Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola pendapatan pajak bagi negara. Salah satu tugas DJP adalah menyelesaikan sengketa pajak di tingkat administrasi. Penyelesaian sengketa pajak sangat penting untuk memastikan bahwa wajib pajak memperoleh hak mereka sehubungan dengan penyelesaian sengketa pajak. Data pengadilan pajak menunjukkan bahwa dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 jumlah sengketa pajak yang dibawa ke pengadilan pajak cenderung meningkat. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa sengketa pajak tidak dapat diselesaikan di tahap awal yaitu tingkat administrasi. Upaya yang selama inidilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangi jumlah kasus di pengadilan pajak terutama dengan peningkatan keterampilan litigasi pegawai serta meningkatkan jumlah sumber daya yang dialokasikan untuk menyelesaikan sengketa, mempercepat proses keberatan, dan meningkatkan koordinasi dengan pengadilan pajak. Namun, upaya tersebut kurang berhasil mengingat jumlah sengketa di pengadilan pajak tetap tinggi. Kelemahan-kelemahan dari upaya tersebut adalah pendekatan yang kurang tepat dalam menyelesaikan sengketa dan kegagalan untuk mengidentifikasi jenis sengketa (misalnya sengketa fakta atau interpretasi hukum). Masalah-masalah mendasar yang menimbulkan kelamahankelemahan tersebut adalah banyaknya pemeriksaan berdasar kelebihan bayar dan banyaknya kasus berulang dibawa ke pengadilan pajak. Kelemahan dan masalah mendasar tersebut yang menyebabkan menumpuknya sengketa di pengadilan pajak. Akibatnya, DJP harus mengeluarkan biaya administrasi yang lebih tinggi demikian juga biaya kepatuhan yang harus ditanggung oleh wajib pajak dan untuk menyelesaikan sengketa. Untuk meningkatkan kinerja DJP dalam menyelesaikan sengketa dalam tinjauan administratif. DJP perlu melakukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk menangani penyelesaian sengketa di tahap awal. DJP dapat belajar dari penerapan manajemen sengketa oleh Australia Tax Office (ATO) serta strategi yang diterapkan oleh negara-negara anggota OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) dalam menyelesaikan sengketa. Tujuan utama dari manajemen sengketa adalah: menyelesaikan sengketa sedini mungkin untuk meminimalkan biaya penyelesaian sengketa serta untuk menghindari lambatnya penyelesaian sengketa. Manajemen sengketa menuntut DJP untuk mendefinisikan jenis sengketa secara jelas dan tegas sejak awal serta perlu melibatkan praktisi di bidang perpajakan dalam penyelesaian sengketa. DJP dapat melakukan reorientasi status quo dengan mengadopsi strategi yang sesuai dari praktek-praktek terbaik di ATO dan negara-negara OECD untuk mengurangi menumpuknya kasus di pengadilan pajak. Implementasi kebijakan membutuhkan Kepala Direktorat Jenderal Pajak untuk memulai kebijakan sejak kebijakan lebih mungkin berhasil dilaksanakan dengan pendekatan top down.

---

ABSTRACT
In Indonesia, the Directorate General of Taxes is a government agency which responsible for administering tax revenue collection for the country. One of the agency’s tasks is conducting tax dispute resolution in the administrative level. Tax dispute resolution is crucial to ensure that taxpayers can exercise their right regarding tax dispute resolution. The latest tax court’s report, however, shows that from 2004 until 2013 the number of tax disputes brought into the tax court keep increasing. The trend indicates that the agency was not able to resolve the dispute in the earlier stage. The current approach applied by the Director General of Taxes to reduce the increasing outstanding cases in the tax court is mainly by improvement of litigation skill of officers as well as increase the number of resources allocated to resolve dispute, accelerating objection process, and improve coordination with the tax court. However, the result of current approach is still limited as the backlog cases in the tax court remain high. The main deficiencies of current approach: unable to resolve the disputes in the earliest stage due to inappropriate resolution approach; fail to identify the type of dispute (e.g. dispute over the facts or legal interpretation), and does not address problem in losing disputes on the same issues. Fundamental causes that account for the current situation are failure to resolve dispute in the objection process or administrative level; repeated cases brought to tax court; and refund claim based audit. Those factors combined results in inability of the administrative review to work effectively in resolving disputes. Consequently, the administration cost as well as the compliance cost to resolve dispute becomes high for both the taxpayer and the DGT. The paper aims to assist the DGT to improve the performance in resolving dispute in administrative review. Current policy merely tried to address the immediate causes but not the fundamental causes. The DGT need a more comprehensive approach to handle dispute resolution in the earlier stage. Thus, based on the analysis of the fundamental causes, the paper suggests that the DGT could learn from application of dispute management by Australia Tax Office as well as effective strategies employed by the OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) countries in resolving dispute. The objectives of dispute management are: resolve dispute at the earliest stage to keep cost of dispute minimum and to avoid delays. The dispute management requires well defining type of dispute, dealing the claims promptly, incorporating tax practitioners to attain the objectives. The paper recommends the DGT to reorienting status quo by adopting suitable strategies of the best practices in ATO and OECD countries to reduce the backlog cases in the tax court. The implementation of the policy requires the Head of Directorate General of Taxes to initiate the policy since the policy more likely to be succeeded implemented by a top down approach.

Abstrak :
Pada tahun 2017, Perusahaan Gas Negara (PGN) mengungkapkan bahwa perusahaan menghadapi sengketa pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) gas bumi. Penelitian ini akan menganalisis kronologi dan penyebab sengketa pajak PPN gas bumi PGN untuk tahun pajak 2012 sampai 2017, mengevaluasi pengelolaan sengketa pajak PPN gas bumi yang dilakukan oleh PGN, dan merekomendasikan manajemen pajak PPN gas bumi yang seharusnya dilakukan oleh badan usaha minyak dan gas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitiannya, yaitu sengketa PPN gas bumi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap data sengketa pajak PGN tahun 2017 sampai 2020 dan wawancara dengan responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa PPN gas bumi terjadi karena adanya perbedaan penafsiran antara PGN dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam menghadapi sengketa tersebut, PGN telah melakukan manajemen pajak yang sangat baik. Guna meminimalisir sengketa pajak atas PPN gas bumi, maka perusahaan dapat melakukan manajemen pajak atas PPN gas bumi yang efektif dan efisien. Kunci keberhasilan manajemen pajak PPN gas bumi yang baik terletak pada tahap perencanaan pajaknya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi seluruh industri minyak dan gas, khususnya PGN, agar sengketa pajak seperti ini tidak terulang lagi di kemudian hari. ......In 2017, the State Gas Company (PGN) revealed that the company was facing a tax dispute over 49 Tax Underpayment Decrees (SKPKB) for the 2012-2013 tax year. PGN also revealed 48 disputed SKPKB for the 2014-2017 tax year. Most of the tax disputes faced by PGN are tax disputes over value-added tax (VAT) on natural gas. This study will analyze the chronology and causes of PGN's natural gas VAT tax disputes for 2012 to 2017 fiscal year, evaluate tax management of natural gas VAT disputes carried out by PGN, and recommend tax management on natural gas VAT that oil and gas business entities should carry out. The difference between this study and the previous research lies in the object of the study, namely the natural gas VAT tax dispute. This study used a qualitative descriptive method with a case study approach to PGN tax dispute data from 2017 to 2020 and interviews with respondents. The results showed that the natural gas VAT tax dispute occurred due to different interpretations between PGN and the Directorate General of Taxation (DGT). However, during the dispute, PGN has done its tax management well. The planning process is the key to applying tax management on natural gas VAT This research is expected to contribute to all oil and gas industries, especially PGN, so such tax disputes do not occur again in the future.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transaksi uang titipan yang menjadi sengketa pajak antara fiskus dan PT X mengenai saat pengakuan pendapatan serta menganalisis implikasi perpajakan yang timbul atas transaksi tersebut. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teori penghasilan, kewajiban (liabilitas), prinsip matching cost against revenue, claim of right doctrine, pajak pertambahan nilai, dan sengketa pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa koreksi positif peredaran usaha atas penerimaan yang dicatat sebagai uang titipan berdasarkan kontrak Perjanjian Pengikatan Jual Beli belum dapat diakui sebagai penghasilan karena tidak memenuhi syarat kumulatif berdasarkan PSAK 23, tidak memenuhi prinsip matching cost against revenue, dan tidak memenuhi konsep claim of right doctrine. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa koreksi tidak dapat dibenarkan sehingga bukan merupakan objek pajak penghasilan, namun pembayaran angsuran jual beli kendaraan dapat menimbulkan implikasi pada pajak pertambahan nilai.
This study aims to analyze the cash deposit transaction which is a tax dispute between the tax authorities and PT X regarding the time of revenue recognition and to analyze the tax implications arising from the transaction. The analysis of this study used the base theroy principals: theory of income, obligations (liabilities), the principle of matching costs against revenue, claims of right doctrine, value added tax, and tax disputes. The study approach in this research is qualitative with in-depth interviews. The results of this study indicate that the positive correction of business circulation of receipts recorded as cash deposit under the contract of binding purchase agreement cannot be recognized as income because it does not meet the cumulative requirements under the finansial accounting standard (PSAK 23), does not meet the principle of matching cost against revenue, and does not meet the concept of claim of right doctrine. Furthermore, the results of the study indicate that the correction cannot be justified so that it is not an object of income tax, but the payment of the purchase and sale of vehicles can have implications for the value added tax.

Abstrak :
Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan dokumen dalam proses persiapan sidang banding atas sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dihadapi oleh PT ADS (badan usaha tetap yang bergerak di bidang perbankan) yang diwakilkan oleh kuasa hukum konsultan KAP ABC. Evaluasi dilakukan terhadap dua hal, yaitu evaluasi terhadap efektivitas pemenuhan persyaratan substantif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dan evaluasi terhadap efisiensi kinerja berdasarkan pengalaman kerja dan pengamatan penulis. Ruang lingkup laporan ini meliputi evaluasi atas penyusunan Surat Banding, penyusunan Surat Bantahan, penyusunan Surat Kuasa Khusus serta Pakta Integritas, dan Persiapan Dokumen yang diperlukan untuk Sidang Banding Pertama (Sidang Formal). Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh proses persiapan yang dilakukan oleh KAP ABC untuk sengketa Banding PT ADS sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku dan mengetahui efisiensi kegiatan yang dilakukan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyusunan dokumen yang dilakukan oleh KAP ABC dalam persiapan sidang banding seluruhnya telah memenuhi persyaratan substantif sesuai dengan peraturan yang berlaku. ......This internship report is intended to evaluate the document preparation process in the preparation process for the appeal hearing on the Value Added Tax (VAT) dispute faced by PT ADS (a company engaged in banking) represented by the attorney for KAP ABC consultants. The evaluation is carried out on two things, namely the evaluation of the fulfillment of substantive requirements effectivity based on applicable tax regulations and the evaluation of the performance efficiency based on work experience and observations of the authors. The scope of this report includes an evaluation of the preparation of an appeal letter,preparation of a rebuttal letter, preparation of a special power of attorney and an integrity pact, and the preparation of documents required for the first appeal hearing (formal hearing). The evaluation was carried out to find out whether the entire preparation process carried out by KAP ABC for the appeal dispute of PT ADS was in accordance with the applicable Tax Regulations and to find out the efficiency of the activities carried out. The results of the evaluation show that the preparation of documents carried out by KAP ABC in preparation for the appeal hearing has all met the substantive requirements in accordance with applicable regulations.

Abstrak :
Laporan magang ini menganalisis kasus sengketa pajak PT ADZA yang berkaitan dengan pengkreditan Pajak Masukan atas Price Deduction for Consumer. Sengketa pajak tersebut berawal dari hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa Pajak Masukan atas Price Deduction for Consumer pada tahun 2015 tidak dapat dikreditkan sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Sengketa pajak yang sudah dalam proses banding di Pengadilan Pajak tersebut terjadi karena adanya perbedaan penafsiran dan pemahaman atas substansi transaksi Price Deduction for Consumer. Posisi PT ADZA dalam kasus ini lemah karena Faktur Pajak Masukan yang diterima dari lawan transaksi berasal dari transaksi yang seharusnya tidak terutang PPN. Berdasarkan analisis atas substansi transaksi dan kelengkapan Faktur Pajak Masukan, kasus sengketa pajak tersebut kemungkinan akan dimenangkan oleh DJP. ......This internship report analyzes PT ADZA's tax dispute case related to the crediting of Input Tax on Price Deduction for Consumers. The tax dispute began with the results of an examination which stated that the Input Tax on Price Deduction for Consumers in 2015 could not be credited so that the Directorate General of Taxes (DGT) issued an Underpaid Tax Assessment Letter. The tax dispute, which is already in the process of being appealed to the Tax Court, occurred due to differences in interpretation and understanding of the substance of the Price Deduction for Consumer transaction. PT ADZA's position in this case is weak because the Input Tax Invoice received from the counterparty comes from a transaction that should not be subject to VAT. Based on the analysis of the substance of the transaction and the completeness of the Input Tax Invoice, the tax dispute case is likely to be won by the DGT.

Abstrak :
Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses Sidang Banding Pajak Penghasilan Badan yang berfokus pada proses banding pajak PT BAG, produsen bahan kimia dan bahan industri, serta tantangan yang mereka hadapi dalam menyusun dokumen pendukung banding Pajak Penghasilan Badan yang diwakili oleh kuasa hukum konsultan KAP AI. Dengan melakukan metode penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang kesulitan PT BAG dan mengusulkan solusi untuk mengatasinya. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan konsultan pajak PT BAG dan memeriksa dokumen yang relevan. Temuan penelitian BAG mengalami kesulitan mendapatkan dokumentasi yang relevan dari penyedia layanan pihak ketiga dan kebingungan seputar persyaratan khusus untuk setiap dokumen. Laporan ini mengusulkan beberapa solusi untuk mengatasi tantangan ini, seperti mengembangkan pedoman yang lebih tepat untuk kompilasi dokumen dan membangun hubungan kerja yang lebih dekat antara konsultan pajak dan penyedia layanan pihak ketiga. Pada akhirnya, laporan ini memberikan wawasan berharga tentang proses banding pajak di Indonesia dan menyoroti pentingnya penyusunan dokumen praktis dalam mencapai hasil banding yang sukses. ......This internship report aims to evaluate the Tax Appeal Hearings process of Corporate Income Tax, which focuses on the tax appeal process of PT BAG, a manufacturer of chemicals and industrial materials, and the challenges they faced in compiling supporting documents for their Corporate Income Tax appeal represented by attorneys for KAP AI consultants. By conducting qualitative research methods, the study aims to provide insights into PT BAG's difficulties and propose solutions to overcome them. The research involved interviews with PT BAG's tax consultants and examining relevant documents. The study findings BAG encountered difficulties obtaining relevant documentation from third-party service providers and confusion around the specific requirements for each document. The report proposes several solutions to address these challenges, such as developing more precise guidelines for document compilation and establishing closer working relationships between tax consultants and third-party service providers. Ultimately, the report provides valuable insights into the tax appeal process in Indonesia and highlights the importance of practical document compilation in achieving a successful appeal outcome.