Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai perbedaan pola aktivitas fisik pada tenaga kesehatan dengan sindroma metabolik dan tanpa sindroma metabolik. Sindroma metabolik adalah suatu sindrom yang terdiri dari sekumpulan gejala meliputi peningkatan ukuran lingkar pinggang, peningkatan kadar trigliserida darah, penurunan kadar High Density Lipoprotein (HDL) kolesterol, tekanan darah tinggi dan intoleransi glukosa.Penelitian ini adalah penelitian potong lintang dengan desain deskriptif kategorik. Hasil penelitian dengan menggunakan metode Bouchard dan NCEP-ATP III modifikasi Asia didapatkan bahwa prevalensi sindroma metabolik meningkat pada tenaga kesehatan dengan pola aktivitas fisik banyak duduk.

---

The research discusses about the difference between physical activity pattern of medical worker with metabolic syndrome and without metabolic syndrome. Metabolic syndrome is a syndrome which consists of a set symptoms increasing in the size of the waits circumference, blood triglyceride levels, decreasing of high density lipoprotein (HDL) cholesterol, high blood pressure and glucose intolerance. This study was a cross sectional study with a design categorical description. The results of the study that use Bouchard and NCEP- ATP III methods Asian modifications found that the prevalence of metabolic syndrome increased in pattern with lots of sitting physical activity."

"Pelatihan dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu tenaga kesehatan. Pelatihan pada dasarnya merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan/atau menunjang pengembangan karir. Pelatihan bagi tenaga kesehatan dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dengan syarat pelatihan harus terakreditasi dan diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi pemerintah pusat. Ketersediaan institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan terakreditasi pemerintah pusat di Indonesia masih terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah tenaga kesehatan yang berhak memperoleh pelatihan berkualitas, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan akreditasi institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan dengan mengamati faktor-faktor yang berkontribusi terhadap implementasi sebuah kebijakan antara lain faktor ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, lingkungan, disposisi pelaksana, serta kinerja kebijakan implementasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan telaah dokumen di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dan institusi-institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang telah terakreditasi. Hasil penelitian menunjukkan secara umum pencapaian indikator yang menjadi target kinerja kebijakan akreditasi institusi telah tercapai walaupun belum terlihat pemerataannya di seluruh provinsi di Indonesia. Pada beberapa faktor, seperti kejelasan dan pola penyampaian informasi masih perlu dikembangkan upaya lainnya agar informasi dapat jelas dipahami semua pelaksana dengan cara yang efektif dan efisien, khususnya bagi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Kemudian pada faktor lingkungan, perlu upaya pendekatan dan koordinasi yang mendalam dan meluas agar kesempatan tenaga kesehatan mengikuti pelatihan terakreditasi yang diselenggarakan institusi penyelenggara pelatihan terakreditasi semakin banyak.

---

Training is carried out in an effort to improve the quality of health workers. Training is basically a learning process that aims to improve performance, professionalism, and/or support career development. Training for health workers can be organized by government, regional department, or community with the condition that the training must be accredited and held by an accredited health training provider institution. The availability of institutions providing training in the health sector accredited by the central government in Indonesia is still limited when compared to the number of health workers who are entitled to receive quality training. Therefore this study was conducted to analyze the implementation of the accreditation policy for institutions providing training in the health sector by observing factors that contribute to the implementation of a policy include the size and objectives of the policy, communication, resources, characteristics of the implementing agency, environment, disposition of the implementer, as well as the performance of the implementation policy. This research is a qualitative research using two methods of data collection, in-depth interviews and document review at Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan and accredited training institutions in the health sector. The results of the study show that in general the achievement of the indicators that are the performance targets for institutional accreditation policies has been achieved, although the distribution has not yet been seen in all provinces in Indonesia. On several factors, such as clarity and patterns of information delivery, other efforts need to be developed so that information can be clearly understood by all implementers in an effective and efficient manner, especially for Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Then on environmental factors, an in-depth and widespread approach and coordination is needed so that there are more and more opportunities for health workers to take part in accredited training organized by accredited training institutions."

"Penguatan sistem kesehatan memerlukan upaya terfokus pada pelayanan promotif dan preventif di puskesmas sebagai pemberi layanan primer. Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) puskesmas memegang peranan penting dalam kinerja pelayanan puskesmas karena SDMK puskesmas yang bahagia dapat bekerja lebih produktif. Setidaknya terdapat tiga masalah SDMK puskesmas, yaitu maldistribusi, beban kerja berlebih, dan regulasi kepegawaian yang menimbulkan berbagai persepsi. Ketiganya berpotensi menyebabkan turunnya tingkat kebahagiaan. Diperlukan pengukuran indeks kebahagiaan yang dapat secara berkala dipantau sehingga dapat segera dilakukan intervensi yang tepat setiap saat.Penelitian ini merupakan analisis data sekunder yang menggunakan data Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan tahun 2017. Risnakes adalah survey nasional SDMK yang diselenggarakan oleh NIHRD MoH. Jumlah responden yang terlibat dalam total coverage survey ini adalah 249.910 orang. Instrumen kebahagiaan pada Risnakes 2017 mengacu pada instrumen Survey Pengukuran Tingkat Kebahagiaan Badan Pusat Statistik yang mengadaptasi konsep better life index OECD.Evaluasi instrumen kebahagiaan dilakukan dengan menggunakan pemodelan Rasch. Model kebahagiaan dikembangkan dengan analisis faktor dan pemodelan Rasch. Validitas konkuren model kebahagiaan dinilai dengan menggunakan dua konstruk relevan yaitu kepuasan kerja dan motivasi kerja. Indeks kebahagiaan diperoleh melalu pemodelan Rasch dan dibuat peringkat tingkat kabupaen/kota serta provinsi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh parameter evaluasi instrumen (item fit, outfit meansquare, point measure correlation, wright map, DIF, unidimensionalitas, rating scale analysis, cronbach alpha, dan separation index ) bernilai baik. Hasil pemodelan dengan analaisis faktor menunjukkan hasil bahwa model kebahagiaan terbentuk dari 18 indikator yang mengelompok menjadi 4 dimensi yaitu retensi, kesehatan, sosial, dan insentif dengan nilai total variance explained 59,61%. Model secara statistik dinyatakan memiliki validitas konkuren karena berhubungan dengan kepuasan dan motivasi kerja dalam model regresi linear berganda. Rata-rata tingkat kebahagiaan individu SDMK puskesmas di Indonesia adalah 0,6542 ± 0,1040. Berdasarkan provinsi, DKI Jakarta menempati posisi tertinggi indeks kebahagiaan SDMK puskesmas, sementara posisi terendah adalah Kalimantan Utara. Berdasarkan kabupaten/kota, peringkat tertinggi indeks kebahagiaan diduduki oleh Kabupaten Sumba Barat dan terendah Kabupaten Nduga.Diperlukan pengukuran kebahagiaan secara berkala pada SDMK puskesmas agar dapat segera diintervensi apabila terjadi masalah. Dengan demikian kinerja pelayanan puskesmas menjadi optimal dan berdampak pada peningkatan status kesehatan masyarakat.

---

Health system strengthening requires efforts focused on promotive and preventive services at the puskesmas as the primary health care provider. Human Resources for Health (HRH) plays an important role in the performance of puskesmas because happy HRH can work more productively. At least, there are three potential problems related to Puskesmas’ HRH nowadays, namely maldistribution, excessive workload, and ambiguous staffing regulations. All problems are potential to decrease HRH level of happiness. It is necessary to measure the happiness index which can be periodically monitored so that appropriate interventions can be made at any time.

This research was a secondary data analysis that used Risnakes 2017 data. Risnakes was a national HRH survey held by National Health Research and Development (NIHRD MoH) with 249,910 respondents involved. The happiness instrument Risnakes 2017 refers to the Central Statistics Agency’s (BPS’s) happiness survey which adapts OECD better life index concepts.

Evaluation of the happiness instrument was carried out using Rasch modeling. The happiness model was developed by factor analysis and Rasch modeling. The concurrent validity of the happiness model was assessed using two relevant constructs, namely job satisfaction and work motivation. The happiness index was obtained through Rasch modeling and rankings were made at the district/city and provincial levels.

The results showed that all instrument evaluation parameters (item fit, outfit mean square, point measure correlation, wright-map, DIF, unidimensionality, rating scale analysis, Cronbach alpha, and separation index) were good. The happiness model was formed from 18 indicators grouped into 4 dimensions, namely retention, health, social, and incentives. The total variance explained was 59.61%. The model was statistically stated to have concurrent validity because it relates to job satisfaction and motivation in a multiple linear regression model. The average happiness level of puskesmas’ HRH in Indonesia was 0.6542 ± 0.1040. Based on the province, DKI Jakarta occupies the highest position in the HRH happiness index. While North Kalimantan was the lowest. Based on districts/cities, West Sumba Regency has the highest happiness index and the lowest was Nduga Regency.

Periodic measurements of HRH happiness are needed in order to immediately intervene if a problem occurs. Thus, the performance of puskesmas services will increase and have an impact on the public health status."

"Berdasarkan catatan WHO per Mei 2021, setidaknya ada 115.000 tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat infeksi virus corona. Tenaga Kesehatan sebagai garda terdepan, merupakan faktor terpenting dalam upaya penanganan COVID-19. Berbagai penelitian menunjukan, diperlukannya sistem reward khusus untuk tenaga kesehatan sebagai bentuk apresiasi atas etos kerja yang diberikan. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang peran organisasi dan kepimpinan dalam memberikan bentuk reward kepada tenaga kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan basis data Google Scholar, Remote Lib UI dan PubMed. Hasil pencarian didapat 10 literatur berasal dari China, AS, Eropa, Afrika, England, Italy, Indonesia yang telah melakukan penelitian terkait reward yang dapat diberikan untuk tenaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Hasil telaah literatur menunjukan peran organisasi dan pemimpin dalam menganalisis bentuk reward yang diberikan yaitu mengenai kesehatan mental, finansial dan reward lainnya yang mendukung kebutuhan tenaga kesehatan. Penulis melakukan analisis kebijakan reward ini agar dapat digunakan oleh organisasi atau fasilitas kesehatan di Indonesia dalam memberikan gambaran reward yang tepat untuk diberikan sesuai dengan kebutuhan tenaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19, namun perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui tingkat efektivitas reward, agar lebih representatif.

---

Based on WHO records as of May 2021, at least 115,000 health workers have died due to corona virus infection. Health workers, as the frontline, are the most important factor in efforts to deal with COVID-19. Various studies show the need for a special reward system for health workers as a form of appreciation for the work ethic given. This paper aims to provide knowledge about the role of organizations and leadership in providing a form of reward to health workers. This study uses a literature review method with Google Scholar, Remote Lib UI and PubMed databases. The search results obtained 10 literatures from China, the US, Europe, Africa, England, Italy, Indonesia which have conducted research related to rewards that can be given to health workers during the COVID-19 pandemic. The results of the literature review show the role of organizations and leaders in analyzing the form of rewards given, namely mental health, financial and other rewards that support the needs of health workers. The author analyzes this reward policy so that it can be used by organizations or health facilities in Indonesia in providing the right description of rewards to be given according to the needs of health workers during the COVID-19 pandemic, but further research needs to be done to determine the effectiveness of rewards, to make them more representative."

"Hipertensi adalah salah satu penyakit tidak menular yang berkontribusi pada sebagian besar kematian di dunia. Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, puskesmas berperan dalam tindakan preventif, promotif, dan kuratif terhadap hipertensi. Praktik kolaborasi interprofesi menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada penatalaksanaan klien hipertensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana persepsi tenaga kesehatan terhadap praktik kolaborasi interprofesi dalam penanganan klien hipertensi di Kota Bekasi. Penelitian dilakukan di 9 Puskesmas di Kota Bekasi, yaitu dokter, perawat, bidan, apoteker/ asisten apoteker, kesehatan masyarakat, dan ahli gizi. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif cross-sectional, sampel 112 responden dengan teknik quota sampling. Instrumen yang digunakan adalah Perception of Collaboration Model Questionnaire (PINCOM-Q) versi Bahasa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan persepsi kolaborasi interprofesi pada kategori baik (50,9%) dan kurang baik (49,1%). Hasil penelitian dapat menjadi landasan bagi tenaga kesehatan untuk mengevaluasi praktik kolaborasi interprofesi pada pelayanan hipertensi.

---

Hypertension is a non-communicable disease that contributes to the majority of deaths in the world. As a first-level health service facility, community health centers play a role in preventive, promotive, and curative measures against hypertension. The practice of interprofessional collaboration is one of the factors that contribute to the management of hypertensive clients. This study aims to identify the perceptions of health workers regarding the practice of interprofessional collaboration in treating hypertensive clients in Bekasi City. The research was conducted at 9 Community Health Centers in Bekasi City, namely doctors, nurses, midwives, pharmacists/pharmacist assistants, public health, and nutritionists. This research design uses a cross-sectional descriptive research design, a sample of 112 respondents using a quota sampling technique. The instrument used was the Indonesian version of the Perception of Collaboration Model Questionnaire (PINCOM-Q). The research results show that perceptions of interprofessional collaboration are in the good (50.9%) and poor (49.1%) categories. The results of the research can be a basis for health workers to practice interprofessional collaboration in hypertension services."

"Penelitian ini bertujuan untuk menentukan produktivitas PNS tenaga kesehatan dengan faktor-faktor yang berhubungan berdasarkan Riset ketenagaan di bidang kesehatan 2017 (Risnakes) secara multilevel. Selain itu dinilai juga hubungan produktivitas PNS tenaga kesehatan dengan ketanggapan dan kepuasan pasien, serta dengan efisiensi tenaga kesehatan. Penelitian ini adalah analisis lanjut menggunakan data time study Risnakes 2017, untuk menilai produktivitas waktu produktif per waktu tersedia (waktu produktif) dan produktivitas waktu pelayanan per satu pasien (waktu pelayanan per pasien). Waktu produktif diambil dari aktifitas UKM, UKP, produktif lainnya dan non produktif. Rerata produktivitas waktu produktif adalah 83,4%, dan variasinya ditentukan oleh beda antar Puskesmas dan beda antar dinas kesehatan kabupaten/kota. Hasil mendapatkan aktivitas UKM paling rendah di Puskesmas. Sementara produktivitas waktu perlayanan per pasien adalah 9,84 menit per pasien dan variasinya ditentukan oleh beda antar Puskesmas. Beberapa variabel dan komposit dari ketanggapan dan kepuasan pasien rawat jalan berhubungan dengan produktivitas waktu produktif. Efisiensi eknis PNS tenaga kesehatan waktu produktif hanya sebesar 68% akibat adanya inefisiensi teknis. Sementara efisiensi PNS waktu pelayanan per pasien mencapai 98% dimana random error lebih dominan. Kesimpulan didapatkan bahwa Puskesmas dan dinas kesehatan berperan menentukan variasi produktivitas PNS tenaga kesehatan, dimana produktivitas UKM adalah yang terendah. Inefisiesi teknis ditemukan pada produktivitas PNS tenaga kesehatan waktu produktif namun random error berperan pada produktivitas waktu pelayanan per pasien.

---

This study aims to determine the productivity of employees government (PNS) health workers with related factors based Labour Research in health sector (Risnakes) 2017 with multilevel analysis. Besides that, it was assessed too the relationship between the productivity with the responsiveness and satisfaction of patients, and with the efficiency of health workers. This study was an advance analysis based on time study data of Risnakes 2017, to assess the productivity of productive time per available time (productive time) and service time productivity per patient (service time per patient). Productive time was identified from activities of UKM, UKP, other productive and non-productive activities. The average productivity of productive time" was 83.4%, and the variation was determined by the difference between Puskesmas and difference between district / city health offices. The results got the lowest UKM activity in the health center. While the productivity of service time per patient was 9.84 minutes per patient and the variation was determined by the difference between Puskesmas. Several variables and composites of outpatient responsiveness and satisfaction are associated with productive time productivity. The technical efficiency of PNS health worker "productive time" is only 68% due to technical inefficiencies. While the efficiency of civil servants service time per patient reaches 98% where random error was more dominant. The conclusion was that the Puskesmas and health offices played a role in determining the variation in the productivity of PNS health workers, where the productivity of UKM was the lowest. Technical definitions were found in the productivity of health service civil servants in productive time but random error plays a role in productivity service time per patient."

"ABSTRAKNama : Hani rsquo; AnnadorohProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Analisis Pelaksananan Penyusunan DokumenPerencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan diKota Depok Tahun 2017Pembimbing : Prof. Dr. drg. Jaslis Ilyas, MPHPerencanaan tenaga kesehatan disusun secara berjenjang berdasarkan ketersediaantenaga kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan serta upayakesehatan. Tahun 2015 Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan MenteriKesehatan nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan PerencanaanKebutuhan SDM Kesehatan. Tahun 2016, kota Depok telah melaksanakanpenyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan berdasarkanPermenkes 33 Tahun 2015 tersebut, akan tetapi hasilnya belum dapat dijadikanpertimbangan dalam pengangkatan pegawai. Untuk itu peneliti melakukan analisispelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan SDM Kesehatan di Kota Depokuntuk mendapatkan informasi mendalam bagaimana pelaksanaan penyusunandokumen tersebut di tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatifdengan teknik pengumpulan data berupa in-depth interview. Triangulasi sumberdilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari satu informandengan informan yang lain. Telaah terhadap dokumen yang dihasilkan, serta studiliteratur dilakukan sebagai pembanding terhadap informasi yang telah didapatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan dokumenperencanaan kebutuhan SDM Kesehatan kota Depok tahun 2017 belum sesuaidengan tahapan yang terdapat dalam permenkes 33 tahun 2015 sehingga outputbelum menggambarkan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan kota Depoksecara menyeluruh. Faktor komunikasi merupakan faktor yang berpengaruh kesemua tahapan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMKesehatan di kota Depok tahun 2017 dan perlu ditingkatkan, khususnyakomunikasi ke pemangku kebijakan tingkat kota untuk mendapakan dukungandan komitmen bersama dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumenperencanaan kebutuhan SDM Kesehatan, komunikasi kepada pelaksana dilapangan, serta komunikasi horisontal ke lintas sektor. Demikian juga faktorsumber daya khususnya kualitas dan kuantitas SDM dan dana, serta faktordisposisi khususnya komitmen dan insentif masih perlu ditingkatkan. FaktorStruktur Birokrasi perlu melibatkan sektor terkait, perlu adanya kejelasan tugassebagai perencana SDM Kesehatan pada individu yang ditunjuk, serta perluadanya SOP pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMKesehatan yang singkat dan jelas.Kata kunci:Perencanaan; SDM Kesehatan; Permenkes 33/2015; Kota Depok

---

ABSTRACTName Hani rsquo AnnadorohStudy Program Ilmu Kesehatan MasyarakatTitle Analisis Pelaksananan Penyusunan DokumenPerencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan diKota Depok Tahun 2017Mentor Lecturer Prof. Dr. drg. Jaslis Ilyas, MPHHealth workforce planning is organized in stages based on the availability ofhealth workforce and the needs for development implementation as well as healthefforts. In 2015 Ministry of Health issued Regulation of Minister of Healthnumber 33 of 2015 on Guidelines for Preparation of Human Resource for Health HRH Needs Planning. In 2016, Depok has implemented the preparation ofhuman resource of health needs planning documents based on Regulation ofMinister of Health number 33 of 2015, but the results cannot be taken intoconsideration for recruitment. Therefore, the researcher conducted an analysis ofthe implementation of the preparation of HRH planning documents in Depok toobtain in depth information about how the implementation of the preparation ofthe document in 2017. This research is a qualitative research with data collectiontechniques in the form of in depth interview. Triangulation of sources wasperformed by comparing the data obtained from one informant to anotherinformant. The study of the documents produced, as well as the literature studywere used as the comparison to the information obtained. The result of theresearch indicates that the preparation of human resource of health needs planningdocuments of Depok in 2017 was not in accordance with the stages contained inRegulation of Minister of Health number 33 of 2015, so that the output has notdepicted the human resource for health needs planning of Depok as a whole.Communication is an influencing factor to all stages of the implementation ofpreparation of HRH Needs planning document in Depok in 2017. It needs to beimproved, especially for the communication to city level stakeholders to getsupport and common commitment in the implementation of the activity ofpreparation of HRH needs planning document, as well as communication to thefield executors, and horizontal to cross sector communication. In addition, thefactors of resources, particularly on the quality and quantity of human resourcesand funds, as well as disposition factors, especially the commitment andincentives should be improved. Bureaucratic Structure factors should involve therelated sectors and it requires tasks clarity for HRH planner on the appointedindividual. Moreover, SOPs of implementation of the preparation human resourcefor health needs planning document should be brief and clear.Key words Planning Human Resources for Health Regulation of Minister ofHealth number 33 of 2015 Depok"

"Latar Belakang : Peran tenaga kesehatan sangat dibutuhkan dalam upaya untuk mencapai pembangunan kesehatan yang optimal. Kinerja tenaga kesehatan meliputi dokter, perawat, bidan, gizi, farmasi, serta komponen lainnya yang berada di lingkungan puskesmas sangat penting untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas. hasil pengamatan terhadap 20 orang perawat Puskesmas dan dihasilkan bahwa sebanyak 30% pegawai tidak mencatat pendokumetasian asuhan keperawatan dengan lengkap, sebanyak 50% lebih sering melakukan kegiatan adminitratif. Subyek dan Metode Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode analitik yang dilakukan secara observasional, desain penelitian ini adalah secara potong lintang (cross sectional). Dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan puskesmas. Jumlah sampel adalah 147 dengan menggunakan total populasi yaitu perawat yang bekerja di puskesmas di kabupaten way kanan. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2019. Hasil: Dari hasil penelitian didapatkan persamaan regresi sebagai berikut: Kinerja perawat = 4,066 - 0.018 masa kerja + 1,48 imbalan + 0,013umur Dengan model persamaan ini, kita dapat memperkirakan kinerja perawat dengan menggunakan variabel umur, masa kerja dan imbalan. Adapun arti koef. B untuk masing-masing variabel adalah sbb: Setiap kenaikan imbalan sebesar 1 juta maka akan mempengaruhi peningkatan kinerja perawat 1,48 pasien/ hari, setelah dikontrol variabel imbalan dan umur. Setiap perawat yang memiliki masa kerja lebih besar 1 tahun, kinerjanya menurun sebesar 0,18 pasien, setelah dikontrol variabel masa kerja dan umur. Setiap kenaikan umur sebesar 1 tahun maka akan mempengaruhi peningkatan kinerja perawat 0,13 pasien/hari, setelah dikontrol variabel imbalan dan umur. Kesimpulan : Ada hubungan yang signifikan antara umur, masa kerja, beban kerja, dan imbalan terhadap kinerja perawat Puskesmas di Kabupaten Way Kanan Tahun 2018, sementara antara pendidikan, jenis kelamin, dan pelatihan tidak ada hubungan yang signifikan terhadap kinerja perawat puskesmas di Kabupaten Way Kanan Tahun 2018. Faktor yang paling dominan adalah imbalan.<

---

Background: The role of health workers is very much needed in efforts to achieve optimal health development. The performance of health workers, including doctors, nurses, midwives, nutrition, pharmacy, and other components within the health center is very important to create quality services. the results of the observation of 20 Puskesmas nurses and resulted in that as many as 30% of employees did not record the complete documentation of nursing care, as much as 50% more often did administrative activities. Subjects and Methods: This study used an analytical method that was carried out observationally, the design of this study was cross sectional (cross sectional). Done using secondary data sourced from the puskesmas report. The number of samples is 147 by using a total population of nurses who work in health centers in the right way district. The location of the study was conducted in Way Kanan District, Lampung Province. The study was conducted in May 2019. Results: There is a significant relationship between age, years of service, workload, and rewards on the performance of Puskesmas nurses in Way Kanan District in 2018 with the pvalue 0,001, while there is no significant relationship between education, gender and training on the performance of health center nurses in Way Kanan Year 2018. Conclusion. The most dominant factor tat affecting nurses performance is compensation."

"Latar Belakang: Petugas kesehatan memiliki risiko terpajan darah atau jaringan tubuh saat bekerja. World Health Organization (WHO) memperkirakan adanya 3 juta pajanan setiap tahunnya pada 35 juta petugas kesehatan. Adanya profilaksis pascapajanan dapat menurunkan risiko penularan. Tujuan: Mengetahui pelaksanaan profilaksis pascapajanan terhadap terhadap HIV, hepatitis B dan hepatitis C pada petugas kesehatan di RSUPN Cipto Mangunkusumo (RSCM). Metode: Penelitian potong lintang dilakukan pada petugas terpajan yang terdata melalui laporan IGD, poli pegawai dan UPT HIV pada tahun 2014-2016. Data dikumpulkan dan diolah melalui SPSS versi 20.Hasil Penelitian: Dari 196 pekerja yang melaporkan pajanan, sebagian besar merupakan perempuan (69,9%), bekerja sebagai perawat (38,3%) dan dokter (38,3%), serta terpajan secara perkutan (93,4%). Anti-HIV reaktif ditemui pada 25 (13%) sumber pajanan, HBsAg reaktif pada 13 (8%) dan anti-HCV reaktif pada 12 (6%) sumber. Petugas dengan anti-HBs protektif adalah 55 (28,1%) petugas. Dari 183 pajanan berisiko, 45,9% (81) petugas direkomendasikan pemberian ARV, 81,5% (66) petugas melakukan profilaksis dengan ARV, 60% petugas minum ARV secara lengkap (28 hari). Follow-up anti-HIV bulan ke-3 dan 6 dilakukan oleh 44 (24%) dan 41 (22,4%) petugas. Terdapat 37 pekerja yang direkomendasikan menerima vaksinasi Hepatitis B dan/atau immunoglobulin (HBIG). Dari 22 (59%) yang direkomendasikan vaksinasi hepatitis B, hanya 1 (2,7%) yang melakukan. Dari 15 (41%) yang direkomendasikan vaksinasi hepatitis B dan HBIG, hanya 2 (5,4%) yang melakukannya. Follow-up 3 dan 6 bulan HBsAg serta anti-HBs dilakukan oleh 41 (31,1%), 38 (28,8%) dan 2 (1,5%) petugas. Dari 182 petugas yang melakukan follow-up anti-HCV bulan ke 3 dan ke 6 adalah 39 (21,4%) dan 37 (20,3%) petugas. Kesimpulan: Pelaksanaan profilaksis pasca pajanan terhadap HIV, hepatitis B dan hepatitis C masih rendah. Oleh karena itu, penanganan profilaksis secara komprehensif penting dilakukan termasuk peningkatan pengetahuan dan kesadaran pekerja, peninjauan kembali SOP, dan komunikasi yang efektif.

---

Introduction: Health care workers (HCW) have exposure risk of blood or body tissue at work. World Health Organization (WHO) estimates there is 3 millions exposure to 35 millions workers annually. The existance of post-exposure prophylaxis could reduce the transmission risk. Goal: To identify the implementation of post-exposure prophylaxis of HIV, Hepatitis B, and Hepatitis C among HCW in RSUPN Cipto Mangunkusumo (RSCM). Method: A cross-sectional study was conducted to exposured workers who had been recorded in emergency ward, employee ward, and UPT HIV on 2014-2016. Data was collected and analyzed with SPSS 20.Result: Among 196 HCW who reported the exposure, most of them were female (69.9%), worked as nurse (38.3%) and doctor (38.3%), and exposed percutaneously (93.4%). Positive anti-HIV was found in 25 (13%) people of exposure sources, positive HBsAg in 13 (8%) people and positive HCV in 12 (6%) people. Workers with protective anti-HBs were 55 (28.1%) people. In 183 reports, 81 (45,9%) workers were recommended to receive ARV, 66(81.5%) workers did receive it, and 40(60%) workers took complete ARV (28 days). Follow-up 3 and 6 months was done by 44 (24%) and 41 (22,4%) workers. There were 37 workers recommended to receive Hepatitis B vaccination and/or immunoglobulin (HBIG). In 22 (59%) recommended to receive Hepatitis B vaccination, only 1 (2,7%) who took that. In 15 (41%) recommended to receive both Hepatitis B vaccination and immunoglobulin, only 2 (5,4%) who took both. Follow-up of HBsAg and anti-HBs on 3rd and 6th months were done by 41 (31,1%), 38 (28,8%) and 2 (1,5%) workers who were recommended to receive prophylaxis. In 182 workers recommended to do follow-up of anti-HCV, 39 (21,4%) and 37 (20,3%) workers did the follow-up on 3rd and 6th month. Conclusion: The implementation of post-exposure propyhlaxis of HIV, Hepatitis B, and Hepatitis C was still low. Thus, it was important to do the management of prophylaxis comprehensively. It was also included the increasing of worker's knowledge and awareness, reconsidering the operational standard, and communicating effectively."