on 4G LTE equipments. The government requires that 4G LTE subscriber station to meet the percentage for local component usage by 20 and increases to 30 in January 2017 for 4G FDD LTE and January 2019 for TDD LTE 4G. In July 2016 the Ministry of Industry issued a Minister Decree No. 65 M IND PER 7 2016 regarding the LCL calculation method for mobile phone, tablet computer, and handheld by including application component in the calculation and introducing LCL scheme of hardware and software, as well as LCL based on investment. With the amendment of LCL calculation method on these three commodities, it is necessary to analyze the implementation of the LCL to see the readiness of the industry to meet the increasing percentage of 4G LTE LCL to 30 in January 2017 and to determine the actions to overcome the obstacles in reaching LCL rsquo s objectives.Through in depth interview on stakeholders from regulator, industry, assessor, and practitioner, information about the implementation of LCL 4G LTE rsquo s policy, manufacturing, design house, application, and investments were obtained, which were then analyzed using gap analysis to formulate corrective actions. This research analyzed the LCL calculation method with Regulatory Impact Analysis and developed the Alternative Solution as its result with amendment on the provisions of the investment component, prerequisite and calculation method for application component, as well as the assessment through the pre assessment and post assessment for monitoring.

Abstrak :
ABSTRAK
Jakarta yang telah didukung oleh teknologi big data. Peran teknologi big data bagi perkembangan smart city sangat penting karena dapat menjadi dasar untuk menyusun perencanaan dan menentukan kebijakan pemerintah daerah. Pada tesis ini dibahas mengenai analisis implementasi teknologi big data di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan metode gap analysis pada data-data hasil in-depth interview dan data pendukung lainnya. Berdasarkan hasil gap analysis diketahui bahwa implementasi teknologi big data di Jakarta Smart City masih memerlukan perbaikan dan pengembangan karena masih adanya kesenjangan pada elemen-elemen penelitian yaitu data, infrastruktur, pengelolaan, sumber daya manusia dan manfaat. Pada penelitian ini selanjutnya dirumuskan usulan perbaikan terhadap kesenjangan yang ditemukan dan menyusun urutan prioritas perbaikan dengan menggunakan metode capability, accessibility, readiness dan leverage (CARL).

---

ABSTRACT
The Jakarta Smart City Unit is a work unit of the Jakarta Provincial Government in Indonesia with the main duty and function of implementing smart city, one of its efforts using big data technology. The role of big data technology in the development of smart city is very important, because it can be the basis of the steps in determining the policies of the local government. This study discusses and analyses the implementation of big data technology in the Provincial Government of Jakarta by using gap analysis tool based on in-depth interview data and other supporting data. Based on the results of the gap analysis, it is known that the use of big data technology in Jakarta Smart City still needs improvement and development because there are still gaps in the research elements, namely data, infrastructure, governance, human resources and benefit. In this study the proposed improvements to the gaps that were found and formulated the priority order of improvement using the method of Capability, Accessibility, Readiness, and Leverage CARL.

Abstrak :
Hadirnya Industri 4.0 akan memberikan peluang bagi Indonesia dalam hal revitalisasi sektor manufaktur dan salah satu cara untuk mempercepat pencapaian visi Indonesia menjadi salah satu dari 10 ekonomi terbesar di dunia. Salah satu inisiatif dalam rangka mendorong terciptanya Industri 4.0 di Indonesia adalah dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital nasional. yang salah satunya adalah infrastruktur pitalebar (broadband). Pemerintah Indonesia menetapkan suatu kebijakan fasilitasi penyediaan layanan untuk memperluas infrastuktur dan meningkatkan penetrasi fixed broadband hingga dapat mencapai target penetrasi sebesar 12,5% pada akhir tahun 2019. Penetrasi fixed broadband untuk rumah tangga hingga tahun 2018 baru mencapai 10,34% dari target 70% dan harga layanan masih berada pada rentang 5,5-13% dari target Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) yaitu kurang dari 5% dibandingkan dengan PDB per bulan per kapita. Penelitian ini berfokus pada evaluasi implementasi kebijakan penyediaan layanan fixed broadband dalam hal kebijakan, pengembangan industri dan model bisnis serta skema insentif. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode Regulatory Impact Analysis (RIA) sebagai upaya untuk menganalisis dampak dari suatu kebijakan yang bertujuan mempercepat peningkatan penetrasi fixed broadband. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat mendorong pertumbuhan penetrasi fixed broadband untuk mendukung pembangunan nasional dan peningkatan daya saing di tingkat global serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Berdasarkan analisis, terdapat 3 opsi yang dapat diimplementasikan sebagai bagian dari evaluasi kebijakan. Hasil dari analisis biaya-manfaat dengan metode PMI dan konsultasi dengan para ahli adalah bahwa opsi skenario 3 sebagai alternatif yang lebih tepat diimplementasikan  karena memberikan dampak yang lebih baik untuk mempercepat penetrasi fixed broadband di Indonesia dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu, pertama, diperlukan regulasi turunan dari peraturan yang ada terkait dengan pengembangan infrastruktur fixed broadband. Kedua, pemetaan terhadap jaringan dan permintaan masyarakat perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi yang relevan dalam menerapkan kebijakan bantuan pemerintah. Ketiga, ketidakefektifan model bisnis yang ada harus dievaluasi secara mendalam untuk menciptakan model yang sesuai dengan kondisi masyarakat, hukum dan tujuan utama untuk menciptakan multiplier effect yang dapat meningkatkan penetrasi fixed broadband di Indonesia.

---

The presence of Industry 4.0 provide opportunities for Indonesia in revitalizing the manufacture sector and one way to accelerate the achievement of Indonesias vision to be one of the 10 largest economic in the world. One of the initiative to encourage the creation of Industry 4.0 in Indonesia to accelerate the development of national digital infrastructure. Those infrastructure is the provision of high speed internet and digital capabilities in collaboration with government, public and private sector to invest in digital technology including broadband infrastructure. The Indonesian Government established a provision policy in order to expand the infrastructure and increase fixed broadband penetration until it reaches 12,5% in the end of 2019. Fixed broadband penetration for households has only reached 10,34% from the target of 70% of the total household and the service prices are still at 5,5% to 13% from the target of less than 5% compared to GDP per month per capita. This research focuses on the evaluation of the implementation of fixed broadband services provision policy in terms of policy, industry and business models development as well as the incentive schemes. The research was conducted through Regulatory Impact Analysis (RIA) as an effort to analyse the impact of the policy in order to accelerate fixed broadband penetration in Indonesia. The results of the study are expected to provide recommendations that can encourage the growth of fixed broadband penetration in Indonesia for supporting national development growth and competitiveness at the global level, as well as improving quality of life of Indonesian society. Based on the analysis, there are 3 options which can be implemented as part of the evaluation of the Fixed Broadband Provision policy. According to the cost-benefit analysis with PMI method and consultation with experts, it shows that scenario option 3 is more appropriate to be implemented (use the new recommendation or alternatives regulation that appropriate with the provision mechanism in Indonesia). It implies that there are 3 major issues which must be solved immediately by the government. First, there is a need to establish a derivative regulation from existing regulations related to the deployment of fixed broadband infrastructure. Second, mapping of the existing network and community demand needs to be done to obtain relevant information in implementing government assistance policies. Third, ineffectiveness of the existing business model must be deeply evaluate to create the appropriate model which is more in line with the conditions of the community, legal regulations and the main purpose to create a multiplier effect that can increase fixed broadband penetration in Indonesia.