Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam kasus-kasus kepailitan, Perseroan seringkali mengemban konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan oleh manajemen Perseroan itu sendiri karena peraturan yang kaku dan tidak jelas. Ditambah juga Majelis Hakim tidak mempunyai standar yang baku perihal apa yang termasuk yurisdiksi dari Pengadilan Niaga dan apa yang harus ditangani melalui lingkup perdata. Skripsi ini membahas perihal pemindahan tanggung jawab dalam kasus kesalahan Direksi, secara khusus dalam perkara PT Central Total Finance. Ditemukan bahwa doktrin-doktrin hukum perusahaan mengafirmasi dapat terjadinya perpindahan tanggung jawab, namun UU Kepailitan tidak mengatur secara khusus perihal wewenang Pengadilan Niaga untuk memindahkan tanggung jawab. Namun berdasarkan yurisprudensi, seharusnya hal tersebut bukan merupakan wewenang dari Pengadilan Niaga karena kasus-kasus seperti ini tidak dapat dibuktikan secara sumir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif-empiris, yang menggabungkan hukum normatif dengan tambahan elemen penitian empiris.

---

In cases of bankruptcy, companies often bear the consequences of the management rsquo s mistakes due to rigid and unclear regulations. In addition, judges do not have any standards regarding to determine matters that fall under the jurisdiction of the Commercial Court and matters to be brought to the district courts as a civil case . This undergraduate thesis discusses the shifting of liability in case of Board of Director rsquo s wrongdoing, in particular looking into the case of PT Central Total Finance rsquo s lawsuit. It is found that the company doctrines allow shifting of liability, but the Bankruptcy Law does not stipulate clearly regarding the ability of the Commercial Court to shift liabilities. Based on the precedents found, it should not be in the competence of the Commercial Court as such cases cannot be summarily proven. This undergraduate thesis uses juridical normative empirical research method, which combines normative law with addition of a few elements of empirical research.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran, diversitas gender, dan independensi Dewan Direksi terhadap performa perusahaan manufaktur di Indonesia pada periode 2011 ndash; 2014 dengan menggunakan metode analisis regresi fixed effect model GLS. Penelitian ini menggunakan nilai ROA dan Tobin rsquo;s Q sebagai alat ukur performa perusahaan serta ukuran perusahaan, umur perusahaan, leverage, sales growth, dan return volatility sebagai variabel kontrol penelitian. Penelitian ini juga menggunakan 167 perusahaan manufaktur di Indonesia sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian ini menemukan bahwa secara umum ukuran, diversitas gender, dan independensi Dewan Direksi mempengaruhi performa perusahaan. Namun secara spesifik, penelitian berhasil menemukan ukuran dewan direksi berpengaruh secara signifikan negatif terhadap ROA dan Tobin rsquo;s Q, diversitas gender tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kedua performa perusahaan, dan independensi dewan direksi yang berpengaruh secara signifikan negatif hanya terhadap nilai Tobin rsquo;s Q.

---

ABSTRACT
This study aims to analyse the effect of board Size, gender diversity, and board independence on firm performance of Indonesian manufacturing firm in period 2011 ndash 2015 using regression analysis fixed effect model GLS. This study uses ROA and Tobin rsquo s Q as proxy for firm performance, also firm size, firm age, leverage, sales growth, and return volatility as control variable. This study also uses 167 Indonesian Manufacturing Firm as samples.The results of this study found that in general board size, gender diversity, and board independence affect the firm performance. Specifically, this study found that board size significantly affect both ROA and Tobin rsquo s Q in negative way, gender diversity insignificantly affect both firm performance, and board independence significantly affect only on Tobin rsquo s Q in negative way.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris atas pengaruh efektivitas Board of Directors dan komite audit terhadap risiko perusahaan secara langsung dan secara tidak langsung melalui kualitas IR. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel. Sampel yang digunakan adalah 143 perusahaan yang terdaftar di Johannesburg Stock Exchange (Afrika Selatan) dengan 4 tahun pengamatan yaitu dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Structural Equation Model digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas BOD dan komite audit secara langsung berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko perusahaan. Efektivitas BOD dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas IR, dan kualitas IR tidak berpengaruh terhadap risiko perusahan secara langsung. Penelitian ini juga menemukan bahwa kualitas IR tidak dapat memediasi pengaruh efektivitas BOD dan komite audit terhadap risiko perusahaan karena penerapan IR hanya digunakan untuk memenuhi persyaratan regulasi.

---

ABSTRACT
This study aims to provide empirical evidence on the effect of the board of directors and audit committee effectiveness on firm risk directly and indirectly through IR quality. This study is a quantitative research and used panel data. The sample used is 143 listed companies on the Johannesburg Stock Exchange (South Africa) with 4 years observation that is from 2014 to 2017. Structural Equation Model is used to analyze data and test hypotheses. The results of this study found that BOD and audit committee effectiveness has a significant negative effect on firm risk directly. BOD and audit committee effectiveness has not affect IR quality, and IR quality has not affect firm risk directly. This study also found that IR quality can not mediate the effect BOD and audit committee effectiveness on firm risk because IR implementation is only used to comply with regulatory requirements.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini menganalisis dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana penerapan antara Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 dengan Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara Nomor 19 Tahun 2003 dan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Kedua, bagaimana solusi atas permasalahan yang ditemukan dalam penerapan antara Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 dengan peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan ketentuan tentang pemberhentian anggota Direksi yang rangkap jabatan pada Badan Usaha Milik Negara yang merupakan Perseroan Terbuka. Selain itu, juga untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ditemukan dalam penerapan pemberhentian anggota Direksi yang rangkap jabatan pada Badan Usaha Milik Negara yang merupakan Perseroan Terbuka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara Nomor 19 Tahun 2003 dan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Solusi atas permasalahan dalam penerapan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 yaitu memberhentikan dahulu anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan melalui Rapat Umum Pemegang Saham sebelum diangkat menjadi anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara yang lain atau menunggu lampaunya waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar sejak pengajuan pengunduran diri.

---

ABSTRACT
This thesis analyses two main problems. The first problem regarding the implementation of Minister of State Owned Enterprises Regulation no. PER 03 MBU 02 2015 with the Law on State Owned Enterprises Number 19 Year 2003 and Limited Liability Company Law Number 40 Year 2007. The second problem is concerning the solution of issues found in the implementation of Minister of State Owned Enterprises Regulation no. PER 03 MBU 02 2015 with related regulations and legislation. This research is conducted through normative juridical method which aimed to know and comprehend the provision on the implementation of dismissal of member of board of directors who holds dual position in listed state owned company. Further to provide a solution to the issue found in the implementation of dismissal of member of board of directors who also holds a position in the listed state owned company. This research shows that the implementation of Minister of State Owned Enterprises Regulation no. PER 03 MBU 02 2015 is conflicting with the provision of Law on State Owned Enterprises Number 19 Year 2003 and Limited Liability Company Law Number 40 Year 2007. The solution offered concerning the issue on the implementation of Minister of State Owned Enterprises Regulation no. PER 03 MBU 02 2015 is to firstly dismiss the member of board of directors through The General Meeting of Shareholders before the person is being appointed as a member of the Board of Directors of other State Owned Company, otherwise to wait certain period of time as stipulated in the Articles of Association after the submission of the resignation.

Abstrak :
Dalam keadaan yang tidak pasti, fleksibilitas keuangan dianggap memainkan peran penting dalam penyesuaian strategis perusahaan dan juga penting bagi perusahaan di negara berkembang dengan pasar saham volatilitas tinggi. Dengan meningkatnya perhatian publik terhadap sektor kesehatan seiring dengan perkembangan pandemi, muncul pertanyaan apakah perusahaan kesehatan harus dipimpin oleh direktur yang berlatar belakang medis atau tidak. Penelitian ini menguji pengaruh fleksibilitas keuangan terhadap kinerja perusahaan sektor kesehatan di negara-negara ASEAN-5 dengan peran moderator direksi dengan gelar dokter (MD). Data tahun 2015 - 2020 dari perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Bursa Malaysia, Bursa Singapura, Bursa Efek Thailand, dan Bursa Efek Filipina dikumpulkan dan dianalisis menggunakan teknik regresi deret waktu. Analisis dilakukan dengan menggunakan software Stata. Studi ini menemukan bahwa fleksibilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan sektor kesehatan di negara-negara ASEAN-5 dan direktur dengan gelar MD tidak memiliki efek moderasi. ......Under uncertain circumstances, financial flexibility is considered to play an important role in enterprise strategic adjustment and is also important for firms in developing countries with high volatility stock markets. With increasing public attention to the health sector as the pandemic progresses, the question arises whether healthcare companies should be led by directors with a medical background or not. This study examines the effect of financial flexibility on the performance of health sector firms in ASEAN-5 countries with the moderating role of directors with medical doctor (MD) degree. Data for 2015 - 2020 from health sector firms listed in Indonesia Stock Exchange, Bursa Malaysia, Singapore Exchange, Stock Exchange of Thailand, and The Philippine Stock Exchange were collected and analyzed using time-series regression technique. Analysis was conducted using Stata software. The study finds that of financial flexibility has no influence on health sector firms performance in ASEAN-5 countries and directors with MD degree has no moderating effect

Abstrak :
Direksi sebagai pengurus perseroan terbatas perlu memperhatikan doktrin-doktrin yang berlaku umum berkaitan dengan tanggung jawabnya mengurus perseroan terbatas, diantaranya doktrin fiduciary duty. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan penelitian hukum normatif dan studi kasus PT Sarinah (Persero). Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak secara tegas mencantumkan bahwa Direksi mengemban tugas-tugas sesuai doktrin fiduciary duty walaupun tercermin menerima doktrin fiduciary duty dalam pasal-pasalnya. Penerapan prinsip fiduciary duty oleh Direksi dalam mengelola PT berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sangat bergantung pada Direksi dan pihak-pihak yang terkait dengan PT (stakeholders). Prinsip fiduciary duty menuntut adanya tanggung jawab atas tugas Direksi tersebut. Pada dasarnya, setiap perbuatan yang dilakukan oleh Direksi yang melampaui hak dan kewenangan yang diberikan PT berdasarkan prinsip fiduciary duty tidak mengikat PT. Oleh karena itu, terhadap anggota Direksi tersebur dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, baik secara pidana maupun perdata (criminal and civil liability) dan ia bertanggung jawab untuk membayar kerugian tersebut dari kekayaan pribadinya. Penerapan prinsip fiduciary duty oleh Direksi dalam mengurus PT dalam kasus PT Sarinah (Persero) telah melibatkan lembaga peradilan. Dalam perkara kasus PT Sarinah (Persero), penegakan hukum atas pelanggaran tugas yang dilakukan Direksi adalah melalui dakwaan melakukan tindak pidana korupsi walaupun sebenarnya dalam perkara tersebut terdapat semua unsur fiduciary duty. ......The Board of Directors, as the board that manages the company, must have regard to general applicable doctrines in carrying out its responsibilities, among other things the doctrine of fiduciary duty. This research uses literature methodology, with normative legal research, and a case study of PT Sarinah (Persero). The conclusion of this research is that Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company does not expressly stipulate that the Board of Directors must meet its duties in accordance with the doctrine of fiduciary duty, even though, this doctrine seems to be embodied in its articles. The implementation of fiduciary duty principle by the Board of Directors in managing a company based on Law No. 40 of 2007 very much depends on the actions of the Board of Directors and relevant stakeholders. The fiduciary duty principle demands that the Board of Directors be responsible for its actions. In essence, every action of the Board of Directors that exceeds rights and authorities given by the company based on the principle of fiduciary duty does not bind the company. Consequently, members of Board of Directors can be liable for both criminal and civil liabilities and to pay this with their personal property. The application of fiduciary duty principle by the Board of Directors in managing the company in the case of PT Sarinah (Persero) has involved the judiciary. In the case of PT Sarinah (Persero), enforcement upon violation of duties by the Board of Directors takes the form of prosecution of a crime of corruption even though, in fact, all elements of fiduciary duty exists in the case.

Abstrak :
Tesis ini membahas kewajiban direksi yang baru diangkat untuk melakukan pemberitahuan atas pengangkatan dirinya kepada Menteri Hukum dan HAM RI terlepas dari kewajiban pemberitahuan oleh direksi lama mengenai perubahan anggota direksi. Penelitian ini penting karena dalam praktek kewajiban tersebut sering tidak dilakukan oleh Notaris sebagai kuasa dari perusahaan untuk pengurusan administrasi badan hukum, dalam hal ini Pemberitahuan Perubahan Anggota Direksi. Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) metode penelitian yaitu studi pustaka dan studi empiris. Metode penelitian tersebut dipakai untuk menjawab permasalahan sebagai berikut; pertama, akibat hukum yang timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban pemberitahuan kepada Menteri atas pengangkatan dirinya dalam kaitannya dengan kewenangan melakukan pengurusan perseroan. Kedua, tanggung jawab hukum direksi baru atas seluruh perbuatan hukum sejak Undang-Undang Perseroan Terbatas berlaku, dalam kaitannya dengan hubungan perseroan dengan pihak ketiga yang berkepentingan. Dan terakhir, penyebab tidak efektifnya ketentuan Pasal 94 ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan menemukan solusinya, sehingga penulisan ini tidak hanya berguna dalam tataran pengembangan teoritis tetapi juga bermanfaat dalam bagi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pengadminsitrasian badan hukum.

---

This thesis discusses the obligation of new directors appointed to conduct the notification on the appointment of himself to the Minister of Justice and Human Rights obligations regardless of notification by the old directors of the board members change. This study is important because in practice this obligation is often not done by the notary as authorized by the company for the administrative management of legal entities, in this case the Board of Directors Members Change Notification. In this study used 2 (two) methods of research library and study the empirical study. The research methods used to answer the problems as follows: first, the legal consequences arising from the implementation of obligations not notice to the Minister on the appointment of himself in relation to the management company the authority to do. Second, the legal responsibility of the new directors of all legal actions since the Law of Limited Liability Company applies, in relation to corporate relationships with third parties concerned. And last, the cause of the ineffectiveness of the provisions of Article 94 paragraph (9) Law of Limited Liability Company and find a solution, so the writing is not only useful in the development of the theoretical level but also useful in the Government in implementing the administrative tasks of legal entity.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai permasalahan penerapan acquit et de charge yang ditinjau melalui putusan-putusan pengadilan pada tahun 2007-2020. Penelitian dilakukan menggunakan metode normatif yaitu dengan studi kepustakaan. Acquit at de charge yang diberikan oleh RUPS merupakan pembebasan dan pelunasan tanggungjawab bagi direksi dan komisaris atas tindakan pengurusan perseroan yang dilaporkan dalam laporan tahunan. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa permasalahan terkait dengan penerapan acquit et de charge dalam putusan pengadilan sebagai berikut: permasalahan terkait pengaturan mengenai acquit et de charge dalam peraturan perundang-udangan dan peraturan turunannya dan permasalahan terkait penerapan prinsip acquit et de charge putusan pengadilan. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa permasalahan-permasalahan tersebut diakibatkan karena hal-hal sebagai berikut: ketidakadaan pengaturan mengenai acquit et de charge dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya dan tidak adanya pedoman dalam bentuk apapun dari pihak mahkamah agung yang dapat menjadi pegangan bagi para hakim untuk memutus kasus berkaitan dengan acquit et de charge. ......This thesis discusses the problem of the implementation of acquit et de charge which was reviewed through court decision in 2007-2020. The research in this thesis was conducted using normative method, namely literature study. Acquit et de charge which given by the general meeting of shareholders is release and discharge of responsibility given to the board of directors and the board of commissioners for their duty managing the company reported in the annual report. The research found several problem related to the implementation of acquit et de charge which are how the statutary regulation give definition on acquit et de charge, and also to know how the court implement acquit et de charge in cases related to director and company. The research found there is no regulations that give definition for acquit et de charge in specific manner. Also, there is no further explanation provided by the judge in those cases examined in the research

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris atas pengaruh efektivitas Board of Directors dan komite audit terhadap risiko perusahaan secara langsung dan secara tidak langsung melalui kualitas IR. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel. Sampel yang digunakan adalah 143 perusahaan yang terdaftar di Johannesburg Stock Exchange (Afrika Selatan) dengan 4 tahun pengamatan yaitu dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Structural Equation Model digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas BOD dan komite audit secara langsung berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko perusahaan. Efektivitas BOD dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas IR, dan kualitas IR tidak berpengaruh terhadap risiko perusahan secara langsung. Penelitian ini juga menemukan bahwa kualitas IR tidak dapat memediasi pengaruh efektivitas BOD dan komite audit terhadap risiko perusahaan karena penerapan IR hanya digunakan untuk memenuhi persyaratan regulasi.

---

This study aims to provide empirical evidence on the effect of the board of directors and audit committee effectiveness on firm risk directly and indirectly through IR quality. This study is a quantitative research and used panel data. The sample used is 143 listed companies on the Johannesburg Stock Exchange (South Africa) with 4 years observation that is from 2014 to 2017. Structural Equation Model is used to analyze data and test hypotheses. The results of this study found that BOD and audit committee effectiveness has a significant negative effect on firm risk directly. BOD and audit committee effectiveness has not affect IR quality, and IR quality has not affect firm risk directly. This study also found that IR quality can not mediate the effect BOD and audit committee effectiveness on firm risk because IR implementation is only used to comply with regulatory requirements.