Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan eksekusi gadai saham melalui penjualan secara tertutup atau bawah tangan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya permasalahan dengan timbulnya perbedaan interpretasi berkaitan dengan syarat pelaksanaan eksekusi gadai saham melalui penjualan secara tertutup atau bawah tangan. Sebagian pihak berpendapat bahwa pelaksanaan eksekusi gadai saham melalui penjualan di muka umum adalah persayaratan mutlak yang harus dilaksanakan dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 1156 KUHPerdata, penjualan dengan cara lain (termasuk dengan cara penjualan secara tertutup atau bawah tangan) hanya dapat dilaksanakan setelah ditentukan oleh Hakim. Sedangkan sebagian pihak lainnya beranggapan bahwa pelaksanaan eksekusi gadai saham melalui penjualan secara tertutup atau bawah tangan dapat langsung dilaksanakan sepanjang memang telah diperjanjikan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perkara ekskusi gadai saham PT Ongko Multicorpora yang dilakukan secara tertutup atau bawah tangan, Majelis Hakim pada tingkat Peninjauan Kembali telah memutuskan bahwa eksekusi gadai saham tersebut adalah sah meskipun dilakukan melalui penjualan secara tertutup atau bawah tangan berdasarkan persetujuan yang telah diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak. Dengan demikian, keberadaan putusan tersebut dapat menjadi suatu preseden bahwa eksekusi gadai saham melalalui penjualan di muka umum tidak lagi menjadi suatu hal yang mutlak karena dapat dikesampingkan berdasarkan persetujuan dari para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang akan digunakan adalah data sekunder dengan didukung oleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dihimpun melalui studi dokumentasi. Tesis ini akan berusaha untuk membahas dan menganalisa secara terperinci mengenai penerapan dari ketentuan Pasal 1155 dan 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perkara tersebut, sehingga diharapkan kesimpulan dari Tesis ini dapat menjawab permasalahan ketidapastian hukum terkait dengan pelaksanaan ekeskusi gadai saham melalui penjualan secara tertutup atau bawah tangan yang terjadi dewasa ini, dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan hukum baik bagi kreditur maupun debitur.

---

The Indonesian Civil Code doesn't explicitly stipulate the provisions of execution of pledge of shares. This fact has caused different interpretations of the legal requirements for the execution of pledge of shares through private selling. Some parties are in the opinion that the execution of pledge of shares through public selling is an absolute requirement that shall be fulfilled and therefore, in accordance with the provision of Article 1156 of the Indonesian Civil Code, another form of selling (including private selling) could only be performed after being determined by the Judges. Meanwhile, the other parties are in the opinion that the execution of pledge of shares through private selling could be performed based on the consent of the parties, in accordance with the provision of Article 1155 of the Indonesian Civil Code. In PT Ongko Multicorpora? case, the Panel of Judges at the Civil Request (Peninjauan Kembali) level have decided that the execution of pledge of shares is lawful, even was performed through private selling based on the consent of the parties. This decision could be a legal precedent that the execution of pledge of shares throgh public selling is no longer an absolute requirement, since it could be waived based on the consent of the parties. Research methodology used is descriptive methodology with library research. The data used is secondary data and supported by premier, secondary and tertiary source. This thesis will analyze the implementation of the provision of Article 1155 and Article 1156 of the Indonesian Civil Code in such case, in order to answer the legal uncertainty issue regarding the execution of pledge of shares through private selling, by considering the legal protection aspect both from creditor or debtor.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh indikator atau ukuran risiko berdasarkan akuntansi terhadap risiko sistematis saham sektor industri barang konsumsi periode 2003-2007. Penelitian ini mengguna kan metode OLS dengan jenis data cross section. Pengurangan variabel dilakukan untuk mengatasi masalah multikolinieritas antar variabel bebas dalam penelitian ini untuk mendapatkan model pene litian yang optimal, dengan model yang lebih sederhana namun memiliki kemampuan prediksi yang terbilang lebih efektif. Hasil penelitian me nunjukkan bahwa terdapat indikator atau ukuran risiko akuntansi yang memiliki pengaruh terhadap beta, yang digunakan untuk meng gambarkan risiko sistematis dari saham. Total aset signifikan ber pengaruh positif terhadap risiko sistematis saham. Likuiditas, yang direfleksikan oleh current ratio memiliki pengaruh negatif yang signi fikan terhadap risiko sistematis. Earnings variability yang diperoleh dari standar deviasi earnings to price ratio secara signifikan berpe ngaruh positif terhadap risiko sistematis saham.

---

The purpose of this research is to investigate the effect of accounting determined risk measures on systematic risk of consumer goods sec tor for the period 2003-2007. This research uses OLS method with cross section data. Omission of variabels is used to alleviate the problem of multicollinearity in this research to find an optimal model which is more simple but with more effective prediction ability. This research shows that accounting determined risk measures have effect on beta, which is used to reflect systematic risk on stocks. Total assets has significant positive effect on systematic risk. Liqu idity, which is reflected by current ratio, is negatively associated with systematic risk and has significant effect also on systematic risk. Earnings variability that is derived from standard deviation of earning to price ratio has significant positive effect on systematic risk.

Abstrak :
Dana mempunyai peranan sangat penting dalam melakukan suatu aktivitas, terutama aktivitas ekonomi. Untuk memperoleh dana ini, perusahaan melakukan berbagai cara, antara lain dengan mengeluarkan (emisi) obligasi dan saham. Seiring dengan perkembangan teknologi dan berkurangnya sumber dana dalam negeri, perusahaan mulai mencari dana dari sumber-sumber dari luar negeri, seperti PT Indosat yang menjual sahamnya di Bursa Saham New York. Untuk mencapai tujuan ini, Indosat harus menyesuaikan laporan keuangannya yang disusun menurut PAI menjadi laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP. Setelah ditelaah, perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan konsep kewajaran, sistem perpajakan, konservatisme, akrual, penyisihan dan cadangan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apa dampak penyesuaian tersebut serta pandangan-pandangan pro dan kontra mengenai harmonisasi akuntansi. Penyusunan skripsi ini dilakukan melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan pihak Indosat. Mengingat masalah harmonisasi akuntansi ini akan terus berkembang seiring dengan menipisnya batas-batas antar negara, penulis merasa perlu menelaah masalah ini, serta menganjurkan untuk diadakan penelitian lebih lanjut. Hal ini sangat penting untuk dilakukan, mengingat walaupun akar akuntansi internasional adalah sama, yaitu dari Italia, perkembangannya tidaklah sama. Ia berbeda karena dibentuk oleh budaya, sistem ekonomi dan poltik yang berbeda antar negara. Disinilah manfaat harmonisasi dipertanyakan. Seperti yang terjadi pada PT Indosat, setelah harmonisasi, laba sebelum pajaknya menurun, sehingga laba persahamnya menurun, yang kemudian berakibat kepada peningkatan PER (Price Earnings Ratio), yang merupakan indikator nilai investasi. Semakin tinggi PER, maka semakin kurang menarik investasi pada saham tersebut. Itu adalah salah satu dampak negatif harmonisasi. Jika dampak ini substansial, mungkin perlu dicari alternatif lain, misalnya dengan penjualan saham di London Stock Exchange, dimana perusahaan tidak perlu melakukan harmonisasi, sehingga dampak buruk tersebut tidak timbul.

Abstrak :
Tujuan perusahan adalah memaksimumkan kekayaan pemegang sahamnya. Agar investor mengetahui bahwa pihak perusahaan telah berusaha untuk itu, perusahaan perlu memberi informasi tentang kinerja dan prospek perusahaan dalam bentuk laporan yang dipublikasikan. Publikasi ini bisa berupa laporan keuangan periode yang lalu atau mengenai dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Walaupun begitu, publikasi atas informasi - informasi tersebut seringkali tidak memiliki efektifitas yang optimal bagi investor. Informasi tersebut baru berharga jika didukung oleh kondisi pasar modal yang efisien, dimana sernua harga surat - surat berharga mencerminkan semua informasi yang relevan. Kebijakan dividen sebagai salah satu informasi bagi investor, hendaknya dapat digunakan untuk memprediksi perubahan harga saham. Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk menentukan tinggi rendahnya penilaian investor atas dividen dan capital gain, menentukan hubungan Dividen Pay - out Ratio; dengan memperhitungkan risiko dan return saham industri properti, serta menelusuri sejauh mana emiten di sektor properti dapat mengoptimalkan kebijakan dividennya. Penelitian dimulai dengan studi literatur tentang berbagai konsep dan teori mengenai kebijakan dividen dan efisiensi pasar modal. Selanjutnya dilakukan pengujian Efisiensi pasar modal dan Relevansi Kebijakan Dividen dengan menggunakan beberapa kriteria distribusi normal, serial korelasi dan analisa regresi sederhana. Dan penelitian - penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut : 1. Bursa Efek Jakarta periode 1991-1993 belum mencapai taraf efisien dalam bentuk lemah (weak form efficiency) karena distribusi frekuensi returnnya belum mengikuti pola yang random sehingga tidak mengikuti distribusi normal standard. 2. Nilai dividen industri properti ternyata tidak mempengaruhi harga penutupan sahamnya. 3. Masyarakat investor ternyata memiliki preferensi yang lebih besar terhadap capital gain dibandingkan mengharapkan dividen. 4. Nilai return saham properti ternyata tidak dipengaruhi oleh risiko saham yang bersangkutan dan juga tidak dipengaruhi oleh tingkat dividen pay-out rationya. 5. Kebijakan dividen yang telah ditetapkan emiten sektor properti ternyata sudah optimal untuk meningkatkan kekayaan pemegang sahamnya. Berdasarkan pengujian diatas, maka dapat diketahui bahwa dengan kondisi pasar modal yang belum efisien (periode 1991-1993), dividen saham properti belum memberikan signifikansi dalam mempengaruhi harga saham. Jadi investor belum menganggap dividen sebagai salah satu informasi penting untuk menilai harga saham. Sehingga setiap penurunan dividen tidak dianggap sebagai memburuknya kondisi perusahaan, dan juga sebaliknya. Implikasi lebih jauh dari kondisi ini adalah dividen tidak mempengaruhi tingkat return saham properti. Saham properti juga dikenal sebagai saham yang berdaya tahan kuat, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh fluktuasi pasar modal secara keseluruhan. Pada saat bullish, nilainya naik walau tak cepat dan pada saat bearish, nilainya juga tak cepat turun. Kondisi ini menyebabkan tingkat risiko saham properti tidak mempengaruhi tingkat return saham yang bersangkutan. Karena dividen tidak memiliki relevansi bagi peningkatan shareholder's wealth, maka wajar apabila investor lebih suka menciptakan sendiri arus pendapatan investasinya melalui capital gain. Dengan capital gain, maka investor bisa mendapatkan return yang lebih tinggi dalam waktu yang lebih singkat, dibanding menantikan dividen yang nilai returnnya lebih rendah. Walaupun begitu, capital gain memiliki risiko yang jauh lebih tinggi karena memiliki unsur ketidak- pastian yang lebih besar.

Abstrak :
Reksa Dana sebagai salah satu instrumen investasi yang akan berkembang dengan baik dimasa mendatang hendaknya perlu perhatian khusus oleh investor yang memerlukan sarana investasi yang tidak diperlukan suatu pengamatan secara terus-menerus dan tidak memerlukan banyak biaya. Dengan mulai membaiknya keadaan ekonomi sekarang adalah keadaan yang paling tepat untuk memulai investasi diReksa Dana dengan membeli NAB/unit dengan harga yang rendah dengan memetik keuntungan yang tinggi dimasa depan. Investor memerlukan suatu alat untuk mengukur kinerja guna memilih Reksa Dana yang memiliki kinerja yang baik dan memberikan keuntungan tinggi bagi investor dimasa depan. Skripsi ini membahas salah satu dari sekian metode yang ada guna membahas kinerja Reksa Dana. Penulis memilih metode Component Investment Performance karena tertarik akan kemampuan metode tersebut dalam menganalisaa Reksa Dana. Metoda Component Investment Performance tidak hanya melihat apakah Reksa Dana mampu outperform dengan tingkat resiko sama terhadap indeks pasar, namun juga melihat apakah Reksa Dana tersebut telah terdiversifikasi dengan baik.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas bahwa suatu perbuatan hukum jual beli saham dalam suatu perseroan terbatas tidak dapat dilihat dari sisi formilnya saja namun pelaksanaan jual beli saham yang tertuang dalam suatu akta otentik harus benar dilaksanakan isinya. Permasalahan yang hendak dibahas dalam tesis ini adalah tentang akta jual beli saham yang tidak didukung oleh bukti pelunasan dan bukti setor dari pembeli serta akibat hukum terhadap notaris serta pada objek jual belinya, Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan deskriptif analitis. Dalam hal ini, pembeli melakukan wanprestasi karena tidak menjalankan prestasinya yaitu membayar uang pembelian saham tersebut. Akibatnya adalah transaksi jual beli sahamnya tidak sah dan begitu juga dengan akta jual beli saham tersebut menjadi tidak sah. Oleh karena itu, kepemilikan saham tersebut masih dimiliki oleh penjual. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa untuk mencegah timbulnya permasalahan seperti ini lagi, notaris seharusnya lebih berhati-hati dan dengan cara meminta bukti pelunasan pembayaran pada saat penandatanganan akta jual belinya. Karena terhadap kelalaian tersebut, notaris dapat dikenakan sanksi, baik administratif maupun perdata.

---

ABSTRACT
This thesis discusses that a legal act of buying and selling of shares in a limited liability company cannot be seen from the formal side only, but the conduct of buying and selling of shares that contained in an authentic deed must be properly carried out. The problem to be discussed in this thesis is about the deed of sale of shares which is not supported by proof of payment and proof of deposit from the buyer and the legal consequences of the notary and the object of sale and purchase. This research uses a normative juridical method, with analytical descriptive. In this case, the buyer do a breach of contract because he did not do his obligation, that is paying some money to buy the shares. As a result, the sale and purchase of the stock is invalid and the act of sale of the stock becomes invalid. Therefor, the ownership of these shares still belongs to the seller. The results of this study suggest that to prevent the occurrence of problems like this again, the notary should be more careful and ask for proof of payment at the time of signing of the purchase deed. Due to such negligence, notary may be subject to sanctions, both administrative and civil.

Abstrak :
Dalam pelaksanaan jual beli saham, ada persyaratan Undang-Undang yang harus dipenuhi antara lain seperti diperolehnya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS) yang harus dimuat dalam akta notaris dan kemudian harus dibuatkan akta jual beli atas saham-saham tersebut. Tanpa dibuatnya akta jual beli tersebut, maka jual beli saham tersebut adalah batal demi hukum. Dalam putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung mengenai kasus jual beli saham dalam PT.Bumi Mansyur Permai membatalkan putusan-putusan di ketiga tingkat peradilan karena terbukti terdapat kekhilafan dalam putusanputusan sebelumnya, dimana majelis hakim di ketiga tingkat keadilan menganggap dengan diadakannya RUPS, maka telah terjadi jual beli saham. Kasus ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menitikberatkan pada sumber-sumber berupa peraturan perundang-undangan yakni antara lain peraturan mengenai pengalihan hak atas saham yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta teori-teori hukum yang diperoleh dari tulisantulisan para ahli hukum. Sebagai hasil analisa penelitian ini dapat di tekankan pentingnya pembuatan akta jual beli saham sebagai persyaratan formal jual beli saham, setelah diperolehnya persetujuan jual beli saham dari RUPS yang sebenarnya hanya merupakan pemberian persetujuan kolektif atas penjualan saham. ......There are some requirements and procedure outlined by Law and Regulation that has to be met in order to properly executing sale and purchase of shares, among others, such as obtaining the approval from General Meeting of Shareholders that has to be made in notarial deed and to execute the deed of sale and purchase for such shares. Without executing the later then the sale and purchase of such shares is null and void. In reviewing the decision of the Supreme Court to cancel the verdicts on all three levels of judiciary regarding the case of sale and purchase shares in PT.Bumi Mansyur Permai, as it was proven that there has been a mistake in the verdicts by which the panel of judges at those three levels considered that by General Meeting of Shareholders agreeing for such transfer of shares can be treated equally as the act of sell and purchase itself. This case is analyzed on descriptive analytical basis by using normative juridical approach, namely by focusing on sources such as the prevailing regulation and law as well as literature-literature related to such matters. As the result of research conducted for this matter it is to be emphasized the importance of executing deed of sale and purchase shares as one of the formal requirements after obtaining approval from General Meeting of Shareholders by which only is a collective agreement given for such transfer of shares.