Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan makin besarnya suatu perusahaan, maka pembukuan secara manual sudah tidak relevan lagi karena akan banyak memakan waktu dan berpotensi menimbulkan kesalahan serta kecurangan yang besar sehingga memerlukan ongkos besar untuk melakukan pengawasan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kecepatan dan ketepatan untuk memproses suatu transaksi perusahaan agar manajemen dapat melakukan analisis dan mengambil keputusan secara cepat dan akurat. Salah satu solusi yang paling rasional untuk mendukung kegiatan perusahaan dalam skala besar adalah melakukan pembukuan berbasis komputer atau penerapan teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan baik dalam skala kecil maupun besar berkembang menjadi kebutuhan mendasar dalam menghadapi globalisasi dan tuntutan good corporate governance. Berbagai macam perangkat teknologi informasi untuk infrastruktur, servis, maupun aplikasi, saat ini banyak tersedia di pasaran dalam berbagai bentuk dan fungsi. Hal ini menyebabkan banyaknya alternatif solusi masalah teknologi informasi yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan pengembangan organisasi. Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam kegiatan operasional perusahaan juga akan memberikan dampak yang cukup signifikan, tidak hanya dipandang dari sisi efisiensi kerja namun juga dari sisi budaya kerja baik secara personal, antar unit maupun keseluruhan institusi. Meskipun penerapan teknologi informasi telah mengalami kemajuan pesat dengan banyaknya software ERP yang ada, namun penggunaannya tetap berpotensi menimbulkan risiko bagi perusahaan. Untuk menghilangkan atau meminimalisir risiko yang mungkin timbul tersebut, diperlukan suatu control atau pengendalian. Pengendalian merupakan suatu sistem yang dipakai untuk mencegah, mendeteksi, atau mengoreksi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Dalam kaitannya dengan sistem informasi, pengendalian merefleksikan kebijakan, prosedur, praktik dan struktur perusahaan yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan akan tercapai. Audit sistem informasi diperlukan untuk memeriksa tingkat kematangan atau kesiapan organisasi dalam melakukan pengelolaan teknologi informasi (IT governance). Tingkat kesiapan (level of maturity) tersebut dapat dilihat dari tata kelola teknologi informasi dan tingkat kepedulian seluruh stakeholder tentang posisi sekarang dan arah di masa depan dalam bidang teknologi informasi suatu perusahaan.

---

The bigger a firm, the more irrelevant a manually book keeping since it was time consuming and potentially evoke fault and deceitfulness that need a big cost to do observation. Therefore, needed a speed and accuracy to process corporate transactions so that management can do analysis and take a decision faster and accurate. The most rational solution to support firm activity in a big scale is to do computer-based book keeping or implementation of information technology. The implementation of information technology to support company?s operational activity in small or big scale is expanded to face globalization and good corporate governance demand for company. A various information technology peripheral for infrastructure, service, and also application, now available at market in various form and function. It makes many alternative can be chosen to solve IT problem. Besides, the implementation of information technology in company?s operational activity will also give impact that adequately significant, not only seen from work efficiency but also from work culture in personal, among unit or all institution. Even information technology implementation has grown rapidly which many software ERP available in market , but there is still any risk for company when using ERP system. It need a control to remove or to minimalize the risk that maybe evoked. Controlling is a system that be used to prevent, detect, or correct undesirable events. In its relation with information system, controlling reflects operation policy, procedure, and firm structure that is designed to provide corporate?s goal. Information system audit is required to check maturity level of organization in information technology implemantation (IT governance). Level of maturity can be seen from stakeholder and management?s awareness about present position and the direction of future information technology area in that corporation."

"Saat ini banyak perusahaan yang beralih ke berbagai pendekatan agar dapat meningkatkan efisiensi praktik manajemen proyek mereka. Perencanaan proyek yang tepat sangat penting dalam menentukan keberhasilan proyek informasi dan teknologi. penentuan cakupan proyek, perubahan permintaan proyek, dapat mempengaruhi jadwal proyek yang sudah direncanakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab ketidaktepatan jadwal proyek yang akan diteliti berdasarkan lifecycle project. Penelitian ini menggunakan studi kasus pada perusahaan konsultan teknologi dan informasi di Indonesia. Analisis penelitian ini berdasarkan lifecycle project dengan alat analisis Diagram Ishikawa dan Teorema Bayes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaktepatan jadwal proyek pada perusahaan PT. XYZ diakibatkan permasalahan yang terjadi di berbagai fase, namun terutama disebabkan permasalahan yang terjadi pada fase pendefinisian ruang lingkup (scope) proyek. Hasil penelitian juga menunjukkan prioritas mitigasi yang perlu diterapkan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pelaku dalam industri konsultasi teknologi informasi dan bisnis lain untuk melakukan manajemen proyek yang lebih efektif.

---

With the widespread publication of project failure rates and associated cost overruns, many companies are now turning to various approaches to improve the efficiency of their project management practices. Proper project planning is essential in determining the success of an information and technology project. The information collection phase of the customer's business process is crucial, and inaccuracies in this phase can cause delays in the project schedule. The purpose of this study is to identify the causes of inaccurate collection of business process information. This research uses a case study in information and technology consulting company in Indonesia. The analysis of this study uses the Ishikawa Diagram analysis tool and the Bayes Theorem. The results showed that the inaccuracy of communication between business analysts and customers and the inability of business analysts to design applications were the leading causes of inaccuracies in gathering business processes and designing applications. The results also indicate mitigation priorities that need to be applied. The results of the research are expecting to help actors in the information technology consulting industry and other businesses to carry out more effective project management."

"Penyelenggaraan haji adalah tugas nasional yang melibatkan berbagai unsur kementerian dan elemen organisasi lainnya. Kementerian Agama mempunyai kewajiban utama dalam mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji yang ditandai dengan bertambahnya tingkat kepuasan layanan jamaah haji. Sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT), sebagai unit penyedia teknologi informasi pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, maka SISKOHAT harus dapat menjadikan teknologi informasi sebagai kunci sukses pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji mulai dari proses pendaftaran hingga proses ibadah di tanah suci. Hasil audit dan blueprint SISKOHAT tahun 1432 H/2011M, merekomendasikan salah satu program peningkatan efisiensi proses layanan haji adalah program merancang arsitektur enterprise SISKOHAT. Untuk itu dalam penelitian ini akan dilakukan rekonstruksi requirement system SISKOHAT sebagai salah satu cakupan dari arsitektur enterprise. Kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah Zachman Framework, dengan alasan mempunyai nilai yang paling komprehensif dari sudut pandang stakeholder dan abstraksi, jika di bandingkan dengan beberapa kerangka kerja arsitektur enterprise yang ada saat ini. Hasil penelitian ini adalah dokumen rancangan arsitektur yang menggambarkan kondisi terkini SISKOHAT.

---

Organization of the Hajj is a national duty that involves the various elements of the Ministry and other organizations. The Ministry of Religious Affairs as the leading institution in organizing the Hajj has an obligation to make every organization of the pilgrimage a success, which is measured from the pilgrims’ level of satisfaction regarding the service given. Integrated and computerized hajj information system/Sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT), as a provider of information technology unit at the Directorate-General of the Organization of the Hajj and Umrah, thus SISKOHAT must be able to make information technology as key to successful organization of the hajj starting from the registration process to the process of worship in the Holy land. In the SISKOHAT year 1432 H/2011 M blueprint report, it recommends one efficiency improvement program for hajj service process which is enterprise architecture design program. Therefore, in this study a reconstruction of SISKOHAT system requirement as one of the parts from enterprise architecture will be conducted. The framework used in this research is the Zachman Framework, because it has the most comprehensive value from the viewpoint of stakeholders and abstraction, if compared with some enterprise architecture frameworks that exist today. The result of this research is an architecture draft document that describes the current condition of SISKOHAT, based on 6 (six) main SISKOHAT business processes, which are: registration, settlement, document completion, departure, the process of worship in Saudi Arabia, and the process of repatriation."

"Pada era sekarang ini, pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) telah dirasakan penting untuk mendorong keunggulan kompetitif perusahaan. Untuk mencapai keunggulan kompetitif perusahaan, diperlukan tata kelola TI yang baik. Dengan tata kelola TI yang baik akan dihasilkan efektivitas dan efisiensi.Dalam rangka persiapan go public, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), atau Jiwasraya tengah berupaya menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) termasuk implementasi tata kelola TI. Penelitian yang bersifat deskriptif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana kondisi tata kelola pada proses kegiatan TI Jiwasraya.Framework best practice Cobit 4.1 dan ITIL v3 digunakan untuk melakukan penilaian tingkat kemapanan proses TI terpilih. Tingkat kemapanan penerapan Tata-Kelola TI Jiwasraya berada pada nilai 2,39. Ini menunjukkan bahwa tata kelola TI pada beberapa proses masih tergantung pada intuisi individu-individu yang terlibat pada pengelolaan TI. Selanjutnya hasil penilaian tingkat kemapanan tersebut dianalisis dengan menggunakan Effort-Impact Grid untuk menentukan prioritas peningkatannya.Selanjutnya, tahap terpenting adalah tahap implementasi peningkatan tingkat kemapanan tata kelola TI-nya sesuai prioritas dan dilakukan secara bertahap agar hasil penerapan dapat lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, pada saat menentukan roadmap penerapan peningkatan tata kelola TI, penulis mengevaluasi dengan menggunakan referensi hasil penelitian Tobias Goldschmidt, Andreas Dittrich dan Miroslaw Malek dari Institut fur Informatik, Humboldt-Universität zu Berlin, Germany. Sebagai pelengkap di akhir penelitian, penulis memaparkan juga rekomendasi-rekomendasi untuk peningkatan penerapan tata kelola TI Jiwasraya, termasuk role & responsibility dari masing-masing para pemangku kepentingan.

---

In this era, the use of Information Technology (IT) has been considered important to encourage the company's competitive advantage. To achieve it, good IT governance is needed. With good IT governance, effectiveness and efficiency will be achieved.

In preparation for the go public, PT Asuransi Jiwasraya (Limited), or Jiwasraya is working to implement good corporate governance (GCG), including the implementation of IT governance. This descriptive study is aimed to obtain a description of IT governance activities at Jiwasraya.

Best practice framework of COBIT 4.1 and ITIL v3 is used to assess the level of maturity of selected IT processes. The level of the applied IT Governance at Jiwasraya is at 2.39. It suggests that the IT governance in some processes still depends on the intuition of the individuals involved in the management. Furthermore, this result is analyzed by using Effort-Impact Grid to determine the improvement priorities.

Moreover, the most important stage is the implementation of increasing level of IT governance maturity based on the priority and it is conducted gradually so that the result will be more effective and efficient. In addition, when determining the roadmap of improved IT governance implementation, the author evaluates the result using the reference of research results from Tobias Goldschmidt, Andreas Dittrich and Miroslaw Malek from the Institut fur Informatik, Humboldt-Universität zu Berlin, Germany. As a complement at the end of the study, the author also presents recommendations for the improvement of IT governance implementation at Jiwasraya, including the roles and responsibilities of each stakeholders."

"Dewasa ini isu keselarasan strategi TI dengan strategi bisnis menjadi perhatian bagi organisasi-organisasi yang memanfaatkan TI untuk mendukung tujuan bisnisnya. Begitu juga BMKG sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai fungsi pelayanan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika yang memanfaatkan peranTI dari pengumpulan data, analisa hingga diseminasi informasi. Sadar Pentingnya peranan TI bagi organisasi, BMKG merencanakan investasi yang relatif besar untuk investasi TI hal ini dapat dilihat pada rekapitulasi pendanaan pada matrik rencana strategis BMKG 2010-2014, terlihat bahwa Deputi bidang Instrumentasi Kalibrasi Rekayasa dan Jaringan Komputer mendapatkan anggaran yang cukup besar dibanding deputi bidang lain akan tetapi ada indikasi bahwa investasi yang besar tersebut kurang dikelola dengan baik. Terbukti berdasarkan hasil kajian investasi yang menghasilkan bahwa investasi TI masih berjalan secara ad-hoc dan belum terstruktur dan terencana. Pengkajian tingkat kematangan keselarasan strategi TI dengan strategi organisasi menggunakan model keselarasan strategic alignment model (SAM) dan model keselarasan Luftman. Analisis dengan model SAM dilakukan untuk melakukan kajian keselarasan domain strategi bisnis, infrastruktur organisasi, strategi TI dan infrastruktur TI. Analisis dengan model Luftman digunakan untuk mengukur tingkatan kematangan keselarasan strategi TI dengan strategi organisasi. Proses yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pertama melakukan identifikasi masalah, melakukan studi pustaka, menetapkan metodologi penelitian, pengambilan data yaitu dengan melakukan wawancara dan penyebaran kuisioner, analisa hasil kuisioner. Selanjutnya dilakukan penilaian tingkat kematangan keselarasan TI dengan bisnis, setelah diketahui tingkat kematangan dilakukan perbaikan tingkat kematangan keselarasan TI dengan bisnis. Tingkat kematangan keselarasan strategi TI dengan strategi organisasi di BMKG berada pada tingkat 3 dengan nilai 3,08. Ini menunjukkan bahwa BMKG berada dalam kondisi establish focuses process. Hal ini menunjukkan BMKG telah memusatkan tata kelola, proses-proses dan komunikasi terhadap tujuan bisnis yang spesifik, sudah mulai focus terhadap keselarasan strategis TI dan bisnis.

---

Nowadays issue of alignment of IT strategy with business strategy is a concern to the organizations that use IT to support business objectives. Likewise BMKG a non-ministerial government agency which has the function of information services meteorology, climatology and geophysics utilizing IT role of data collection, analysis to dissemination of information. Aware of the importance of the IT’s role for organization, BMKG relatively large investment plans for IT investments this can be seen in the recapitulation funding matrix BMKG strategic plan 2010-2014, seen that Deputy Calibration Instrumentation Engineering and Computer Networking have a budget large enough compared to the other deputy but there are indications that a large investment is less well managed. Proved by the results of studies that yield investments that IT investment is still running on an ad-hoc and not structured and planned. Assessment of the maturity level of the IT strategic alignment with organizational strategy alignment using models strategic alignment model (SAM) and model alignment Luftman. Analysis of the model SAM conducted to assess the domain alignment of business strategy, organizational infrastructure, IT strategy and IT infrastructure. Analysis Luftman model used to measure the level of maturity of the alignment of IT strategy with organizational strategy. The process is done in this research is the first to identify the problem, perform literature study, setting research methodology, data collection is by conducting interviews and distributing questionnaires, analysis of the results of questionnaires. Then performed assessment of the alignment maturity level of IT with the business, having known the level of maturity made improvements to the maturity level of IT business alignment. The maturity level of the IT strategy alignment with the organization's strategy in BMKG are at level 3 with a value of 3.08. This shows that in a state BMKG establish process focuses. This shows BMKG has focused governance, processes and communications to specific business goals, already the focus on strategic alignment of IT and business."

"ABSTRAKSebagai salah satu lembaga negara yang lahir di era reformasi, Mahkamah Konstitusi terus berusaha menciptakan pelayanan profesional dalam mewujudkan pelayanan yang ramah, terbuka dan modern bagi masyarakat para pencari keadilan. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, berbagai upaya modernisasi dilakukan dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabillitas layanan Mahkamah Konstitusi. Salah satu terobosan dilakukan dengan membuat kebijakan pemeriksaan persidangan jarak jauh dengan menggunakan fasilitas video conference yaitu sebuah teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan dukungan bagi persidangan di MK sehingga memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk dapat melakukan persidangan tanpa harus hadir di ruang sidang Gedung MK. Namun sejak diresmikan penggunaannya pada tahun 2008 hingga saat ini pemanfaatannya masih relatif rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi “Video Conference” dalam pemeriksaan persidangan, respon serta perilaku pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi dan aspek eksternal apa saja yang berpotensi menghambat maupun mendorong pemanfaatannya. Dengan menggunakan pendekatan post positivis dan desain kualitatif deskriptif, penelitian ini memberikan gambaran bahwa rendahnya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi “Video Conference” dalam pemeriksaan persidangan dipengaruhi oleh aspek budaya dan kepercayaan (trustworthiness) masyarakat.

---

ABSTRAKAs one of the state institutions that were born in the era of reform, the Constitutional Court keep trying to create a professional service that is friendly, open and modern for those whom seeking justice. In line with the developmental progressof information and communication technology, modernization efforts are carried out with the aim of improving the efficiency, effectiveness, transparency and accountability services. One of the answer is by making a policy that allows witnesses to give evidence without the need to attend court using video conferencing facilities. Video conference is an information and communication technology which provides support for the trial to provide easy access to the public to be able to conduct the trial without the need to attend in the courtroom.But since inaugurated in 2008 to the present utilization is still relatively low. This study aims to analyze the utilization of information and communication technology "Video Conference" in the proceedings, and the response behavior of the parties litigant in the Constitutional Court and the external aspects that could potentially inhibit or encourage it. By using a post-positivist approach and qualitative descriptive design, this research suggests that the low level of utilization of information and communication technology "Video Conference" in the proceedings is influenced by cultural aspects and beliefs (trustworthiness) community."

"Tesis ini membahas kesesuaian perencanaan TIK yang dituangkan dalam dokumen Grand Design Sistem Informasi Kementerian Sekretariat Negara (SIKSN) 2011-2014 dengan tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini dilatarbelakangi kurang optimalnya pemanfaatan aplikasi-aplikasi SIKSN dalam mendukung ketatalaksanaan unit-unit kerja, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa konten grand design SIKSN 2011-2014 guna mengetahui apakah perencanaan SIKSN sudah sesuai dan efektif mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Sekretariat Negara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah positivis menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada kesesuaian grand design SIKSN 2011-2014 dengan tahapan perencanaan strategis egovernment (Turban et al, 2001; Chaffey, 2002; Laudon and Laudon, 2004 dalam Heeks, 2006). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah secara konten grand design SIKSN 2011-2014 telah memenuhi komponen perencanaan strategis egovernment, namun dalam proses perumusannya belum melalui proses audit sistem informasi dan pembentukan tim penyusun belum melibatkan perwakilan dari setiap unit kerja. Terhadap hasil penelitian disarankan untuk melakukan audit sistem informasi baik dari internal organisasi maupun eksternal organisasi agar memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi pengembangan SIKSN, sehingga perumusan strateginya lebih terarah dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara.

---

This thesis discusses the compatibility of ICT planning, as outlined in the 2011 - 2014 Grand Design of the Information Systems of Ministry of State Secretariat (SIKSN), with the duties and functions of the Ministry of State Secretariat. This research is motivated by the fact that the utilization of SIKSN applications in supporting working units? management is not yet optimum. Therefore, the purpose of this research is to analyze the content of 2011-2014 SIKSN grand design and determine whether the SIKSN plan is appropriate and effective in supporting the optimization of the duties and functions carried out by the Ministry of State Secretariat. The approach used in this study is positivist, using a qualitative method that emphasizes on the conformity of 2011-2014 SIKSN grand design with the strategic planning stages of e-government (Turban et al, 2001; Chaffey, 2002; Laudon and Laudon, 2004 in Heeks, 2006). The result obtained from this study is that the content of 2011-2014 SIKSN grand design is already in compliance with the strategic planning component of e-government. However, in the process of formulation, it has not been through the process of auditing information systems and the establishment of the drafting team has not involved adequate representatives from each working unit. Upon the results of the research, it is recommended to conduct an audit of information systems from both internal and external organization in order to obtain a comprehensive depiction of the development of SIKSN. Therefore, the strategy formulation is more directed and in accordance with the duties and functions of the Ministry of State Secretariat."

"ABSTRAKKesadaran akan pentingnya pemanfaatan sistem inovasi untuk mendukungpembangunan, dipicu terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semulaberbasis pada sumber daya menjadi perekonomian berbasis pengetahuan atauKBE. Tesis ini memberikan kontribusi dalam memahami penguatan Sisteminovasi dalam kebijakan pembangunan di provinsi NTT menggunakan metodeSSM dalam kerangka hirarki kebijakan Bromley (1989). Hasil analisismenunjukkan bahwa belum adanya kebijakan lokal sebagai payung legitimasiSIDa di daerah yaitu roadmap penguatan SIDa yang terintegrasi dengan RPJMDmenyebabkan penguatan SIDa dalam kebijakan pembangunan pemerintahprovinsi NTT tidak berjalan efektif pada tataran organisasi maupun tataranoperasional. Oleh karena itu, pengaturan kebijakan pada ketiga tatarankelembagaan tersebut tidak bisa dilihat secara terpisah antara satu dengan yanglain, karena saling berkaitan. Untuk itu pemerintah provinsi perlu melakukanrevisi peraturan daerah tentang RPJMD sebagai payung legitimasi SIDa di daerah.Kemudian perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas BPPD provinsi, sehinggasemakin berkompeten mengkoordinasikan kegiatan penguatan SIDa. Terakhirperlu merevitalisasi konsorsium menggunakan model triple helix I.untukmenunjang peningkatan intensitas dan kualitas interaksi stakeholder inovasidalam dalam satu rantai kegiatan penguatan SIDa.

---

ABSTRACTAwareness of importance the use innovation system to support development,triggered by world economy transition which was originally based on a resource basedeconomy into a knowledge- based economy or KBE. This thesis contributesto understanding strengthening of innovation systems in NTT province policydevelopment using SSM method within policy framework of hierarchy Bromley(1989). The analysis showed that the absence of a local policy as an systeminnovation legitimacy in the region, specifically roadmap SIDA which integratedwith RPJMD cause strengthening SIDA in the NTT provincial government'sdevelopment policy has not been effective at organizational level and operationallevel. Therefore, setting institutional policy on the third level can’t be seen inisolation from one another, due to inter-related. The provincial government needsto revise local regulations that legitimacy SIDA in the region. Then the need toincrease the capacity and capability BPPD province, so the more competentcoordinate building activities SIDA. Last need to revitalize the consortium usingtriple helix model I, to increase intensity and quality of stakeholder interaction inthe chain of innovation in building activities SIDA."

"Tulisan ini akan membahas upaya kearah pembelajaran terintegrasi TIK untuk pembelajaran di SDN Marore dan SMPN 3 Tabukan Utara, Pulau Marore, Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara. Kedua sekolah ini termasuk ke dalam kategori daerah 3T (terdepan, tertinggal, dan terpencil). Penentuan sekolah dan daerah dilakukan melalui studi kelayakan. Kedua sekolah ini tidak hanya dilengkapi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekkom) dengan fasilitas/perangkat TIK, berbagai sumber belajar digital, tetapi juga guru dan teknisinya dilatih di bidang pengoperasian dan pemeliharaan perangkat TIK, perancangan dan pengembangan bahan belajar. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji berbagai upaya kearah pembelajaran terintegrasi TIK. Untuk mencapai tujuan ini penulis menggunakan pedoman wawancara dan angket serta melaksanakan focus group discussion (FGD) dan hasilnya disajikan secara deskriptif. Responden menyatakan bahwa dengan diperkenalkannya pembelajaran terintegrasi TIK, sangat bermanfaat terhadap upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, direkomendasikan agar dilakukan pelatihan secara berkelanjutan dan intensif, tidak hanya tentang merancang dan mengembangkan bahan-bahan belajar digital tetapi juga mengenai penerapan strategi dalam pembelajaran terintegrasi TIK."