Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Fenomena sosial anak jalanan masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang tidak kunjung usai di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Keberadaan anak jalanan tidak lepas dari masalah sosial lainnya seperti kemiskinan pada keluarga dan kurangnya akses pendidikan yang memperburuk akses mereka terhadap hak-hak dasar. Pertumbuhan jumlah anak jalanan setiap tahun mengindikasikan bahwa intervensi yang ada belum cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan anak jalanan. Pemerintah sudah berupaya untuk memberikan penanganan masalah anak jalanan dengan penyediaan Lembaga Kesejahteraan Anak dan penyediaan bantuan melalui Dinas Sosial. Selain upaya yang dilakukan pemerintah diperlukan juga upaya dari pihak non pemerintah untuk mewujudkan bantuan sosial kepada anak jalanan yang lebih komprehensif, salah satunya adalah bantuan sosial yang diberikan oleh Non Government Organization (NGO). Penelitian ini akan melihat peran organisasi non pemerintah (NGO) dalam menangani masalah anak jalanan melalui program bantuan yang diberikan oleh 3 NGO yang berbeda. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah literature review dengan pendekatan critical review dimana tiga jurnal yang menjadi acuan adalah The Management of Education Center Programs for Street Children Empowerment in a Non-Governmental Organization (NGO), Partisipasi Yayasan Emas Indonesia dalam Program Pembentukan Karakter Anak Jalanan dan Pelayanan Sosial Pada Anak Jalanan (Studi Kasus Pelayanan di Rumah Singgah Dukuh Semar Kota Cirebon). Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu bulan Februari sampai Juni 2024. Fokus penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran dan implementasi program yang dijalankan oleh NGO dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak jalanan. Hasil penelitian menunjukan bahwa NGO memiliki kontribusi yang signifikan dalam menyediakan berbagai layanan yang mendukung kesejahteraan anak jalanan, termasuk layanan kesehatan, pendidikan dan dukungan emosional. Lewat program yang disediakan oleh NGO, anak jalanan bisa merasakan dampak positif seperti perubahan perilaku, peningkatan kemampuan akademis, dan kemampuan bertahan hidup karena dibekali oleh pelatihan softskill dan kewirausahaan yang membuat anak jalanan memiliki harapan untuk bisa meraih kehidupan yang lebih sejahtera. Namun penelitian juga mengungkapkan adanya tantangan dalam pelaksanaan program, seperti keterbatasan sumber daya dan dukungan berkelanjutan, yang membuat pelaksanaan program sebaiknya bisa dilaksanakan secara komprehensif dan saling melengkapi. Temuan ini memberikan dasar untuk pengembangan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menangani masalah anak jalanan di masa mendatang. ...... The social phenomenon of street children remains a persistent issue in major cities across Indonesia. The presence of street children is intertwined with other social problems such as family poverty and lack of access to education, which further hampers their access to basic rights. The annual increase in the number of street children indicates that current interventions have not been effective enough in improving their welfare. The government has attempted to address the issue of street children by providing Child Welfare Institutions and assistance through the Social Services Department. In addition to these efforts, there is also a need for initiatives from non-governmental entities to provide more comprehensive social assistance to street children, one of which is through the support provided by Non-Governmental Organizations (NGOs).This study examines the role of NGOs in addressing the issue of street children through the support programs offered by three different NGOs. The method used in this research is a literature review with a critical review approach, focusing on three key journals: "The Management of Education Center Programs for Street Children Empowerment in a Non-Governmental Organization (NGO)," "Participation of Emas Indonesia Foundation in the Character Building Program for Street Children," and "Social Services for Street Children (Case Study of Services at Rumah Singgah Dukuh Semar, Cirebon City)." The research was conducted from February to June 2024. The focus of the study is to identify and analyze the roles and implementation of programs run by NGOs to enhance the welfare of street children. The findings of the research show that NGOs have a significant contribution in providing various services that support the welfare of street children, including healthcare, education, and emotional support. Through the programs provided by NGOs, street children experience positive impacts such as behavioral changes, improved academic skills, and survival skills due to soft skills and entrepreneurship training, giving them hope for a better life. However, the research also reveals challenges in program implementation, such as limited resources and sustainable support, which suggest that the programs should be implemented comprehensively and complementarity. These findings provide a foundation for the development of more effective and sustainable strategies to address the issue of street children in the future.

Abstrak :
Fenomena sosial anak jalanan masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang tidak kunjung usai di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Keberadaan anak jalanan tidak lepas dari masalah sosial lainnya seperti kemiskinan pada keluarga dan kurangnya akses pendidikan yang memperburuk akses mereka terhadap hak-hak dasar. Pertumbuhan jumlah anak jalanan setiap tahun mengindikasikan bahwa intervensi yang ada belum cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan anak jalanan. Pemerintah sudah berupaya untuk memberikan penanganan masalah anak jalanan dengan penyediaan Lembaga Kesejahteraan Anak dan penyediaan bantuan melalui Dinas Sosial. Selain upaya yang dilakukan pemerintah diperlukan juga upaya dari pihak non pemerintah untuk mewujudkan bantuan sosial kepada anak jalanan yang lebih komprehensif, salah satunya adalah bantuan sosial yang diberikan oleh Non Government Organization (NGO). Penelitian ini akan melihat peran organisasi non pemerintah (NGO) dalam menangani masalah anak jalanan melalui program bantuan yang diberikan oleh 3 NGO yang berbeda. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah literature review dengan pendekatan critical review dimana tiga jurnal yang menjadi acuan adalah The Management of Education Center Programs for Street Children Empowerment in a Non-Governmental Organization (NGO), Partisipasi Yayasan Emas Indonesia dalam Program Pembentukan Karakter Anak Jalanan dan Pelayanan Sosial Pada Anak Jalanan (Studi Kasus Pelayanan di Rumah Singgah Dukuh Semar Kota Cirebon). Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu bulan Februari sampai Juni 2024. Fokus penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran dan implementasi program yang dijalankan oleh NGO dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak jalanan. Hasil penelitian menunjukan bahwa NGO memiliki kontribusi yang signifikan dalam menyediakan berbagai layanan yang mendukung kesejahteraan anak jalanan, termasuk layanan kesehatan, pendidikan dan dukungan emosional. Lewat program yang disediakan oleh NGO, anak jalanan bisa merasakan dampak positif seperti perubahan perilaku, peningkatan kemampuan akademis, dan kemampuan bertahan hidup karena dibekali oleh pelatihan softskill dan kewirausahaan yang membuat anak jalanan memiliki harapan untuk bisa meraih kehidupan yang lebih sejahtera. Namun penelitian juga mengungkapkan adanya tantangan dalam pelaksanaan program, seperti keterbatasan sumber daya dan dukungan berkelanjutan, yang membuat pelaksanaan program sebaiknya bisa dilaksanakan secara komprehensif dan saling melengkapi. Temuan ini memberikan dasar untuk pengembangan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menangani masalah anak jalanan di masa mendatang. ...... The social phenomenon of street children remains a persistent issue in major cities across Indonesia. The presence of street children is intertwined with other social problems such as family poverty and lack of access to education, which further hampers their access to basic rights. The annual increase in the number of street children indicates that current interventions have not been effective enough in improving their welfare. The government has attempted to address the issue of street children by providing Child Welfare Institutions and assistance through the Social Services Department. In addition to these efforts, there is also a need for initiatives from non-governmental entities to provide more comprehensive social assistance to street children, one of which is through the support provided by Non-Governmental Organizations (NGOs).This study examines the role of NGOs in addressing the issue of street children through the support programs offered by three different NGOs. The method used in this research is a literature review with a critical review approach, focusing on three key journals: "The Management of Education Center Programs for Street Children Empowerment in a Non-Governmental Organization (NGO)," "Participation of Emas Indonesia Foundation in the Character Building Program for Street Children," and "Social Services for Street Children (Case Study of Services at Rumah Singgah Dukuh Semar, Cirebon City)." The research was conducted from February to June 2024. The focus of the study is to identify and analyze the roles and implementation of programs run by NGOs to enhance the welfare of street children. The findings of the research show that NGOs have a significant contribution in providing various services that support the welfare of street children, including healthcare, education, and emotional support. Through the programs provided by NGOs, street children experience positive impacts such as behavioral changes, improved academic skills, and survival skills due to soft skills and entrepreneurship training, giving them hope for a better life. However, the research also reveals challenges in program implementation, such as limited resources and sustainable support, which suggest that the programs should be implemented comprehensively and complementarity. These findings provide a foundation for the development of more effective and sustainable strategies to address the issue of street children in the future.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Pengembangan Masyarakat Sebagai Proses dalam Pemberdayaan Masyarakat di Mukim Meuraxa termasuk hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini dipandang penting mengingat adanya pergeseran paradigma pembangunan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang menempatkan Mukim sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa gampong dibawahnya sekaligus menjadi pusat pertumbuhan bagi gampong-gampong tersebut. Sehingga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka dilaksanakan Program Gema Assalam. Dalam proses pengembangan masyarakat ini sangat dibutuhkan peran Fasilitator Mukim sebagai agen perubah (change agent) karena pada dasarnya masyarakat masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan dalam mengembangkan patensi yang ada pada mereka. Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui studi kepustakaan (library research), wawancara mendalam (indepth interview) semi terstruktur dengan para informan dan observasi terhadap objek penelitian di lapangan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan lingkup informan antara lain Aparat Pemerintah Provinsi NAD, Aparat Pemerintah Kota Banda Aceh, Aparat Mukim Meuraxa dan gampong di wilayah Mukim Meuraxa, Fasilitator Mukim, tokoh-tokoh dan warga masyarakat Mukim Meuraxa sebagai kelompok sasaran serta Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dan hasil penelitian yang dilaksanakan di Mukim Meuraxa, khususnya Gampong Ulee Lheue dan Deah Glumpang yang dijadikan sebagai sampel, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program Gema Assalam telah mencakup seluruh tahapan-tahapan sesuai dengan kebijakan program dan mencerminkan berlangsungnya proses pengembangan masyarakat. Hal ini terlihat setelah dilakukannya kegiatan sosialisasi program pada masyarakat mulai tumbuh inisiatif dan prakarsa serta keikutsertaan dan partisipasi yang ditunjukkannya pada tahapan-tahapan kegiatan Program Gema Assalam berikutnya. Keadaan ini ditunjang oleh peran community worker yang ditunjukkan oleh Fasilitator Mukim dan Fasilitator Gampong yang senantiasa mendampingi masyarakat dengan memberikan bantuan pendampingan dan bimbingan teknis sesuai dengan tahapan kegiatan program. Disamping itu, keberadaan Imuem Mukim dan aparatumya termasuk para keuchik yang cukup kooperatif dalam pelaksanaan program memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk merencanakan dan menentukan sendiri kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan mereka (felt needs). Pelaksanaan Program Gema Assalam mencakup kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP) masyarakat, pembangunan prasarana dan sarana kebutuhan dasar masyarakat dan penguatan lembaga pemerintahan mukim. Untuk memudahkan proses pengembangan masyarakat, maka dilakukan pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) yang didasarkan etas kesamaan atau latar belakang mata pencaharian masyarakat tersebut. Seiring dengan pendekatan yang dilakukan oleh Fasilitator Mukim maka selanjutnya mereka mulai memikirkan kegiatan apa yang layak untuk dikembangkan. Dengan terbentuknya pokmas ini maka kegiatan penggalian gagasan (needs assessment) akan lebih mudah dilakukan. Begitu pula dalam pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan selanjutnya terlihat adanya partisipasi yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan program. Disamping itu, dalam pelaksanaan program dilakukan pemantauan baik secara internal oleh masyarakat, Fasilitator Mukim dan aparatur pemerintah maupun secara eksternal yang dilakukan oleh LSM Monitoring dan media massa. Meskipun pelaksanaan kegiatan pada Program Gema Assalam sudah berjalan sebagaimana harapan masyarakat, akan tetapi masih saja ditemui adanya kendala-kendala baik dari masyarakat, pengelola program maupun LSM monitoring. Kendala-kendala tersebut antara lain menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM), perilaku masyarakat, koordinasi antar pengelola program, proses administrasi pengelolaan kegiatan dan peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sehingga dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi ini maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan dan penyempumaan untuk pelaksanaan Program Gema Assaiam pada masa mendatang.

Abstrak :
Program jaring pengaman sosial (JPS) bidang operasi pasar khusus (OPK) Beras merupakan program ketahanan pangan yang bertujuan untuk menangani masyarakat dalam menghadapi krisis pangan. Program ini digulirkan ke darah-daerah yang rawan terhadap masalah pangan akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. Kenyataannya ketika program digulirkan banyak mengalami masalah di masyarakat terutama bagi masyarakat yang berhak menerimanya. Program JPS bidang OPK Beras yang dananya berasal dari pinjaman Asia Development Bank (ADB) merupakan program bantuan bagi masyarakat dengan persyaratan melibatkan masyarakat sipil dalam memonitoring jalannya program tersebut. Peran civil society dalam monitoring kegiatan opk beras menjadi sangat panting karena keterlibatan civil society seperti Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Masyarakat Sipil untuk Transparansi Akuntabilitas Pembangunan (JAR) akan dapat menjadi katalisator dialog (catalys of dialogue), melakukan penyeimbang kepentingan (balancing inters), pemberian sinyal (picking up signals), dan mobilisasi untuk aksi bersama (collective action). Peran masyarakat sipil yang pertama adalah menjadi katalis dari dialog antara berbagai institusi Negara, pasar, dan masyarakat untuk mencapai konsensus alas prioritas bersama. Proses mencapai consensus ini melibatkan aktivitas-aktivitas seperti identifikasi masalah dan stakeholder, artikulasi dan klarifikasi berbagai kepentingan dan kebutuhan, dan penetapan tujuan bersama. Kedua, masyarakat sipil menjadi penyeimbang kepentingan. Masyarakat sipil yang efektif ditandai dengan proses penyeimbangan kepentingan yang dilaksanakan secara terbuka, santun, dan jujur dimana institusi-institusi yang terlibat memiliki posisi tawar yang sama. Ketiga, masyarakat sipil melakukan pemberian sinyal. Masyarakat sipil yang berfungsi secara aktif menjamin bahwa sinyal yang dikirimkan sebagai akibat adanya penyimpangan mendapat perhatian dan penanganan sedini dan setuntas mungkin. Sebaliknya, suatu masyarakat yang dicirikan dengan keterlibatan dalam menangani masalah pembangunan atau dengan kata lain masalah baru diatasi ketika sudah menjadi terialu besar merupakan indikasi melemahnya masyarakat sipil (civil society). Keempat, peran mobilisasi untuk aksi bersama. Aksi bersama menandakan masyarakat sipil telah mencapai kohesi kepentingan dan sinergi. Pada kenyataanya LSM tidak berperan dalam memonitoring program opk (Beras). Ketidak berperanan LSM ini karena LSM tidak mau terlibat dalam struktur pengawasan yang telah dibuat pemerintah dalam memonitoring Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk di dalamnya operasi pasar khusus (opk) beras. LSM melihat keterlibatan mereka dalam struktur pengawasan JPS akan dapat menjadi LSM tidak independent dalam membuat laporan terhadap hasil temuan mereka. LSM menganggap program monitoring JPS hanya merupakan salah satu bagian dari proyek pengawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena itu LSM tidak melakukan monitoring secara struktur tetapi melakukan kampanye melalui alat seperti brosur dan himbauan bahwa ada program JPS yang dananya merupakan pinjaman dari Lembaga bank dunia. Penelitian yang dilakukan di daerah Galur Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, karena daerah ini merupakan daerah yang dikategorikan sebagai daerah di perkotaan yang akan mengalami krisis pangan akibat krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997 yang lalu. Tapi pada kenyataannya masyarakat tidak melihat bahwa ada program operasi pasar khusus (opk) beras di daerahnya yang bertujuan unutk membantu masyarakat yang tergolong tidak mampu dengan membeli beras seharga 1000 rupiah dan setiap kepala keluarga mendapat 20 kilogram per bulan. Penduduk Galur tidak mengetahui bahwa program JPS tersebut merupakan program yang dalam kegiatannya dipantau oleh suatu lembaga yang bertugas unutk menangani keluhan bagi masyarkat yang merasa beras yang mereka terima tidak layak dimakan atau dikonsusmsi. Penduduk tidak tahu harus mengadu atau melapor kemana ketidak sesuaian barang yang mereka terima. Ada lembaga yang seharusnya berperan dalam memantau program opk beras tetapi tidak berjalan karena hanya berada di tingkat Kabupaten. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang memaparkan kejadian atau gejala yang ada di lapangan dengan menggambarkan temuan-temuan dan mengambil suatu kesimpulan yang merekomendasikan terhadap temuan tersebut kepada lembaga yang berhak melaksanakannya. Rekomendasi didasarkan pada permasalahan yang ada kepada pihak yang terkait dengan pelaksana program.

Abstrak :
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan organisasi yang berbeda dari organisasi laba di mana organisasi ini menghadapi tantangan kompleks dan lingkungan yang dinamis dalam mencapai tujuannya. LSM tidak hanya berfokus pada pencapaian misi sosial mereka tetapi juga harus mempertimbangkan kinerjanya dalam semua aspek dan mengevaluasi keberhasilan dalam mencapai target. Penelitian ini merupakan studi kasus pada LSM berbasis anak, yang terdiri atas 8 cabang sebagai Decision Making Unit (DMU). Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja organisasi menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC) dan Data Envelopment Analysis (DEA). BSC diaplikasikan terlebih dahulu untuk menentukan strategi organisasi untuk empat perspektif (pelanggan/pemangku kepentingan, keuangan, proses internal dan kapasitas organisasi) kemudian model DEA dikembangkan untuk mengevaluasi efisiensi organisasi dan menemukan benchmarking dan pembelajaran perbaikan antara unit dalam organisasi. Model BSC dan DEA yang terintegrasi ini menghasilkan peningkatan kinerja potensial untuk setiap perspektif BSC. Untuk membangun hubungan antara strategi pada kerangka BSC, Interpretive Structural Modelling (ISM) digunakan untuk menghasilkan 11 target strategis. Perhitungan DEA menghasilkan tolak ukur untuk setiap perspektif sehingga DMU yang tidak efisien dapat belajar dari DMU yang efisien. Penelitian ini menghasilkan 10 potensi perbaikan. ......Non-Government Organization (NGO) differs from the for-profit organization which faces the complex challenge and dynamic environment to achieve their objectives. This organization not only focus on achieving their social mission but also must consider their performance in all aspect and evaluate their success in reaching targets. This research is a case study in a child-based NGO, consisting of 8 branches as Decision Making Unit (DMU). This research aims to measure and improve organization performance using Balanced Scorecard (BSC) and Data Envelopment Analysis (DEA) method. BSC is applied first to define organizational goals in terms of four perspectives (customer/stakeholder, financial, internal process and organizational capacity) then DEA models are developed to evaluate efficiency in organizations and find out benchmarking and improvement learning between a unit in the organization. Integrated BSC and DEA, found potential performance improvement for each BSC perspectives. To construct the relationship between strategies on the BSC framework, Interpretive Structural Modelling (ISM) is used and produces 11 strategic targets. DEA calculation produces benchmark for each perspective, so inefficient DMUs can learn from them. This research also provides 10 potential improvements.