Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemanfaatan Kring Pajak 500200 sebagai sarana bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean goverment) dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good public governance) dengan dukungan dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kring Pajak 500200 mampu memberikan kontribusi bagi Direktorat Jenderal Pajak dengan menyediakan saluran bagi partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan, peningkatan pelayanan dan clean goverment. Kring Pajak 500200 juga merupakan perwujudan responsiveness Direktorat Jenderal Pajak dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi perpajakan dan menyampaikan pengaduan. Beberapa saran yang diajukan penulis adalah menjalankan fungsi pemberian informasi aktif, menciptakan saluran formal partispasi masyarakat, sosialisasi Kring Pajak 500200, segragasi kewenangan AR dan Kring Pajak 500200. ...... Kring Pajak 500200, good public governance,Objective of these study is to discover facts of usefulness of Kring Pajak 500200 as a tool of Directorate General of Taxes inorder to imply clean goverment and good public governance with public support and paricipation. The result show that Kring Pajak 500200 is able to giving line to participate in regulation forming, increasing service level, and clean government. Kring Pajak 500200 also a responsviness of Directorate General of Taxes's to public needs of taxation information and complaint center. Some inputs to Kring Pajak 500200 are run information delivery actively, create formal line to Tax Regulation Directorate, beter socialization of Kring Pajak 500200, segregation authority between AR and Kring Pajak 500200.

Abstrak :
Good public and corporate governance have begun to command considerable attention today in the world, as well as across the Asia-Pacific, not only from civil society, NGOs and the public itself, but also from the business community and the markets. Despite the heavy emphasis on international terror and the war against it, human rights and democracy are far from being irrelevant in good governance; in fact, the people could now become an even more effective "bridge" and "check" between good public and corporate governance than earlier envisaged. A new mentality seems to be sprouting up across Asia in terms of governance.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti anggaran pemerintah sebagai alat bantu penerapan akuntabilitas publik dan transparansi dalam kaitannya dengan penerapan Good Public Governance. Teori yang digunakan mencakup public governance dan akuntabilitas publik. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara bersama pihak-pihak yang berkaitan dengan anggaran negara. Analisis dilakukan pada tiap tahapan siklus anggaran, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa siklus APBN Kementerian Kesehatan RI telah memenuhi aspek-akspek akuntabilitas.Penelitian ini juga berkesimpulan bahwa anggaran dapat digunakan sebagai alat bantu penerapan akuntabilitas publik dan transparansi dalam kaitannya dengan Good Public Governance. ...... This research aims to study the governmental budget as a tool for implementing public accountability and transparency in relation to the implementation of Good Public Governance. The theories used include public governance and public accountability. This research is descriptive qualitative and data collection is done by interviewing people involved in public budgets. The analysis is done on every stage of the budget cycle, from planning to reporting. The results show that the budget cycle at the Ministry of Health RI has fulfilled the aspects of accountability. This research also concludes that budgets can be used as a tool for implementing public accountability and transparency in relation to Good Public Governance.

Abstrak :
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari instansi pemerintah tidak dapat melepaskan diri tuntutan banyak pihak baik internal maupun eksternal untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Public Governance). Wujud penerapan Good Public Governance ini tidak hanya terbatas pada saat melaksanakan tugas dan fungsinya di dalam negeri saja akan tetapi juga diwujudkan pada saat menjalankan perannya di dunia internasional. Transparansi dan Kredibilitas Direktorat Jenderal Pajak sebagai representasi Negara Indonesia di dunia internasional harus diwujudkan dan dipertahankan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyelenggaraan Exchange of Information di Direktorat Jenderal Pajak yang saat ini sudah memiliki standar internasional. Penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data primer (wawancara) dan data sekunder dari Direktorat Jenderal Pajak serta sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan Exchange of Information di Direktorat Jenderal Pajak telah sesuai dengan standar internasional dan hal tersebut merupakan bentuk transparansi Pemerintah Indonesia dalam menjalankan perannya di masyarakat internasional yang merupakan salah satu pemangku kepentingan dari Pemerintah Indonesia. ......In doing its role, Directorate General of Taxes as a part of government can't avoid internal and external demand to implement Good Public Governance. Good Public Governance is implemented while Directorate General of Taxes carrying its role and functions in the country but also internationally. Transparency and credibility of Directorate General of Taxes as a representative of Indonesia must be done and maintained. This study is to analyze the implementation of Exchange of Information (EOI) in Directorate General of Taxes. This research using descriptive-qualitative method and utilizing primary data (interviews) and secondary data from Directorate General of Taxes and other sources. The results showed that the implementation of the Exchange of Information in Directorate General of Taxes in accordance with international standards and it is done as a form of transparency of Government of Indonesia to the international society as one of its stakeholder while carrying out its role in the world.

Abstrak :
Skripsi ini menganalisis implementasi aplikasi whistleblowing system di Kementerian Keuangan dalam kaitannya dengan upaya penerapan good public governance di Kementerian Keuangan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan masih perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi secara intensif, perlunya penambahan jumlah helpdesk dan auditor di Inspektorat Bidang Investigasi, diperlukannya pemisahan fungsi perlindungan pelapor dan investigasi, serta perlunya evaluasi oleh pihak independen untuk memungkinkan perbaikan dan penyempurnaan Whistleblowing System.

---

The aim of this study is to analyze the application of Whistleblowing System at Ministry of Finance as a part of implementation of good public governance at the Ministry of Finance. The purpose of this study is to understand how Ministry of Finance manages and uses the tips, complaints, and informations from whistleblowers, and how they follow up these informations, then being analyzed by comparing with the theories related. This analyze will help the Ministry of Finance to identify changes and improvements that should be made to increase the performance of Whistleblowing System. This research is qualitative descriptive interpretative. The data were collected by means of deep interview. The author suggests that Ministry of Finance should do a massive socialization of this system, add more staffs in helpdesk and auditor position, segregate function of whistleblower protection and audit, and evaluate Whistleblowing System by using an independent evaluator in order to increase the performance of this system.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Good Public Governance pada pemerintah daerah tingkat kabupaten / kota di Indonesia tahun 2013-2015. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Analisis dilakukan dengan melakukan pemetaan pada masing-masing prinsip Good Public Governance GPG dan juga indikator-indikator yang mendukung prinsip tersebut. Kemudian hasil dari penelitian ini menunjukkan scoring dan pemeringkatan pada 5 lima pemerintah daerah tingkat kabupaten / kota di Indonesia yang memiliki nilai tertinggi dan terendah pada masing-masing prinsip. Serta tren dari masing-masing indikator pada setiap prinsip dapat disajikan selama tiga tahun yaitu 2013-2015 sehingga dapat terlihat dan diidentifikasi indikator mana saja yang sudah mencapai hasil yang baik serta yang masih perlu perbaikan.

---

ABSTRACT
This study aims to analyze the application of Good Public Governance principles to local governments at the districts cities level in Indonesia in 2013 2015. The method used is descriptive analysis with quantitative approach. The analysis is done by mapping on each of the principles of Good Public Governance GPG and also indicators that support these principles. Then the results of this study indicate scoring and ranking at 5 five local governments at the districts cities level in Indonesia which has the highest and lowest values in each principle. As well as the trends of each indicator in each principle can be presented for three years from 2013 until 2015 so it can be seen and identified which indicators have achieved good results and that still need improvement.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang evaluasi penerapan Whistleblowing System (WBS) dalam mendorong implementasi Good Public Governance (GPG) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Penelitian ini menggunakan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (PSPP) serta Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUGSPI) yang diterbitkan oleh KNKG sebagai kerangka evaluasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi WBS di Kemenko Perekonomian dari beberapa aspek belum sepenuhnya sesuai PSPP. Aspek perawatan menjadi aspek yang implementasinya paling rendah, dibandingkan kedua aspek lainnya. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan hasil implementasi WBS memberikan dampak positif bagi upaya tercapainya GPG di Kemenko Perekonomian sesuai kerangka PUGSPI. Untuk lebih meningkatkan efektivitas penerapan WBS dalam mendorong GPG, penelitian ini merekomendasikan agar Kemenko Perekonomian melakukan benchmarking sistem WBS ke Kementerian/Lembaga lain, menunjuk pegawai yang kompeten dalam mengelola WBS, melakukan sosialisasi rutin mengenai WBS, meningkatkan kewenangan unit pengelola WBS dan melakukan pelatihan pengelolaan laporan WBS secara berkala. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu data laporan pelaksanaan WBS yang bersifat rahasia, keterbatasan dalam penilaian kompetensi anggota unit pengelola WBS serta potensi bias dari narasumber karena wawancara hanya dilakukan kepada pihak pengelola WBS dan internal Kemenko Perekonomian. ......This study aims to evaluate the implementation of the Whistleblowing System (WBS) in encouraging the application of Good Public Governance (GPG) at the Coordinating Ministry for Economic Affairs (Kemenko Perekonomian). This research uses the Guidelines for the Violation Reporting System (PSPP) and the General Guidelines for Indonesian Public Sector Government (PUGSPI) issued by the KNKG as evaluation framework. The method used in this research is qualitative method with a case study approach. Data was obtained through documentation studies and interviews. The results showed that the implementation of WBS in the Coordinating Ministry for Economic Affairs, consisting of several aspects, was not fully compliant with the existing guidelines in the PSPP. Maintenance is the aspect with the lowest implementation in the Coordinating Ministry for Economic Affairs, compared to the other two aspects. However, this research also shows the results of the implementation of this WBS have positive impact on the attempts to achieve GPG at the Coordinating Ministry for Economic Affairs. To improve the effectiveness of WBS in encouraging GPG, this study recommends the Coordinating Ministry for Economic Affairs to benchmark the WBS System in other Ministries/Institutions, appoint employees who are competent in managing WBS, conduct routine campaign about WBS, increase the authority of WBS management units and conduct training about WBS management periodically. Limitations in this study are the confidentiality of WBS implementation report data, limitations in assessing the competence of WBS management unit members and potential bias from informants because interviews are only conducted to WBS managers and the internal Coordinating Ministry for Economic Affairs unit.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, yang mempunyai fungsi sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), dan konsultan internal bagi Kementerian Pertanian, dan halhal lain yang mendukung kegiatan tersebut, seperti sistem sumber daya manusia, whistleblowing system, dan nilai-nilai yang berlaku di dalam Inspektorat Jenderal dalam kaitannya dengan penerapan Good Public Governance. Pembahasan akan berisi analisis mengenai prosedur pelaksanaan audit, baik audit kinerja maupun audit investigatif, dan kegiatan lainnya yang dilakukan Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal di Kementerian Pertanian yang akan dibandingkan dengan perundang-undangangan yang berlaku dan best-practice pelaksanaan audit internal. Pembahasan kemudian akan dikaitkan dengan peran Inspektorat Jenderal dalam penerapan Good Public Governance di Kementerian Pertanian. ......This study examined the activities of the Inspectorate General of the Ministry of Agriculture, which has a function as internal auditor and internal consultant for the Ministry of Agriculture. It also discussed other related activities such as whistleblowing systems, human resources systems and values prevailing in the Inspectorate General in relation with the implementation of Good Public Governance. The discussion will also include an analysis of the audit procedures, both performance and investigative audit, and other activities of the Inspectorate General as an internal supervisor in Ministry of Agriculture which will be compared with the applicable law and best-practice model of internal audit. The discussion will then be linked to the role of the Inspectorate General in the implementation of Good Public Governance in the Ministry of Agriculture.

Abstrak :
Sektor jasa keuangan menjadi sektor dengan angka pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016 dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi sektor jasa keuangan terus meningkat bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, sebagai pengawas sektor jasa keuangan Otoritas Jasa Keuangan OJK memiliki peranan penting untuk tetap menjaga kestabilan sektor jasa keuangan. OJK harus senantiasa melakukan perbaikan terhadap tata kelolanya dan menerapkan prinsip-prinsip Good Public Governance. Langkah nyata OJK untuk meningkatkan tata kelolanya adalah dengan penerapan manajemen risiko. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan penerapan manajemen risiko dan praktik penerapannya di OJK dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari OJK serta sumber lainnya. Terdapat pendekatan manajemen risiko COSO ERM dan kebijakan KNKG terkait evaluasi penerapan manajemen risiko pada OJK. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh aspek kebijakan telah sesuai dengan pedoman atau acuan serta literatur. Pelaksanaan manajemen risiko sudah memenuhi komponen-komponen acuan OJK dari COSO ERM dan KNKG, tetapi masih ada beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman akan pentingnya penerapan manajemen risiko yang merata kepada seluruh pegawai OJK. ......The financial service sector is the highest growth sector by 2016 in national economic growth. The contribution of the financial services sector continues to increase for the Indonesian economy. Therefore, as the supervisor of the financial services sector, Financial Services Authority OJK has an important role to maintain the stability of the financial services sector. OJK needs to make continuous improvements to its governance and apply the principles of Good Public Governance. OJK reals step to improve its governance is with the implementation of risk management. This research was conducted to determine the implementation policy of risk management and its implementation practice in OJK by using primary data interview and secondary data from OJK and other sources. There is a risk management approach of COSO ERM and KNKG policy regarding the evaluation of risk management implementation in OJK. The results of this study conclude that all aspects of the policy have been in accordance with guidelines or references and literature. The implementation of risk management comply with the OJK reference components of COSO ERM and KNKG, but there are still some obstacles such as a lack of understanding of the importance of applying equal risk management to all OJK employees.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip Good Public Governance pada arena birokrasi di Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2015-2018. Serta untuk memberikan rekomendasi strategi yang dapat digunakan Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatan kinerja dan penerapan GPG pada arena birokrasi, dengan cara benchmarking data dengan Kementerian Keuangan dan wawancara dengan Pejabat/Pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan hasil analisis penerapan GPG pada arena birokrasi di Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2015-2018, prinsip partisipasi merupakan prinsip yang memiliki hasil tren yang positif. Prinsip keadilan, prinsip efisiensi dan prinsip efektivitas merupakan prinsip yang memiliki tren peningkatan dan penurunan penerapan GPG tahun 2015-2018. Prinsip transparansi memiliki tren yang negatif pada indikator akses terhadap laporan keuangan, karena tidak adanya akses laporan keuangan Kementerian Ketenagakerjaan untuk publik. Prinsip akuntabilitas secara keseluruhan mengalami tren yang meningkat atas penerapan GPG dari tahun 2015-2018.

---

This study aims to analyze the implementation of Good Public Governance principles in the bureaucracy area in the Ministry of Manpower in 2015-2018. This research also gives recommendations strategies that can be used by the Ministry of Manpower to improve implementation of GPG in bureaucracy area and performance with benchmarking data of the Ministry of Finance and interviews with Officials/Staff at the Ministry of Manpower.

This research is qualitative with descriptive methode. Based on the analysis of the imlementation of GPG in the bureaucracy area at the Ministry of Manpower in 2015-2018, the principle of participation is a principle that has positive trend results. The principle of fairness, efficiency and effectiveness are principles that have an upward and downward trend in implementation of GPG in the 2015-2018. Transparency principle has a negative trend on indicators of access to financial reports, because there is no access to the Ministry of Manpower's financial reporting to the public. The principle of accountability has upward trend overall in the implementation of the GPG from 2015-2018.