Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berperan dalam suatu organisasi atau pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Untuk itu, dibutuhkan suatu sistem rekrutmen dan seleksi yang sesuai dengan sistem merit agar menghasilkan aparatur sipil negara yang berkualifikasi dan kompeten dibidangnya. Pada pelaksanaan rekrutmen dan seleksi selama ini masih sarat kecurangan serta Korupsi, Kolusi dan Nepotisme KKN . Untuk itu, Badan Kepegawaian Negara BKN mengembangkan metode seleksi dengan menggunakan alat utama yaitu Computer Asissted Test CAT. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS di Badan Kepegawaian Negara BKN dalam mewujudkan sistem merit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori utama standar seleksi yang dikemukakan oleh Noe dkk 2008 yang terdiri dari lima dimensi yaitu realibility, validity, generalizability, utility dan legality dan sistem merit. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist di mana teori standar seleksi dan sistem merit menjadi dasar analisis temuan penelitian. Data diperoleh dari wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seleksi CPNS yang dilaksanakan pada tahun 2017 sudah menunjukkan arah perwujudan sistem merit dimana seleksi dilakukan berlandaskan kepada kualifikasi dan kompetensi peserta tanpa membedakan asal usul, ras dan golongan serta kekurangan fisik dari peserta. Hal tersebut terlihat dari indikator-indikator yang terpenuhi dan keseluruhan pelaksanaan seleksi telah berlandaskan peraturan perundangan yang berlaku. Namun, perwujudan ini dirasa masih kurang sempurna karena belum menggunakan hasil final seleksi sebagai bahan acuan dalam mengevaluasi dan memetakan kinerja CPNS.

---

Human resource is one of the factor that play a big role in an organization or Government in providing services to the public. Therefore, a recruitment and selection system that is appropriate to the merit system is required to produce civilian state apparatus who are qualified and competent in their field. All this time, the implementation for recruitment and selection indicates that there 39 s still fraud and CCN Corruption, Collution, Nepotism. Badan Kepegawaian Negara BKN developing the method with the use of primary tools which is computer asissted test CAT.

This study aims to describe the implementation is a candidate for civil servants in BKN in the realization of the merit system in Indonesia. This research will use the primary theory which is standard selection by Noe et al 2008 . It consists of five dimensions which is reliability, validity, generalizability, utilities and merit system.

This research use post positivist approaches where standard theory is the base of the merit system and the analysis of the research findings. The data is obtained from the interviews, and the study of literature.

The results showed that the selection of CPNS conducted in 2017 has shown the direction of the merit system where the selection is based on the qualification and competence of participants without distinguishing the origin, race and class and physical deficiencies of the participants. This can be shown from the indicators that are met and the overall implementation of the selection has been based on the applicable legislation. However, this manifestation is still not perfect yet because the final result of selection has not been used as a reference in evaluating and mapping the performance of CPNS."

"ABSTRAKSkripsi ini memfokuskan penelitian pada persoalan hukum pemenuhan hakPensiunan untuk melakukan upaya pengalihan hak atas rumah negara oleh Instansipemilik barang. Persoalan pemenuhan hak pengalihan rumah negara tersebut salahsatunya ditunjukkan dalam kasus rumah negara ?Komplek Pajak Kemanggisan?pada Putusan PTUN No. 173/G/2008/PTUN.JKT. Persoalan tersebut disebabkanoleh ketidakpatuhan Instansi pemilik barang dalam melaksanakan kewajibanmenetapkan status rumah negara yang bersangkutan yang sebelumnya telah diaturdalam peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan Instansi pemilik barangtersebut kemudian menimbulkan kerugian yang besar bagi penghuni rumah negarayang berimbas pada masalah keabsahan status mereka sebagai penghuni yang sah.Dalam penelitian ini, ditemukan adanya upaya pihak pemilik barang yangmenghalang-halangi pemenuhan hak dari penghuni yang berstatus sebagaipensiunan. Penulis meneliti pendapat hukum Majelis Hakim dalam putusan tersebutterkait adanya masalah pemenuhan hak pensiunan pegawai negeri dalammelakukan upaya pengalihan hak atas rumah negara.

---

ABSTRACTThis thesis examines regarding legal issue of fulfilling the right of retired civilservants to make an endeavour on transfer of right over official recidence bt theGovernment Institution as the owner. This issue was actually shown in one of stateadministration case regarding the transfer of right over official residence located in?Komplek Pajak Kemanggisan? and had been decided in verdict No.173/G/2008/PTUN.JKT. The issue was generally caused by disobedience act ofGovernment Institution on performing an obligation to establish the status of theofficial residence which had already been regulated in the the prevailing regulation.Later, the Disobedience of the Government Institution caused a huge loss for theresidents dnd has led on the issue of the validity of their status as a legitimateresidents. In this research, writer found the existence of precluding action from theGovernment in fulfilling the right of the retiree as the residents. Writer examinesthe legal opinion of the Tribunal Judge in the verdict regarding the issue on thetransfer of right over official residence."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara stres kerja dan kinerja pegawai, dengan mempertimbangkan dukungan sosial sebagai variabel moderator. Pendekatan yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan metode pemilihan sampel nonprobabilitas-purposif dan melibatkan 132 pegawai ASN di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI sebagai sampel. Data dikumpulkan melalui survei secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur yang terdiri dari komponen konflik peran, ambiguitas peran, beban kerja, dukungan sosial, kinerja, dan informasi demografis responden. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji korelasi, dan regresi bertingkat. Penelitian ini menemukan stres kerja memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja ASN, sedangkan dukungan sosial memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja ASN. Efek moderasi dukungan sosial terhadap hubungan antara stres kerja dan kinerja ASN juga ditemukan dalam penelitian ini. Hal ini sejalan dengan konsep lsquo;matching hypothesis rsquo; dimana keberadaan dukungan sosial dalam lingkungan kerja dapat memoderasi hubungan faktor-faktor penyebab stres dalam pekerjaan dengan kinerja pegawai di kantor. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman akan pentingnya kesadaran pegawai ASN terhadap stres dalam pekerjaan dan pentingnya dukungan sosial dalam lingkungan pekerjaan guna menjaga kinerja.

---

ABSTRACTThis study examined the relationship between job stress and job performance, considering social support as a moderating variable. A descriptive quantitative approach, with nonprobability purposive sampling method was used to investigate these relationships among 132 public sector employees of Ministry of Research, Technology, and Higher Education. Data were collected in a direct survey using structured questionnaire, which included role conflict scale, role ambiguity scale, workload scale, social support scale, perceived job performance scale, and demographic form. Descriptive statistics, Pearson product moment correlations, and hierarchical multiple regression techniques were used to analyze the data. Results indicated a negative and significant relationship between job stress and job performance, while a positive and significant relationship found between social support and job performance. This study also found an evidence for the buffering effect of social support, which in line with the lsquo matching hypothesis rsquo as work related stressors and job performance were affected by social support in the workplace. The findings provide us an understanding of the importance of employees rsquo awareness on work related stress and social support in the workplace in order to maintain job performance."

"Tesis ini membahas tentang Proses Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara yang dilaksanakan pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivist dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penilaian kinerja yang dijalankan pada Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara terdiri dari 4 empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan peninjauan kembali. Pemanfaatan hasil penilaian kinerja sudah digunakan sebagai salah satu persyaratan administratif dalam proses kenaikan pangkat, pemberian penghargaan dan seleksi promosi jabatan. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah belum adanya standar kinerja yang jelas sebagai pedoman dalam mengukur kinerja pegawai. Pejabat penilai belum melakukan pencatatan terhadap hasil pengamatan perilaku kerja pegawai dan tidak seluruh pegawai mengumpulkan laporan hasil kerja sehingga hasil penilaian masih terlihat subyektif karena kurangnya bukti-bukti pendukung. Hasil penilaian kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja dan pengembangan kompetensi pegawai.

---

This thesis discusses the process of Performance Assessment of Civil Servants in the Civil Service Bureau of National Civil Service Agency conducted in 2015. This study used a postpositivist approach and qualitative method. The results showed that the performance appraisal process that runs on the Civil Service Bureau of the State Personnel Board consists of four 4 phases planning, implementing, assessing and reviewing. Utilization of performance appraisal results has been used as one of the administrative requirements in the process of promotion, awards, and selection for job promotion.

Problems were found in this study is there is no clear performance standards as a guide in measuring employee performance. Assessor officials have not done recording the observations of the behavior of employee and not all employees gather reports on the work result, so that it still looks a subjective assessment results due to lack of supporting evidence. The results of performance appraisal has not been used as the basis for the payment of benefits employee performance and competencies development."

"Penelitian ini mengkaji pengaruh penambahan natrium sulfat dan sulfur terhadap reduksi karbotermik selektif pada ilmenit dan bimomassa. Telah direduksi sebanyak tiga belas sampel dengan variasi persentase penambahan aditif dengan kenaikan 1,5%, jenis ilmenit dan lama waktu milling. Reduktor yang digunakan yaitu bimoassa dari pulverized cangkang kelapa sawit, sedangkan CMC sebagai binder. Sampel direduksi pada temperatur 1200oC pada kondisi inert selama 60 menit. Berdasarkan karakterisasi XRD, diperoleh fasa dominan yaitu besi dan ferros-pseudobrookite. Hasil uji SEM memperlihatkan agregasi dan pertumbuhan partikel besi lebih baik dengan penambahan natrium sulfat daripada sulfur, dan waktu proses mechanochemical yang lama. Berdasarkan analisa Image-J diperoleh nilai tertinggi untuk luas rata-rata yaitu 73,78 mm2 pada penambahan natrium sulfat. Sedangkan nilai tertinggi dengan penambahan sulfur yaitu 36,57 mm2. Selain itu, nilai recovery dan kadar pada Fe dan Ti dibedakan pada fasa metalik dan fasa terak. Untuk nilai recovery dan kadar Ti bukan dalam bentuk logam akan tetapi dalam fasa bentuk fasa TiO2, FeTiO3, FeTi2O5, dan MgTi2O5. Pada fasa metalik, nilai tertinggi recovery (%) Fe dan Ti berturut-turut yaitu 92,82 dan 22,46. Sedangkan untuk nilai kadar (%) Fe dan Ti berturut-turut yaitu 94,20 dan 18,91. Disisi lain, pada fasa terak, nilai tertinggi recovery (%) Fe dan Ti berturut-turut yaitu 42,00 dan 98,51. Sedangkan untuk nilai kadar (%) Fe dan Ti berturut-turut yaitu 17,33 dan 70,45.

---

This study examined the effect of adding sodium sulfate and sulfur to selective carbothermic reduction on ilmenite and biomass. Thirteen samples have been reduced by adding additive doses with an increase of 1.5%, ilmenite type and length of milling time. The reductors used are biomass from pulverized palm oil shell, while CMC is a binder. Samples were reduced at a temperature of 1200oC in an inert condition for 60 minutes. Based on XRD characterization, the dominant phase is iron and ferros-pseudobrookite. The SEM test results show that the aggregation and growth of iron particles is better with the addition of sodium sulfate than sulfur, and the long process time of the mechanochemical process. Based on Image-J analysis, the highest value for the average area was 73.78 mm2 for the addition of sodium sulfate. While the highest value with the addition of sulfur is 36.57 mm2. In addition, the recovery and grade in Fe and Ti are distinguished from the metallic phase and the slag phase. For recovery and grade of Ti not in metal form but in phase form phase TiO2, FeTiO3, FeTi2O5, and MgTi2O5. In the metallic phase, the highest recovery (%) in Fe and Ti were 92.82 and 22.46, respectively. Whereas for the grade (%) in Fe and Ti 94.20 and 18.91, respectively. On the other hand, in the slag phase, the best recovery (%) in Fe and Ti were 42.00 and 98.51, respectively. Whereas for the grade of (%) Fe and Ti 17.33 and 70.45, respectively."

"Pelayanan publik dimaknai sebagai segala usaha yang dilakukan oleh orang atau badan di dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal itu dapat dilakukan oleh pihak swasta, tetapi yang berperan paling penting di dalam memenuhi kebutuhan rakyat adalah negara melalui aparatur negara. Namun, ketika pelayanan publik memberi peluang memperoleh keuntungan, praktik pelayanan publik oleh aparatur negara yang semula semata-mata untuk melayani kebutuhan masyarakat lama- kelamaan berputar haluan mencari keuntungan, suatu keuntungan yang dinikmati oleh aparatur negara sendiri. Dari sana muncul praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur negara demi kepentingan aparatur negara. Praktik pelayanan publik aparatur negara demikian ingin dihilangkan atau minimal dikurangi agar wajah pelayanan publik di negeri ini tampil baik dan membawa kesejahteraan, keadilan, dan solidaritas antara masyarakat. Maka, etika pelayanan publik diharapkan dapat memberi solusi yang konkret bagi pelayanan publik yang buruk.Buku ini berisi hasil tinjauan dan refleksi penulis mengenai makna etika pelayanan publik. Etika tidak hanya sebagai aturan norma, sistem nilai dan kode etik yang menuntun seseorang dalam melakukan tindakannya, tetapi juga bermakna sebagai filsafat yang merefleksi secara kritis aturan moral dan kode etik itu. Etika sebagai refleksi kritis hendak memahami faktor-faktor yang mendukung praktik pelayanan publik buruk dan menghambat praktik pelayanan publik yang baik. Dengan memahami faktor-faktor yang menghambat praktik pelayanan publik yang baik, diharapkan dapat ditemukan strategi-strategi yang mampu menghapus atau minimal mengurangi faktor-faktor penghambat itu."