Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah memberikan legitimasi bagi badan publik untuk melakukan transparansi yang mencakup hak-hak masyarakat untuk mengontrol dan mengakses informasi. Sebagai salah satu lembaga publik, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional wajib melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai sebuah hirarki pada tataran kebijakan, tataran organisasi dan tataran operasional. Untuk menganalisa dan mengeksplorasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik pada 3 tataran, digunakan kerangka intelektual dari Bromley dimana ketiga tataran tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dan penggunaan metodologi SSM untuk mengupas sistem aktivitas manusia pada 3 tataran tersebut. Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan hirarki kebijakan Bromley, penataan kelembagaan (institutional arrangement) pada tataran policy level menghasilkan penyempurnaan peraturan Komisi Informasi Pusat tentang standar layanan informasi publik, pada tataran organizational level menghasilkan Peraturan Kepala tentang Pedoman Layanan Informasi Publik dan di tataran operational level menghasilkan rancangan kegiatan dalam meningkatkan layanan informasi melalui peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Pada tataran operasional terjadi interaksi (patterns of interaction) antara Lapan dengan masyarakat, stakeholder dalam penggunaan layanan informasi kelitbangan Lapan, dimana outcomes berupa produk informasi kelitbangan yang dirasakan oleh masyarakat. Peraturan-peraturan yang tersusun merupakan suatu bentuk kebijakan, dimana dalam pelaksanaan kebijakan pada 3 tataran tersebut melibatkan aktor-aktor kebijakan. Keterlibatan aktor dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan menjadi ciri khusus dari kebijakan publik. Peraturan-peraturan yang telah disusun di setiap tataran tersebut dilaksanakan dan disosialisasikan kepada publik melalui web, dengan informasi yang selalu update. ......Law Number 14 of 2008 on Public Information provides a legitimacy for public bodies to do the transparency that includes people's rights to control and access the information. As a public institution, the National Institute of Aeronautics and Space (Lapan) shall carry out the mandate of the act. This thesis aims to analyze and explore the implementation of the disclosure policy in Lapan as a hierarchy at the policy level, the organizational level and the operational level. To analyze and explore the implementation of the public disclosure at those 3 (three) levels mentioned above, the writer applies the Bromley's intellectual framework in which those levels are interrelated to each other and uses the SSM methodology to explore the system of human activity at those levels. The result shows that by using the hierarchy of Bromley?s policies, the institutional arrangements at the policy level improves the regulation of the Central Information Commission on the standard of public information services. At the organizational level, it generates the Chairman's regulation on the Public Information and Guidance Service. While at the operational level, it creates activity designs in improving the information services through the role of Information and Documentation Management Officer. At this level, there will be interractions (patterns of interaction) among Lapan, public, and stakeholder in the use of research and development information of Lapan, where the outcomes are in the form of research and development information products perceived by the public. Structured rules is a form of policy, where in the implementation of the policy on the 3 (three) level involves policy actors. The involvement of actors in the formulation and implementation of policies becomes specific characters of public policies. Regulations that have been developed in each level is implemented and disseminated to the public via the web, with information that is always updated.

Abstrak :
Penerapan pengelolahan kinerja (Program e-performance) di Kementerian Keuangan dimulai sejak dikeluarkannya dasar hukum dari Keputusan Kementerian Keuangan KMK-454/KMK.01/2012 tentang Pengelolaan Kinerja di Kementerian Keuangan. Program e-performance merupakan program penilaian kinerja yang berbasis elektronik (electronic) yang dibuat untuk menuju keberhasilan dalam pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan sesuai dengan program good governance, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi di Kementerian Keuangan dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi berbasis web (e-government). Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi dari penerapan Program e-performance di Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. ...... The implementation of the administration performance (e-performance program) in the Ministry of Finance commonplace since the issuance of the legal basis of the decision of the Ministry of Finance KMK-454/KMK.01/2012 about Performance Management in the Ministry of Finance. e-performance program is a electronic-based (electronic) assessment program performance made to get success in achieving reform of the bureaucracy and in accordance with good governance program, As well as improving the effectiveness and efficiency of the organization in the Ministry of Finance to include the use of web-based information technology (e-government) . Researchers are interested in knowing how the implementation of e-performance program in General Secretariat General Bureau Ministry of Finance.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran pengguna terkait informasi data pribadi, dan berbagai informasi data pribadi yang terdaftar di media sosial pengguna. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara metode dan studi literatur. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa S1 di Universitas Muhammadiyah Malang Universitas Indonesia dengan total 8 orang, yang ditentukan oleh a model convenience sampling. Hasilnya menunjukkan tahap kesadaran muncul ketika pengguna berpikir kritis dalam keputusan dimasukkannya pribadi informasi data. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengguna tahu beragam informasi data pribadi, yang sesuai untuk latar belakang setiap pengguna. Di Selain itu, perlu diperhatikan bahwa pengguna media sosial memperhatikan informasi data pribadi karena kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan informasi data pribadi, yang berasal dari pengguna lain dan penyedia media sosial tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa pengguna media sosial harus memberikan diri mereka sendiri pengetahuan penggunaan media sosial. Pengetahuan seperti itu juga harus disertai dengan pengetahuan tentang pentingnya data pribadi bagi pengguna.

---

This study aims to determine the users level of awareness related to personal data information, and various personal data information that is registered on the users social media. This study uses a qualitative approach with interview methods and literature studies. The subjects of this study were S1 students at the University of Muhammadiyah Malang University of Indonesia with a total of 8 people, which was determined by a convenience sampling model. The results indicate the stage of awareness arises when users think critically in the decision of the inclusion of personal data information. The results also show that users know a variety of personal data information, which is appropriate for each users background. In addition, it should be noted that social media users pay attention to personal data information because of concerns about the potential misuse of personal data information, which comes from other users and social media providers. This research identifies that social media users must give themselves knowledge use of social media. Such knowledge must also be accompanied by knowledge of the importance of personal data for users.

Abstrak :
Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci bagi terciptanya sebuah good governance. Salah satu perwujudan dari kedua aspek tersebut adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mulai diberlakukan sejak tahun 2010. Undang-Undang tersebut mewajibkan seluruh lembaga pemerintahan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penelitian ini menganalisis penyelenggaraan Undang-Undang tersebut di salah satu instansi pemerintahan yaitu di Kementerian Luar Negeri RI dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemlu sudah siap menerapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan pelaksanaannya telah dilakukan dengan cukup baik. Akan tetapi masih terdapat kekurangan yaitu jumlah Sumber Daya Manusia sebagai pengelola unit PPID yang masih sangat kurang dan lamanya waktu yang dibutuhkan sampai masyarakat memperoleh informasi yang diminta. ...... Transparency and Accountability is the key of a good governance. One of the implementation of those two aspects is the Law on the Openness of Public Information which had been effective due on 2010. The law oblige all of public institution to establish a work unit called Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). This research analyze the execution of the law at one of the public institution which is Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia with qualitative approach. The result of the research says that the Ministry has been ready to implement the law and the execution has been done quite well. But there are still some problems. The problems are the lack of human resources capable to run the work unit of PPID and people have to wait quite a long time to get for the information they asked for.