Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin, yang menurut perkiraan BAPPENAS, meningkat sampai 80 %. Propinsi Riau sebagai salah satu propinsi terkaya di Indonesia juga tidak terlepas dari imbas krisis ekonomi tersebut. Peningkatan jumlah penduduk miskin di negeri penghasil minyak ini, berdasarkan pendataan BKKBN sampai bulan Agustus 1998, sebesar 132% yakni; dari 43.346 kepala keluarga menjadi 78.022 kepala keluarga, melebihi perkiraan BAPPENAS. Untuk menanggulangi dampak krisis ekonomi tersebut Pemerintah membuat suatu terobosan yang dikenal dengan program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Salah satu bentuk penjabaran dari program tersebut adalah program Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis - Ekonomi (PDM-DKE) berupa bantuan langsung kepada masyarakat miskin dan jatuh miskin. Dana program PDM-DKE, yang disalurkan sejak pertengahan bulan Pebruari 1999, menurut berbagai pengamat dan LSM yang ada di Pekanbaru 80 % tidak tepat sasaran dalam arti ada sebagian masyarakat yang seharusnya menerima ternyata tidak menerima dan sebaliknya ada yang seharusnya tidak menerima ternyata menerima dana tersebut. Penelitian ini berupaya menjawab permasalahan tersebut dengan mengemukakan beberapa permasalahan, antara lain ; pertama, bagaimana proses dan hasil seleksi yang dilakukan petugas dalam melaksanakan program PDM-DKE. Kedua, kasus-kasus apa saja yang muncul sehubungan dengan pola seleksi peserta program PDMDKE yang telah ditetapkan oleh petugas. Disain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi analisis dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh ; pertama, dari sumber sekunder, antara lain : Biro Pusat Statistik (BPS) tingkat II tahun 1998, Kecamatan Rumbai dalam Angka tahun 1998, dan Monografi Kelurahan Meranti Pandak tahun 1998. Kedua, sumber primer yang meliputi ; data komunitas dan data rumah tangga. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan yaitu wawancara mendalam yang bersifat bebas dan teknik observasi. Lokasi penelitian adalah seluruh wilayah Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru yang ditetapkan secara purposive, dengan pertimbangan kelurahan tersebut dapat mewakili penduduk miskin di Kota Pekanbaru serta pernah mendapatkan bantuan program 1DT dan RSDK. Alasan lain adalah penduduk miskin terkonsentrasi walaupun wilayah tersebut berdampingan dengan perusahaan minyak PT. CPI. Populasi penelitian adalah seluruh warga Kelurahan Meranti Pandak yang memperoleh dana bantuan program PDM-DKE. Sampel ditarik secara purposive yang mencakup keseluruhan kelompok penerima dana program PDM-DKE, dari masing-masing kelompok ditarik satu individu sebagai perwakilan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan dan perumusan proses dan hasil seleksi program PDM-DKE adalah wewenang petugas dalam menentukan siapa yang patut dan tidak patut menerima bantuan program. Kriteria penerima bantuan yang ditetapkan oleh petugas, diantaranya ; pertama, mereka yang mempunyai usaha tetap, kedua, aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, ketiga, etika kejujuran, keempat, memiliki KTP asli, dan kelima, tidak pernah terlibat tindakan kriminal. Pertimbangan-pertimbangan subyektif masih tampak dalam proses seleksi ini, seperti misalnya ; kasus Birin yang dinilai oleh petugas sebagai orang yang terlalu banyak `ingin tahu' terhadap program-program yang dilaksanakan sehingga petugas merasa `terganggu'. Akibatnya Birin tidak diikutsertakan sebagai penerima bantuan walaupun secara obyektif layak menerima. Kendala utama yang dihadapi oleh petugas dalam proses seleksi ini adalah masalah keterbatasan waktu. Prospek program PDM-DKE di kelurahan Meranti Pandak adalah ; pertama, membenahi pendataan, kedua, pengamatan terhadap kelayakan usaha calon penerima harus secara menyeluruh, ketiga, peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas, keempat sosialisasi program yang kurang, kelima, pendamping harus berperan aktif dalam mensukseskan program, keenam pelaporan hendaknya bukan hanya untuk mencapai target tapi juga memonitoring daya beli masyarakat, ketujuh, koperasi KARYA BAKTI sebagai pengelola program dituntut untuk konsisten dalam menjalankan program.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji tentang input, proses dan kecenderungan hasil pelaksanaan proyek P2KP di kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Penelitian bermaksud untuk memperoleh gambaran mengenai kemampuan proyek dalam menjangkau sasarannya dan proses partisipasi masyarakat pelaksanaan proyek. Upaya pemberdayaan kelompok masyarakat miskin ini diangkat sebagai topik penelitian, di samping didasari rasa prihatin melihat kondisi kehidupan kaum miskin yang akhir-akhir ini semakin tertekan akibat krisis ekonomi, juga karena melihat penanganan terhadap permasalahan kemiskinan sering tidak berdampak pada meningkatnya keberdayaan golongan miskin yang menjadi sasaran program. Dalam rangka mencapai tujuan penelitian tersebut di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan tipe penelitian yang dipakai adalah deskriptif, yakni ingin menggambarkan kondisi riil di lapangan mengenai proses pelaksanaan proyek di lapangan dan kecenderungan hasilnya. Data kualitatif yang dikumpulkan berkisar tentang pemahaman, sikap, pandangan serta tanggapan para informan terhadap hasil dan proses pelaksanaan proyek. Data tersebut diperoleh dengan menggunakan tehnik studi dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam. Pihak-pihak yang dijadikan informan dalam penelitian ini antara lain berasal dari pihak pemerintah sebanyak 6 orang; dari konsultan sebanyak 3 orang; dan dari pihak masyarakat sebanyak 13 orang. Dari 13 informan yang berasal dari masyarakat tersebut, 6 orang diantaranya adalah sebagai pihak pengelola bantuan; 4 orang sebagai pihak penerima bantuan; dan 4 orang adalah warga masyarakat yang bukan penerima bantuan. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah purposive (non probability), yakni atas dasar penilaian bahwa informan tersebut mengetahui permasalahan yang sedang dikaji. Penelitian ini menggunakan kerangka teori pemberdayaan sebagai alat analisis untuk mengkaji hasil temuan lapangan. Pendekatan pemberdayaan ini terutama digunakan untuk memahami seberapa jauh hasil proyek telah dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian penerima program, baik secara perorangan, kelompok maupun sebagai satuan komunitas, dalam upayanya mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan pada tingkat kelompok, konsep pemberdayaan digunakan untuk melihat bagaimana KSM mampu memfasilitasi Para anggotanya untuk bekerjasama mencapai tujuan bersama. Sedangkan pada tingkat komunitas akan dilihat bagaimana masyarakat mengorganisasi diri melalui kelembagaan yang dikembangkan yakni BKM. Perhatian akan diarahkan pada berlangsungnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan maupun aktivitas ke dua jenis lembaga itu guna mengetahui apakah proses pemberdayaan benar-benar berlangsung dalam pelaksanaan proyek. Hasil penelitian lapangan menunjukkan, bahwa golongan miskin yang mengalami ketidakberdayaan dari segi ekonomi, sosial dan politik, justru cenderung tidak tersentuh oleh pe]ayanan yang diselenggarakan melalui proyek P2KP ini. Demi keberlanjutan program, pengelola bantuan (BKM) cenderung menyalurkan dana bergulir kepada golongan masyarakat yang relatif mampu, karena lebih dapat diharapkan pengembaliannya. Seleksi calon penerima program yang berlangsung di antara warga masyarakat sendiri, juga cenderung menghindari golongan miskin. Karena menyadari resiko yang harus ditanggungnya, maka setiap warga cenderung memilih golongan yang relaitf mampu dalam membentuk KSM. Demikan juga alokasi dana hibah untuk perbaikan prasarana lingkungan, karena lemahnya golongan miskin dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan di dalam rapat warga dusun (selaku anggota KSM fisik) menyebabkan alokasi dana tersebut lebih merupakan keinginan golongan elit dusun yang tidak selalu memberi kontribusi bagi peningkatan kegiatan ekonomi golongan miskin. P2KP yang dilaksanakan di kelurahan Condongcatur memang telah berhasil daiam menyalurkan kredit ke masyarakat, namun belum cukup berhasil dalam mengembangkan lembaga yang responsif terhadap permasalahan kemiskinan. Penyediaan modal usaha memang memberi keleluasaan kepada penerima program untuk memilih, merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhannya. Namun pembentukan kelompok dan pemberian modal usaha tidak secara otomatis dapat memberdayakan mereka karena proses belajar sosial cenderung tidak berlangsung. Padahal, proses belajar sosial ini penting dalam rangka menumbuhkan kesadaran terhadap permasalahan yang dihadapi dan mengembangkan kepercayaan diri individu, keluarga, kelompok atau masyarakat dalam upaya memecahkan persoalannya. Rekomendasi yang diajukan dari hasil penelitian ini adalah perlunya program pengentasan kemiskinan lebih memprioritaskan golongan miskin dalam mengakses bantuan yang ada. Di samping itu partisipasi masyarakat, khususnya dari golongan miskin sendiri adalah merupakan hal yang krusial dalam rangka mencapai tujuan program. Untuk itu lembaga yang dibentuk agar lebih disesuaikan dengan aspirasi masyarakat sehingga proses belajar sosial menuju keswadayaan masyarakat lebih dapat diharapkan. Peran pemerintah mestinya tidak hanya sampai pada berjalannya kegiatan proyek, tapi lebih pada bagaimana memfasilitasi berlangsungnya kerjasama antara BKM dengan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat.

Abstrak :
Tesis ini berkaitan dengan "Regional Ekonomi" yang berjudul "Kebanyakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalirnatan Tengah Berdasarkan Identifakasi Sektor-Sektor Unggulan". Pemilihan judul ini berkaiatan dengan permikiran, bahwa kegiatan perencanaan pembangunan daerah di kabupaten yang efektif dan efisien merupakan kunci keberhasilan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonorni daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan pelaksanaan otonomi daerah secara luas tersebut, maka kebijakan perencanaan yang diambil harus sesuai dengan potensi, kondisi, serta permasalahan yang dihadapi oleh daerah yang bersangkutan. Maka penetuan sektor-sektor unggulan/prioritas yang akan dikembangkan merupakan hal yang mutlak diperlukan agar perencanaan berjalan efektif dan efisien. Dalarn penetuan sektor-sektor unggulan digunakan peralatan analisis ekonomi (analisis pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor-sektor) dengan kombinasi metoda analisa Location Quotient (LQ), analisa Shift-Share, dan analisa multiplier serta penggunaan model SWOT dalam meniilih alternatif perencanaan strategik yang direkomendasikan. Dari hasil analisis sebagaimana di atas, diperoleh 3 (tiga) sektor yang menjadi sektor unggulan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu : sektor industri pengolahan, sektor perdagangan hotel dan restoran serta sektor pertanian, selanjutnya di analisis dengan model SWOT. Berdasarkan hasil analisis menggunakan model SWOT ke 3 (tiga) sektor terhadap identifikasi faktor internal yang meliputi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta lingkungan eksternal yang meliputi peluang (opportunity) dan ancaman (threat), maka strategi yang sebaiknya dipilih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor industri pengolahan yaitu strategi yang mampu menggunakan l±nemanfaatkan segala potensil kekuatan (Strength) untuk mengoptimalkan/meraih peluang (opportunity) yang ada, terdiri dan: peningkatan produksi yang berkualitas dengan perluasan pasar baik Iokal maupun ekspor, khususnya pada komoditi unggulaun (plywood, CPO, udang, kayu gergajian dll) ; peningkatan upaya aktif dalam promosi hasil industri, serta peningkatan pembinaan tcrhadap industri kecil/kerajinan agar bisa bersaing baik di tingkat lokal maupun ekspor. Sektor perdagangan, hotel dan restoran strategi yang sebaiknya dipilih yaitu strategi yang mampu menggunakan /memanfaatkan segala potensil kekuatan (Strength) untuk mengoptimalkan/meraih peluang (opportunity) yang ada, diarahkan pada upayaupaya memanfaatkan posisi yang stragis dan meningkatkan kualitas barang hasil industri dan pertanian guna mengurangi ketergantungan barang dan luar daerah; menciptakan iklim perdagangan yang sehat, transparan dan dinamis; serta peningkatan koordinasi dengan semua fihak dalam rangka peningkatan kegiatan perdagangan. Sedangkan strategi sektor pertanian yang terpilih yaitu strategi yang menggunakan segala potensi/kekuatan (Strength) yang dimiliki berusaha mengatasi/meminimalkan segala ancaman (threat) yang ada, maka diarahkan dalam upaya mengundang masuknya para investor agar bisa berinvestasi di sektor pertanian, melalui promosi dan sosialisasi potensi sektor pertanian dan pengembangan agroindustri; mengusahakan efisiensi usaha pertanian melalui bimbingan usaha; peningkatan prasarana pendukung pertanian; dan peningkatan pendapatan melalui diversifikasi pertanian. Output dari tesis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penentu kebijakan perencanaan pembangunan daerah , khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Abstrak :
Tesis ini merupakan penelitian studi kasus Perencanaan Partisipatif dalam PNPM-PISEW di Kecamatan Sungai Gelam dengan pendekatan Kualitatif. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi proses penjaringan usulan masyarakat dan mekanisme pemilihan usulan tersebut menjadi prioritas pelaksanaan kegiatan program. Analisis dilakukan dengan pendekatan teori perencanaan, parisipasi masyarakat, dan perencanaan partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif PNPM-PISEW terjadi di perencanaan tingkat desa melalui penjaringan aspirasi masyarakat. Proses perencanaan di tingkat kecamatan merupakan pertemuan antara perencanaan yang bersifat top-down dan perencanaan yang bersifat bottom-up. Mekanisme penilaian usulan masyarakat menjadi prioritas pelaksanaan dilakukan dengan skoring analisa manfaat, dampak, dan kelayakan pelaksanaan. ...... This thesis is a case study of participatory planning on PNPM-PISEW in Sungai Gelam Sub-District with qualitative approach. The goal is to describe the process of collecting community proposals and selection mechanism of proposals to be priority in program implementation. The analysis was done by approaching with planning theories, community participation theories, and participatory planning theories. The results showed that participatory planning in PNPMPISEW mostly occurs in program planning process in village level, trough public aspiration process. Program planning in sub-district level is consolidation process between top-down and bottom-up planning. The proposed assessment mechanism to be priority in implementation is done trough most applicable analysis (benefit), impact analysis, and the feasibility of implementation analysis.

Abstrak :
ABSTRAK
Kategori produk peralatan industri proses (process equipment) memberikan kontribusi kerugian terbesar dari total kerugian proyek-proyek yang dijalankan dan ditutup secara sistem dari tahun 2011 hingga Maret 2014 pada divisi fabrikasi PT X. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi risiko apa saja yang mungkin timbul pada tahapan pelaksanaan proyek yang berpengaruh terhadap kinerja biaya, yaitu variabel-variabel yang menjadi penyebab terjadinya kerugian (cost overrun) pada tahap eksekusi proyek-proyek divisi fabrikasi PT X kategori produk peralatan industri proses (process equipment). Proses identifikasi risiko dilakukan berdasarkan referensi tinjauan pustaka yang divalidasi oleh para pakar yang berpengalam dan pihak terkait (stakeholder) yang terlibat dalam pelaksanaan proyek-proyek fabrikasi atau proyek EPC di PT X. Analisis risiko kualitatif dilakukan menggunakan probability and impact matrix, analisis kuantitatif dilakukan menggunakan metode analytical hierarchy process (AHP) untuk mendapatkan 10 variabel risiko dominan, dan analisis statistik dengan bantuan program SPSS versi 21 dilakukan untuk mendapatkan variabel risiko dominan yang paling berpengaruh terhadap kinerja biaya. Saran pengelolaan risiko terhadap 10 variabel risiko dominan terdiri atas tindakan preventif dan korektif yang terkait dengan aspek finansial, customer, proses internal, maupun sumber daya manusia.

---

ABSTRAK
The process equipment product category contributed the biggest loss of total projects loss executed and closed by system from 2011 until March 2014 in fabrication division of PT X. This study was conducted to identify any risks that may arise in project implementation stages that affect cost performance, ie variables that cause loss (overrun cost) in project implementation stages of process equipment products category of PT X fabrication division. Risk identification process is carried out by literature review and validated by experts and related parties (stakeholders) who experienced and involved in fabrication or EPC project execution of PT X. Qualitative risk analysis was performed using probability and impact matrix, quantitative analysis was performed using analytical hierarchy process (AHP) methods to get top 10 dominant risk variables, and statistical analysis using SPSS version 21 is performed to get the most dominant risk variables that affect to cost performance. Risk of the top 10 dominant risk variables consist of preventive and corrective actions related to the financial, customer, internal processes, and human resources.

Abstrak :
Konsep Build, Operate And Transfer (BOT) berkembang menjadi suatu sistem, merupakan suatu konsep yang memiliki beberapa keuntungan tertentu dalam proyek pembangunan gedung perkantoran. Salah satu keuntungan dari penerapan sistem ini adalah sebagai jalan keluar bagi kesulitan pendanaan bagi pemilik proyek dengan mengikutsertakan pihak pengembang sebagai penyandang dana, tanpa pemilik proyek harus kehilangan hak miliknya atas proyek atau bangunan yang dibangun. Dalam Perjanjian BOT ini pihak pengembang diberi hak pengelolaan untuk membangun, menguasai, menggunakan, mengoperasikan secara komersial dan sekaligus merawat bangunan gedung perkantoran tersebut untuk jangka waktu tertentu (periode konsesi). Hak untuk mendapatkan hasil dari pengoperasian tersebut merupakan imbalan yang diberikan kepada pihak pengembang 'atas' segala biaya dan tenaga yang telah dikeluarkan untuk membangun proyek. Bahwa atas Hak Pengelolaan tersebut di atas pemilik proyek berhak mendapat royalty tahunan sesuai kesepakatan dalam isi perjanjian, dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya/wanprestasi terhadap isi perjanjian sehingga menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak. Maka perlu dibuat suatu peraturan perundang-undangan secara khusus mengenai perjanjian dengan sistem BOT agar para pihak tidak melakukan sewenang-wenang terhadap pelaksanaan perjanjian. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan memakai sumber-sumber data primer dan sekunder. Sedangkan pengumpulan datanya adalah dengan wawancara langsung dan melakukan studi kepustakaan.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan di seputar pengelolaan hibah luar negeri, yang paling menarik adalah kenapa sulit sekali untuk melakukan hibah ke daerah. Karena peraturan yang ada hibah ke daerah harus melalui Pemerintah Pusat melalui mekanisme on granting yaitu on budget on treasury dengan meknisme fund chanellingnya melalui Pembayaran Langsung, Rekening Khusus, Penggantian Pembiayaan, Pembukaan L/C dan Pemindahbukuan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana implementasi pengelolaan hibah luar negeri dengan fokus utama kegiatan di daerah yaitu Aceh dan mengidentifikasi berbagai masalah dan kesuksesan dalam implementasi pengelolaan hibah UNDP Aceh Government Transistion Programme. Model analisis yang digunakan adalah kualitatif ekplanatif dengan pendekatan kasus Aceh pada AGTP karena peneliti berupaya menekankan pada proses. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kajian dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa celah yang digunakan oleh Kemendagri untuk menyalurkan hibah ke Aceh tanpa melalui mekanisme on granting adalah dengan DIPA Dekonsentrasi model On budget ? Off treasury dapat di terapkan, proses perencanaan dan penganggaran dapat di ikuti dengan waktu yang lebih panjang, Alur transfer dana juga lebih cepat dan hibah AGTP dapat dipertanggungjwabkan dalam LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat). Rekomendasi yang disampaikan berdasar hasil penelitian ini adalah DIPA Dekonsentrasi model On budget ? Off treasury dapat di replikasi dan diterapkan dengan memperhatikan titik ? titik tertentu yang dapat berpotensi mensukseskan program maupun berpotensi masalah yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam implementasi pengelolaan hibah tersebut.

---

The research background was raised by several issues surrounding the management of foreign grants, the most interesting challange is why it is so difficult to chanelling grants to the province/district. Because existing regulations for subsidiary grants should go through the central government by on granting mechanism with its on-budget on treasury with the mechanism of fund chanelling through five schemes namely direct payment, the special account, the reimbursement, the opening of L / C (Letter of Credit), for subsidiary grant through transfer from RKUN (Central Treasury Account) to RKUD (Regional Treasury Account). This research aims to explore how the implementation of the management of foreign grants with the main focus of activities in Aceh Province and identify key failure and key success in the implementation of UNDP Aceh Government Transistion Programme. The analysis model used is qualitative approach with explanatory, since researcher attempt to emphasize the process. Data collection through interviews and document review. The results showed that the loopholes used by MOHA to chanelling grants to the Province without going through the mechanism on granting is DIPA Deconcentration on budget off treasury models can be applied, the planning and budgeting process can be followed by inistiating a longer period of time to catch up the process, the flow of funds is also more faster and the AGTP grants can be accountable in the LKPP (Central Government Financial Statements). Recommendations are DIPA Deconcentration can be replicated and applied with consideration some spots that identified as key failures and key success in the implementation of managing foreign grant.

Abstrak :
Pembangunan ekonomi berkelanjutan seharusnya tidak hanya ditanggung oleh pemerintah sebagai aktor utama. Kehadiran sektor swasta yang dapat menciptakan shared value melalui operasi bisnis mereka diperlukan dalam mempertahankan pembangunan ekonomi masyarakat local di mana perusahaan beroperasi. Untuk mencapai hal tersebut, private-community partnership mampu menjadi cara yang potensial bagi bisnis meningkatkan competitive advantage-nya dan di saat yang sama mengembangkan perekonomian masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model terkait private-community partnership dengan meneliti bisnis penggemukan domba Alifa Farm. Hasil pemodelan menggunakan pendekatan system dynamics menunjukkan pentingnya pasokan bakalan atau bibit domba dalam mempertahankan pengembangan program kemitraan. Oleh karena itu, alih-alih memfokuskan kemitraan pada program penggemukan domba, program pengembangbiakan domba merupakan alternatif untuk menyelesaikan masalah pasokan bakalan domba tersebut. Hasil simulasi dari intervensi menunjukkan peningkatan jumlah warga di komunitas lokal yang dapat merasakan manfaat kemitraan. Maka dari itu, kerja sama antara Alifa Farm dan pemerintah diperlukan untuk menyukseskan intervensi kebijakan tersebut. ......Sustainable economic development should not just be borne by government as the primary actor. The presence of private sectors that could create shared value through their business operation is needed to take a role in sustaining their local community’s economic development. Private-community partnership is a potential way for businesses to gain competitive advantage while also fostering its local community. Therefore, this research aims to construct a model regarding private-community partnership by studying Alifa Farm’s sheep-fattening business. Key variables along with their interdependences and interrelations in this business-community partnership are identified and modelled by using system dynamic methodology. The simulation results show the importance of lamb supply in sustaining the development of the partnership programs. Therefore, instead of focusing its shared value only through sheep fattening partnership program, sheep breeding program is an alternative to solve the lamb supply issues while expanding Alifa Farm’s role in sustaining and developing the local community’s economic development. The simulation’s result from the intervention shows an increased number of citizens in the local community who are able to experience the benefit of the partnership. However, public-private-partnership with the local government is needed to realize the economic development potential of the intervention.