Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Latar Belakang. Pekerja call center dituntut untuk memiliki fungsi psikomotor kognitif yang konstan, yaitu dalam bentuk atensi dan konsentrasi. Penurunan atensi dan konsentrasi dapat terjadi pada pekerja call center shift malam. Penelitian ini bertujuan untuk menilai fungsi psikomotor kognitif yang diukur dengan perubahan simple auditory reaction time selama periode kerja shift malam dan faktor-faktor yang berhubungan. Metode. Studi longitudinal dengan pengukuran simple auditory reaction time berulang pada pukul 8pm, 12am, 4am, dan 8am menggunakan alat L77 Lakassidaya. Penelitian dilakukan di call center PT X, dengan besar sampel 55 orang. Pengambilan sampel menggunakan cara purposive sampling. Kuesioner karakteristik subjek digunakan untuk mengetahui variabel jenis kelamin, usia, lama bekerja, status pernikahan, waktu tidur sebelum bekerja, jenis aktivitas fisik, merokok, dan minum kopi dan/atau minuman berenergi. Hasil. Terdapat perubahan auditory reaction time yang signifikan antara pukul 8pm, 12am, 4am, dan 8am (p=0,001). Pemanjangan auditory reaction time yang signifikan terjadi sejak pukul 12am (p=0,003). Terdapat hubungan yang bermakna antara faktor minum kopi dan/atau minuman berenergi dengan pemanjangan auditory reaction time hubungan yang bermakna antara variabel karakteristik subjek lainnya dengan pemanjangan auditory reaction time. Kesimpulan. Terjadi pemanjangan auditory reaction time pada pekerja call center shift malam. Pemanjangan auditory reaction time yang signifikan terjadi sejak pukul 12am, dengan waktu reaksi terpanjang adalah pada pukul 8am. Pemanjangan auditory reaction time yang lebih sedikit didapatkan pada subjek yang minum kopi dan/atau minuman berenergi sebelum bekerja shift malam dibandingkan dengan yang tidak. ......Background. Call center workers are obliged to have constant psychomotor cognitive function at all time in the form of atention and concentration. Decreased of atention and concentration level could happen in call center worker working night shift. The aim of this study is to assess psychomotor cognitive function which is representated by simple auditory reaction time change during night shift period and to assess its related factors. This is a longitudinal study with repeated simple auditory reaction time measurement at 8pm, 12am, 4am, and 8am by using L77 Lakassidaya tool. This study was conducted at PT X, with sample size of 55 persons. Participants were chosen by purposive sampling. Participant characteristic questionnaire is used to obtain data of variable sex, age, years of work, marital status, sleeping hour before working night shift, intensity of physical activity, smoking, and drinking coffee and/or drinking energy beverages. Result. There is significant change of simple auditory reaction time measured at 8pm, 12am, 4am, and 8am (p=0,001). Significant elongation of auditory reaction time is detected since 12am (p=0,003). There is significant relationship between drinking coffee and/or drinking energy beverages and elongation of auditory reaction time (p=0,048). No significant relationship between other participant characteristic variables and elongation of auditory reaction time. There is elongation of auditory reaction time in call center workers working night shift. Significant elongation of auditory reaction time was detected since 12am, with the longest auditory reaction time measured was at 8am. Shorter elongation of auditory reaction time was found in subjects who drank coffee and/or drinking energy beverages before night shift compared to those who did not.

Abstrak :
Saat ini praktik hubungan kerja berlandaskan PKWT kerap dilakukan pengusaha kepada pekerjanya karena dinilai mengurangi labor cost bagi pengusaha. Namun, PKWT sering kali tidak mematuhi aturan hukum ketenagakerjaan sehingga membuka celah tercederai hak normatif pekerja. PT. X, perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan/jasa memiliki karyawan dengan jumlah 149 orang. Keseluruhan karyawan terikat hubungan kerja dengan sistem PKWT. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah: 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak normatif pekerja dengan sistem PKWT pada PT.X? 2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi dan upaya yang telah ditempuh PT.X dalam perlindungan hak normatif pekerja dengan sistem PKWT? 3. Bagaimanakah peran pengawasan ketenagakerjaan atas perlindungan hukum terhadap hak normatif pekerja dengan sistem PKWT pada PT.X? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Jenis data sekunder serta dilengkapi dengan wawancara terhadap informan. Hasil penelitian: 1. Perlindungan hukum hak normatif pekerja dari aspek sosial dan eknomis pada PT. X belum dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. 2. Kendala yang dihadapi dan upaya yang telah ditempuh PT.X dalam perlindungan hak normatif pekerja dengan sistem PKWT adalah: a. Perusahaan belum mampu menutupi biaya operasional SDM; b. Tidak mengetahui hukum ketenagakerjaan c. Peranan pemerintah belum optimal. 3. Peran pengawasan ketenagakerjaan dilakukan melalui tahapan preventif edukatif dan tahapan represif non yustisial. ......Currently, the practice of working relations based on PKWT is often carried out by employers to their workers because it is considered to reduce labour costs for employers. However, PKWT often do not comply with the rules of labour law, thus opening a gap for workers' normative rights to be injured. PT. X, a company engaged in the service sector has 149 employees. All employees are bound by a working relationship with the PKWT system. The problems studied in this paper are: 1. How is the legal protection of the normative rights of workers with the PKWT system at PT.X? 2. What are the obstacles faced and the efforts that have been taken by PT.X in protecting workers' normative rights with the PKWT system? 3. What is the role of labour inspection on legal protection of workers' normative rights with the PKWT system at PT.X? This study uses a juridical-normative approach. Types of secondary data and equipped with interviews with informants. Research results: 1. Legal protection of workers' normative rights from social and economic aspects at PT. X has not been implemented in accordance with legal provisions. 2. The obstacles faced and the efforts that have been taken by PT.X in the protection of workers' normative rights with the PKWT system are: a. The company has not been able to cover HR operational costs; b. Not knowing labour law c. The government's role is not optimal. 3. The role of labour inspection is carried out through preventive educative stages and non-judicial repressive stages.

Abstrak :
Perjanjian kerja dibuat untuk memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu pekerja dan pengusaha. Dalam hal ini, perjanjian kerja harus memuat unsur-unsur yang menyeimbangkan kepentingan para pihak. Faktanya saat ini, terdapat perusahaan yang mencantumkan klausula dalam perjanjian kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti halnya klausula pemutusan hubungan kerja secara sepihak (PHK) dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tanpa ganti rugi. Metode penelitian yang digunakan adalah “law as it is written in the books” yaitu penelitian didasari dari pandangan bahwa hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Jenis metode penelitian adalah yuridis normatif sebagai suatu proses menemukan suatu aturan hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisis yang dilakukan atas dasar pengumpulan data yang sistematis dan menyeluruh untuk memperoleh gambaran tentang penelitian yang akan diteliti, serta dengan menggunakan jenis data sekunder. Berdasarkan hasil analisis, dapat diperoleh informasi bahwa adanya klausula PHK sepihak tanpa ganti rugi dalam PKWT pada PT. X menyebabkan PKWT tersebut batal demi hukum. Perlindungan hukum belum diberikan kepada pekerja yang dalam hal ini perlu adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Pengawasan ketenagakerjaan terhadap pencatatan PKWT yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan juga masih belum optimal. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan pelanggaran norma kerja agar proses hubungan kerja dapat berjalan dengan harmonis. ......Employment agreements are made to clarify the rights and obligations of each party, namely workers and employers. In this case, the work agreement must contain elements that balance the interests of the parties. The fact is that currently, there are companies that include clauses in work agreements that are not in accordance with the provisions of laws and regulations, such as the clause on unilateral termination of employment (PHK) in a certain time work agreement (PKWT) without compensation. The research method used is "law as it is written in the books", namely research based on the view that law is positive norms in the national legal system of legislation. While the type of research method is normative juridical as a process of finding a legal rule to answer the legal problems faced. The nature of the research is descriptive analytical using qualitative data analysis methods, namely the analysis carried out on the basis of systematic and comprehensive data collection to obtain an overview of the research to be studied, as well as by using secondary data types. Based on the results of the analysis, information can be obtained that there is a unilateral termination clause without compensation in the PKWT at PT. X caused the PKWT to be null and void. Legal protection has not been given to workers, which in this case needs preventive and repressive legal protection. Labor supervision of PKWT records that are not in accordance with statutory provisions are also still not optimal. This is necessary to eliminate violations of work norms so that the work relationship process can run harmoniously.

Abstrak :
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan kajian bantuan hukum sebagai hak pekerja di PT. Bank X. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa bagaimana bantuan hukum dapat dikategorikan sebagai hak bagi pekerja di industri perbankan yang dikategorikan sebagai high regulated industry yang dalam menjalankan usahanya rentan terpapar risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan. Lalu, bagaimana ruang lingkup bantuan hukum dimaksud dapat diberikan kepada pekerja serta bagaimana syarat-syarat bantuan hukum yang dapat diberikan kepada pekerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan pertama, bahwa bantuan hukum dapat dikategorikan sebagai hak pekerja yang disepakati oleh pekerja dan pemberi kerja yang bergerak industri perbankan. Kedua, ruang lingkup bantuan hukum yang dapat diberikan kepada pekerja dapat berupa bantuan hukum dari perusahaan itu sendiri maupun penggunaan jasa pengacara untuk mendampingi pekerja dalam menghadapi permasalahan hukumnya. Ketiga, bantuan hukum selama ini dikenal sebagai bantuan dibidang hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada masayarakat yang kurang mampu, dalam penelitian ini ditemukan bahwa bantuan hukum ini diberikan kepada pekerja yang memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga menurut penilaian perusahaan layak diberikan bantuan hukum. Bantuan hukum sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja bersama dalam PT. Bank X dan peraturan internal lainnya diharapkan kedepannya dapat diterapkan dalam industri diluar industri perbankan ......This research is a legal research with a study of legal assistance as workers' rights in PT. Bank X. The purpose of this study is to analyze how legal assistance can be categorized as a right for workers in the banking industry which is categorized as a high regulated industry which in carrying out its business is vulnerable to exposure to credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk and compliance risk. Then, what is the scope of the legal assistance that can be provided to workers and what are the requirements for legal assistance that can be provided to workers. The method used in this research is normative legal research. This study concludes first, that legal assistance can be categorized as a worker's right that is agreed upon by workers and employers engaged in the banking industry. Second, the scope of legal assistance that can be provided to workers can be in the form of legal assistance from the company itself or the use of attorney services to assist workers in dealing with their legal problems. Third, legal assistance has so far been known as legal assistance provided free of charge to underprivileged communities, in this study it was found that legal assistance is given to workers who meet certain requirements so that according to the company's assessment it is appropriate to be given legal assistance. Legal assistance as stipulated in the collective labor agreement in PT. Bank X and other internal regulations can be applied in industries outside the banking industry.

Abstrak :
Pengusaha seringkali melakukan mutasi terlebih dahulu sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja karena adanya perselisihan yang terjadi antar kedua belah pihak. Tentunya hal ini akan menjadi dilematis bagi pekerja/buruh,yaitu mengikuti kebijakan pengusaha dan siap meninggalkan keluarganya atau menolak mutasi dan siap untuk kehilangan pekerjaannya.Metode penelitian yang digunakan adalah “law as it is written in the books” Jenis metode penelitian adalah yuridis normatif sebagai suatu proses menemukan suatu aturan hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisis yang dilakukan atas dasar pengumpulan data yang sistematis dan menyeluruh untuk memperoleh gambaran tentang penelitian yang akan diteliti, serta dengan menggunakan jenis data sekunder.Keabsahan pemutusan hubungan kerja dengan alasan menolak mutasi dalam beberapa putusan Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial masih didasarkan pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja karena menolak mutasi berhak untuk mendapatkan hak-hak normatifnya sebagai akibat dari PHK. Perlindungan hukum dalam pemutusan hubungan kerja karena menolak mutasi dapat diatur secara otonom dalam peraturan perusahaan/perjanjian kerja dan/atau dalam perjanjian kerja bersama. sebaiknya mutasi harus dilaksanakan secara professional bukan dilaksanakan sebagai tindakan untuk membalas atau mengintimidasi pekerja/buruh. Selain itu, dalam pembuatan peraturan perusahaan/perjanjian kerja dan/atau perjanjian kerja bersama. ......Employers often make mutations first before termination of employment due to disputes that occur between the two parties. Of course, this will be a dilemma for workers/workers, namely following the employer's policy and being ready to leave their families or refuse mutations and be ready to lose their jobs. The research method used is "law as it is written in the books" The type of research method is normative juridical as a process of finding a rule of law to answer the legal problems faced. The nature of the research is descriptive analytical by using qualitative data analysis methods, namely analysis carried out on the basis of systematic and thorough data collection to obtain an overview of the research to be studied, as well as by using secondary types of data. The validity of termination of employment on the grounds of refusing mutation in several judges' decisions at the Industrial Relations Court is still based on Article 32 of Law Number 13 of 2003. The consequences of the Termination Law for refusing to transfer are entitled to obtain their normative rights as a result of layoffs. Legal protection in termination of employment for refusing to transfer can be regulated autonomously in company regulations/employment agreements and/or in collective labor agreements. it should be carried out professionally rather than carried out as an act to retaliate or intimidate workers/ laborers. In addition, in making company regulations / employment agreements and / or collective labor agreements.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis peran ILO dalam advokasi konvensi ILO 189 di Indonesia. Penulis menggunakan metode studi kasus untuk mengaplikasikan konsepsi mengenai kebijakan internasional dalam melihat bagaimana penolakan terhadap pemerintah Indonesia terhadap isu pekerja rumah tangga khususnya Pekerja Rumah Tangga termasuk berdasarkan teori Norma International oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink (1998) di mana terdapat 3 tahapan dalsam proses pembentukan norma atau life cycle 1) norm emergence , 2) norm cascade, dan 3) Internalization untuk menganalisis proses dari tahapan advokasi norma yang dituju sehingga melatarbelakangi diterima atau tidaknya suatu kebijakan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia menolak dalam ratifikasi karena penolakan terhadap beberapa pasal konvensi ILO 189 dan RUU PRT yang dirasa akan merugikan Indonesia terutama di dalam bidang ekonomi dan devisa negara. Contohnya, perubahan undang-undang batas usia minimum pekerja rumah tangga, jaminan sosial untuk pekerja rumah tangga, dan agen ketenagakerjaan swasta. ...... This study analyzes the role of the ILO in advocating ILO Convention 189 in Indonesia. The method uses in this study is a study case to apply the conception of international policy in seeing how the Indonesian government rejects the issue of domestic worker, and refuse to ratify the convention ILO 189 which become the first global standart for domestic worker rights. Based on the theory of International Norms by Martha Finnemore and Kathryn Sikkink (1998), There are 3 stages in the process of forming norms there life cycle 1) norm emergence, 2) norm cascade, and 3) Internalization to analyze the process from the stages of advocacy of the intended norm so that can be answered whether the norm is accepted to becomes a policy or rejected. The results of the discussion show that the Government of Indonesia refuses to ratify because of the rejection of several articles of the ILO Convention 189 and the Domestic worker bill which are felt to be detrimental to Indonesia, especially in the fields of economy and foreign exchange. For example, changes to the law on the minimum age limit for domestic workers, social security for domestic workers, and private employment agencies

Abstrak :
Latar Belakang. Sebuah pabrik tekstil “X” yang sebagian besar pekerjanya perempuan, mempunyai jam operasional yang mengharuskan pekerja menjalani sistem kerja gilir. Sistem kerja gilir mempengaruhi pola makan dan status gizi pekerja, kekurangan zat gizi memiliki potensi tinggi menyebabkan kelelahan sehingga diperlukan rekomendasi makanan tambaha serta edukasi gizi bagi kelompok pekerja ini. Pendekatan Linear Programming (LP) menghasilkan Food Based Recommendation (FBR) yang mempertimbangkan penggunaan bahan pangan lokal yang disesuaikan dengan pola makan pekerja dengan kerja gilir serta permasalahan gizi kelompok pekerja dengan mengoptimalkan kandungan nutrisi sehingga FBR yang dirumuskan dapat menjadi kebijakan bagi pemilik industri tekstil yang memperkerjakan perempuan pekerja dengan sistem kerja gilir. Objektif. Didapatkan rekomendasi makanan tambahan bagi perempuan pekerja dengan kerja gilir malam dalam menurunkan kejadian kelelahan. Metode. Penelitian dilakukan dalam dua fase, yaitu pra dan paska intervensi menggunakan desain quasi-eksperimental dengan uji pra dan paska dengan kelompok kontrol. Subjek penelitian dianalisis secara per protokol sehingga subjek berjumlah 100 perempuan pekerja. Data diet pekerja diperoleh dari penimbangan makanan yang diberikan saat kerja gilir malam, data dikombinasikan dengan 24 hours food recall serta 5 dFFQ (5-days food-frequency questionnaire). Kelelahan diukur dengan menggunakan kuesioner CIS (Checklist Individual Strength) 20R dan Reaction Time. Analisis LP menggunakan sistem Optifood yang merumuskan suatu rekomendasi makanan tambahan (FBR). Hasil. Berdasarkan hasil pemeriksaan kelelahan pada dua kelompok menunjukkan bahwa nilai rerata waktu reaksi pada kelompok intervensi pra intervensi sebesar 239,29±49,96 setelah dilakukan intervensi terjadi penurunan rerata waktu reaksi sebesar 12,97 millidetik. Penurunan rerata waktu reaksi kelompok intervensi mempunyai nilai p<0,05 (p=0,006) sehingga secara statistik nilai p bermakna pada rerata penurunan waktu reaksi kelompok intervensi paska intervensi. Pada kelompok kontrol pra intervensi rerata waktu reaksi sebesar 236,99±40,56 setelah dilakukan intervensi mengalami penurunan sebesar 3,56 millidetik. Sedangkan rerata waktu reaksi pra intervensi gabungan kedua kelompok sebesar 238,12±45,24 paska intervensi sebesar 229,94±27,34, beda rerata gabungan kedua kelompok sebesar 8,18 millidetik. Artinya ada penurunan kelelahan sebesar 8,18 millidetik paska intervensi. Secara satitistik penurunan rerata waktu reaksi gabungan kedua kelompok bermakna (p=0,007). Kesimpulan. Intervensi FBR cukup efektif dalam penurunan kelelahan bagi kedua kelompok penelitian, pada paska intervensi terdapat perbaikan kelelahan yang cukup baik. ......Introduction. Textile factory “X”, where most workers are women, has an operational system that requires its workers to work on shifts. The shift system affects the dietary patterns and nutritional status of workers. Malnutrition has a high potential in causing fatigue. Thus, additional food recommendations and nutritional education for this population are needed. A Linear Programming (LP) approach produced the Food Based Recommendation (FBR), which considers the use of local food ingredients adjusted to the dietary pattern of shift workers and the nutritional problem of those workers by optimizing nutritional content. Therefore, the formulated FBR can be used as a policy for textile industry owners who employ female workers with a shift system. Objective. Obtaining additional food recommendations for female workers who work a night shift to reduce the incidence of fatigue. Methods. This study was conducted in two phases, i.e., pre-and post-intervention, using a quasi-experimental design with pre-and post-test with the control group. The subjects were analyzed per the protocol and a total of 100 female workers was obtained. The data on the workers’ diet was obtained from weighing food given during the night shift. The data were combined with a 24-hour food recall and 5 RFQ (5-days food-frequency questionnaire). Fatigue was examined using a CIS (Checklist Individual Strength) 20R questionnaire and a Reaction Time Analysis LP using the Optifood system, which formulated a Food-Based Recommendation (FBR). Data were analyzed using univariate and bivariate analysis. Results. Based on the results of the fatigue examination of the two groups, the mean value of pre-intervention reaction time in the intervention group was 239.29 ± 49.96. After the intervention, an average reduction of 12.97 milliseconds occurred in reaction time.The mean reduction of reaction time in the intervention group produced a p-value of < 0.05 (p = 0.006). Therefore, statistically, the p-value was significant to the mean reduction in reaction time in the intervention group after the intervention. In the pre-intervention period of the control group, the mean value of reaction time was 236.99 ± 40.56 and decreased by 3.56 milliseconds after the intervention. Meanwhile, the average pre-intervention reaction time between the combinations of the two groups was 8.18 milliseconds. This means that there is a decrease in fatigue by 8.18 milliseconds after the intervention. Statistically, the reduction of mean reaction time between the two groups was significant (p = 0.007). Conclusion. Adequate energy intake will improve the health status of workers, especially to avoid physiological disturbances and fatigue. The additional food menu chosen as the FBR recommendation is the one with the highest nutritional content. The recommended FBR was quite effective in reducing reaction time for both study groups. In the pre-intervention group with the mean value (239.29±49.96) and the post-intervention mean value (226.32±31.19), there was a decrease in reaction time of 12.9 milliseconds. Recommendations for providing additional food menus and nutrition education can be used as recommendations for workers and company owners.

Abstrak :
Fenomena krisis ekonomi dan fenomena brain drain (human capital flight) menjadi salah satu latar belakang yang memunculkan peran penting sumber daya manusia. Tidak hanya memegang peran administratif, namun telah bertransformasi sebagai human capital, orang yang ada dibelakang semua proses operasional perusahaan. Untuk mempertahankan human capital, diperlukan suatu engagement karyawan melalui praktek manajemen sdm, diantaranya kompensasi dan penilaian kinerja karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompensasi dan Penilaian Kinerja terhadap Employee Engagement di lingkungan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Pusat. Pengujian ini akan secara spesifik dilakukan terhadap masing-masing dimensi Kompensasi dan Penilaian Kinerja terhadap Employee Engagement melalui indikator Say, Stay dan Strive dari Hewitt. Lokasi penelitian dilakukan di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Pusat pada rentang waktu antara bulan Mei sampai dengan Juni 2012. Metodenya adalah kuantitatif eksplanasi, melibatkan 100 responden yang dipilih secara acak melalui kuesioner tertutup dengan menggunakan skala likert. Kuesioner telah di uji validitas dan reliabilitasnya dengan teknik KMO Measure of Sampling Adequanc, Bartllet's test of Sphericity, dan tekhnik Cronbach Alpha. Sebelum dilakukan pengolahan data, data kuesioner yang merupakan data ordinal diubah terlebih dahulu menjadi data interval melalui metode succesive interval dengan microsoft excel 2007. Pengujian hipotesis menggunakan metode uji non parametrik dengan rumus Rank Spearman Correlation melalui teknik komputasi SPSS 13 for windows. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kompensasi positif dan signifikan mempengaruhi Employee Engagement. Dimensi di dalam kompensasi yaitu Gaji, Insentif, Bonus, Asuransi Kesehatan, Cuti, Darmawisata, Manfaat pensiun, peluang promosi, dan pengakuan & penghargaan secarabersama-sama dan signifikan mempengaruhi Employee Engagement. Temuan selanjutnya adalah Penilaian Kinerja yang meliputi dimensi Keselarasan dengan visi dan misi, Kecermatan, Keterbukaan, Umpan Balik, Valid & obyektif, Keadilan mempengaruhi Employee Engagement. Penelitian diharapkan dapat memperkaya hasil-hasil penelitian mengenai komitmen organisasi khususnya di sektor publik. Untuk Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode eksploratif guna mengetahui secara mendalam faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Employee Engagement di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

---

The phenomenon of the economic crisis and brain drain (human capital flight) became one of the background that gave rise to an important role of human resources. Not only an administrative role, but has been transformed as human capital, the person who is behind all the company's operational processes. To maintain the human capital, required an employee engagement through management practices tablespoon, including compensation and employee performance appraisals. This study aims to determine the influence of Compensation and Performance Appraisals to Employee Engagement in the PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Head Office. This testing will specifically made to each dimension of Compensation and Performance Appraisals to Employee Engagement through indicators Say, Stay and Strive from Hewitt. Location of research conducted at PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Head Office in the period between May to June 2012. This method usin a quantitative explanation, involving 100 randomly selected respondents through a questionnaire using a Likert scale closed. The questionnaire has been in testing the validity and reliability with KMO Measure of Sampling techniques Adequanc, Bartllet's test of Sphericity, and Cronbach Alpha technique. Before data processing, data questionnaires are ordinal first converted the data into the data through the method of succesive intervals interval with Microsoft Excel 2007. Hypothesis testing using non-parametric test method with Spearman Rank Correlation formula through computational techniques SPSS 13 for windows. The results showed that the positive and significant influence Compensation Employee Engagement. Dimension in the compensation is salary, incentives, bonuses, health insurance, leave, excursions, retirement benefits, promotional opportunities, and recognition and awards secarabersama together and significantly affect the Employee Engagement. The findings further the Performance Assessment that includes the dimensions of alignment with the vision and mission, Diligence, Disclosure, Feedback, valid and objective, affecting Justice Employee Engagement. The study is expected to enrich the results of research on organizational commitment, especially in the public sector. For further research is recommended to use exploratory methods to know in depth what factors are affecting the Employee Enagagement in PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

Abstrak :
Peneilitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepuasan terhadap kompensasi medik dokter di Rumah Sakit PGI Cikini. Faktor·faktor yang diteliti yaitu faktor individu terdiri dari usia, jumlah tanggungan, jenis kelamin status pernikahan dan status kepemilikan rumah; faktor praktik meliputi lama berpraktik dan jumlah tempat praktik; dan faktor organisasi yang terdiri dari manajemen kompensasi dan dukungan pengembangan diri. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data rnenggunakan tabulasi frekuensi sederhana, tabulasi silang, Chi-Square dan korelasi Ranks Spearman's. Hasil analisis deskriptif menunjukkan secara umum dokter cukup puas dengan kompensasi medik yang diterimanya. Berdasarkan uji statistik, sebagian besar faktor Individu tidak memiliki hubungan dengan kepuasan terhadap konpensasi medic, terutama aspek usia, jumlah tanggunagn, jenis kelami, dan status perkawinan. Hanya faktor status kepemilikan rumah yang memiliki hubungan dengan kepuasan terhadap kompensasi medik. Faktor praktik yang terdiri dari lama praktik dan jumlah tempat praktik tidak memiliki hubungan dengan kepuasan terhadap kompensasi medik, Sementara untuk faktor organisasi, manajemen kompensasi memiliki hubungan signifikan dengan kepuasan terhadap kompensasi medic, sedangkan dukungan pengembangan diri tidak memiliki hubungan. Berdasarkan hasil penelitian ini, pihak manajemen rumah sakit perlu mempertimbangkan faktor kepemilikan rumah dalam upaya meningkatkan kepuasan dokter terhadap kompensasi medic dengan memberikan fasilitas pinjaman lunak untuk pembelian rumah. Selain itu, manajemen kompensasi perlu diperbaiki dengan cara mengimplementasikan sistem kompensasi yang adil dan transparan. Manajemen juga perlu mendenganrkan dan mengadopsi masukan-masukan dari dokter yang konstruktif, dalam rangka memperbaiki syytem kompensasi di rumah sakit.

Abstrak :
"ABSTRAK
" Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pemekerjaan pekerja/buruh dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu dan pemutusan hubungan kerja sebagai akibat berlarutnya tindakan merumahkan pekerja/buruh oleh perusahaan dan implementasi pengaturan-pengaturan termaksud di dalam praktiknya. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memuat norma hukum tertulis. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara untuk dijadikan data pendukung dalam penulisan ini. Hasil penulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan mengenai pemekerjaan pekerja/buruh dengan sistem PKWT dan pemutusan hubungan kerja telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Kepada Pimpinan Perusahaan di Seluruh Indonesia Nomor 907 Tahun 2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massa dan belum ada pengaturan mengenai PHK sebagai akibat kondisi ekonomi perusahaan yang baru merugi. Selain itu, implementasi pengaturan-pengaturan belum dilaksanakan dengan tepat. Penulis merekomendasikan adanya sosialisasi pada pihak-pihak terkait tentang pemekerjaan dengan sistem PKWT dan sebab-sebab pemutusan hubungan kerja, pengawasan mengenai pemekerjaan pekerja/buruh dengan sistem PKWT dan kejadian pemutusan hubungan kerja untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan, dan dibuatnya peraturan peraturan terkait PHK dengan kondisi ekonomi lain di luar yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk mengakomodir kasus seperti yang terdapat dalam putusan. "hr>" "b>ABSTRACT
" This writing aims to determine the regulation concerning the employment of workers laborers with a system of certain time labor agreements and termination of employment as a result of the protracted action of laying off workers laborers by the company and the implementation of such arrangements in practice. This writing uses normative legal research methods, namely by examining library materials or secondary data that contains written legal norms. In addition, the authors also conducted interviews to be used as supporting data in this writing. The results of this writing concluded that the regulation concerning the employment of workers laborers with fixed term contract system and termination of employment has been regulated in legislation, namely Law Number 13 Year 2003 on Manpower and Circular Letter of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia to the Company Leadership in All Indonesia Number 907 Year 2004 on the Prevention of Termination of Mass Relations and there is no regulation regarding layoffs as a result of the economic condition of the newly losing company. In addition, implementation of the settings has not been properly implemented. Related to this the authors recommend the socialization to the parties concerned about the employment with fixed term contract system and the causes of termination of employment and the supervision of the employment of workers laborers with fixed term employment contract system and the occurrence of termination of employment to avoid the occurrence of irregularities and the making of regulations related to layoffs with other economic conditions beyond those specified in the legislation to accommodate cases as contained in the verdict.