Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam rangka meningkatkan peranan penerimaan negara khususnya dari sektor pajak maka persoalannya adalah bagaimana kemampuan kita untuk menggali dan memobilisasi berbagai sumber penerimaan dari dalam negeri sendiri secara efektif. Misalnya dari sektor Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) saja penulis melihat masih banyak potensi penerimaan pajak yang bisa digali dan dijadikan sebagai sumber pemasukan Kas Negara RI namun masih belum bisa terjaring secara luas karena terganjal oleh masalah administratif dan kepastian hukum. Perselisihan dan kesalahan penafsiran mengenai freight yang ditagihkan oleh freight forwarder acap kali menimbulkan kerancuan dalam penerapan pengenaan PPN sewaktu pemeriksaan dilakukan oleh fiskus terhadap SPT PPN dari freight forwarder. Sikap ambivalenri dari aparat pajak dalam perlakuan pemajakan PPN terhadap transaksi bisnis international freight forwarder(IFF) mernperlihatkan ketidakadilan dalam pemungutan pajak karena pengenaannya dilakukan secara tidak merata, tidak berlaku secara umum serta sifatnya situasional. Fenomena ketidakadilan inilah yang berpotensi akan timbulnya penggelapan pajak. Tujuan penulisan ini adalah untuk untuk mengkaji adanya hubungan secara konsepsional tersebut telah sesuai dengan hukum positif ditinjau dari sudut kajian kepastian hukum, keadilan dan netralitas pajak Metode penelitian yang dikenakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analistis dengan teknik pengumpulan data berupa studi perpustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan, bahwa secara konsepsional sebenarnya nilai tambah freight tersebut merupakan mark-up yang diperoleh oleh perusahaan JPT yang harus dikenakan PPN jasa. Potensi pengenaan PPN ini belum digali secara maksimal karena terhambat oleh kendala di lapangan termasuk di kalangan petugas pajak dalam pemahaman yang belum merata mengenai bisnis dan aspek perpajakan yang terkait dengan freight. Oleh sebab itu, pihak fiskus perlu mengadakan suatu forum diskusi bersama tim dari Asosiasi GAFEKSI/INFA yang dilakukan secara periodik dan berkesinambungan antar pejabat teras dari kedua instansi tersebut; pertama, agar tidak terjadi suatu perbedaan penafsiran antara fiskus dengan wajib pajak IFF mengenai pengenaan PPN terhadap airfreight dan selanjutnya agar dibuatkan suatu surat edaran khusus yang menjelaskan penerapan tarif PPN terhadap airfreight tersebut; kedua, untuk meningkatkan kepastian hukum dan kesederhanaan dalam pemungutan pajak sehingga netralitas dalam perdagangan dalam negeri tidak terganggu; ketiga, untuk meningkatkan keseragaman dalam memahami seluk beluk dunia bisnis IFF itu, serta menghindari adanya praktek yang tidak sehat bagi pelaku dunia usaha di lapangan, maka sebaiknya dilakukan suatu pelatihan bagi aparat pajak dari berbagai tingkatan.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas kepuasan perusahaan freight forwarder sebagai salah satu pengguna jasa terhadap pelayanan di pelabuhan Tanjung Priok, serta mengidentifikasi atribut-atribut pelayanan di pelabuhan dengan menggunakan dimensi pelayanan Zeitahml-Parasuraman yaitu dimensi reliability, responsiveness, assurance, empaty dan tangible. Kemudian didapatkan prioritas pelayanan di pelabuhan yang harus diperbaiki dengan menggunakan Importance Performance Analysis (IPA) dan metode Potential Gain in Customer Value (PGCV). Berdasarkan penelitian ini, didapatkan tujuh atribut prioritas perbaikan yaitu lapangan parkir untuk truk petikemas, lapangan penumpukan petikemas, pelayanan yang cepat tanggap,tingkat kerusakan kargo, tata ruang pelabuhan, pelayanan operator bongkar muat, dan akses jalan.

---

ABSTRACT
In this study discusses the freight forwarder company?s satisfaction as one of the service users at Port of Tanjung Priok, and identify the attributes of service at the port by using the Zeitahml-Parasuraman?s service dimensions are reliability, responsiveness, assurance, empaty and tangible. And then it gets the priority service at the port to be fixed by using the Importance Performance Analysis (IPA) and Potential Gain in Customer Value (PGCV) method. Based on this study, we get seven attributes with importance to be fixed are the parking lot for truck container, container stacking area, fast service response, Level of damage to cargo,the port layout, Stevedoring and cargodoring service, and access roads.

Abstrak :
Berubah-ubahnya peraturan PPN yang mengatur nilai lain sebagai DPP PPN bagi perusahaan freight forwarding menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi industri frieght forwarding. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk menganalisa kesenjangan dan hambatan-hambatan yang timbul dalam implementasi kebijakan terkait Nilai Lain Pajak Pertambahan Nilai bagi industri freight forwarding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diterbitkannya kebijakan mengenai Nilai Lain untuk industri jasa freight forwarding, pihak freight forwarding telah mendapat kepastian hukum mengenai kebijakan perpajakan dalam hal ini PPN. Dalam proses implementasi masih ditemui hambatan yang disebabkan oleh ketidakjelasan bunyi peraturan yang tercantum dalam pedoman pelaksanaan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah.

---

VAT regulations that regulates other value of VAT for freight forwarding industry that keep constantly change leads to uncertain condition in implementation process due to freight forwarders tax liability. This research use qualitative methods to analyze the inequaliy and the obstacles during the implementation of this new policy regarding other value of VAT for the freight forwarding industry. Adjustment in line with the process of implementation is needed due to the dispute that occurred in the field implementation related to the process of implementation of the policy. The research resulted that freight forwarding industry has achived the equality and the certainty of the law of the policy that goverment issued.

Abstrak :
Pasar alat berat dari China mengalami peningkatan yang sangat besar. Hal ini didukung oleh harga produk yang kompetitif dan kualitas produk yang semakin baik. Perusahaan telah menetapkan strategi untuk meningkatkan pangsa pasar alat berat dalam skala global, dengan memiliki beberapa kantor distribusi di beberapa negara dengan penjualan yang agresif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan hasil terbaik dalam memilih freight forwarder yang paling cocok untuk setiap negara tujuan dan pelanggan. Metode STEEP-AHP-TOPSIS menekankan batas-batas regional masing-masing negara tujuan dan mengakomodasi preferensi pasar dalam memilih freight forwarder. Studi kasus ini diterapkan pada perusahaan manufaktur multinasional di China. Analisis sosial, teknologi, ekonomi, lingkungan, dan politik (STEEP) digunakan untuk menemukan masalah spesifik yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi pemilihan freight forwarder. Penelitian ini juga menggabungkan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk memperoleh bobot atas kriteria dalam melakukan penilaian freight forwarder dan Technique Order of Preference Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) untuk mendapatkan nilai akhir evaluasi setiap freight forwarder. Penilaian ini juga didasarkan pada Importance Performance Matrix (IPM) dalam memilih freight forwarder. Hasil penelitian ini menempatkan tujuh freight forwarder ekspor alat berat menjadi empat kuadran yang berbeda dan merekomendasikan yang paling cocok untuk negara tujuan. ......The heavy equipment market in China is experiencing a considerable increase. It is supported by competitive product prices and better product quality. The company has set out strategies to increase the heavy equipment market share globally by having several distribution offices in several countries with aggressive sales. This paper aims to provide the best results in selecting the freight forwarder that is most suitable for each destination country and customer. STEEP-AHP-TOPSIS method emphasizes each destination country's regional boundaries and accommodates market preferences in selecting freight forwarders. The case study is applied to a multinational manufacturing company in China. Social, technical, economic, environmental, and political (STEEP) is used to find specific problems that directly and indirectly affect freight forwarder selection. The study also combined the Analytical Hierarchy Process (AHP) to gain weight on the criteria in conducting the assessment of the freight forwarder and Technique for Order of Preference Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) to obtain the final value of the evaluation of each freight forwarder. The assessment is also based on the Importance Performance Matrix (IPM) in selecting the freight forwarders. This study's results rank seven freight forwarders of heavy equipment exports into four different quadrants and recommend the most suitable one for each destination country.

Abstrak :
[In this book, the business of international freight forwarding is examined from both a theoretical and empirical point of view with a special emphasis on multimodal transport chains, including sea or air transport operations. In such contexts, the freight forwarder is always considered "The architect of transport", but this intermediary role seems to be largely neglected in research to date. Therefore, relevant concepts from economic theory and economic sociology are employed to produce both an intermediary and a network perspective of freight forwarding in order to provide a better understanding of this kind of transportation business. Furthermore, its intermediary role in such inherent network structures is explored by mapping relationship patterns in a stylized model framework applied to a questionnaire-based sample collected among freight forwarders engaged in such multimodal transport chains in Germany (especially from Hamburg, Bremen and Bremerhaven) as well as in Austria in 2003., In this book, the business of international freight forwarding is examined from both a theoretical and empirical point of view with a special emphasis on multimodal transport chains, including sea or air transport operations. In such contexts, the freight forwarder is always considered "The architect of transport", but this intermediary role seems to be largely neglected in research to date. Therefore, relevant concepts from economic theory and economic sociology are employed to produce both an intermediary and a network perspective of freight forwarding in order to provide a better understanding of this kind of transportation business. Furthermore, its intermediary role in such inherent network structures is explored by mapping relationship patterns in a stylized model framework applied to a questionnaire-based sample collected among freight forwarders engaged in such multimodal transport chains in Germany (especially from Hamburg, Bremen and Bremerhaven) as well as in Austria in 2003.]

Abstrak :
Skripsi ini berisi tentang penjabaran aktivitas pengendalian pada siklus pendapatan ekspor pada PT XYZ yang bergerak di bidang freight forwarding. Kegiatan ekspor memiliki kerumitan dalam pelaksanaan prosedur-prosedur yang ada dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Selain itu, banyaknya pemangku kebijakan yang terkait dalam kegiatan ekspor juga semakin menambah kerumitan. Sehingga, dibutuhkan sistem pengendalian internal yang dapat memastikan semua pengendalian atas resiko yang terkait dalam kegiatan operasi telah dilaksanakan dengan baik. Kesimpulan skripsi ini adalah bahwa departemen operasional PT XYZ telah melakukan aktivitas pengendaliannya secara baik. ......This study aims to explain the control activities in revenue cycle on export department of PT XYZ, which operate in freight forwarding industry. Export processes have their own difficulty because the procedures are so complicated and there are many stakeholders to make them more complex. Internal control system is needed to make sure all procedures dan risks have been well mitigated. The study concludes that the operational department of PT XYZ has done control activities properly.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk memahami hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha jasa freight forwarding benih bening lobster dalam memasuki pasar serta kaitannya dengan penerapan prinsip rule of reason dalam memenuhi unsur Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 menjadi acuan dalam penelitian ini karena putusan tersebut membahas kasus terkait pelanggaran persaingan usaha oleh salah satu pelaku usaha yang bergerak di bidang pengadaan dan pemasaran benih lobster. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hambatan masuk mempengahuhi penerapan prinsip rule of reason oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam pelaksanaan unsur pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999. Mengacu pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, Peneliti akan membatasi ruang lingkup pembahasan yang akan dianalisis lebih lanjut di dalam skripsi ini ke dalam beberapa pokok permasalahan, yaitu: (1) Bentuk hambatan masuk yang dialami oleh para pelaku usaha benih bening lobster lain dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021; (2) Pengaruh hambatan masuk dalam pengadaan jasa freight forwarding benih bening lobster terhadap penerapan prinsip rule of reason dalam memenuhi unsur Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999; dan (3) Evaluasi Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 dalam menerapkan prinsip rule of reason pada kasus pelanggaran persaingan usaha di bidang pengadaan pengadaan jasa freight forwarding benih bening lobster. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode yuridis-normatif, tipe penelitian deskriptif, pendekatan kualitatif, dan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Hambatan masuk yang dialami oleh para pelaku usaha nyata maupun potensial adalah hambatan masuk yang berhubungan dengan regulasi. Dalam kasus ini, terdapat regulasi untuk perizinan usaha pengeluaran benih bening lobster yang berbentuk SPWP atau SKWP. Hambatan masuk dalam pengadaan jasa freight forwarding benih bening lobster terhadap penerapan prinsip rule of reason dalam memenuhi unsur Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 telah secara menyeluruh memiliki dampak terhadap pemenuhan unsur Pasal 17 secara simultan. Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 telah tepat dalam menerapkan prinsip rule of reason pada kasus pelanggaran persaingan usaha di bidang pengadaan pengadaan jasa freight forwarding benih bening lobster. KPPU melakukan analisis yang komprehensif terhadap pasar dan dampak tindakan PT Aero Citra Kargo terhadap persaingan usaha. ......This research was conducted to understand the barriers faced by puerulus freight forwarding service providers in entering the market and its relationship with the application of the rule of reason principle in fulfilling the provisions of Article 17 of Law No. 5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition. The decision of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) Number 04/KPPU-I/2021 serves as a reference in this study as it discusses a case related to a violation of business competition by one of the companies engaged in the procurement and marketing of lobster seeds. Therefore, this study aims to explore how entry barriers affect the application of the rule of reason principle by the Business Competition Supervisory Commission in implementing the provisions of Article 17 of Law No. 5 of 1999. Referring to the aforementioned background, the researcher will narrow down the scope of discussion to several key issues to be further analyzed in this thesis, namely: (1) Forms of entry barriers experienced by puerulus business entities in the Decision of the KPPU Number 04/KPPU-I/2021; (2) The influence of entry barriers in the procurement of freight forwarding service on the application of the rule of reason principle in fulfilling the provisions of Article 17 of Law No. 5 of 1999; and (3) Evaluation of the KPPU Decision Number 04/KPPU-I/2021 in applying the rule of reason principle to the case of business competition violation in the procurement of transparent lobster seed freight forwarding services. The research conducted by the researcher utilizes the juridical-normative method, descriptive research type, qualitative approach, and primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection tool used is literature study. The entry barriers experienced by actual and potential business entities are regulatory barriers. In this case, there are regulations for the licensing of transparent lobster seed production in the form of SPWP or SKWP. The entry barriers in the procurement of transparent lobster seed freight forwarding services have had an overall impact on the simultaneous fulfillment of the provisions of Article 17. The KPPU Decision Number 04/KPPU-I/2021 was appropriate in applying the rule of reason principle to the case of business competition violation in the procurement of transparent lobster seed freight forwarding services. The KPPU conducted a comprehensive analysis of the market and the impact of PT Aero Citra Kargo's actions on business competition.