Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan program antibullying di sekolah yang berupa pelatihan terhadap guru mengenai nilai keluhuran serta bagaimana membentuk sistem dan jaringan antibullying di sekolah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur, wawancara mendalam, observasi dimana yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah fasilitator pelatihan/trainer Yayasan Semai Jiwa Amini dan peserta pelatihan itu sendiri yaitu guru serta siswa SMA 'X'. Para informan dipilih menggunakan sampel purposif. Hasil penelitian menyarankan agar pihak Sejiwa juga memberikan pelatihan tersebut kepada para siswa dan orang tua, serta untuk SMA 'X' disarankan membentuk suatu support group siswa untuk meminimaliasi gap antar siswa senior dan junior.

---

This study described the implementation of antibullying program in school, conducted in training form which addressed to teacher based on noble norms and living values and also gives guidance and references to build an antibullying system and network. This study used qualitative method of research and descriptive study approach. The data collecting technique used literature of study, in-depth interview and field observation which informants are training facilitator on behalf Semai Jiwa amini foundation, and the training's audience itself which are the teachers and pupils of SMA 'X'. The informants chosen by using purposive sampling. The result suggests Sejiwa to also conduct those trainings for pupils and their parents and SMA 'X' was suggested to build pupils support group to minimize gap among senior and junior.

Abstrak :
This paper discusses empowerment program for coastal communities in Cilincing subdistrict, North jakarta. Basically, the program has been relatively successful in developing coastal communities’s entrepreneurship. This can be seen from the establishment of cooperatives and small-scale enterprises in that area. But this paper underlines that grant allocation for the fisherman is still limited. Otherwise, the merchants received the most amount of grant allocation. In other word, bias on delivering program has occurred. Furthermore, target location for this program has not been equal yet. It was concentrated on few villages only. Low understanding for loan scheme also became crucial problem for the program. This has refushed for 'bad credit' in a lot of amount

Abstrak :
Joint Business Group (KUBE) is one of Social Welfare Programs (PROKESOS) created by the Ministry of Social Affairs to build the skills of solving problem, fulfilling daily needs and developing self-potentials of the poor. The success of KUBE depends on various aspects, one of which is the service provider, i.e. government officials who implement KUBE program in the field. The research was conducted in areas that have implemented KUBE. The research locations were determined based on purposive technique in Galih Pakuan village, Bulu Limbangan Sub-district, Garut District, West Java, and Purworejo village, Negeri Katon Sub-district, Pesawaran District, Lampung. The data were collected through interviews, using guidelines of interview, observation, and document-study. The collected data were analyzed using the techniques of qualitative and quantitative descriptive analysis. The result shows that the task implementation and coordination among parties in KUBE program were not effective. To improve the effectiveness of task implementation, the job description and recruitment pattern of supervisors need to be redesigned, while to improve the effectiveness of coordination, communication among parties need to be more intensified.

---

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai suatu pendekatan Program Kesejahteraan Sosial ternyata belum memberikan manfaat secara optimal bagi peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan sosial keluarga miskin. Berhasil tidaknya KUBE tergantung pada berbagai aspek, salah satunya adalah aspek pemberi layanan yaitu aparatur pemerintah yang mengimplementasikan Program KUBE di lapangan. Penelitian dilakukan di wilayah-wilayah yang telah melakukan implementasi Program KUBE. Lokasi penelitian yang ditentukan berdasarkan teknik purposive adalah Desa Galih Pakuan, Kecamatan Bulu Limbangan Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Desa Purworejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Data dikumpulkan melalui wawancara menggunakan pedoman wawancara, observasi, dan pemanfaatan dokumen. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan koordinasi antar pihak dinilai kurang efektif. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas sebaiknya uraian pekerjaan dan pola rekrutmen pendamping ditinjau ulang.Sedangkan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi sebaiknya komunikasi antar pihak lebih diintensifkan.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara intervensi program pemberdayaan perempuan tingkat netral dan tingkat positif dengan otonomi perempuan secara individual dan kolektif. Kerangka pikir yang melandasi penelitian ini adalah kerangka pemberdayaan perempuan menurut Longwe (1991). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berperspektif perempuan, dengan studi kasus program pemberdayaan di Bina Swadaya dan PPSW sebagai bahan kajian. Penelitian secara khusus dilakukan pada enam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang terlibat dalam kegiatan program di dua lembaga tersebut. 71 perempuan anggota KSM berusia antara 20 sampai 50 tahun dengan tingkat pendidikan Madrasah (setingkat SD) sampai Sarjana menjadi sumber informasi termasuk diantaranya 17 orang sebagai subyek penelitian wawancara mendalam, selain itu staf program di Bina Swadaya dan PPSW, serta beberapa orang lainnya seperti tokoh masyarakat, suami subyek penelitian, staf pemerintahan desa menjadi informan. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan otonomi kolektif perempuan dalam program tingkat netral tidak diikuti dengan peningkatan otonomi individual perempuan, tetapi dalam program tingkat positif terjadi peningkatan yang signifikan pada otonomi kolektif dan otonomi individual perempuan. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa untuk mencapai otonomi individual dan otonomi kolektif perempuan, permasalahan perempuan hendaknya menjadi perhatian dalam implementasi program pemberdayaan juga merupakan kepentingan lembaga pelaksana program yang secara eksplisit tercermin dalam visi lembaga.

---

The Implication of the Empowerment Program for Autonomous Women: Case Study of Program at Neutral Level in Bina Swadaya and at Positive level in PPSWThis research makes attempt to identify a correlation between the intervention of the women's empowerment program at neutral and positive level with autonomy of women as individuals and members of community (collective). Longwe's Women's Empowerment is made use as a frame of thought in this research. This study, using the qualitative method with women's perspectives, evaluates the empowerment program in Bina Swadaya and PPSW. A small research was previously conducted in six Self Help Groups (SHGs), which actively involved in the program conducted in the mentioned institutions. Seventy-one female members of SHGs with age ranging from 20 to 50 years old and education background ranging from Madrasah to (equal to elementary school) to higher education were chosen as resource persons. 17 of which were qualified for in-depth interviews. Several other persons from community representatives, spouses of research subject, and the staff of local administration were also involved in this project as informants. The study concludes that the autonomy of women as members of community (collective) resulted from the program at neutral level does not correlate with the autonomy of women as individuals. However, there is a significant increasing of the autonomy of both as individual and members of community resulted from the program at positive level. Such findings demonstrate the need to include women's specific concern in the program.

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas tentang pendekatan pemberdayaan hukum dalam upaya penanganan kemiskinan dengan mengambil pengalaman PEKKA di Karawang Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan mendiskripsikan pengalaman PEKKA melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum, juga menggambarkan perubahan yang terjadi termasuk tantangan serta faktor-faktor pendukung PEKKA melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan anggota PEKKA setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan hukum. Perubahan tersebut memberi ruang dan kesempatan bagi perempuan Kader Hukum PEKKA untuk berkembang dan mengakses sumber daya yang lebih luas. Program pemberdayaan hukum juga meningkatkan keberanian, kepercayaan diri dan juga memperluas jaringan dengan pemerintah dan aparat penegak hukum.

---

ABSTRACT This thesis is discussing legal empowerment approach to escape poverty by taking PEKKA`s legal empowerment program experience in Karawang, West Java. This qualitative descriptive research is aiming to describing PEKKA`s experiences in implementing legal empowerment activities including its women‟s change, challenges, and supporting factors in implementing legal empowerment program. Research result shows through legal empowerment program PEKKA‟s members (legal cadres) increased their confidence, skills, access and link to potential resources. The program has also broadening PEKKA‟s legal cadre link to strategic government and judicial actors.

Abstrak :
Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak Program Rumah Pemberdayaan Difabel sebagai salah satu kegiatan CSR PT Bio Farma. Tujuan program adalah untuk meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan kemandirian ekonomi kelompok difabel daerah Pasteur, Sukajadi, dan sekitarnya dengan menciptakan lingkungan inklusif dan lapangan pekerjaan baru. Studi evaluasi sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan tunggal dan parsial dalam dimensi serta metode, sementara studi ini menawarkan analisis yang lebih komprehensif untuk mengevaluasi dampak dengan penggunaan kombinasi model evaluasi CIPP dan SROI. Hasil analisis menunjukkan bahwa dampak program cukup signifikan dalam bentuk peningkatan keterampilan, pendapatan, serta kepercayaan diri penerima manfaat. Faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut adalah aspek-aspek input, process yang cukup baik kualitasnya. Sementara aspek context masih cenderung kurang optimal. Berdasarkan perhitungan dampak, diketahui bahwa program ini memiliki rasio SROI sebesar 5.87 yang mengindikasikan valuasi moneter yang tinggi. Hasil evaluasi ini secara konseptual merefleksikan bahwa context dan partisipasi penerima manfaat adalah elemen penting dalam mengontrol manfaat serta dampak yang diharapkan dari program. ......The purpose of this paper is to evaluate the impact of Rumah Pemberdayaan Difabel program as one of PT Bio Farma CSR initiatives. The program aims to empower disabled groups in Pasteur, Sukajadi, and surrounding area as its target beneficiaries by developing skills, creativity, and promote financial independence. Previous evaluation studies typically apply a limited single and partial approach, while this study combined CIPP and SROI model analysis that offer a more exhaustive analysis on the impact of the program. It is shown that the program has significant impact on improving beneficiaries’ capabilities, and contributed to the increase in income and self-confidence. The achievements were made possible due to input and process aspects of the program that have performed quite well. While the context aspect have yet to reach its best potential. Based on the impact calculation, the program has a SROI ratio of 5.87 which indicates a high monetary valuation. The findings in this evaluation reflects that context and participation of beneficiaries are essential features that leads to the desired impact of the program.

Abstrak :
Ketergantungan masyarakat pedesaan pada sumberdaya alam akan tetap tinggi, terutama sumberdaya lahan, sedangkan pemilikan tanah di kalangan petani makin menyempit. Kecenderungan penyempitan pemilikan lahan diakibatkan oleh pengalihan peruntukan lahan dari pertanian ke non pertanian. Pengalihan peruntukan lahan tersebut akan mengancam kehidupan masyarakat di desa. Jika sektor pertanian tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di desa, maka hal tersebut akan mendorong mereka mencari alternatif sumber penghasilan, yaitu sektor non pertanian di kota. Masyarakat pedesaan yang pada umumnya berpendidikan rendah dan kurang memiliki keterampilan akan menciptakan pengangguran di perkotaan yang kemudian menimbulkan penyakit sosial. Dalam rangka mengurangi urbanisasi, diperlukan upaya yang dapat menciptakan supaya masyarakat tetap tertarik untuk hidup di desa. Salah satu upaya tersebut adalah melalui pembangunan pedesaan. Pembangunan tersebut bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab dunia usaha. Program pemberdayaan masyarakat Riau. PT. RAPP adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan untuk membangun di wilayah operasinya. Program pemberdayaan tersebut di tuangkan dalam bentuk sistem pertanian terpadu (Integrated Farming System). Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah Adopsi Sistem pertanian terpadu yang dikembangkan perusahaan tersebut belum optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi tersebut adalah pengetahuan sistem pertanian terpadu petani, luas pemilikan lahan, dan pendidikan formal petani. Penelitian ini bertujuan untuk: (a.) Mengetahui apakah terdapat pengaruh positif pengetahuan sistem pertanian terpadu, luas pemilikan lahan, dan pendidikan formal petani secara bersama-sama pada adopsi sistem pertanian terpadu, (b) Mengetahui peringkat pengaruh variabel bebas terkuat terhadap adopsi sistem pertanian terpadu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan metode survey. Penelitian dilakukan selama 3 bulan dari Januari 2003 sampai dengan Maret 2003 di Desa Tambak, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive. Penentuan jumlah sampel dengan Cara sampling acak sederhana dari 85 KK komunitas PPMR PT. RAPP di Desa Tambak, diambil 40 KK sebagai sampel. Data primer dikumpulkan dengan teknik wawancara dengan instrumen penelitian yang sudah dipersiapkan_ Sebelum pelaksanaan survey instrumen diuji cobakan pada 20 KK komunitas PPMR di lokasi penelitian untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen. Data yang diperoleh diuji normalitas, homogenitas, dan linearitasnya. Kemudian dianalisis dengan metode regresi berganda, dan koefisien korelasi ganda, dan korelasi parsial. Variabel-variabel penelitian adalah adopsi sistem pertanian terpadu (Y); Pengetahuan sistem pertanian terpadu (XI); Luas pemilikan lahan (X2); dan pendidikan formal petani (X3). Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang positif pengetahuan sistem pertanian terpadu, luas pemilikan lahan, dan pendidikan formal petani secara bersama-sama pada adopsi sistem pertanian terpadu dengan persamaan regresi Y = 14,316 i-1,164X1 + 1,632 X2 + 0,0552 X3 yang sangat signifikan; urutan pengaruh kekuatan variabel dari variabel yang paling kuat sampai yang terlemah adalah Luas pemilikan lahan yang pertama, pengetahuan sistem pertanian terpadu yang kedua, dan pendidikan formal petani yang ketiga Kesimpulan: (1) Terdapat pengaruh positif pengetahuan sistem pertanian terpadu, luas pemilikan lahan, dan pendidikan formal petani secara bersama-sama pada tingkat adopsi sistem pertanian terpadu, (2) Untuk meningkatkan adopsi sistem pertanian terpadu maka yang pertama-tama harus diperhatikan adalah luas pemilikan lahan, pengetahuan sistem pertanian terpadu, dan pendidikan formal petani.

---

Integrated Farming System Adoption (A Case Study: PT RAPP Riau Community Empowerment Program at Tambak Village, Langgam Resort, Pelalawan, District, Riau Province)The dependence of rural communities toward their natural resource will remain high, particularly for land resources while the land ownership by local farmers is getting narrow. The reason lies behind was the transformation of land use from traditional to modern agriculture system that have a tendency to narrowing the area of land ownership by locals. This will create threats to life and welfare of the villagers. If modem agriculture system fails to meet villagers' needs, they will make an effort to discover alternative income that definitely is a non-agriculture sector mainly set up in urban area. Lack of formal education background and skill possessed by rural community will direct them to be another unemployment that already exist in the cities and furthermore create social disease. Effort to keep these villagers to live in their environment will strongly need to prevent their migration to urban area. One of the efforts is rural development, which is not only seen as government's responsibility but for business' sector as well. PT RAPP's community empowerment program is one example of social responsibility taken by the company to develop community in their operation area. The program then stated as Integrated Farming System. Problem set for this research is that the adoption of integrating farming system developed by the company was not optimal yet. Influenced factors of this adoption were farmers' knowledge of integrating farming system, area of land ownership and farmers' formal education. Objective of this research were a) to find out if there is positive influence of integrating farming system knowledge, together with area of land ownership and farmers' formal education to the adoption of integrating farming system, and b) to find out the rank of significance from independent variables to adoption of integrated farming system. This research used qualitative and quantitative approaches with survey method and was conduct from January to March 2003. The research located at Tambak Village, Langgam Resort, Pelalawan District, Riau Province. The location established by using purposive method and sample size was taken using simple random sampling. The number of 48-house hold was taking from total 85-house hold from PPMR community of PT RAPP as respondents. Instrument research used to collected primary data was questionnaire that prepared and tested to 20 respondents to find the reliability and validity of the instrument. Data collected then be tested their normality, homogeneity and linearity, and then statistically analyzed with multiple regression method, multiple regression correlation and partial correlation. Variables used were, adoption of integrating fanning system (Y); integrating farming system knowledge (XI), area of land ownership (X2) and the farmers' formal education (X3). The result prove that there is positive influence of integrating farming system knowledge together with the area of land ownership and farmers' formal education to the adoption of integrating farming system with regression equation Y= 14,16 + 1,164X1 + 1,632X2 + 0,552X3 or the influence is significance. The factors put sequent by their significance from the strongest ones are, the area of land ownership, integrating farming system knowledge and farmers' formal education. Research conclusion are 1) There is positive influence of integrating fanning system knowledge, all together with area of land ownership and farmers' formal education to the adoption of integrating farming system; 2) To improve the adoption of integrating farming system, attention must put sequences from the area of land ownership, integrating farming system knowledge and farmers' formal education.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi komunitas nelayan yang cenderung dianggap sebagai kelompok masyarakat miskin. Kemiskinan pada komunitas nelayan bersifat spesifik dan merupakan gambaran ketidakberdayaan nelayan dalam meningkatkan taraf hidupnya. Penelitian yang dilakukan dilakukan pada komunitas nelayan di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang. Pada umumnya masyarakat nelayan di desa Ketapang adalah masyarakat miskin. Kemiskinan tersebut disebabkan karena nelayan mengalami kesulitan dalam meningkatkan hasil tangkapannya maupun dalam proses penjualan hasil tangkapan tersebut. Hal ini, menyebabkan kehidupan keluarga nelayan sulit berkembang sehingga tetap berada dalam kondisi miskin yang membelenggunya. Untuk memperbaiki kondisi komunitas nelayan, diperlukan program pemberdayaan yang dapat menciptakan kemandirian pada komunitas. Program pemberdayaan harus menekankan pada penggalian potensi sosial dan ekonomi komunitas nelayan. Keberhasilan program pemberdayaan sangat bergantung kepada potensi sosial-ekonomi yang dimiiiki oleh komunitas nelayan, tidak cukup hanya bergantung pada intervensi dari luar komunitas (pemerintah/LSM). Salah satu aspek yang dimiiiki oleh komunitas yang dapat diberdayakan adalah modal sosial. Modal sosial melekat di dalam komunitas, merupakan suatu potensi yang apabila dapat dimanfaatkan secara maksimal dapat meningkatkan kualitas hidup komunitas nelayan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan design penelitian studi kasus dan kuantitatif untuk melengkapi pengumpulan data inforrnasi. Penelitian dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Selain itu, dilakukan survei untuk mengukur variabel-variabel yang mendukung atau melengkapi data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas nelayan Desa Ketapang mempunyai modal sosial (berupa tingkat kepercayaan dan solidaritas di dalam komunitas yang cukup tinggi) yang dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi hidup nelayan dan mencapai kemandirian. Namun ditemukan juga adanya kecenderungan nelayan untuk tergantung pada bantuan pemerintah. Hal ini harus dihilangkan terlebih dahulu dengan cara memberikan peran dan energi yang lebih besar kepada institusi lokal agar mampu menangani permasalahan-permasalahan di komunitasnya. Modal sosial yang ada sangat mendukung terciptanya institusi lokal yang kuat. Agar modal sosial tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, maka diperlukan strategi pemberdayaan khusus untuk meningkatkan kemampuan komunitas nelayan di desa Ketapang. Desain pemberdayaan menekankan pada strategi pemberdayaan secara berkelanjutan (sustainability) dan terencana dengan menitikberatkan pada komunitas sebagai pelaku utama. Berkaitan dengan hal ini, peneliti megajukan model pemberdayaan berdasarkan "gerakgelombang stationer Ujung betas? Berdasarkan model yang digunakan, titik awal pemberdayaan harus merupakan sebuah strategi yang paling mendasar yang dapat menjadi pedoman bagi bagi gerakan pemberdayaan berikutnya. Berkaitan dengan hal itu, peneliti melihat bahwa pengorganisasian masyarakat merupakan langkah awal dari strategi pemberdayaan. Melalui organisasi maka komunitas dapat mewujudkan kemandiriannya. Selanjutnya, pengorganisasian dilakukan dengan membentuk forum yang disebut "Forum Bersama' Dalam penelitian ini, peneliti mengkaitkan kegiatan pemberdayaan dengan salah satu proyek pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan komunitas nelayan yaitu Proyek Pengerukan Muara dan Pembangunan Dermaga. Proyek tersebut diharapkan dapat menjadi titik awal gerakan pemberdayaan masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di komunitasnya.

---

Empowerment Program on Fishermen Community of Ketapang Village (A Case Study on Fishermen Community of Ketapang Village in Mauk District of Tangerang Regency)This research has a background of the condition of fishermen community that considered as an underprivileged group society. Poverty on fishermen community is specific and represents the hopelessness of the fishermen to improve their quality of lives. The research was done on fishermen community of Ketapang Village, Mauk District, Tangerang Regency. In general, fishermen community of Ketapang Village is underprivileged. The poverty is caused by the difficulty to catch more fishes and also in the process of selling catch fishes. As a result, there are difficulties to improve the livelihood of fishermen for they still underprivileged. To improve the state of fishermen community, an empowerment program is needed to create an independency of the community. The program should emphasize on the introduction of social and economical likelihood of fishermen community. The success of this program is much depends on socio-economic likelihood within fishermen community, and not only on outside community intervention (the Government/NGO). One of the aspects within community that has the possibility to be empowered is social capital. Social capital embedded within the community is one likelihood that can improve the livelihood of fishermen community when properly utilized. This research used a qualitative method with case study and quantitative research design to support information data collection. `thorough interview technique, observation, and document study were also used. Added by survey to measure the variables that supporting or completing research data. Research shows that fisherman community of Ketapang Village has social capital (in form of high level of trust and solidarity within community) that can be use to improve the livelihood of the fisherman and make them independent. However, there is also a tendency for the fisherman to depend on government support. First, this has to be taken off by giving a bigger responsibility and authority to local institution to deal with community internal problems. The existing social capital is supporting the creation of a solid local institution. To optimally use this social capital, there should be a specific empowerment strategy to better perform the potential of fisherman community of Ketapang Village. Empowerment design emphasizing on sustainable and designed empowerment strategy focusing on the community as the big actor. Related to above-mentioned suggestion, the researcher proposes an empowerment model based on "free end stationer wave movement". Based on that model, the starting point of the empowerment should be a central strategy that can become a point for the next empowerments. Related to that matter, the researcher observes that community organization is the first step to the empowerment strategy. Through organization, the community can gain its independency. Further, the organization should form a forum called "Shared Forum". In this research, the researcher determines the relation of empowerment activities with one development project related to fisherman community needs i.e. Estuary Excavation and Docks Development Project. This project was to be the starting point for community empowerment movement and involving community to actively participate in community development.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas Proses Pelaksanaan Program Pemberdayaan Kampung berbasis ADK pada Kampung Yakonde dan Kampung Waibron. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pemberdayaan berjalan baik di Kampung Yakonde, sebaliknya di Kampung Waibron banyak mengalami hambatan. Faktor pendukung yaitu peran kepala kampung, partisipasi masyarakat, dan akses terhadap program pemberdayaan, sedangkan faktor penghambat yaitu persepsi masyarakat, ketergantungan terhadap dana, hubungan patron klien, belum adanya Peraturan Daerah menyangkut pelaksanaan program pemberdayaan, sistem administrasi yang terlalu birokratis, dan kurangnya pendampingan oleh tenaga pendamping.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the Village Empowerment Program of Implementation Process with ADK-based on Yakonde and Waibron village. This study used a qualitative approach and descriptive research. The research concludes that the process of empowerment went in order at Yakonde Village otherwise in Waibron Village experienced many obstacles. Supporting factors are the role of the village head, public participation and access to empowerment program while the obstacle factors are public perception, the dependence on funding, patron-client relationships, the absence of the Regional Regulation concerning the implementation of empowerment programs, very bureaucratic administrative system and the lack of companion by assistants.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah pemberian program intervensi efektif mengembangkan regulasi diri dalam belajar pada siswa underachiever. Program intervensi yang dilaksanakan merupakan modifikasi dari Self-Regulated Empowerment Program (Cleary & Zimmerman, 2004). Penelitian menggunakan single subject design dengan melibatkan satu orang siswa SMP underachiever yang berusia 12 tahun. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program intervensi efektif memberikan perubahan pada level kognitif. Agar program intervensi efektif untuk perubahan perilaku regulasi diri dalam belajar siswa, waktu pelaksanaan perlu lebih panjang disertai dengan pendampingan pada siswa. ......This study was conducted to see whether the provision of effective intervention program make underachiever student have self-regulation in learning. Intervention program was a modification of Self-Regulated Empowerment Program (Cleary & Zimmerman, 2004). This study was using single subject research design involving a junior high underachiever aged 12 years old. Results showed that the intervention program effective at the cognitive level. Longer time with program administration and accompanimed with mentoring program recommended for encouraging changes in the student?s self-regulated learning behavior.