Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Lingkungan hidup telah menjadi isu global pada abad 21 ini. Perdagangan internasional banyak diwarnai oleh isu lingkungan hidup. Kesadaran masyarakat internasional tentang pentingnya melestarikan fungsi lingkungan telah mempengaruhi cara pandang mereka dalam melakukan transaksi perdagangan antar bangsa. Pelestarian fungsi lingkungan dijadikan pertimbangan/tolok ukur oleh masyarakat internasional (negara-negara maju) untuk menerima atau menolak suatu produk barang memasuki pasar mereka. Produk barang yang ditengarai merusak lingkungan sudah pasti akan terkena embargo/sanksi dagang. Kini keunggulan suatu produk semata-mata tidak lagi dilihat dari mutu produk itu sendiri, melainkan dilihat pula dampak lingkungan dari pembuatan produk tersebut. Isu lingkungan hidup yang dikaitkan dengan perdagangan intemaslanal ini jelas akan merepotkan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana standar mutu iingkungannya masih jauh berada di bawah standar mutu lingkungan negara-negara maju. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia membutuhkan devisa dari sektor non-migas. Caranya dengan mengekspor sebanyak mungkin produk barang ke manca negara, terutama ke negara-negara maju. Dengan adanya isu lingkungan hidup ini, maka mau tidak mau pemerintah dan pelaku bisnis di Indonesia harus menyikapinya dengan arif dan bijaksana. Pelaku bisnis di Indonesia harus bersikap proaktif menghadapi perkembangan ini apabila ingin menembus pasaran internasional. Sikap proaktif yang dimaksud ialah menerapkan audit lingkungan. Audit lingkungan akan memberikan nilai tambah bagi pelaku bisnis Indonesia di mata konsumen internasional. Mereka akan menilai bahwa pelaku bisnis di Indonesia memiliki komitmen kuat untuk melestarikan fungsi lingkungan. Hal ini jelas sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana dinyatakan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh generasi masa kini harus dilakukan sedemikian rupa tanpa mengurangi kemampuan generasi masa mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Penerapan audit lingkungan akan meningkatkan citra positif pelaku bisnis Indonesia di dunia internasional dan otomatis hal ini akan memudahkan produk barang buatan Indonesia melakukan perietrasi pasar internasional. Mulai saat ini pelaku bisnis di Indonesia harus disadarkan bahwa dalam rangka mengantisipasi era perdagangan babas, isu lingkungan dapat menjadi kendala untuk bersaing di pasaran internasional. Untuk memenangkan persaingan di pasaran internasional maka pelaku bisnis di Indonesia harus melakukan efisiensi secara total. Audit lingkungan merupakan salah satu cara untuk melakukan efisiensi. Dengan efisiensi ini maka pelaku bisnis sekaligus dapat menghemat biaya, menghemat energi, menghemat sumber daya alam/ bahan baku, mengurangi limbah buangan, mengurangi pencemaran lingkungan dan pada akhirnya akan melestarikan fungsi lingkungan. Melestarikan fungsi lingkungan berarti mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara nyata untuk masa depan yang tak terbatas.

Abstrak :
Kajian ini berdasarkan dugaan apakah ada hubungan kepentingan antara pengusaha dan penguasa dalam bisnis pers, pada saat perkembangan pers menjadi industri. Dugaan adanya hubungan kepentingan karena pers Indonesia menjadi industri berproses di era Orde Baru yang otoriter. Tesis ini meneliti keterlibatan konglomerat yang tidak mempunyai latar belakang penerbitan pers ke dalam industri pers yang sarat aturan. Di era Orde Baru, penerbitan pers termasuk bidang usaha yang berisiko tinggi, karena surat izin penerbitan setiap saat bisa dicabut, bila dianggap mengganggu stabilitas penguasa. Sehingga yang menjadi pertanyaan, apakah ada kepentingan tertentu pengusaha dalam bisnis pers yang penuh risiko? Bagaimana kepentingan penguasa? Penelitan ini mengkaji studi kasus bisnis pers Group Bakrie yang memiliki tabloid GO (Gema Olahraga), harian Sinar Pagi, harian Berita Buana dan harian Nusra. Untuk menganalisis masalah tersebut, penelitian ini menggunakan teori-teori pendekatan hubungan antara pemerintah dan swasta, kapitalisme Orde Baru dan pers sebagai alat produksi ideologi. Pengumpulan datanya dengan wawancara mendalam. Dari hasil penelitian ini menunjukkan izin penerbitan pers yang dikeluarkan pemerintah diberikan secara selektif dengan pertimbangan politis. SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) hanya diberikan kepada pengusaha yang mempunyai kedekatan hubungan dengan penguasa. Ini karena penguasa berkepentingan mengontrol pers. Selain itu, terungkap bahwa dalam proses pemberian SIUPP, muncul penyelewengan kekuasaan. Adanya praktek kolusi karena pengusaha yang ingin mendapatkan izin penerbitan harus memberi imbalan kepada penguasa. Pengusaha melakukan investasi ke bisnis pers, selain karena melihat ada peluang keuntungan, tetapi juga ada motivasi untuk melakukan sinergi pers dengan bisnis lainnya. Bisnis pers dianggap bisnis strategis yang bisa membangun citra.

Abstrak :
Nelayan tradisional yang merupakan mayoritas berada pada Kecamatan Poasia termasuk nelayan-nelayan di Kelurahan Sambuli banyak yang bekerja di perusahaan perikanan. Bagi nelayan tradisional yang hanya menggunakan peralatan tradisonal, bila musim ombak besar tiba maka salah satu pekerjaan bagi nelayan (tradisional} yaitu menjadi nelayan ABK pada perusahaan perikanan. Pada perusahaan perikanan memang mempunyai peralatan yang modern, sehingga faktor cuaca pun dapat diminimalkan. Namun tanpa disadari oleh nelayan ABK yang bekerja pada perusahaan dengan pendapatan yang sangat minim membuat mereka tetap saja dalam keadaan yang tidak berubah (tetap tidak sejahtera). Sementara disisi lain perusahaan telah menikmati hasilnya bahkan dalam hitungan kurs mata uang asing. Disinilah letak kesenjangan antara pengusaha sebagai pemilik modal dengan nelayan ABK yang tetap dalam keadaan miskin. Padahal nelayan ABK itu sangat produktif, namun mereka tetap saja dalam keadaan miskin. Sementara terdapat juga beberapa nelayan (tradisional) yang walaupun dalam musim paceklik tiba tetap saja melaut. Nelayan inilah yang dalam penelitian ini disebut nelayan penuh. Sementara bagi nelayan yang bila musim paceklik tiba, akan mencari pekerjaan lain seperti menjadi tukang batu, tukang kayu, petani atau menjadi nelayan buruh/ABK pada perusahaan perikanan (juragan), dalam penelitian ini disebut sebagai nelayan sampingan. Dalam studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode penelitian dengan sifat grounded research. Data yang diperoleh dapat dibandingkan melalui kategori-kategori. Pengumpulan data pada grounded research tidaklah secara random, ataupun secara mekanik, tetapi pengumpulan data dikuasai oleh pengembangan analisa. Dasar analisa dari grounded research adalah sifat-sifat yang ditemukan, yang mana sifat-sifat yang penting untuk membedakan satu dengan yang lain dikelompokkan dalam kategori. Kategori dalam pengertian grounded research adalah konsep-konsep melalui mana data dapat diperbandingkan. Sebuah kategori adalah suatu konsep yang dapat digunakan untuk menegaskan perbedaan dan persamaan dari apa yang diperbandingkan. Kategori serta sifat-sifat yang ada di dalam kategori tersebut merupakan dasar utama analisa dalam grounded research. Dalam penelitian ini penulis membuat kategori berdasarkan konsep yaitu nelayan penuh dan nelayan sampingan. Penelitian ini menemukan bahwa kemiskinan yang dialami balk nelayan penuh maupun nelayan sampingan di Kelurahan Sambuli yaitu disebabkan oleh faktor alat produksi penangkapan (kapital fisik) dan faktor cuaca. Faktor alat produksi penangkapan yaitu faktor yang mana karena minimnya kepemilikan alat produksi penangkapan , akses terhadap pasar, menimbulkan ketergantungan baik nelayan penuh maupun nelayan sampingan pada para juragan/pengusaha perikanan. Kemudian faktor cuaca yaitu faktor yang membuat para nelayan penuh dan nelayan sampingan tidak begitu produktif pada musim paceklik, sehingga ini menyebabkan pendapatan semakin kecil. Padahal mereka telah berada dalam kemiskinan. Faktor alat produksi penangkapan yang peneliti temukan yaitu minimnya kepemilikan alat produksi penangkapan ikan baik pada nelayan penuh maupun nelayan sampingan. Hal ini membuat mereka bergantung pada juragan atau pengusaha perikanan. Selanjutnya ini mempunyai efek pada kontrol harga ikan di pasaran membuat mereka tidak mampu untuk menentukan harga ikan. Hingga walaupun musim teduh tiba, bukan berarti pendapatan mereka meningkat. Tetapi tetap harga dikontrol oleh juragan/pengusaha perikanan. Kemudian faktor cuaca juga menyebabkan nelayan tidak dapat menangkap ikan, yang diakibatkan angin, gelombang yang besar. Dan ini mempengaruhi migrasi ikan berubah pada fishing ground (wilayah penangkapan). Yang pada akhirnya pendapatan nelayan menjadi semakin berkurang. Musim paceklik adalah suatu keadaan yang membuat mayoritas nelayan berhutang uang, ataupun materil pada juragan/pengusaha perikanan mereka masing-masing. Sehingga dampak dari faktor cuaca membuat mereka terus menerus berhutang dari tahun ke tahun. Akhirnya jika musim teduh tiba, produktivitas kerja nelayan hanya digunakan untuk membayar hutang saja. Berdasarkan temuan di atas, maka peneliti menemukan bahwa kemiskinan yang dialami oleh para nelayan yaitu akibat ketergantungan nelayan pada pemilik alat produksi perikanan (juragan, pengusaha perikanan). Kemudian adanya musim paceklik dimana kondisi alam tidak kondusif bagi nelayan untuk tetap produktif. Hal ini membuat mereka berhutang pada pemilik alat produksi penangkapan (juragan, pengusaha perikanan). Mereka berhutang karena ingin tetap memenuhi segala kebutuhan keluarga nelayan. Akhirnya walaupun musim teduh tiba, hasil berlimpah, bukan berarti nelayan mempunyai pendapatan yang lebih. Tetapi tetap saja pas-pasan. Pada musim teduh produktivitas kerja nelayan penuh dan nelayan sampingan terkuras hanya untuk membayar hutang yang mereka pinjam pada musim paceklik. Dan akhirnya mereka terjebak terus dalam lingkaran setan kemiskinan.

Abstrak :
Salah satu upaya untuk mengefektifkan peranan pajak sebagai sumber pembiayaan pemerintahan adalah memperluas subjek pajak - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga tingkat pedagang eceran. Untuk memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE) dalam memenuhi kewajiban PPN-nya, maka dikeluarkan ketentuan Nilai Lain sebagai Daftar Pengenaan Pajak (DPP). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan ketentuan tersebut pertama : apakah terdapat keseragaman pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan, kedua : apakah telah memberikan kemudahan administrasi pajak, ketiga : apakah telah memenuhi asas keadilan pajak, keempat apakah terdapat pengawasan dan pemeriksaan pajak yang efektif. Kerangka teori yang penulis ajukan adalah prinsip-prinsip perpajakan yang ideal yaitu bahwa sistem perpajakan yang ideal harus memenuhi prinsip kepastian hukum yang tercermin dalam keseragaman pemahaman, kemudahan administrasi pajak, azas-azas keadilan pajak serta sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif. Disamping melakukan studi literatur (library research), penulis juga melakukan penelitian lapangan (field research) berupa unit analisis persepsi dan pengalaman aparatur pajak maupun wajib pajak (pedagang eceran) di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Menteng dengan menggunakan instrumen kuesioner. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa, diantara wajib pajak maupun aparatur pajak tidak memiliki persepsi yang seragam terhadap pokok peraturan perundang-undangan perpajakan, belum sepenuhnya memberikan kemudahan dalam administrasi pajak bagi wajib pajak maupun instansi pajak, responden aparatur pajak menyatakan bahwa tarif deemed 10% x 20% x DPP sudah cukup wajar dan adil sebaliknya responden wajib pajak menyatakan belum sepenuhnya/belum adil dan seharusnya lebih rendah, sistem pengawasan dan pemeriksaan yang ada ternyata belum efektif, masih terdapat beberapa kendala dan perlu ditingkatkan. Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan pengenaan PPN terhadap PKP PE dengan menggunakan Nilai Lain sebagai DPP, disarankan untuk dilakukan peninjauan kembali seluruh ketentuan perpajakan yang terkait, dilakukan penyeragaman pemahaman antara wajib pajak maupun aparatur pajak, dilakukan peninjauan lebih lanjut untuk memberikan kemudahan administrasi pajak, dilakukan penelitian lebih lanjut tentang besarnya tarif deemed yang wajar dan dilakukan penyuluhan yang intensif dan terencana untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga tercipta keadilan (persaingan yang sehat) diantara wajib pajak.

Abstrak :
ABSTRAK Era globalisasi dewasa ini telah melanda seluruh dunia. Seluruh industri manufaktur maupun jasa berusaha semaksimal mungkin untuk tetap hidup, sehingga semua faktor pendukungnya seperti keunggulan kompetitif dan komparatif yang meliputi kualitas, biaya dan waktu harus diprioritaskan. Masalah yang sekarang sedang menjadi pusat perhatian di negara-negara maju adalah komunikasi dan pengantaran (communication and delivery) pada rantai suplai (supply chain). Dalam hal ini, respon yang cepat (quick response) dapat meningkatkan kepuasan pelanggan maupun klien. Kurangnya perhatian terhadap masalah ini dapat mengakibatkan kurangnya daya saing suatu pelaku bisnis, sehingga secara perlahan membuat mereka kalah bersaing. Konsep Just In Time (JIT) yang sering didengung-dengungkan dalam dunia industri sudah merupakan suatu keharusan untuk diaplikasikan. Karena konsep JIT dapat mereduksi proses pergudangan. Untuk itulah tulisan ini memperkenalkan suatu konsep dan aplikasi yang mencoba menjawab pusat permasalahan tersebut. Konsep dan aplikasi tersebut adalah EDI (Electronic Data Interchange) dan Barcode pada Supply Chain Management. Pada tulisan ini diperlihatkan model konseptual bagaimana komunikasi dan transaksi bisnis meialui EDI dan Barcode tersebut dapat berjalan diantara para pelaku bisnis, khususnya diantara dua pelaku bisnis, manufaktur dan retailer.

---

ABSTRACT The era of globalization have impacted the world. All manufacture or service industries are attempting to survive as maximum as possible. According to it all of the support factors like competitive and comparative advantages which includes quality, cost and time must be done in priority. The problem that being centre of interest by advance countries are communication and delivery to supply chain. In this case quick response can improve customer satisfaction. Less attention to this problem could result in decrease of competition by the businessman, that make them could not able to compete any more. J I T (Just In Time) concept that familiar in industrial management must be applied. This is because J I T concept will reduce warehousing process. In accordance to that this article tried to introduce a concept and application that could be answer the centre of the problem. The concept and application are EDI (Electronic Data Interchange) and Barcode of supply chain management. This article showed conceptual model of how communication and businessman transaction can practice through EDI and Barcode among businessman, especially among two businessman, manufactory and retailer.

Abstrak :
Disertasi ini mempertanyakan proses pembentukan subjek neoliberal yang mengidealisasi individu sebagai subjek yang bebas, menjadikan kehidupannya sebagai bagian kepengaturan pasar, berani menempuh resiko dalam ketidakpastian ekonomi. Imperatif neoliberal ini saya tempatkan dalam diskursus ekonomi kreatif yang menarget anak muda sebagai aktor ekonomi baru yang sanggup mengoptimalisasi human kapital, kreativitas, hobi dan passion dalam narasi enterpreneurialisasi masyarakat. Tafsir kerja kreatif sebagai manifestasi perwujudan passion, aktualisasi diri, hidup mandiri, dan kebebasan, saya posisikan untuk memperhatikan kompleksitas makna kerja, rejim kerja, dan idealisasi kerja dalam kepengaturan neoliberal Disertasi ini menempatkan counter-conduct sebagai kerangka analitik untuk memahami proses kontestasi, manipulasi, dan negosiasi dalam subjektifikasi neoliberal pada pekerja kreatif. Ide counter-conduct ini memperluas batasan analisa kepengaturan/governmentality dari Foucault dengan menitikberatkan kapabilitas subjek untuk menafsir kuasa yang diinternalisasi dalam diri (self) sekaligus mengupayakan terjadinya subjektivitas yang berlainan dengan target kuasa atau teks resmi kepengaturan. Disertasi ini mengambil lokasi studi di Kota Manuntung, sebuah kota berbasis ekstraksi sumber daya alam di Kalimantan Timur, dengan durasi waktu riset sepanjang 2016-2018. Sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 2014, kota ini melakukan eksperimentasi ekonomi kreatif yang berpusat pada pemanfaatan sumber daya manusia berbasis entrepreneur dengan skill teknologi informasi, perfilman, design grafis dengan tujuan mengembalikan kota ini ke kancah nasional dan merekrut talenta muda yang ada di perkotaan untuk kemudian bisa menjawab problem ketersediaan lapangan kerja. Dengan menggunakan metode etnografi, disertasi ini berfokus pemahaman pekerja kreatif pada diri (self), jalinan sosial, dan lingkungan perkotaan pada konteks imperatif ekonomi baru. Hasil temuan disertasi ini menunjukkan bahwa proses pembentukan neoliberal subjek diwarnai kontradiksi, dilema, dan tensi dalam diri subjek. Subjek dalam disertasi ini memiliki teknik pengaturan lain yang dibangun berdasarkan ikatan personal, keinginan untuk memberi cara menjalani kerja yang baru, serta memberikan alternatif lain pada citra perkotaan. ......This dissertation problematized formation of neoliberal subject that idealizes individual as a free subject, makes human daily life as part of market regulation, and courage to take risks in economic uncertainty. This dissertation situate neoliberal imperative in the context creative economy discourse which targets youth as new economic actors who are able to optimize human capital, creativity, hobbies and passion in the narrative of entrepreneurialization of society. My interpretation of creative work as a manifestation of passion, self-actualization, independent living, and freedom. I will underline to complexity of the meaning of work, the work regime, and the idealization of work in neoliberal settings. This dissertation placed counter-conduct as an analytic framework to understand the process of contestation, manipulation, and negotiation in neoliberal subjectivity to creative workers. This counter-conduct idea expands limitation of Foucault's governmentality analysis by emphasizing the subject capability to interpret the power internalized in him (self) as well as striving for a other subjectivity that different from target power or “official text” of governmentality. This dissertation takes location in Manuntung City, a city based on natural resource extraction in East Kalimantan, within time frame 2016-2018. Since the economic crisis in 2014, the city has began experimentation creative economy centered on entrepreneur-based human resources with skills in information technology, film, graphic design. This skill compatible with the urban appratus goal to return on national scene and recruiting young urban talents to answer the problem of urban labour market. Through ethnographic methods, this dissertation focuses on how creative workers' understand him (self), sociality, and urban millieu in the context of new economic imperatives. The main findings of this dissertation indicate that the process of formation subject's is characterized by contradictions, dilemmas, and tensions within the subject. The subjects in this dissertation have other subjectification techniques that are built on personal ties, the desire to provide new ways of doing work, and provide other alternatives to urban imagery.

Abstrak :
ABSTRAK
Di dalam upaya menjaga kesinambungan kegiatan industri perkayuan yang berwawasan lingkungan di Kalimantan Selatan, dirasa perlu untuk mendaurulangkan limbah industri. khususnya industri perkayuan. Ternyata saat ini masih perlu ditingkatkan pengelolaan sumber daya alam hutan dilaksanakan berdasarkan penglihatan lingkungan.

Oleh karena itu dalam rangka pengembangan industri perkayuan dan dalam upaya menyediakan energi nonkonvensional perlu dipilih suatu teknologi yang tepat, agar dapat membantu mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Salah satu teknologi pemanfaatan limbah sebagai energi alternatif adalah teknologi gasifikasi.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat minat dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi minat Para pengusaha industri kayu untuk memanfaatkan limbah kayu sebagai energi melalui gasifikasi. Berkaitan dengan tujuan tersebut di atas dilakukan penelitian terhadap 20 perusahaan kayu di Kalimantan Selatan yang terdiri dari 12 perusahaan HPH dan 8 perusahaan non HPH.

Untuk mendapatkan data primer dan sekunder, dalam penelitian ini digunakan cara-cara : observasi terbatas di perusahaan-perusahaan kayu, mengadakan wawancara kepada para pengusaha dan mengisi kuesioner. Pengambilan sampel dilakukan secara cak dan sederhana.

Pengukuran minat dilakukan dengan dua model, model pertama diukur dengan lima kriteria persepsi yaitu harga energi yang digunakan, harga energi alternatif (gasifikasi), besarnya investasi untuk energi alternatif (gasifikasi), informasi teknologi gasifikasi, dan kemudahan investasi bagi para pengusaha. Sedangkan model kedua minat diukur dengan tujuh kriteria persepsi yaitu kriteria yang disebut di atas ditambah dengan kesadaran lingkungan para pengusaha, dan kesetiakawanan sosial para pengusaha.

Hasil pengolahan dari kedua model tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat minat para pengusaha termasuk kategori sedang.

Data dianalisis dengan menggunakan model regresi linier di mana sebagai variabel tak bebas adalah minat sedangkan variabel bebasnya menggambarkan status perusahaan, sumber modal perusahaan, lama pengoperasian, sumber energi yang digunakan dalam proses produksi, volume produksi, dan jenis produksi.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa :

1. Status perusahaan tidak menunjukkan hubungan pengaruh terhadap minat;

2. Sumber modal perusahaan menunjukkan hubungan pengaruh terhadap minat;

3. Lama pengoperasian perusahaan tidak menunjukkan hubungan pengaruh terhadap minat;

4. Sumber energi yang dipergunakan tidak menunjukkan hubungan pengaruh terhadap minat;

5. Volume produksi, bila minat diukur dengan lima kriteria maka yang menunjukkan hubungan pengaruh terhadap minat adalah hanya perusahaan dengan volume produksi antara 6000 - 12.000 m3 per tahun. Sedang bila minat diukur dengan tujuh kriteria maka yang menunjukkan hubungan pengaruh terhadap minat adalah perusahaan dengan volume produksi antara 6000 - 12.000 m3 dan di atas 120.000 m3 per tahun.

6. Jenis produksi yang dihasilkan, bila minat diukur dengan lima kriteria maka jenis produksi tidak menunjukkan hubungan pengaruh terhadap minat, sedangkan bila minta diukur dengan tujuh kriteria maka produksi kayu gergajian dan kayu lapis menunjukkan hubungan pengaruh terhadap minat.

Dari studi ini juga menunjukkan bahwa minat para pengusaha yang hanya dilihat dari pandangan teknis ekonomis menghasilkan faktor-faktor yang berpengaruh jauh lebih kecil dari pada jika minat menyertakan juga kesadaran lingkungan dan kesetiakawanan sosial para pengusaha. Oleh karena dalam pengambilan keputusan investasi untuk teknologi gasifikasi ini perlu menyertakan pertimbangan-pertimbangan kesadaran lingkungan dan kesetiakawanan sosial.