Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dinamika sejarah koniemporer Indonesia diwamai oleh pergumulan antara umat Islam dan pemerintah. Yang disebut pertama memandang agama (Islam) sebagai cam hidup, dan menginginkan ierwujudnya masyarakat bangsa yang bercorak Islami. Sedangkan yang terakhir, lebih didasari oleh pemikiran yang bercorak sekuler, msmandang agama dalam ani sempit serta lebih rnengedepankan dalil-dalil pcmbangunan pcrsanxan bangsa, dan siahilitas nasional. Pembentukan MUI (1975) merupakan hasil kesepakatan antara umat dan pemeriniah yang dimaksudkan untuk menjembatani kcpentingan kedua pihak. Dengan demikian, MUI memiliki iimgsi yang sangat strategis. Penelinan ini dipandang peniing artinya karena sejauh ini belum ada peneljtian uyang mengkaji tentang peranan MUI dengan menyorotinya dari sudut perpektif konilik umat dan pemerimah. Petmasalahan pokok yang akan dicari jawabannya lewat studi ini adalah: Perrama, bagaimana peranan MUI dalam dinamika konflik antara urnat dan pcmerintah ? Kedua, sebempa jauh MUI mampu menjalankan peran sesuai dengan fungsi-fungsi yang disandangnya. Guna mendapatkan pemahaman yang baik tentang pennasalahan ini digunakan teori hubungan otontas dan konflik sosial sebagaimana yang dikemukakan olch Ralf Dahrendorf. Sesuai dengan rnetode yang berlaku dalam penelitian sejarah, peneliiian ini menempuh langkah-langkah: heuristik, kritik, interpretasi, dan penulisan Data-dam yang digunakan terdiri dan data primer dan sekunder. Data primer meliputi arsip, koran dan maja\ah SCZNDBII. Sedangknn data SBkundCT ierdili dari bukn-buku dan artikel. Peranan MU1 dapat dilihat dari realisasi program keljanya yang melipuii bcnnacam-macam aspek. Secara garis besar aspek-Wk tersebut digolongkan kepada dua hal pokok yaitu: masalah pernbinaan umat dan masalah pembangiman nasional. Ditinjau dari sifat kegianannya dapat pula dikelompokkan atas dna kategori yakni: yang bersifat dakwah bil lisan (perbuatan lisan), dan bersifat dakwah bil hal (perbuaxan nyata). Dakwah bil lisan meliputi kegiatamkegiatan yang bersifat pemberian fatwa, nasehat, atau konstribusi pemikimn yang dipandang penting untuk djsampaikan pada pemedntnh maupun umat_ Dakwah bil hal melipnti kegiaian-kegiatan yang bersifat operasional yang ditujukan untnk meningkatkan kualitas dan sumber daya umat sekaligus mcrnbantu pcmeriniah dalam menjalankan pembangunan. Sepanjang kurun waktu l975» l998, MUI telah dipimpin oleh 'Liga orang ketua umum, yaitu Proi Dr. Hamka (1975-1981), KH. Syukri Gozali (1981- l985), dan KH. Hasan Basri (1985-1998). Pada masa. Hamka MUI dihadapkan pada masalah masih tegangnya hubungan antara umat dan pemeliniah. Persoalan- persoalan yang menonjol yang tampil kc pcrmukaan adalah: (l) masalah pemilu 1977, (2) masalah pcnyiaran agama, (3) lcasus Sawito Kartowibowo, (4) masalah aiiran keagamaan, (5) masalah penghapusan libumn pada bulan puasa, (6) peristiwa pembajakan pesawat Garuda, dan (7) masalah fatwa hari Natal _ Hubungan MUI dan pefmerintah icrasa dekai dalam poin (1) dan (2), dan ierlihat renggang pada poin (3), (4), (5), (6) dan (7). Comk peranan yang dimainkan oleh MUI pada masa Hamka adalah bcrsifat independen, dalam artian berbagai keputusan yang dikeluarkan MUI lebih mandiri dan semata-mata didasarkan pada fungsi-fungsi yang disandangnya. Corak independen MUI kadang kala telah menyebabkan ketidakpuasan pemerintah terhadap MUI, namun sebalfimya, disenangi oleh umat_ Kendatipun sifat kegiatan MUI pada masa ini lcbih bersifat dakwah bil lisan dan tidak semuanya berhasil mencapai sasaran, banyak yang memandang MUI cukup berhasil. Pada masa pasca Hamka penn yang dijalankan lebih bersifat akomodatitf Persoalan-persoalan yang menonjol yang bcrpengaruh ierhadap pola hubnngan umat dan pemerlntah pada masa ini cukup banyak di amaranya: (1) pemilu 1982, (2) larangan bezjilbab, (3) Keluarga Berencana, (4) penerapan asas tunggal Pancasila, (5) masalah Porkas, (6) kasus lemak babi, darn lain-lain. Dalam mcnghadapi persoaian-persoalan sensilif mersebut MUI cendenmg bersikap lembut terhadap pemerintah sambil berupaya mengelola program lain yang bersifat netral dalam arti tidak mengandung konfiik. Culcup banyak program MUI yang membawa basil pada perode ini. Banyak kebijakan pemexintah yang ditentang oleh MUI berhasil dicabut, Selain itu., banyak program MUI yang sn-:mule tidak disukai oleh pememintah akhimya dibolehkan. Namun dernikian, semua keberhasilan MUI pada periode ini cendemng kurang dihargai umat. Hal ini tampaknya disebabkan olch sikap akomodatif MUI terhadap pemerintah yang diartikan umat sebngai sikap lemah, sckaligus xefleksi keberpihalcan MUI terhadap pemerintah. Jikn peranan MUI dilihat dari kacamata objektif memang cukup banyak sudah program-program MUI yang bennanfaat telah bcrhasil disumbangkan baik kepada umat maupun kepada pemerimah Namun dari sudut konflik kepentingan keberhasilan itu masih belum rnampu merubah keadaan, masih berat sebelah, dalam artian pcmcrintah masih temp berada 'pada pihak yang diuntungkan dibanding apa yang didapat oleh umat. Apalagi jika yang didapatkan oleh umat tersebut dipatokkan pada ciia-cita umat yang menginginkan terwujudnya masyarakat bangsa yang Islami, semua keberhasilan im masihjauh dari apa yang diharapkan.

Abstrak :
Di antara organisasi-organisasi yang ada di Indonesia, salah satunya adalah organisasi yang menghimpun ka_um ulama. Salah satu di antara organisasi ulama tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Organisasi ini tergolong masih muda, karena baru berdiri pada tahun 1975. Sementara itu organisasi ulama lain_telah berdiri pada zaman sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaan, bahkan ada juga yang berdiri sebe1um itu. Pemerintah Republik Indonesia tampaknya menaruh ha_rapan besar terhadap MUI, karena untuk menjalankan serta menyukseskan pembangunan nasional, pemerintah sangat memerlukan ulama yang dalam masyarakat dikenal sebagai pemimpin informal (informal leader). Untuk itulah penulis tertarik menulis tentang MUI, apa dan bagaimanakah kedudukan MUI di tengah umat Islam dan pemerintah Indonesia. apakah MUI semacam alat bagi pemerintah untuk memudahkan segala keinginannya terhadap umat Islam, atau semacam lembaga resmi umat Islam sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi dan keinginan mereka terhadap pemerintah. Apakah umat Islam merasa bahwa MUI sebagai organisasi yang mewakili keinginan dan aspirasi mereka dan apakah mereka merasa memiliki MUI sehingga kehadiran MUI dibutuhkan umat Islam dalam menyelesaikan permasalahan mereka, adalah pertanyaan-pertanyaan yang mendorong penulis menyusun judul ini. Di samping itu, penulis ingin mengetahui fungsi, tugas, dan program-program yang dilaksanakan MUI, sejauh manakah program-program tersebut memberi manfaat bagi umat Islam serta Pemerintah. Bagaimana pula mekanisme yang dijalankan MUI dalam program kerjasamanya dengan pemerintah mengingat demikian banyaknya program pembaagunan yang direncanakan pemerintah. Alasan lain yang mendorong penulis adalah ingin mengetahui suara-suara umat Islam baik berupa komentar, usul, saran., kritik, kesan dan pesan serta harapan yang disampaikan kepada MUI. Juga, apa yang menjadi harapan dan keinginan pemerintah terhadap MUI ikut mendorong penulis menyusun skripsi dengan judul tersebut.

Abstrak :
ABSTRAK
Sejauh ini belum ada kajian tentang hubungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan negara dari pendekatan inklusi. Studi-studi yang ada lebih memberi fokus pada hubungan MUI dan negara dari perspektif kooptasi, restriksi ketat dan akomodasi transaksional. Studi ini berargumentasi bahwa sejak meluasnya radikalisme dimana sejumlah ormas radikal ikut bergabung dalam insitusi MUI, pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka ruang inklusi dan menjadikan MUI agen moderasi Islam radikal.

---

ABSTRACT
There is no study yet about the relationship between the Majelis Ulama Indonesia (MUI) and the state from inclusion perspective. The studies already made focused on the relationship between MUI and the state concerning in the cooptation perspective, restrictions and transactional accommodation. This study argues that since radicalism has spread and some radical organizations have joined in the MUI institution, the government of SBY has opened the inclusion space and made MUI becomes agen for moderating radical Islam

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan struktur dan kualitas argumentasi fatwa dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak 1975 hingga 2011 yang telah dibukukan dalam Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975. Penelitian ini merupakan kajian analisis wacana yang menggunakan teori argumentasi dalam menganalisis data. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ditemukan dua hal. Pertama, penanda bagi premis (data dan atau backing) dari argumentasi dalam fatwa MUI adalah ungkapan seperti Membaca, Menimbang, Memperhatikan, dan juga Dasar Penetapan Hukum. Premis-premis dalam fatwa saling berhubungan dengan kompleksitas yang berbeda-beda dalam membangun simpulan, sehingga terbentuk jenis hubungan tertentu seperti serial argument, convergent argument, link argument, dan kombinasi dari jenis hubungan tersebut. Penanda simpulan (claim atau conclusion) dalam fatwa MUI adalah kata seperti Memutuskan, Menetapkan, Memfatwakan, dan juga Ketentuan Hukum. Kedua, kualitas argumentasi dari fatwa tergantung kepada ketersediaan sumber hukum dalam teks fatwa yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan kritis yang digunakan dalam mengevaluasi skema argumentasi. Analisis terhadap kualitas argumentasi menunjukkan bahwa sebagian besar fatwa memiliki bukti tekstual yang memadai untuk menjawab pertanyaan kritis yang diajukan untuk mengevaluasi skema argumentasi, dan pada sebagian kecil fatwa diperlukan verifikasi ke luar teks fatwa untuk menjawab pertanyaan tersebut. ......The aim of this research is to describe the structure and quality of fatwa argumentation of Majelis Ulama Indonesia (MUI) since 1975 until 2011 which had been compiled in Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975. The research is a discourse analysis research using argumentation theory for data analyzing. Based on the analysis, there are two findings in this research. First, the premise in the argumentation of MUI fatwa, including data or backing, expressed by expressions such as Membaca, Menimbang, Memperhatikan, and also Dasar Penetapan Hukum. Those premises are interrelated each other in supporting conclusion with different degrees of complexity. And this interrelation of premises form certain premises relation such as serial argument, convergent argument, link argument, and other complex relations combined from those relations. The conclusion, or claim, expressed by expressions such as Memutuskan, Menetapkan, Memfatwakan, and Ketentuan Hukum. Second, the argument quality of fatwa is depended on the availability of references in the body text of fatwa those can be used to answer the critical question proposed for evaluating argument scheme. The analysis of the quality of argument showed that most of the MUI fatwa have adequate textual evidence in responding critical question proposed for evaluating argumentation scheme. The verification to the textual reference out of the fatwa is required only in a few numbers of MUI fatwa in responding those critical questions.

Abstrak :
Skripsi ini mengangkat Fatwa-fatwa MUI yang dianggap controversial dan merupakan topik yang sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam. Permasalahn utama yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana MUI menghadapi dan menykapi anjuran pemerintah mengenai program Keluarga Berencana (KB) dan memperbolehkan umat Islam mengikuti perayaan Natal bersama tersebut. Disamping itu, skripsi ini juga akan mengangkat permasalahan utama yaitu sejauhmana fatwa-fatwa MUI yang dianggap kontroversial itu juga disikapi oleh pemerintah. Fatwa MUI sebagai sebuah bentuk atau wujud dari cara MUI untuk memprotes sikap pemerintah dalam menangani masalah kerukunan umat beragama dan Keluarga Berencana. Pembahasan skripsi ini diatekankan kepada kiprah MUI sebagai organisasi para ulam denganpenekanan pokok kepada fatwa-fatwa yaitu dua fatwa MUI, yaitu fatwa tentang larangan menghadiri perayaan Natal dan fatwa tentang KB yang merupakan bentuk ketidaksetujuan MUI terhadap sikap pemerintah dalam hal kerukunan antar umat beragama dan Keluarga Berencana. Dari segi organisasinya, yang dipilih adalah MUI tingkat pusat sebagai obyek penelitian, dan bukan MUI tingkat daerah, yang dipimpin oleh Hamka, Ketua Umum MUI Periode Pertama ini (1975-1981). MUI selalu berusaha independent, akan tetapi bagaiman pun juga MUI adalah Majelis Ulama yang mewakili umat Islam. Oleh karena itu dalam kiprahnya pun akan sangat sulit untuk benar-benar independent berdasarkan ketentuan yang ada dalam Al-Qur_an. Bagaimanapun juga, walaupun MUI terus berusaha keras menjaga kemurnian Al-Qur_an dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, akan tetapi tidak lepas dari adanya pengaruh dahsyat dari perubahan jaman yang semakin modern. Maka dari itulah mengapa MUI senantiasa terus berusaha untuk memelihara hubungannya dengan umat beragama. Hal ini tidak mudah bagi MUI, karena masing-masing dari kedua belah pihak bisa saja mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bias membuat sulit MUI dalam mengkompromikan kedua belah pihak. Bahkan kemungkinan MUI harus bisa memilih salah satu dari dua kepentingan itu, apakah memihak pemerintahatau umat. Hal itu yang menyebabkan MUI menghadapi dilema kalau menghadapi persoalan seperti itu. Disamping itu, hal terebut dapat menyebabkan wibawa MUI bisa merosot di mata umat atau pemerintah. Jika MUI terlalu memihak ke pemerintah, maka bisa dilecehkan umat, akan tetapi sebaliknya jika terlalu memihak umat, maka bisa jadi akan dilecehkan pemerintah. Situasi inilah yang akan terus dihadapi MUI, karena peranannya yang disebutkan dalam salah satu visi, misi maupun tujuan MUI yaitu bahwa MUI sebagai penghubung antara kepentingan ulama (umat islam) dengan pemerintah.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang adanya potensi White Collar Crime dalam proses pemberian sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia MUI . Penelitiandilakukan dengan melihat aspek legal formal, bentuk lembaga MUI, sikapindividu dalam lembaga MUI dan LPPOM sebagai lembaga pengkajian Lab, danrespon lembaga pemerintahan dalam proses sertifikasi halal. Subjek daripenelitian ini yaitu Sertifikasi Halal oleh MUI. Dengan melihat proses sertifikasisecara detail dan menjabarkan proses pembuatan kebijakannya maka dapat terlihatpada bagian mana kejahatan kerah putih dapat berpotensi. Penelitian inimenggunakan teknik wawancara mendalam tidak terstruktur dengan beberapalembaga yaitu MUI, LPPOM, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Tempo Media.Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif karena diharapkan dapatmengambarkan potensi kejahatan dari berbagai sisi.

---

ABSTRACT
This thesis talk about the potential for white collar crime in the process of givingkosher certification by the indonesian ulemas council .The research was done bylooking at formal legal aspects , MUI the form of institution , attitudes ofindividuals with institutions and lppom MUI as an institution for the assessmentthe lab, and response government institutions in the certification process halal.The subject of research is that is kosher certification by MUI .By looking at thecertification process in detail and outline the process of making its policies it canbe seen in the which white collar criminal could potentially .This study used atechnique of in depth interviews lack of structure with several institutions namelyMUI, LPPOM, Government , tempo media. This research approach used thatqualitative and hoped it could show the potential crimes of different thing.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian berbentuk skripsi ini membahas tentang fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia MUI terkait mazhab Syiah. Penelitian ini menggunakan teori maq??id syar? lsquo;ah yang dirumuskan oleh Jasser Auda dalam mengupas permaslahan yang ada pada fatwa MUI tentang Syiah. Maq??id syar? lsquo;ah yang dirumuskan oleh Jasser Auda bukanlah sebuah hal yang baru. Jasser Auda melakukan rekonstruksi terhadap maq??id syar? lsquo;ah melalui integrasi antara ushul fiqh dengan teori sistem. Rekonstruksi itu kemudian menghasilkan enam prinsip yang harus diperhatikan agar hukum Islam dapat menekankan sisi maq??id syar? lsquo;ah. Enam prinsip tersebut adalah watak kognitif, holisme, keterbukaan, hierarki saling terkait, multidimensional dan kebermaksudan. Telaah melalui maq??id syar? lsquo;ah menunjukkan bahwa permasalahan fatwa MUI tentang Syiah terdapat pada tahap epistemologi. Epistemologi yang dimaksud berkaitan dengan dasar penetapan fatwa MUI, yaitu sumber hukum dan metode penetapan fatwa. Permasalahan tersebut adalah MUI cenderung menggunakan sudut pandang yang bersifat mazhab-sentris, yaitu sudut pandang yang hanya mengacu pada satu mazhab tertentu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa maq??id syar? lsquo;ah tidak hanya berperan dalam menelaah, melainkan juga berperan dalam merekonstruksi dasar penetapan fatwa MUI tentang Syiah.

---

ABSTRACT
This research discusses about the fatwa about Shia issued by Indonesian Jurists Council MUI . This study uses maq id syar 39 ah theory formulated by Jasser Auda in exploring the existing problems in the MUI fatwa on Shia. Maq id syar 39 ah formulated by Jasser Auda is not a new thing. Jasser Auda reconstructed maq id syar 39 ah through integration between ushul fiqh and system theory. The reconstruction then produces six principles that must be observed so that Islamic law can emphasize the maq id syar 39 ah. The six principles are cognitive, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensional and purposefulness. Studies through maq id syar 39 ah show that the MUI fatwa issue concerning Shias is at the epistemological stage. Epistemology is concerned with the basic determination of MUI fatwa, namely the legal sources and methods of fatwa determination. The problem is that MUI tends to use a school centric perspective, ie a point of view that only refers to a particular school. The results of this study indicate that maq id syar 39 ah not only plays a role in studying, but also play a role in reconstructing the basic determination of MUI fatwa about Shia.