Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang perubahan politik pengupahan pasca orde baru di Indonesia dengan mengambil studi kasus kebijakan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi tentang upah minimum tahun 2012-2013. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yang menggunakan metode kualitatif. Pada masa Orde Baru negara memiliki tingkat otonomi yang tinggi dan bersifat korporatis eksklusioner, yaitu negara memiliki kontrol administratif-militer yang kuat dan memiliki sumber keuangan mandiri yang besar akibat oil boom sehingga negara dapat mengeksklusi kelompok buruh dan pengusaha dari kebijakan upah minimum. Setelah jatuhnya Orde Baru, sebaliknya, negara memiliki tingkat otonomi yang rendah dan bersifat korporatis inklusioner, yaitu negara memiliki kontrol administratif-militer yang lemah dan tidak memiliki sumber keuangan mandiri yang besar sehingga negara harus menginklusi kelompok buruh dan pengusaha dalam kebijakan upah minimum. Dengan menggunakan model integrated strike leverage, akan terlihat faktor-faktor yang memengaruhi daya tawar buruh dan pengusaha dalam melakukan perundingan kolektif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berbagai peraturan yang dihasilkan pasca Orde Baru, diikutsertakannya buruh dalam Dewan Pengupahan dan keberhasilan buruh menutup jalan tol Jakarta-Cikampek membuat daya tawar buruh semakin besar. Besarnya daya tawar buruh ini berhasil menekan pemerintah dan pengusaha untuk menyetujui tuntutan kenaikan upah minimum yang tinggi di Kabupaten Bekasi tahun 2012- 2013.

---

This research is to discuss changes in the politics of wage determination in Indonesia?s post-New Order era by studying the case of minimum wage determination, proposed by the Wages Board of Bekasi Regency in 2012-2013. This research is explanatory research and using the qualitative method. In New Order, the states has high level of autonomy and corporatist exclusionary in nature. It means, the states has strong administrative-military control and has large independent financial resources due to oil boom, so the states has to exclude the groups of workers and employers from the minimum wage policy. After the fallen of New Order, on the contrary, the states has low level of autonomy and corporatist inclusionary in nature, which means the states has weak administrative-military control and do not have large financial resources independently, so the states has to include the groups of workers and employers in the minimum wage policy. By using integrated strike leverage model, this research will show factors that had affected labor?s and employer?s bargaining power during bargaining process. The conclusion of this research is there are several rules resulted in post-New Order era, workers are participated in Wages Board, and the succeeded of the workers to shutdown Jakarta-Cikampek toll road, so that the bargaining of workers is raising. The raising in bargain power pushes the government and employers to accept the high increasing of minimum wage in Bekasi Regency in 2012-2013."

"Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan ketetapan yang dikeluarkan pemerintah melalui keharusan perusahaan membayar upah sekurang-kurangnya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam proses penetapannya, besaran UMP direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk ditetapkan oleh Gubernur. DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang juga menggunakan ketetapan UMP dalam dunia ketenagakerjaannya. Skripsi ini membahas dinamilka yang terjadi dalam perundingan/negosiasi antara aktor-aktor tripartit dalam Dewan Pengupahan Provinsi, yakni pemerintah, pengusaha dan pekerja dalam proses penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2014. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa baik pihak pengusaha maupun pekerja memiliki strategi masing-masing untuk memperjuangkan kepentingannya dalam proses negosiasi dalam Sidang Dewan Pengupahan. Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa pemerintah memiliki peran yang cukup kuat dalam mengintervensi perundingan yang dilakukan terutama untuk mencapai keseimbangan dan keharmonisan hubungan industrial di DKI Jakarta.

---

Provincial Minimum Wage is a government decree issued to determine a minimum wages a company should pay the employee. In the process of the establishment, the amount recommended by the Provincial Wage Council to be determined by the Governor. Jakarta is one of the provinces in Indonesia which also use the provisions of the Provincial Minimum Wage in the employment sector.

This thesis discusses the dynamics that occur in the negotiations between the tripartite actors in the Provincial Wage Council, which are government, entrepreneurs and workers in the process of establishing Provincial Minimum Wage of Jakarta in 2014. This study is a qualitative study with a descriptive design.

The results of this study describes that both the entrepreneurs and workers have their own strategies to fight for their interests in the negotiation process, during Wage Council meeting. The results of this study also shows that the government has a strong role to intervene in the negotiations carried out, especially to achieve balance and harmony of industrial relations in Jakarta."

"Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi upah. Berdasarkan hasil penelitian Farahnasy 2006 pada data Sakernas tahun 2004 dengan menggunakan metode Ordinary Least Square, terdapat berbagai faktor yang signifikan mempengaruhi besaran upah pekerja. Dengan kondisi perekonomian dan kondisi pasar tenaga kerja yang berubah. Dalam penelitian ini kembali di estimasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi upah dengan menggunakan data Sakernas tahun 2015. Dari hasil komparasi estimasi dengan penelitian sebelumnya, diketahui bahwa perbedaan upah yang diterima oleh laki-laki dan perempuan semakin berkurang, perbedaan upah yang diterima oleh pekerja kerah putih dengan pekerja kerah biru juga diketahui semakin berkurang. Selain itu, tingkat pengembalian rate of return dari investasi modal manusia dalam penelitian ini diketahui lebih rendah, kecuali untuk pekerja yang tamat pendidikan tinggi menerima tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Perbedaan upah antara pekerja menurut sektor lapangan pekerjaan relatif terhadap sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan mengalami perubahan dibandingkan dengan hasil estimasi pada penelitain sebelumnya. Perubahan pada hasil estimasi faktor-faktor yang dapat mempegaruhi upah kemungkinan besar disebabkan oleh kondisi perekonomian dan kondisi pasar tenaga kerja yang berbeda antara tahun 2004 dengan tahun 2015.

---

This undergraduate thesis focuses on the factors that can affect wages. In the process of determining wages, there are various factors that can affect the amount of wages that workers can generate. Based on the results of the research by Farahnasy 2006 using Sakernas data in 2004 with Ordinary Least Square method, she found that there are various factors that significantly affect the amount of wages. By the differential in economic and labor market conditions. This study reexamined factors that can affect wages using Sakernas 2015. However, from the comparison of the estimation with earlier study, I found that wage differences received by men and women lesser, wage differences received by white collar workers with blue collar workers are also known to lesser. In addition, the rate of return of education in this study is known to be lower, except for the worker who already complete the tersiary education is known to have higher rate of return of education. The wage differential between workers by employment sector relative to agriculture, livestock, forestry, and fishery sector is changing compared to the estimation result in the previous study. Changes in the estimates of factors that could affect wages are likely due to different in economic and labor market conditions between 2004 and 2015."