Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini dilakukan dengan tujuan apakah faktor-faktor seperti dukungan manajemen, partisipasi manajemen, komitmen manajemen, manajemen perubahan, dan kepuasan pengguna mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi ERP di PT Rahayu Santosa, sebuah perusahaan karoseri bus di Indonesia. Telaah kepustakaan digunakan sebagai langkah awal untuk dijadikan dasar penelitian. Kemudian dilakukan survei dan wawancara untuk mendapatkan informasi di lapangan sebagai bentuk konfirmasi dari teori yang ditelaah. Responden adalah seluruh pengguna Acumatica ERP di PT Rahayu santosa. Hasil penelitian menghasilkan faktor kepuasan pengguna, manajemen perubahan, dan komitmen manajemen menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi ERP di PT Rahayu Santosa.

---

ABSTARCT
This thesis is aimed to see wheter top management support, top management participation, top management commitment, change management, and user satisfaction influencing success in ERP (Enterprise Resource Planning) implementation in PT Rahayu Santosa, an Indonesian-based carroserrie company. This thesis is started with literature exploration to see what factors that commonly influence a success and also failure in ERP implementation. Then, survey and interview were conducted to confirm explorated literature with field reality. Survey and interview revealed that user satisfaction, change management, and top management commitment are factors which significantly influence success of ERP implementation., This thesis is aimed to see wheter top management support, top management participation, top management commitment, change management, and user satisfaction influencing success in ERP (Enterprise Resource Planning) implementation in PT Rahayu Santosa, an Indonesian-based carroserrie company. This thesis is started with literature exploration to see what factors that commonly influence a success and also failure in ERP implementation. Then, survey and interview were conducted to confirm explorated literature with field reality. Survey and interview revealed that user satisfaction, change management, and top management commitment are factors which significantly influence success of ERP implementation.]

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai fenomena dimana terdapat kasus-kasus implementasi ERP di Indonesia yang mengalami kendala dalam mencapai keberhasilan/kesuksesan proyek ERP. Tesis ini juga membahas landasan teori terkait topik ERP, manajemen perubahan, manajemen proyek, dan studi relevan lainnya. Oleh karena itu penulis meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi ERP tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan kesimpulan yang berdasar atas faktor-faktor keberhasilan yang diteliti. Dengan dapat diperolehnya data yang berdasarkan penelitian tersebut, diharapkan tesis ini dapat bermanfaat bagi praktisi di dunia ERP, baik praktisi perangkat lunaknya maupun praktisi jasa implementasinya.

---

The fact that there are some ERP projects in Indonesia not running smoothly after given implementation period, has triggered the writer to research the factors affecting success in ERP implementation particularly in Indonesia. This research also covers the supporting theories in the area of ERP, change management, project management, and other relevant topics. The purpose of the research is to get the underlying research-based conclusion towards factors affecting or influencing success in ERP implementation. The conclusion of which might be useful for those who deal with ERP business, whether they are ERP software vendors or ERP implementation service providers either way.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Bakosurtanal menjadi Badan Informasi Geospasial. Penelitian ini menggunakan teori Edward III (1980) dengan pendekatan Positivis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Informasi Geospasial lahir dari amanat UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Badan Informasi Geospasial didirikan, sejak dibentuknya Peraturan Presiden No.94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial yaitu pada tanggal 27 Desember 2011. Perubahan yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial yaitu struktrur organisasi, tugas dan fungsi, visi dan misi serta status pegawai Bakosurtanal menjadi pegawai Badan Informasi Geospasial. Adapun hambatan yang terjadi selama perubahan Bakosurtanal menjadi Badan Informasi Geospasial yakni kurangnya sumber daya mansia di Badan Informasi Geospasial dan anggaran yang dibutuhkan cukup besar.

---

This research using theory of implementing public policy from George is the Edward III with positivis research . The result of this research is Geospatial Information Agency was founded as mandate of law No. 4 tahun 2011 about Geospatial Information Agency. Geospatial Information Agency was established on 27th Desember 2012 as a result of presidential regulation number 94 of 2011. Changes made by the Geospatial Information Agency are organizational structure, duties and functions, vision and mission, and employment status from Bakosurtanal employee become Geospatial Information Agency employees. There are some obstacles that occur during changes of Bakosurtanal body to Geospatial Information Agency such as the lack of human resources in the Geospatial Information Agency and requirement of bigger budgets.

Abstrak :
Tidak tahu adalah "Kebutaan" atau dalam keadaan "Kegelapan". Untuk menjadi tahu sebagai usaha untuk melepaskan diri dari "Kebutaan" atau "Kegelapan" adalah menjadi hak setiap orang untuk merdeka atau bebas mencari sarana dalam upaya melepaskan diri dari "belenggu" atau "Kungkungan" ketidak tahuan "Kebutaan" atau kegelapan"sarana tersebut adalah penerangan dan segala usaha agar memperoleh penerangan adalah kemerdekaan penerangan....

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang ?implementasi Kebijakan Konversi Desa Menjadi Kelurahan di Kota Depok Tahun 2001-2006?. Penelitian ini penting dilakukan karena dengan berkernbangnya wilayah Depok secara sosio-administratif mengakibatkan Depok berubah status bukan lagi tergabung dalam 'wilayah Dati II Kabupaten Bogor melainkan sudah menjadi Kota. Dengan adanya peningkatan status dari kota administratif menjadi kota, maka Depok mengalami banyak perubahan yang meliputi tata kota dan tata wilayahnya. Hal ini dipertegas dengan diimplementasikannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2001 Tentang Konversi Desa Menjadi Kelurahan di Kota Depok, sehingga sebanyak 38 desa yang berada di 4 wilayah kecamatan di Kota Depok dikonversi menjadi kelurahan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan mempergunakan jenis penelitian deskriptif karena tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan irnplementasi kebijakan konversi desa menjadi kelurahan di Kota Depok dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan konversi desa menjadi kelurahan di Kota Depok. Sumber datanya adalah informan yang didukung oleh dokumen dan studi kepustakaan serta observasi langsung ke lapangan. lnstrumen penelitian meliputi peneliti sendiri dengan pedoman wawancara, dengan prosedur penelitian rnelalui wawancara dan diskusi secara mendalam. Data yang diperoleh dari lapangan akan di olah sesuai dengan kebutuhan penelitian dan akan dianalisis dengan teori yang terkait dengan penelitian.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah rnencakup konsep desentralisasi dan konsep mengenai otonomi daerah dan darah otonom, konsep mengenai desa dan kelurahan serta berbagai model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn, George C Edwards III dan Merille S. Grindle.

Hasil penelitian menunjukkan faktor komuuikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan konversi desa menjadi kelurahan di Kota Depok.

Berdasarkan temuan lapangan bahwa implementasi kebijakan konversi desa menjadi kelurahan sudah berjalan dengan baik karena tidak terdapat resistensi/ perlawanan dari pihak masyarakat, aparat perangkat desa dan aparat kelurahan. Aparatur kelurahan merupakan ujung tombak terdepan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, dari segi kuantitas jumlah pegawai kelurahan sudah cukup banyak, namun dari segi kualitas dirasakan masih kurang dan hal ini menjadi permasalahan bagi pemerintah daerah Kota Depok. Oleh sebab itu perlu ada kebijakan dan strategi yang diambil untuk meningkatkan kualitas aparaturya, sehingga dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Abstrak :
Perkembangan bisnis industri telekomunikasi di Indonesia menuntut tiap-tiap operator telekomunikasi untuk lebih kompetitif dalam memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Bertambahnya jumlah operator selular semakin meningkatkan persaingan di antara para operator dalam merebut pangsa pasar. Untuk mempertahankan pangsa pasar yang sudah diperoleh operator harus selalu menjaga kualitas layanan dan performansi jaringan. Untuk menjaga kualitas layanan dan performansi jaringannya, Indosat melakukan upgrade terhadap jeringan Base Station Subsystem (BSS). Dalam hal ini dlakukan upgrade software yang digunakan pada jeringan BSS Indosat dari software release 6 (BR8) ke software release 8 (BR8). Implementasi BR8 pada jaringan BSS Indosat diharapkan dapat meningkatkan kapasitas jaringan BSS Indosat, serta dapat memperbaiki performansi jaringan BSS Indosat tersebut. Hal ini diperlukan karena semakin meningkatnya jumlah pelanggan Indosat. Selain itu juga berkaitan dengan implementasi EDGE dan UMTS pada jaringan Indosat, BR8 diharapkan dapat memberikan fitur-fitur yang dapat mendukung implementasi EDGE dan UMTS pada jaringan Indosat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah implementasi BR8 pada jaringan BSS Indosat benar-benar dapat memberikan hasil seperti yang diharapkan baik dari segi kapasitas maupun dari segi performansi jaringan.

---

The development business of telecommunication in Indonesia demands every telecommunication operator to be more competitive in providing the best services to the customers. The increasing number of cell phone operators has increased the competition among themselves in grapping the market share. In maintaining the gained market share, the operator has to keep the quality of service and network performance. To keep its service quality and network performance, Indosat has planning to upgrade its Base Station Sub System (BSS) from software release 6 (BR6) to software release 8 (BR8). The implementation of BR 8 in BSS Indosat is hoped to increase the capacity of the network as well as to fix the performance of the network. This is needed due to the increasing numbers of Indosat subscribers. In relation to the implementation of EDGE and UMTS of Indosat network, BR8 is hoped to give supporting features to EDGE and UMTS network in Indosat network. The purpose of the research is to evaluate whether the implementation of BR8 in BSS Indosat really produce the expected result in term of its capacity as well as the performance of the networks.

Abstrak :
Masih tingginya proporsi Multi Basiller (MB) diatas 80 persen dari tahun 2009 sampai 2012 di Provinsi DKI Jakarta, mengindikasikan bahwa peluang penularan penyakit kusta cukup tinggi dan program pengendalian penyakit kusta masih belum berjalan optimal sesuai dengan kebijakan pengendalian penyakit kusta. Mengidentifikasi permasalahan implementasi pengendalian penyakit kusta ditinjau dari aspek aktor, konteks, konten dan proses. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa dari aspek aktor, konteks, konten dan proses belum berjalan baik yang mengakibatkan program nasional dan di Propinsi DKI Jakarta belum searah sehingga target pengendalian penyakit kusta belum tercapai.Saran sebagai program memerlukan pengembangan karena dari ketersediaan tenaga dan dana belum memadai serta belum ada kebijakan teknis pengendalian penyakit kusta. Kesimpulan : Pengendalian penyakit kusta memerlukan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan agar tercapai target pengendalian penyakit kusta yaitu kebijakan. Oleh karena itu disarankan pelaksanaan pengendalian dilaksanakan secara komprehensif dari pusat, dinas kesehatan, sudin sampai level puskesmas serta menetapkan tujuan pengendalian penyakit kusta dalam bentuk eliminasi atau eradikasi dan kebijakan teknis pengendalian penyakit kusta.

---

The proportion of multibacillary (MB) leprosy in the Province of Jakarta Special Capital Region from 2009 to 2012 is well above 80 percent. This indicates that the risk of contracting leprosy among urban people is still high and that leprosy control programs have not brought significant improvement. Current programs have limited capacity to reach the objectives specified in leprosy control policies. The purpose of this study is to identify the problems in current leprosy control programs in terms of actors, contexts, contents, and process. This study applies the qualitative method. Results show that all aspects of leprosy control programs (actor, context, content, and process) are still far from satisfactory. It is also found that leprosy control programs, both at national and provincial levels, lack effective coordination, which prevent them from achieving their objectives. This study analyzes leprosy control programs using four variables: actor, context, content, and process, which are found to be unsatisfactory because of lack of coordination. This finding clearly suggests that a considerable improvement needs to be carried out for a more effective leprosy control programs in Indonesia. However, there remain three main obstacles: unqualified human resources, insufficient fund, and lack of practical policies on leprosy control. These setbacks call for more comprehensive and practical guidelines and regulations to improve the quality of leprosy control programs at all levels of bureaucracy, from the central government to local Public Health Centers. Additionally, policymakers also need to define the right approach for leprosy control programs?either elimination or eradication? and to develop a more comprehensive and practical policies on leprosy control.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai analisa implementasi kebijakan pemenuhan hak sipil terhadap penyandang disabilitas netra dalam Pemilu dengan studi kasus Pemilu Legislatif 2014 di DKI Jakarta. Penelitian ini ingin melihat apakah kebijakan yang sudah dibuat dapat diimplementasikan dengan baik oleh penyelenggara pemilu. Penelitian ini menganalisa bagaimana kebijakan sudah diimplementasikan dengan empat variabel yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi serta menganalisa apa saja faktor penghambat dan pendukung dari implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian menyarankan bahwa kebijakan yang baik harus disertai dengan implementasi yang baik pula karena banyak temuan lapangan yang mengarahkan kepada tidak terlaksananya implementasi secara baik karena tidak terpenuhinya empat variabel tersebut. ......Thesis discusses the analysis of the implementation of civil rights compliance policies against persons with disabilities in the general election with a case study of legislative elections in 2014 in DKI Jakarta. This study wanted to see if the policy has been implemented properly by the election organizers. The study trying to analyze how the policy has been implemented by four variables: Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. Analyze what are the factors inhibiting and supporting the implementation of the policy. The results of the study suggest that good policy must be accompanied by a good implementation that lead to failure in implementation as well due to nonfulfillment of the four variables.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Serang dilihat dari Empat Variabel Implementasi menurut George Edward III, yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hasil Evaluasi Dewan Jaminan Dalam pelaksanaan Program Jaminan di Provinsi Banten masih banyak ditemui kendala. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi JKN di Kota Serang pada variabel Komunikasi sudah berjalan dengan baik, sementara pada variabel Sumber daya masih ditemui bahwa di puskesmas masih ditemui kekurangan dokter dan dokter gigi, pada variabel Disposisi ada respon negatif dari para pelaksana terhadap pembagian jasa pelayanan berdasarkan variabel ketenagakerjaan dan kehadiran, sementara itu pada variabel Struktur birokrasi ada SOP/mekanisme yang belum sesuai standar.

---

ABSTRAK
This thesis discusses the implementation of National Health Insurance Policy in Serang city views of Four Variables Implementation by George Edward III, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. In the Security Council Evaluation Assurance Program implementation in Banten Province still many obstacles encountered. This study used qualitative methods. The results of this study can be concluded that the implementation of JKN in Serang on Communication variables are already well underway, while the variable power source is still found in health centers that are still encountered a shortage of doctors and dentists, to no negative response variable disposition of the executor of the division variable based employment services and attendance, while the existing bureaucratic structure variable SOP / mechanisms are not yet standardized.