ABSTRAKTesis ini menganalisis dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana penerapan antara Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 dengan Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara Nomor 19 Tahun 2003 dan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Kedua, bagaimana solusi atas permasalahan yang ditemukan dalam penerapan antara Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 dengan peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan ketentuan tentang pemberhentian anggota Direksi yang rangkap jabatan pada Badan Usaha Milik Negara yang merupakan Perseroan Terbuka. Selain itu, juga untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ditemukan dalam penerapan pemberhentian anggota Direksi yang rangkap jabatan pada Badan Usaha Milik Negara yang merupakan Perseroan Terbuka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara Nomor 19 Tahun 2003 dan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Solusi atas permasalahan dalam penerapan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 yaitu memberhentikan dahulu anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan melalui Rapat Umum Pemegang Saham sebelum diangkat menjadi anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara yang lain atau menunggu lampaunya waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar sejak pengajuan pengunduran diri.

---

ABSTRACT This thesis analyses two main problems. The first problem regarding the implementation of Minister of State Owned Enterprises Regulation no. PER 03 MBU 02 2015 with the Law on State Owned Enterprises Number 19 Year 2003 and Limited Liability Company Law Number 40 Year 2007. The second problem is concerning the solution of issues found in the implementation of Minister of State Owned Enterprises Regulation no. PER 03 MBU 02 2015 with related regulations and legislation. This research is conducted through normative juridical method which aimed to know and comprehend the provision on the implementation of dismissal of member of board of directors who holds dual position in listed state owned company. Further to provide a solution to the issue found in the implementation of dismissal of member of board of directors who also holds a position in the listed state owned company. This research shows that the implementation of Minister of State Owned Enterprises Regulation no. PER 03 MBU 02 2015 is conflicting with the provision of Law on State Owned Enterprises Number 19 Year 2003 and Limited Liability Company Law Number 40 Year 2007. The solution offered concerning the issue on the implementation of Minister of State Owned Enterprises Regulation no. PER 03 MBU 02 2015 is to firstly dismiss the member of board of directors through The General Meeting of Shareholders before the person is being appointed as a member of the Board of Directors of other State Owned Company, otherwise to wait certain period of time as stipulated in the Articles of Association after the submission of the resignation.