Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Keputusan Presiden nomor 38 tahun 1991 tentang unit swadana dan tatacara pengelolaan keuangannya, yang merupakan kebijaksanaan nasional dan berlaku umum untuk semua satuan kerja Pemerintah, oleh Departemen Kesehatan ditindak lanjuti dalam bentuk kebijaksanaan rumah sakit unit swadana. Pada tahun angga- ran 1992/1993 Departemen Kesehatan mengusulkan empat rumah sakit umum miliknya dan sebelas rumah sakit umum Daerah, dikonversi menjadi unit swadana Pusat dan unit swadana Daerah. Satu diantara rumah sakit umum Daerah yang diusulkan adalah RSUD Pasar Rebo Jakarta.

Untuk rumah sakit yang diubah menjadi unit swadana Pusat, sudah ada kebijaksanaan keuangan dari Menteri Keuangan yang diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 47 tahun 1992 tentang Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan unit swadana Pusat. Kebijaksanaan keuangan ini diharapkan bisa menjadi pedoman dan menyelesaikan masalah keuangan rumah sakit sebagai unit swadana pusat.

Sampai dengan tesis ini diserahkan, belum ada kebijak- sanaan keuanuan untuk unit swadana Daerah dari Departemen Dalam Negeri, walaupun Departemen Keuangan sudah menyerahkan kewena ngan untuk membuat kebijaksanaan keuangan unit swadana Daerah, kepada Departemen Dalam Negeri.

Kebijaksanaan keuangan untuk RSUD sebagai unit swadana Daerah, diharapkan dapat menyelesaikan masalah keuangan RSUD yang dihadapi saat ini dan dapat mengantisipasi masalah keuangan potensial yang akan datang.

Dari analisis masalah keuangan RSUD saat ini dihasilkan : pertama, identifikasi duabelas masalah keuangan dan dua masalah keuangan potensial ; kedua, sebagian besar penyebab dari masalah keuangan RSUD bersumber dari kebijaksannan Pemerintah Pusat/Daerah ; ketiga, sebagian besar masalah keuangan menjadi selesai dengan berubahnya RSUD menjadi unit swadana Daerah, sebagian lagi memerlukan dukungan kebijaksanaan lain baik dari Pusat maupun Daerah dan keempat, masalah keuangan RSUD terkait erat dengan aspek lain manajemen RSUD.

Berdasarkan analisis ini, disarankan dibuat beberapa macam kebijaksanaan dari tingkat Pusat maupun Daerah , yang dapat menyelesaikan masalah keuangan yang ada, melengkapi Keputusan Presiden dan Menteri Keuangan yang sudah ada. Khusus untuk RSUD Pasar Rebo disarankan, sambil menunggu kebijaksanaan keuangan unit swadana Daerah dari Departemen Dalam Negeri, melaksanakan ujicoba RSUD Pasar Rebo sebagai unit swadana Daerah dengan meng- gunakan kewenangan Kepala Daerah. Kepala Daerah berdasarkan Undang undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok pokok Pemerintahan di Daerah, dapat mengatur segala sesuatu kebijaksanaan Pusat yang belum jelas. Disamping itu berdasarkan Undang undang nomor 11 tahun 1990 tentang susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, dimungkinkan melakukan pengat- uran tersendiri.

Abstrak :
Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan kesehatan pada usia produktif merupakan hak dasar penduduk usia 15-59 tahun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah kab/kota. Dengan status akreditasi puskesmas yang sudah diraih dan manajemen puskesmas yang sudah diterapkan, capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif di Kota Cirebon masih rendah. Tujuan penelitian untuk mengetahui efek status akreditasi dan manajemen puskesmas terhadap capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif puskesmas di Kota Cirebon. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian crossectional. Populasi penelitian adalah seluruh puskesmas di Kota Cirebon. Sampel penelitian adalah 22 puskesmas (total sampling). Analisis statistik menggunakan uji annova one way, uji korelasi dan uji regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan status akreditasi puskesmas tidak berefek terhadap capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif, sedangkan semua aspek manajemen puskesmas berkorelasi cukup kuat dan kuat kecuali fokus pelanggan yang berkorelasi lemah/tidak berkorelasi. Diperlukan penerapan manajemen puskesmas yang berkualitas dan dukungan dinas kesehatan agar SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif dapat tercapai.   ......Minimum Service Standards (SPM) for health services at productive age are the basic rights of the population aged 15-59 years to obtain health services according to the standards that must be met by the district/city regional government. With the accreditation status of the public health center that has been achieved and the management of the public health center that has been implemented, the achievement of SPM for health services at productive age in Cirebon City is still low. The aim of the study was to determine the effect of the accreditation status and management of the public health center on the achievement of the MSS for health services at the productive age of the public health center in Cirebon City. This type of research is quantitative research with a cross-sectional research design. The research population was all health centers in Cirebon City. The research sample was 22 health centers (total sampling). Statistical analysis using one-way annova test, correlation test and simple linear regression test. The results showed that the accreditation status of the public health center had no effect on the achievement of SPM for health services at productive age, while all aspects of public health center management had a fairly strong and strong correlation except for customer focus which had a weak correlation/no correlation. It is necessary to implement quality health center management and the support of the health office so that the SPM for health services at productive age can be achieved.

Abstrak :
Tesis ini membahas kapasitas manajemen program pencegahan dan pemberantasan penyakit Demam Berdarah dengue di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan pada tahun 2009. Penelitian kapasitas manajemen ini mempergunakan metode penilaian kinerja Puskesmas (Depkes RI, 20060. hal-hal yang diteliti kegiatan-kegiatan yang terdapat pada tahapan manajemen program pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD di Puskesmas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitik. Tujuan Penelitian ini adalah agar instansi yang berkepentingan mempunyai perhatian terhadap peningkatan kapasitas manajemen program pencegahan dan pemberantasan DBD di Puskesmas. Hasil penelitian ini ditemukan kapasitas manajemen program Pencegahan dan Pemberantasan DBD Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu belum mencukupi. Sehingga penelitian ini menyarankan agar Departemen Kesehatan RI mengembangkan suatu pedoman manejemen program pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD untuk Puskesmas, Dinas Kesehatan Provinsi perlu meningkatkan sosialisasi pedoman P2DBD dan pelatihan manajemen program, dan Puskesmas perlu meningkatkan kapasitas manajemen Program pencegahan dan pemberantasan DBD dengan melakukan perbaikan pada kegiatan-kegiatan pada tiap langkah manajemen program serta meningkatkan koordinasi dan fasilitasi kepada setiap stakeholder terkait di tingkat Kecamatan. ......This thesis discuss about the Public Health Center management capacity to prevent and eliminate the Dengue Hemorrhagic Fever in Pasar minggu District of South Jakarta on 2009. This management capacity research is using job appraisal methods for Public Health Center (Ministry Of Health Republic Of Indonesia, 2006). The research concerning is activities that on stage of DHF?s preventing and eliminating program management on Public Health Center. The research method is the qualitative research with analytic descriptive design. The research purpose is in order to the significant institution will have attention about preventing and eliminating program management capacity of Dengue Haemorrhagic fever. The research result is the program management capacity is not effective yet. The research result suggests that Ministry of Health on Republic of Indonesia needs to develop a guideline on Program Management to prevent and eliminate the Dengue Haemorraghic Fever to Public Health Center, Province Health Office needs to increase the guideline socialization of and Program Management Training. The Public Health Center needs to improve the preventing and eliminating program management capacity by repairing of the activities on the stage of program management and increasing the coordination and facilitation to every stakeholders on District level.

Abstrak :

ABSTRACT
This paper studies about managing the effectiveness of public health performance in Surabaya City, Indonesia. The research method uses a qualitative approach through focus group discussion elaborated with secondary data of the health sector performance. This paper proves that vertical and horizontal balanced performance measurements in the health sector are essential. Vertical stable performance is in the context of a hierarchical performance of top-level performance and lower-level performance in the public institution. In contrast, a horizontal balanced performance is the arrangement of qualitative and quantitative performance indicators and targets

Abstrak :
Sejak tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Tabalong memberikan subsidi pelayanan kesehatan gratis tingkat Puskesmas melalui program Jaminan Tabalong Sehat (JTS). Sasarannya seluruh penduduk Tabalong yang tidak tercakup oleh asuransi atau jaminan kesehatan. Namun pemanfaatan pelayanan kesehatan Puskesmas dan serapan dana yang telah dianggarkan masih rendah. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan rendahnya pemanfaatan subsidi pelayanan kesehatan gratis tingkat Puskesmas di Kabupaten Tabalong. Penelitian ini merupakan studi analitik dengan disain cross sectional. Sampel sebanyak 405 rumah tangga, diambil secara acak sistematik dari klaster 15 desa/kelurahan yang berada di tiga wilayah Puskesmas terpilih. Analisis dilakukan menggunakan statistik regresi logistik ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan subsidi pelayanan kesehatan gratis belum optimal. Sebanyak 58% responden pernah memanfaatkan pelayanan kesehatan Puskesmas, dalam setahun terakhir. Faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah pengetahuan, kemauan untuk membayar (WTP), adanya penyakit dan biaya transportasi. Rendahnya pemanfaatan pelayanan Puskemas yang sudah digratiskan terkait dengan kurang optimalnya kegiatan Puskesmas, kurangnya sosialisasi ke masyarakat dan sasaran masyarakat yang diberikan subsidi kurang tepat. Disarankan kepada jajaran kesehatan untuk lebih meningkatkan sosialisasi dan mendekatkan kegiatan program JTS pada masyarakat. Kepada Pemda Tabalong sebaiknya target sasaran subsidi pelayanan kesehatan gratis diprioritaskan pada masyarakat kurang mampu, dan dilakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif. ......Since 2008, Government of Tabalong District have been giving free health care subsidies at public health centre (PHC) through Tabalong Health Security (Jaminan Tabalong Sehat /JTS) program. Targetting of JTS program are all of Tabalong citizen that have not covered by health insurance or health security programs. But, rates of PHC utilization and budget reserved have been low. This research aim to know the factors that related with low utilization of free health care subsidies at PHC in Tabalong District. This research was analitycal study with cross sectional design. Sampels are 405 household that selected by systematic random from 15 villages cluster at three selected PHC areas. To provide relationship of variables used multiple logistic regression statistical analysis. Result of the study show that utilization of free health care subsidies were not optimize yet. Just 58% of respondent utilized health care at PHC in the last year. The factors that related with health care utilization at PHC are knowledge, willingness to pay (WTP), diseases avalaibility, and cost of transportation. The low rates utilization of free PHC were also caused by un-optimize of PHC?s activities, lack of promotion the JTS program, not matching of subsidies targetting. For health providers were recommended to increase promotion and enclose the implementation program to the community. For Government of Tabalong District were suggested to provide focussed targetting of JTS program due the poor and near poor citizen, and increasing the health care quality more comprehensive.