Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas proses strukturasi adaptif yang terjadi ketika suatu organisasi pemerintahan melakukan transformasi pelayanan informasi publik dari cara manual menjadi berbasis teknologi informasi. Penelitian ini menggunakan teori strukturasi adaptif dari DeSanctis dan Poole 1994 dan dikembangkan Schwieger dkk 2004 sebagai guidance untuk membahas interaksi agen dan struktur dalam mekanisme kerja pelayanan informasi publik yang telah berubah menjadi berbasis teknologi informasi dan struktur sosial baru yang muncul dari hasil interaksi tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif, pendekatan kualitatif dan strategi penelitian studi kasus. Data diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan studi dokumen. Informan yang diwawancarai dipilih berdasarkan strategi purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika agen berinteraksi dengan struktur pelayanan informasi publik yang telah berubah menjadi berbasis teknologi informasi, tindakan agen di organisasi pemerintahan menunjukkan interplay antara struktur pelayanan informasi publik berbasis teknologi informasi, struktur sosial lain tugas, lingkungan internal dan eksternal serta sistem internal organisasi pemerintahan yang berlaku. Dalam interaksinya para agen menggunakan komunikasi formal horizontal, vertikal dan diagonal serta informal. Hasil interaksi tersebut teridentifikasi munculnya struktur sosial baru yang menjadi pemahaman bersama di antara agen, mengatur tindakan agen ketika melakukan pelayanan serta terlegitimasi dalam pemahaman agen, sehingga pelayanan informasi publik berbasis teknologi informasi dapat terus berjalan. Ini menunjukkan bahwa perubahan pelayanan informasi publik changing memang terjadi, tetapi hasil perubahan ternyata belum sesuai prediksi/belum konsisten unpredictable .

---

This research study discuss the adaptive structuration process that occurs when a government agency transforms public information service from the manual into information technology. This research uses adaptive structuration theory by DeSanctis and Poole 1994 and developed by Schwieger et al 2004 as a guidance theory to discuss interaction between agent and structure in mechanism of public information service that has been changed into information technology and discuss new social structure of those interaction result. This research uses interpretative paradigm, qualitative method and case study as a research strategy. Data collection is conducted through depth interview and document study. Informants is selected based on purposive sampling strategies. The result of this research shows when agents interact with public information service structures that have been transformed into information technology, actions of agents show interplay between the structure of public information services based on information technology, other social structures tasks, internal and external environments and internal systems of government agency. In their interaction, agents use formal communication horizontal, vertical and diagonal and informal communication. The result of those interaction show the emergence of a new social structure that became a common understanding among agents, adjust action of agents when doing public information services and legitimated the understanding of agents, so that public information services based on information technology can continue to run. This indicates This shows that changes in public information services occur, but the results of changes that occurred is unpredictable.

Abstrak :
Secara umum misi pemerintah yakni sebagai aparat pelayanan (Service), pemberdayaan (empowerment) dan pembangunan (development). Pentingnya Humas Pemerintah di Lembaga Informasi Nasional (LIN) adalah memberikan dukungan pelayanan informasi. Kondisi demikian membawa konsekuensi tersndiri di dalam hubungan dengan publiknya, baik secara internal maupun eksternal. Sejak Departemen Penerangan diadakan pada Iahun 1998, terjadi kevakuman dari pemerintah untuk menyebarluaskan informasi-informasi penting secara nasional. Keberadaan LIN sendiri dibentuk melalui proses selama hampir lima tahun yang strukturnya adalah sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Dengan status itu berimplikasi Iuas Ierhadap pembentukan beberapa unit kerja yang ada didalamnya. Penempatan Humas LIN secara struktur di level Eselon IV, tampak belum diberdayakan sebagaimana mestinya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Tesis ini menjelaskan tentang fungsi dan peran Humas LIN pada era reformasi, dimana keberadaannya secara internal dan eksternal masih dihadapkan pada pelbagai kendala dalam pelayanan informasinya. Konsep-konsep yang digunakan dalam huhungannya dengan penulisan ini adalah menyangkut pemberdayaan dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi manajemen, serta kedudukannya sebagai Humas pemerintah dalam pembentukan opini publik dan citra positif bagi organisasi khususnya di LIN. Metoda yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tipe penelitian deskriptif yang dianalisis dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas LIN yang secara struktur ada dalam organisasi belum diberdayakan sebagaimana mestinya karena terjadinya tumpang tindih dengan unit kerja operasional Iain yang melakukan pelayanan informasi. Humas LIN baru difungsikan secara terbatas di Iingkungan internal, sementara untuk publik eksternal posisi itu dilakukan oleh unit kerja operasional yang secara struktur Iebih tinggi kedudukannya dalam organisasi. Permasalahan utama yang menyebabkan kendala dalam pemberdayaan Humas LIN itu juga menyangkut; segi kelembagaan, sumber daya manusia yang Iidak mendukung secara kuantitas dan kualitas, minimnya dukungan peralatan sehingga tidak mampu membuat jaringan, kurang tersosialisasinya produk Iayanan informasi serta Iemahnya dukungan anggaran.

Abstrak :
Tuntutan masyarakat akan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam waktu yang singkat memotivasi pemerintah untuk dapat segera menentukan strategi yang tepat guna mempercepat pencapaian tujuan tersebut. Salah satu strategi yang dilaksanakan adalah melakukan pengembangan e-government. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Kerangka kerja yang dijadikan alat ukur penilaian tingkat implementasi dan pengembangan e-government pada instansi pemerintah adalah PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia). Untuk dapat melakukan implementasi dan pengembangan e-government secara tepat dan efektif diperlukan adanya strategi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang strategi pengembangan e-government berdasarkan kerangka kerja PeGI dengan melakukan studi kasus di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Metodologi yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa analisis dokumen, observasi, dan focus group discussion (FGD). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, didapat bahwa level implementasi e-government di LAPAN saat ini adalah 1,88 sedangkan level implementasi e-government yang diharapkan adalah 3,18. Penelitian ini akan menjabarkan strategi pengembangan e-government di lingkungan LAPAN dalam upaya mencapai level implementasi e-government yang diharapkan. ...... People's demands for the establishment of good governance in a short time, motivating the government to be able quickly determine the right strategy in order to accelerate the achievement of these goals. One of strategy that was implemented for these goals are developing e-government. This was stated in President Instruction No. 3 of 2003 on National Policy and Strategy Development of e-Government. The framework that used to measure level of development and implementation of e-government in the government institution is PeGI (The ranking of e-Government of Indonesia). To be able perform the implementation and development of e-government in a timely and effective need some strategy. This research aims to devise an e-government development strategy based on PeGI framework by doing a case study on the National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN). The methodology used is descriptive qualitative with data collection methods such as document analysis, observations, and focus group discussion (FGD). Based on the analysis, found that the level of e-government implementation in LAPAN today is 1.88 while the level of e-government implementation expected was 3.18. This study will describe how the development of e-government strategies in LAPAN to reach the level of implementation of e-government that expected.

Abstrak :
ABSTRAK
Penerapan e-government di Indonesia masih jauh dari harapan dan tujuan Instruksi Presiden "Kebijakan tentang E-Government". Hal ini berdasarkan hasil asesmen PBB tahun 2016 yang memberikan Indonesia indeks e-government 0,4478 dari 1 dan indeks e-participation 0,3729 dari 1. Media sosial digunakan sebagai alat untuk meningkatkan indeks e-government dan e-participation. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana penggunaan media sosial mempengaruhi tingkat keterlibatan audiensnya dengan menganalisa penggunaan Facebook dan Instagram yang digunakan oleh instansi pemerintah di Indonesia terutama pesan yang di-posting di akunnya pada tahun 2016. Pesan yang dianalisa adalah bentuk, nada dan bentuk responnya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat keterlibatan masyarakat pada Facebook dan Instagram milik pemerintah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial di instansi pemerintah belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya indeks penggunaan media sosial yang diperoleh. Indeks paling tinggi diperoleh Kementerian Pariwisata dengan nilai 4,617 (dari 100). Hasil analisa tingkat keterlibatan penggemar pada Facebook dan Instagram milik pemerintah menunjukkan bahwa partisipasi yang tinggi adalah pesan yang di-posting pada hari rabu, jumat dan minggu dengan bentuk pesan video. Instansi dengan tingkat keterlibatan tertinggi adalah Kemendikbud. Analisa menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh signifikan pada partisipasi adalah frekuensi posting-an pada Instagram, sentimen positif terhadap instansi dan integrasi antara website instansi dengan media sosialnya. Sedangkan yang tidak berpengaruh adalah frekuensi posting-an pada Facebook dan variasi bentuk pesan pada kedua media sosial.

---

ABSTRACT
E-government implementation in Indonesia does not meet the objectives of presidential regulation on "E-government Policy". Based on the report of the United Nations in 2016, Indonesia obtained 0.4478 out of 1 for e-government and 0.3729 out of 1 for e-participation. Social media is used as a tool to increase the index of e-government and e-participation. This study aims to identify the extent to which social media affect the level of its audience by analyzing the use of Facebook and Instagram by government agencies in Indonesia, particularly messages posted on social media profile in 2016. The message analyzed is the terms of form, tone and form of response. Additionally, the study aims at measuring the level of citizen engagement on government's Facebook and Instagram. The results showed that the use of social media in government agencies is not optimal. This is because of the low index of social media usage. The highest index is Ministry of Tourism (4.617 out of 100). The results of the analysis of engagement showed that post that attracts high participation is a message posted in Wednesday, Friday and Sunday, while the form of the message is video. Kemendikbud is the institution with the highest engagement rates. The analysis revealed that the factors do have significant influence on citizen participation is the frequency of posting on Instagram, positive sentiment toward the government agency and integration between government website and their social media. Meanwhile that does not have a influence is the frequency of posting on Facebook and the various forms of messages on both social media.

Abstrak :
Tata kelola informasi (information governance) di Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dilakukan oleh lintas fungsional untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab LPP TVRI sesuai dengan UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran serta visi LPP TVRI. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana lintas fungsional melakukan koordinasi bersama sehingga diketahui model tata kelola informasi di LPP TVRI dalam menciptakan informasi (materi siaran) menggunakan enterprise content management system. Lebih jauh penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat matrik model kematangan tata kelola informasi menggunakan Generally Accepted Recordkeeping Principles (GARP) yang sudah diterapkan di LPP TVRI. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus eksploratoris guna melihat lebih jauh bagaimana praktik tata kelola informasi yang sudah dilakukan di LPP TVRI. Menggunakan Information Governance Reference Model (IGRM) diketahui model tata kelola informasi dilakukan oleh lintas fungsional untuk berkoordinasi dalam menciptakan materi siaran dalam tahapan daur hidup informasi. Masing-masing tahapan dianalisis menggunakan elemen bisnis, elemen hukum dan elemen pribadi dan keamanan, elemen teknologi informasi, serta elemen manajemen informasi dan rekod. Elemen-elemen tersebut dilakukan oleh masing-masing fungsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Daur hidup informasi yang dilakukan oleh masing-masing elemen saling terintegrasi dalam Enterprise Content Management System (ECMS) pada aplikasi etere. Model tata kelola informasi yang telah diterapkan di lingkungan LPP TVRI berada pada tingkat 2 matrik model kematangan tata kelola informasi yang berarti model tata kelola informasi telah memberikan dampak di LPP TVRI namun belum memiliki kekuatan hukum atau standar baku dari organisasi. ......Information governance in the Indonesian Television Public Broadcasting Institute (LPP TVRI) is carried out cross-functional to carry out the duties and responsibilities of LPP TVRI in accordance on Law number 32 of 2002 about broadcasting and LPP TVRI vision. This research was conducted to find out how crossfunctional coordination together so that the information management model in LPP TVRI is known in creating information (broadcast material) using an Enterprise Content Management System (ECMS). Furthermore, this study also aims to determine the matrix level model for information governance maturity using Generally Accepted Recordkeeping Principles (GARP) which have been implemented in LPP TVRI. Thisresearch approach is qualitative with an exploratory case study method in order to see further how information governance practices have been carried out at LPP TVRI. Using the Information Governance Reference Model (IGRM), it is known that the information governance model is carried out by cross-functional to coordinate in creating broadcast material in the stages of the information life cycle. Each stage is analyzed using business elements, legal elements and personal and security elements, information technology elements, records and information management elements. These elements are carried out by each function in accordance with their duties and responsibilities. The information lifecycle carried out by each element is integrated with each other in the Enterprise Content Management System (ECMS) in etere application. The information governance model that has been implemented in the LPP TVRI environment is at level 2 of the information management maturity model matrix, which means that the information governance model has had an impact on LPP TVRI but does not yet have legal force or standard from the organization.

Abstrak :
Pengembangan e-government merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik serta kinerja birokrasi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). E-government di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang telematika (Telekomunikasi Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Egovernment juga wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda dikantor-kantor pemerintahan. Layanan informasi dan administrasi publik merupakan salah satu area dimana internet dapat digunakan sebagai sarana akses bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan dan menciptakan hubungan masyarakat dengan pemerintah secara lebih mudah dan transparan. Direktorat Jenderal Pajak telah meletakkan dasar pembangunan sistem perpajakan yang lebih baik pada implementasi e-government, yaitu dengan menerapkan pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha dan pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat seperti dengan dimulainya wajib pajak menilai aset dan penerimaan dapat dikenai pajak, penyederhanaan pengisian formulir serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk kemudahan layanan dan reformasi administrasi perpajakan yang dapat mengurangi kontak antara wajib pajak dengan petugas pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode observasi, dan juga studi kepustakaan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu yang pertama bagaimana tingkat sevice maturity implementasi egovernment pada situs www.pajak.go.id, kemudian bagaimana tingkat delivery maturity implementasi e-government pada situs pajak.go.id dan yang terakhir bagaimana tingkat overall maturity implementasi e-government pada situs www.pajak.go.id ? Hasil penelitian, menunjukkan bahwa tingkat kematangan e-government situs pajak.go.id masih berada pada level Innovative Leader menunjukkan kejelasan yang kuat akan layanan online yang disediakan, tapi memiliki kesempatan yang signifikan untuk tumbuh berkembang dengan memaksimalkan potensi layanan online dan meningkatkan layanan delivery maturity.

---

Development of e-government is an effort of the government of Indonesia in the framework of enhancing the quality of public services and performance of the bureaucracy toward realization of the (good governance). E-government in Indonesia has been introduced by Presidential Instruction No. 6, 2001 on telecommunications service (Telecom Media and Information), which states that government officials should use technology to support the telecommunications service of good governance and accelerate the process of democracy. E-government also introduced mandatory for a different purpose-examination of government offices. Information services and public administration is one area where the Internet can be used as a means of community access to services and create public relations with the government in a more simple and transparent. The General Directorate of Taxation has put the development of the basic system of taxation is better in the implementation of the e-Government, namely the establishment of a network by applying information and transaction services to public, establishing an interactive relationship with the business world and the establishment of mechanisms and channels of communication with state institutions and provision of dialogue public for the community as the beginning of compulsory tax rate assets and revenues can be subject to tax, the simplification of the form and use of information and communication technology for the convenience of the service and tax administration reform, which can reduce contact between taxpayers with tax officials. Data used in this research was obtained with methods of observation, and also study literature. Main problems in this research is the first how the level of service maturity implementation of the e-government on the site www.pajak.go.id, and how the level of delivery maturity implementation of the e-government on the site www.pajak.go.id and how the level of overalls maturity implementation of the e-government on the site www.pajak.go.id? The results of the research, it is known that the level of maturity egovernment site pajak.go.id still at the level of clarity inovative leader shows a strong online service will be provided, but has a significant opportunity to grow with the growing maximize the potential of online services and improve service delivery maturity.

Abstrak :
Electronic Government atau e-Government merupakan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih efisien kepada masyarakat. Implementasi e-Government di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2003 dan masih terus berkembang hingga saat ini. Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengimplementasikan e-Government melalui situs Imigrasi.go.id. Kendati telah dikembangkan selama lebih dari satu dekade, keluhan terkait situs Imigrasi.go.id masih banyak disampaikan oleh para penggunanya. Penelitian ini berupaya untuk memberikan solusi atas permasalahan pada situs Imigrasi.go.id melalui evaluasi dan pengembangan desain alternatif dengan metode Design Thinking. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner daring, wawancara, usability testing, dan heuristic evaluation. Sebanyak 31 solusi desain diajukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ditemukan. Melalui usability testing terhadap situs saat ini dan desain alternatif, diperoleh peningkatan persentase kesuksesan pengerjaan task dari 73,6% menjadi 92,4%. ......Electronic Government or e-Government is the use of Information and Communication Technology (ICT) by a government in providing services that are more efficient for the public. The implementation of e-Government in Indonesia has started since 2003 and is continuously being developed until present time. The Directorate General of Immigration Republic of Indonesia is one of the government agencies which implement e-Government through the Imigrasi.go.id website. Although it has been developed for more than a decade, the Imigrasi.go.id website is still receiving many complaints from its users. This study attempted to provide solutions for the problem within Imigrasi.go.id site through the evaluation and the development of alternative design using Design Thinking method. The data was collected through online questionnaires, interviews, usability testing, and heuristic evaluations. A total of 31 design solutions were proposed to solve the problems found. Through usability testing of the current site and alternative designs, the percentage of successful tasks increased from 73.6% to 92.4%.

Abstrak :
Masa pandemi saat ini, membuat pemerintah harus mampu beradaptasi dengan kondisi yang terjadi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pada kondisi pandemi yaitu dengan mengembangkan e-government sehingga pelayanan publik tidak harus dilaksanakan secara tatap muka dan dapat meminimalisir penyebaran virus. Oleh karena itu, Kabupaten Kebumen sebagai kabupaten dengan nilai SPBE terbaik keenam di Indonesia dan terbaik pertama di Jawa Tengah mengembangkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diberi nama Pancen Maen yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Namun dalam pelaksanaannya ternyata ditemukan berbagai permasalahan dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan dari Dispendukcapil Kabupaten Kebumen dalam mengimplementasikan pelayanan administrasi kependudukan secara online melalui aplikasi Pancen Maen. Pengukuran e-government readiness pada penelitian ini dilakukan menggunakan Framework STOPE dengan lima domain yang dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu strategy, technology, organization, people dan environment. Penelitian ini juga dikombinasikan dengan pemeringkatan e-readiness dari Centre for International Development (CID) Harvard. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu mixed method melalui survei, wawancara mendalam dan studi kepustakaan dengan teknik analisis datanya yaitu statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh domain berada pada kategori siap dengan perolehan nilai STOPE yaitu 3,10 dan persentasenya yaitu 77,48%, artinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen telah siap dalam mengimplementasikan Pancen Maen. ......During the current pandemic, the government must be able to adapt to the conditions that occur. One of the efforts that can be made during a pandemic is to developed e- government so that public services do not have to be carried out face-to-face and can minimize the spread of the virus. Therefore, Kebumen Regency as a district with the sixth best SPBE score in Indonesia and the first in Central Java develop population and civil registration administration services managed by the Population and Civil Registration Office of Kebumen Regency. However, in practice, there were various problems and complaints submitted by the community. This study aims to analyze the readiness of the Population and Civil Registration Office of Kebumen Regency in implementing online population administration services through the Pancen Maen application. Measurement of e-government readiness in this study was carried out using the STOPE Framework with five domains that can be adapted to research needs, namely strategy, technology, organization, people, and environment. This research is also combined with an e- readiness rating from Harvard's Center for International Development (CID). The data collection technique used is a mixed method through surveys, in-depth interviews and literature studies with the data analysis technique, namely descriptive statistics. The results of this study indicate that all domains are in the ready category with a STOPE score of 3.10 and a percentage of 77.48%, meaning that the Population and Civil Registration Office of Kebumen Regency is ready to implement Pancen Maen.

Abstrak :
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bersama-sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta terus berusaha untuk melaksanakan keterbukaan pemerintah yang salah satunya adalah melalui portal open data. Namun, berdasarkan data yang diperoleh bahwa penyediaan data melalui portal open data masih belum sesuai harapan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum diketahuinya apakah pelaksanaan open government data telah berjalan baik di Pemprov DKI Jakarta karena hingga saat ini belum pernah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan open government data di Pemprov DKI Jakarta. Untuk itu diperlukan analisis untuk mengetahui tingkat kematangan open government data pada pemprov DKI Jakarta saat ini agar selanjutnya dapat dirumuskan saran dan rekomendasi bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mencapai tahapan kematangan yang lebih tinggi.Pada penelitian ini, kerangka kerja Open Data Maturity Model OD-MM digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi tingkat kematangan Open Government Data pada Pemprov DKI Jakarta. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara. Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa tingkat kematangan Open Government Data Pemprov DKI Jakarta berada pada tingkat kematangan 2. Saran utama untuk Pemprov DKI Jakarta adalah untuk dilakukan perbaikan pada subdomain management, access, developer, dan participation and collaboration. Selain itu, sebagai implikasi teori, penelitian ini memperlihatkan bahwa kerangka kerja Open Data Maturity Model OD-MM berhasil digunakan untuk mengukur tingkat kematangan open government data di Pemprov DKI Jakarta. ...... Provincial Government of DKI Jakarta through Department Communication, Informatics and Statistics Diskominfotik works together with Planning and Development Agency Bappeda continues to strive to implement Open Government in which one of them is through open data portal. However, the provision of data through the open data portal is still not as expected. One of the problem is not knowing whether the implementation of Open Government Data OGD has been running well in the Provincial Government of DKI Jakarta because until now there is no evaluation of the OGD implementation in Provincial Government of DKI Jakarta. To deal with this problem we need to analyze maturity level of Open Government Data implementation in Jakarta Provincial Government so that we can formulate suggestion and recommendation to get higher level maturity in OGD implementation.In this research, Open Data Maturity Model OD MM is used as a framework to evaluate maturity level of Open Government Data implementation in Jakarta Provincial Government. This research was conducted with a qualitative approach to collect data through interviews. The result shows that the maturity level of OGD implementation is at second maturity level. The main suggestion is to improve OGD implementation in some of subdomain, they are management subdomain, access subdomain, developer subdomain, and participation and collaboration subdomain. In addition, as a theoretical implication, this study shows that The Open Data Maturity Model OD MM framework was successfully used to measure the maturity of open government data in the Jakarta Provincial Government.

Abstrak :
Many people assume that e-Government is merely a technological problem while in fact non-technological factors also influence it, even tend to be more dominant. Without a comprehensive evaluation covering non-technological aspects, e-Government implementation will fail. This study aims to determine the various factors that affect the implementation of e-Government. The research method used is a survey of several government agencies and the data is analyzed by a quantitative approach, namely factor analysis to confirm success factors that have been obtained in previous synthesis studies (Napitupulu, 2014). The results of the empirical statistical research indicate there are 39 valid and reliable success factors, both technological and non-technological factors in e-Government implementation. Furthermore, these success factors can be classified into four components, namely resource components, levers, values, and impacts. It is expected that all the success factors that have been proven empirically can be accommodated by government agencies, especially in the district/city level to support the successful implementation of e-Government in Indonesia.