ABSTRAKSejauh ini belum ada kajian tentang hubungan Majelis Ulama Indonesia (MUI)dan negara dari pendekatan inklusi. Studi-studi yang ada lebih memberi fokuspada hubungan MUI dan negara dari perspektif kooptasi, restriksi ketat danakomodasi transaksional. Studi ini berargumentasi bahwa sejak meluasnyaradikalisme dimana sejumlah ormas radikal ikut bergabung dalam insitusi MUI,pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka ruang inklusi danmenjadikan MUI agen moderasi Islam radikal.

---

ABSTRACTThere is no study yet about the relationship between the Majelis Ulama Indonesia(MUI) and the state from inclusion perspective. The studies already made focusedon the relationship between MUI and the state concerning in the cooptationperspective, restrictions and transactional accommodation. This study argues thatsince radicalism has spread and some radical organizations have joined in theMUI institution, the government of SBY has opened the inclusion space andmade MUI becomes agen for moderating radical Islam