Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini tentang evaluasi kebijakan ekpansi atau perluasan basis pajak hotel yang mencankup seluruh persewaan ruangan di hotel yang berada di DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis evaluasi kebijakan ekspansi basis atau perluasan basis pajak hotel yang mencakup seluruh persewaan ruangan di hotel sesuai dengan Undang- Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui perpajakan yang sesuai dengan objek persewaan ruangan di hotel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Dari hasil evaluasi kebijakan perluasan atau ekspansi basis pajak hotel dapat diketahui tujuan dan maksud dari kebijakan tersebut dari berbagai sudut pandang. Serta peneliti dapat mengkaji masalah serta kendala yang timbul dalam proses implementasi kebijakan ekspansi basis pajak hotel.

---

The research about Evaluation The Hotel Tax Base Expansion of Rental Room in Hotel. This research purpose to analyze the evaluation of the hotel tax base expansion policy in all room rental at the hotel which in The Law of Local tax and Local Charges Number 28 Year 2009. This research uses qualitative approach with data-collection techniques such as in- depth interview, observation and literature studies. In the results of the evaluation of the expansion tax base includes hotel room rentals at hotel according The Law of Local tax and Local Charges Number 28 Year 2009. From evaluated the hotel tax base expansion, researcher can find goals from hotel tax base expansion policy. And also researcher can find the problems in implementation process of the hotel tax base expantion.

Abstrak :
ABSTRACT
Pariwisata di Kabupaten Garut memiliki potensi yang sangat baik. Potensi tersebut sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga Kabupaten Garut diharapkan dapat menjadi destinasi wisata unggulan di Provinsi Jawa Barat maupun tingkat nasional. Perkembangan pariwisata tersebut dilengkapi dengan perkembangan pembangunan hotel yang ada. Hotel merupakan salah satu objek pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Garut. Dengan potensi pariwisata yang ada, diharapkan pajak hotel dapat menjadi penopang pendapatan daerah. Namun, pada tahun 2017 penerimaan Pajak Hotel menurun dan tidak mencapai target. Tentu kondisi tersebut tidak sejalan dengan perkembangan pariwisata di Kabupaten Garut. Penelitian ini memfokuskan pada penetapan target pajak hotel dan implementasi kebijakan pajak hotel di Kabupaten Garut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk ke dalam jenis penelitan deksriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa penetapan target melibatkan beberapa pihak dan implementasi kebijakan Pajak Hotel di Kabupaten Garut dilakukan dengan dua upaya untuk memudahkan Wajib Pajak Hotel dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Kabupaten Garut dalam melakukan implementasi Pajak Hotel di Kabupaten Garut.

---

ABSTRACT
Tourism in Garut Regency has a very good potential. The potential is being developed by the local government and central government, so is expected to become a leading tourism destination in West Java Province and national level. The development of tourism is complemented by the development of existing hotel. Hotel is one of the object local taxes collected by the government of Garut Regency. With the existing tourism potential, it is hoped that hotel tax can become the regional revenue support. This research focuses on the determination of hotel tax target and the implementation of hotel tax policy in Garut Regency. This study uses qualitative approach with descriptive design by compiling all the collected data which was done through in depth interviews and literature study. The result of this study shows that target setting involves several participants and the implementation of hotel tax policy in Garut Regency is done in two ways to facilitate the Hotel Taxpayer in fulfilling their tax obligations. In addition to that, there are some obstacles faced by Garut Regency in implementating the hotel tax policy in Garut Regency.

Abstrak :
ABSTRAK
Fokus penelitian ini membahas pelaksanaan administrasi pajak hotel pada kelompok motel. Motel yang dalam perkembangannya belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan pajak hotel pada umumnya. Rendahnya kontribusi yang di berikan pada motel disebabkan oleh beberapa hal yaitu, jumlah wajib pajak hotel pada kelompok motel yang jumlahnya hanya 15 buah diseluruh DKI Jakarta, fasilitas motel yang terbatas, pandangan negatif masyarakat tentang motel, letak keberadaan motel yang kurang cocok di DKI Jakarta, kurangnya kebutuhan masyarakat atas motel, sistem pemungutan pajak yang belum computerized dan online serta kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah menjelaskan dan menganalisa pelaksanaan administrasi pajak hotel pada kelompok motel. Kedua, untuk menjelaskan dan menganalisa permasalahan dalam proses administrasi pajak hotel pada kelompok motel Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, penelitian lapangan, dan juga dengan wawancara mendalam. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan yaitu, pelaksanaan administrasi pajak hotel pada kelompok motel terdiri dari kegiatan pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, penagihan pajak dan pemeriksaan pajak. Masalah-masalah yang dihadapi yaitu, rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri, adanya wajib pajak yang tidak melaporkan STPD, ada wajib pajak yang tidak kooperatif pada saat diperiksa, kurangnya sumber daya manusia dan keterbatasan dana dalam pemenuhan sistem online.

---

ABSTRACT
This research focus is to examine the implementation of hotel tax administration especially on motel group. In the motel development, motel hasn't significantly give a contribut ion to raise the hotel tax revenue generally. A very low contribution to the motel was cause by several things, first, the limited motel facility, second is a negative perspective from society about motel, third is the placement of motel location that doesn't fit in DKI Jakarta areas, fourth is the lack of society necessity to motel, fifth is collecting tax system that has not been computerized and online, and fifth is the low obedience of tax obligation. Aim of this research is, first, to explain and analyze the implementation of hotel tax administration on motel group. And the second is to explain and analyze problems on hotel tax administration process on motel group. This research use qualitative descriptive method and approach. Collecting data process has been done through the literature studies, fieldwork, and comprehensive interview. Based on the research purpose, this is a descriptive research. From the result of this research we can make a conclusion that is, the implementation of hotel tax administration on motel group consists of registration activity of tax obligation, tax regulation, tax collecting, and tax investigation. The problems that faced is, a low obedience of tax obligation to register themselves, there?s a tax obligation that not report the local government tax payment letter, there's a taxpayer that not cooperative when checked, lack of human resources and the limited fund on fulfillment online system.

Abstrak :
Pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang dasar pemungutannya diatur dalam Pasal 23 A UUD 1945. Sebagai alat yang berfungsi mengatur perekonomian dan mengisi kas negara, pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia, tidak terkecuali Kabupaten Malang. Dengan metode penelitian yuridis normative, dapat disimpulkan bahwa selama pandemi COVID-19, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menangani dampak pandemi ini, salah satunya kebijakan di bidang ekonomi. Dari sekian banyak kebijakan ekonomi, pemerintah membentuk peraturan dan keputusan terkait dengan pemberian perlindungan hukum dari pengenaan sanksi kepada wajib pajak, khususnya di bidang perhotelan. Perlindungan hukum dari pengenaan sanksi yang diberikan berupa kebijakan pemberian insentif dan relaksasi pajak berupa insentif PPh 21 dan penurunan PPh badan sebagaimana diatur dalam Permenkeu No. 9/PMK.03/2021 dan PERPPU No. 1 Tahun 2020 yang dibentuk oleh pemerintah pusat dan pengurangan PBB terutang melalui Surat Keputusan Bupati Malang No: 188.45/224/KEP/35.07.013/2021 dimana tujuan dari dibentuknya perlindungan hukum adalah memberi kepastian terkait sanksi yang diterapkan apabila terdapat pelanggaran. Ketiga kebijakan tersebut merupakan salah satu contoh dari kebijakan yang sesuai dengan teori keadilan horizontal dimana pemberian perlakuan pajak sama bagi wajib pajak dengan kedudukan yang setara. Namun, tidak sesuai dengan keadilan vertical dikarenakan bentuk perlindungan hukum terhadap pengenaan sanksi perpajakan tersebut hanya dikenakan terhadap wajib pajak dengan kedudukan yang sama, tidak dikenakan berdasarkan penghasilan yang sama. ......Tax is one of the state revenues whose basis for the collection is regulated in article 23 A of the Constitution. As an instrument that serves to regulate the economy and increase the state treasury, taxes are collected by the central government and local government which its authority refers to the laws and regulation. The existences of COVID-19 pandemic have an impact on economic activity in Indonesia, including Malang District. By using normative legal research methods, it concluded that during the COVID-19 pandemic, The government has issued several policies to deal with this pandemic condition, one of the examples is economic policy. Government forms regulations and decision related to providing legal protection against the imposition of tax sanctions to taxpayers, including hotel taxpayers. Legal protection provided in the form of providing incentives and tax relaxation in the form of income tax incentives and reduction of corporate income tax as regulated in Minister of Finance Regulation No. 9/PMK.03/2021 and government regulation in lie of law Number 1 of 2020 and regent’s decree No. 188.45/224/KEP/35.07.013/2021 where the where the purpose of the establishment of legal protection is to provide certainty regarding the sanctions applied if there are violations committed by taxpayers. These are an example of a policy that is in accordance with the theory of horizontal justice where the provision of equal tax treatment for taxpayers with an equal position. However, it is not in accordance with vertical justice because the form of legal protection not based on the same income.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai masalah tunggakan pajak hotel yang cukup tinggi di Kabupaten Badung. Pajak Hotel merupakan sumber PAD terbesar di Kabupaten Badung. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tingginya jumlah tunggakan Pajak Hotel di Kabupaten Badung. Selanjutnya, dalam penelitian ini juga membahas mengenai strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung untuk mengurangi tunggakan Pajak Hotel di Kabupaten Badung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tunggakan pajak hotel di Kabupaten Badung dipengaruhi oleh faktor kepatuhan wajib pajak dan faktor administrasi pajak. Di samping itu strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung dalam upaya mengurangi tunggakan pajak hotel tersebut meliputi strategi secara preventif dan represif. Strategi secara preventif yaitu sosialisasi, pembinaan dan pengawasan, serta penggunaan tapping box. Sedangkan strategi secara represif yaitu upaya penegakan hukum dan pelaksanaan penagihan sesuai dengan aturan.

---

ABSTRACT
This study discusses the problem of hotel tax receivable were high in the Badung regency. Hotel tax is the biggest revenue source in Badung. Therefore, this study analyzes the factors that lead to a high number of hotel tax receivable in Badung. Furthermore, this study also discusses the strategy undertaken by the ?Dispenda? Badung to reduce hotel tax receivable in Badung. The approach used in this study is a qualitative approach to data collection methods in the study of literature and in-depth interviews. The results of this study stated that the factors that led to high hotel tax receivable in Badung influenced by factors taxpayer compliance and tax administration. In addition, the strategy undertaken by the ?Dispenda? Badung in an effort to reduce hotel tax receivable include preventive and repressive strategies . A preventive strategies that is socialization , guidance and supervision , and the use of tapping box . While repressive strategies that is attempts to law enforcement and the billing in accordance with the rules.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah negara penerima bebas visa (visa exemption), jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara, PDRB, dan inflasi terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di 9 kota/ kabupaten destinasi wisata di Indonesia. >Visa exemption policy adalah suatu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah agar warga negara asing dapat dengan mudah masuk ke negara Indonesia dengan membebaskan kewajiban memiliki visa. Dengan adanya kebijakan bebas visa diharapkan mampu memberikan dampak positif untuk negara Indonesia, salah satunya bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis regresi data panel. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jumlah negara penerima bebas visa berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran, tetapi tidak signifikan terhadap pajak hotel. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara, PDRB, dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel dan penerimaan pajak restoran. ......The purpose of this study was to determine the impact of the number of visa-free countries travel to Indonesia, the number of tourist visits both foreign and domestic, GRDP, and inflation on tax revenues from the hotel and restaurant in 9 tourist destination cities/regencies in Indonesia. The visa exemption policy is a government policy that allows foreign citizens to easily enter Indonesia by waiving the obligation to have a visa. It is envisaged that the visa-free policy will have a positive effect on Indonesia, one of which aims to increase the number of international tourist visits. This study uses a quantitative approach. A panel data regression analysis method was employed in this work to analyze the data. The results of the study concluded that the visa-free policy had a positive effect on hotel and restaurant tax revenues, although not on hotel taxes significantly. The number of foreign and domestic tourist visits, GRDP, and inflation simultaneously affect hotel and restaurant tax revenues.

Abstrak :
Keberhasilan implementasi kebijakan atas pajak hotel sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bintan diindikasikan tidak berhasil karena Pemerintah Daerah yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku serta adanya perbedaan pelayanan dari pemerintah daerah kepada antar wajib pajak hotel. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keberhasilan implementasi kebijakan atas pajak hotel sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bintan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data survey, wawancara mendalam, dan observasi. Hasil penelitian ini adalah penjabaran secara deskriptif dari indikator yang belum berjalan dengan baik, diantaranya perkembangan dan kerumitan program, indikator partisipasi pada semua unit pemerintahan dan indikator aktor yang terlibat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan atas pajak hotel di Kabupaten Bintan dengan perincian atas faktor pajak dan faktor non pajak.

---

The success of policy implementation on hotel taxes as efforts to improve a local owned revenue in Bintan Regency indicated not successful because local government who doesn?t run his duty in accordance with applicable regional regulations as well and there is a difference service from local government between tax payers of hotel tax. The purpose of this research is to analyse the success of policy implementation on hotel taxes as efforts to improve a local owned revenue in Bintan Regency. This research was using a descriptive qualitative method with survey, in-depth interview, and observation. As results, descriptive explanation from indicators which have not done yet, such as The Proliferation and Complexity of Government Programs, The Participation of Governmental Units at All Territorial Levels, The Profusion of Actors and factors that influence assestment of hotel tax in Bintan Regency with the details for tax factors and non tax factors.

Abstrak :
ABSTRAK Pajak hotel di Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu pajak yang potensinya sedang digali oleh Pemerintah Daerah, mengingat korelasinya dengan pertumbuhan sektor pariwisata. Pemerintah daerah mempunyai tujuan untuk menjadikan Wonosobo sebagai kota pariwisata dan lebih meningkatkan pendapatan daerah. Namun selama ini implementasi pajak terkait sektor pariwisata khususnya pajak hotel belum terpungut secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pemungutan pajak hotel dan kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan Pemerintah Daerah. Isu yang paling menonjol dalam implementasi kebijakan adalah komunikasi, struktur birokrasi dan penegakan hukum.

---

ABSTRACT Hotel tax in Wonosobo Regency is one of the taxes which its potential is highly being explored by Local Government, considering the correlation of hotel tax with the growth of the tourism sector. The local government has a purpose to make Wonosobo as a tourism city and further to increase local revenue. However, during the tax implementation related to tourism sector, especially hotel tax has not been collected optimally. The purpose of this research is to analyze the implementation of hotel tax collection and problems faced by Local Government. This research adopted a quantitative approach to qualitative data analysis technique through in-depth interviews and literature study. As result, the implementation of hotel tax collection policy has not been fully in accordance with the goal of Local Government. The most prominent issues in the policy implementation are communications, bureaucratic structures and law enforcement.

Abstrak :
Penelitian ini membahas implementasi pemungutan pajak hotel di Kabupaten Blora. Perkembangan industri perhotelan di Kabupaten Blora, tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan pajak hotel sehingga kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Permasalahan dalam penelitian, yaitu: implementasi pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Blora dan faktor penghambat pemungutan pajak hotel di Kabupaten Blora. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemungutan pajak hotel di Kabupaten Blora mengalami beberapa kendala diantaranya adalah penerapan sistem self assessment tidak berjalan sesuai ketentuan, kepatuhan wajib pajak hotel masih rendah, kurangnya sumber daya manusia, dan sanksi yang masih belum tegas oleh otoritas pajak setempat. ......This research discusses about the implementation of hotel tax collection in Blora Regency. The hotel industries are growing significantly in Blora Regency but the receipts in hotel tax is less contribute to the local revenues. The research problems are the implementation of hotel tax collection in Blora Regency and the factors that hinder in implementing the hotel tax collection. This research uses a qualitative approach. The result of this study presents that implementation of hotel tax collection in Blora Regency still have some problems including self assessment system which is not correctly implemented according to tax regulations, low tax compliance, lack of human resources, and weak in imposition of sanctions by the local tax authorities.