Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Untuk memperoleh kredit diperlukan jaminan. Jaminan yang umum diminta adalah Hak Tanggungan. Karena Hak Tanggungan menekankan adanya kedudukan diutamakan. Demikian halnya dalam kepailitan, walaupun pernyataan pailit mengakibatkan kedudukan yang berimbang bagi para kreditor, akan tetapi sebagai kreditor separates, pemegang Hak Tanggungan tidak terkena akibat kepailitan. Sehingga ia dapat melelang/menjual agunan untuk mengambil pelunasan utang, bahkan bila hasil penjualan tidak mencukupi ia masih berhak menagih sisa piutangnya melalui permohonan hak, seperti yang dimiliki oleh kreditor konkuren, akan tetapi agar dapat menggunakan hak eksekusinya kreditor dimaksud harus menunggu selambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak pernyataan pailit. Selama penangguhan eksekusi yang berbarengan dengan proses kepailitan ada kemungkinan akan timbul dampak, berupa; okupasi ilegal, beralihnya status agunan serta berkurangnya nilai agunan. Selain itu, kewenangan kreditor melelang/menjual agunan dibatasi selambatnya 2(dua) bulan bila terjadi insolvensi. Permasalahan dalam tesis ini adalah kedudukan kreditor pemegang Hak Tanggungan dengan adanya lembaga penangguhan eksekusi, Bila penangguhan eksekusi diakhiri oleh karena debitor insolven, apakah hak eksekusi pemegang Hak Tanggungan dapat segera dilaksanakan dan konsistensi UU Kepailitan terhadap kedudukan diutamakan kreditor pemegang Hak Tanggungan, bila dikaitkan antara Pasal 56 dan Pasal 56 A UU Kepailitan dengan Pasal 6 dan Pasal 21 UUHT. Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian hukum normatif, dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif, jenis data primer dan sekunder, alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara, serta metode pendekatan kualitatif. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa kedudukan kreditor pemegang Hak Tanggungan tidak lagi diutamakan seratus persen, karena adanya pembatasan jangka waktu bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan untuk melaksanakan sendiri hak eksekusi atas objek Hak Tanggungannya. Dengan demikian UU Kepailitan tidak konsisten terhadap UUHT.

Abstrak :
ABSTRAK
Kegiatan bancassurance merupakan kerjasama bank dengan perusahaan asuransi yang memiliki banyak manfaat baik bagi bank, perusahaan asuransi, maupun nasabah. Kerjasama ini semakin banyak dilakukan di Indonesia, dan bank memiliki peran yang penting di dalamnya. Skripsi ini membandingkan tanggung jawab hukum bank dalam bancassurance di Indonesia dan Inggris, di mana Inggris merupakan salah satu negara yang mengenal kegiatan bancassurance terlebih dahulu, sebelum banyak negara-negara lain yang mengenalnya. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan bancassurance di Indonesia dan Inggris dan bagaimana perbandingan tanggung jawab hukum bank dalam kerjasama bancassurance antara di Indonesia dan Inggris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perbandingan hukum micro-comparison yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan mengenai tanggung jawab hukum bank dalam bancassurance berdasarkan peraturan yang berlaku pada kedua negara tersebut.

---

ABSTRACT
Bancassurance activity is a collaboration between banks and insurance companies that has a lot of benefits for banks, insurance companies, and also the customers. This collaboration is increasingly carried out in Indonesia, and banks have an important role in it. This thesis compares the responsibilities of banks in bancassurance between Indonesia and the United Kingdom, where United Kingdom is one of the countries who knew bancassurance first, before many other countries did. The main issues in this thesis are how is bancassurance regulated in Indonesia and the United Kingdom, and how is the comparison of legal responsibilities of banks between Indonesia and the United Kingdom. The method used in this study is a micro-comparison method that produces a form of juridical-normative research. This research concludes that there are similarities and differences regarding legal responsibilities of banks in bancassurance based on the regulations that apply to the two countries.

Abstrak :
Bancassurance di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, Bancassurance adalah penjualan produk asuransi jiwa kepada nasabah bank. Sebaliknya kerjasama ini juga membuka kemungkinan untuk menarik nasabah asuransi jiwa meniadi nasabah bank salah satunya adalah AXA Mandiri merupakan joint venture Bank Mandiri dan AXA Asia Pacific Holdings pada 2003. Perusahaan patungan ini terpisah dari AXA Life Indonesia yang merupakan perusahaan patungan antara AXA Asia Pacific Holdings dan Tempo Grup. Dalam perjanjian kerjasama tersebut, AXA Asia Pacific akan memiliki 51 persen saham dan 49 persennya akan dimiliki oleh Bank Mandiri.

Perusahaan patungan ini menawarkan produk-produk bancassurance kepada lebih dari 7 juta nasabah Bank Mandiri. Semakin gencamya produk sejenis yang diluncurkan membuat AXA Mandiri harus merencanakan strateginya dengan matang agar dapat bersaing dan menjadi pemimpin di pasarnya.

Pada penelitian ini Penulis ingin melihat Sejauh mana tingkat kepuasan nasabah yang telah diberikan oleh AXA Mandiri di mana lebih dititikberatkan pada penerapan operational excellence, customer intimacy, product leadership sehingga nasabah merasa puas dan membuat meraka akan melakukan pembelian kembali terhadap produk jasa tersebut.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis terlihat bahwa Operational excellence mendominasi pada pemilihan tingkat kepuasan nasabah, terutama pada proses claim nasabah merasa senang dengan proses claim yang mudah, dan diharapkan AXA Mandiri dapat lebih fokus dalam operational excellence, karena masih kurangnya kecepatan dan kenyamanan yang dirasakan oleh nasabah. Semua itu dapat Iebih ditingkatkan dengan melakukan evaluasi kinerja seluruh staff yang berkaitan dalam proses layanan jasa investasi nasabah AXA Mandiri. AXA Mandiri dapat memberikan informasi terkini Tentang investasi dengan mengeluarkan bulentin setiap sebulan sekali, melakukan event - event buat nasabah mengingat produk bancassurance ini masih baru maka perlunya untuk meningkatkan core competitive.

---

Bancaassurance in Indonesia is progressing tremendously, apparently Bancaassurance is the life insurance for bank customers. In fact, this partnership also provides opportunity to absorb more and more bank customers to join life insurance customers and one of our product is the AXA Mandiri that is joint venture of Bank Mandiri and AXA Asia Pacific Holdings in 2003. This joint venture company is separated from AXA Life Indonesia which is the joint venture company between Axa Asia Pacific Holdings and Tempo Group. In such agreement, Axa Asia Pacific shall have 51 percent of shares and 49 percent shall be owned by Bank Mandiri.

This joint venture company offers bancaassurance product to more than 7 millions Bank Mandiri customers. The launching of this kind of product is getting more tremendous and it has encouraged AXA Mandiri to plan its strategy thoroughly so that they can compete well and become the most outstanding leader in its market.

In this research, the Writer wishes to observe how far the customers have been satisfied by AXA Mandiri service where it is focused more on the aspect of operational excellence, customer intimacy, product leadership so that the customers will satisfy and they will be encouraged to consume again such product.

Research made by Writer has proved that operational excellence has dominated the customers satisfaction option, mainly in customer claim process where they have been satisfied with uncomplicated claim process, and hopefully Axa Mandiri may focus more in operational excellence. because they have to make customers feel more comfortable and enjoy the faster service.

This issue can be improved through implementing performance evaluation enhancement of all staff who are responsible for accelerating Axa mandiri customer investment service process. Axa Mandiri may provide the updated information on investment through their monthly newsletter, performing customer event that may remind customers on the recent bancaassurance product, so it is important to improve the competitive core.

Abstrak :
Perubahan-perubahan dunia yang sangat pesat dewasa ini juga dialami oleh bidang pemasaran produk atau jasa. Setiap perusahaan harus mencari bentuk-benluk altematif baru saluran pemasaran guna memasarkan produknya. Bentuk-bentuk kerjasama antar perusahaan dalam menciptakan produk baru atau memasarkan suatu produk merupakan salah satu pilihan yang banyak ditemukan saat ini. Demikian pula halnya yang terjadi pada perusahaan-perusahaan asuransi, baik perusahaan asuransi jiwa maupun perusahaan asuransi kerugian (umum). Perusahaan asuransi di dalam meningkalkan penjualan produknya serta memperluas jaringan pemasarannya rnenggandeng institusi bank. Bentuk pemasaran produk asuransi melalui jasa bank dikenal dengan nama Bancassurance. Bancassurance merupakan satu perubahan besar di dunia jasa keuangan untuk beberapa tahun belakangan. Pemasaran produk asuransi dengan menggunakan pola bancassurance, merupakan sebuah altematif saluran pemasaran produk asuransi. Saluran-saluran pemasaran asuransi lainnya yang telah eksis sebelumnya adalah pola penjualan langsung (direct selling), agen dan broker. PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau dikenal dengan sebutan Asuransi Jasindo, saat ini juga menerapkan bancassurance dalam memasarkan beberapa kelas bisnis (class of business) dari produknya. Sebelumnya dan sampai dengan saat ini, seperti juga yang dilakukan oleh umumnya perusahaan-perusahaan asuransi di dunia, Jasindo memasarkan produknya dengan menggunakan cara pemasaran konvensional, yakni penjualan langsung (direct selling), menggunakan agen dan menjalin kerja sama dengan pialang (broker) asuransi. Dengan alasan tesebut ditetapkan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui efektivitas bancassurance sebagai altematif saluran pemasaran Asuransi Jasindo. Penelitian ini menggunakan pendekamn Studi komparatif yang memakai Desain Deskriptif; yang bertujuan untuk mengevaluasi saluran-saluran pemasaran produk asuransi Jasindo yang sudah eksis sebelumnya dan saluran pemasaran Bancassurance yang diterapkan Asuransi Jaslndo kemudian. Dengan studi evaluatif peneliti ingin mengetahui gambaran terhadap komparasi di antara saluran-saluran pemasaran yang digunakan dalam pemasaran produk asuransi di Jasindo. Dalam penelitian ini, data yang menjadi bahan analisis adalah laporan-laporan perusahaan mengenai Produksi Premi dan laporan-laporan perusahaan mengenai Biaya yang dikeluarkan dalam memasarkan produk asuransi, dalam hal ini adalah Komisi dan Diskon. Selanjutnya terhadap data yang terkumpul dianalisis efektivitas (E) saluran pemasaran dengan menggunakan pendekataan analisis biaya dan pendapatan (cost and revenue analysis). Hasil penelitian menunjukkan bancassurance menghasilkan nilai rata-rata efektivitas (E) = 26,77%. Apabila dibandingkan dengan salnran pemasaran lain yang digunakan oleh Asuransi Jasindo, saluran pemasaran direct selling menghasilkan nilai rata-rata E = 24,91% ; saluran pemasaran agen menghasilkan nilai rata-rata E = 16,15% dan saluran pemasaran broker menghasilkan nilai rata-rata E = 3,34%. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa saluran pemasaran bancassurance memiliki nilai efektivitas yang paling rendah. Sedangkan saluran pemasaran broker menjadi saluran pemasaran Asuransi Jasindo yang memiliki nilai efektivitas yang paling tinggi.

---

The rapid changes in the world are happen also in the marketing of goods or service sector. Consequences of this matter, every corporation must creates the innovation of distribution channel to sell their product. Various types of cooperation between the companies created recently. This happen also in the insurance ndustry, both in the life insurance company and general insurance company. lnsurance company now they extend their networking by cooperation with banking industries. Marketing of insurance product through the bank, are well known as bancassurance. Bancassurance is one of the most significant changes in the financial services sector over the past few years has been the appearance and development of bancassurarrce. Banking institutions and in urance companies have found bancassurance to be an attractive - and often profitable - complements to their existing activities. Bancassurance is in one of the alternative of distribution channel as an addition to the previous marketing system to sell the insurance product, such as direct selling, agent and broker. PT. Asuransi Jasa Indonesia, currently has applied bancassurance in the marketing of its class of business which previously like any other insurance company using conventional marketing channel such direct selling, agent and broker. In view of several reason above, this research / writing is to find out the effectiveness of bancassurance as an alternative of distribution channel of Asuransi Jasindo to sell its insurance products. The research here applied comparative study, using descriptive design, which the objective is to evaluate several marketing method exists in Asuransi Jasindo to compare with the current bancassurance applied in the company. In this research, the data being used for analysis is company?s premium report of cost incurred to market insurance product, in this case is commission and discount. Furthermore, all data collected will be evaluated the effectivity of E by applying cost and revenue analysis approach The result of this research show that bancassurance has average effectivity 26.77% compared to the other previous marketing method such as : direct selling with E = 24.91%, agent with E = 16.15%, and broker with E = 3.84%. The conclusion of this research shows that the effectivity of bancassurance method is lower than the other method. The distribution channel through brokering has more effective than any other method. Furthermore in the analysis with class of business approach, bancassurance is not lowest effectivity of distribution channel when its selling marine cargo, fire and motor vehicle insurance.

Abstrak :
Pada tesis ini dilakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 615/PDT.KPPU/2014/PN.JKT.PST dan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014. Penelitian ini didasarkan pada metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan teori mengenai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, stufenbau theorie, dan teori mengenai welfare state untuk menganalisa penerapan Pasal 19 huruf a Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Majelis Hakim. Melalui kajian terhadap studi kasus diperoleh hasil bahwa belum terdapat kesatuan pemahaman oleh Majelis Komisi dan Majelis Hakim dalam memahami dan menerapkan Pasal 19 huruf a dan Pasal 50 huruf a Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

This thesis analyzed the Central Jakarta District Court (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) Verdict Number 615/PDT.KPPU/2014/PN.JKT.PST and the Business Competition Supervisory Commission Decision (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Verdict Number 05/KPPU-I/2014. The study was based on normative legal research methods by using the theory of fairness, expediency and legal certainty, Stufenbau Theorie, and theories on the welfare state to analyze the application of Article 19, paragraph a of the Law on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition (Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) by the Komisi Pengawas Persaingan Usaha and judges. Through the study of the case study result that there has been no unified understanding by the Assembly Commission and the Council of Judges in understanding and applying Article 19 paragraph a and Article 50 paragraph a Law on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition

Abstrak :
Melihat pentingnya persaingan usaha sehat terutama di bidang perbankan untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan nasional dan pentingnya persaingan usaha sehat dalam dunia perbankan dan asuransi, maka isu mengenai aktivitas bancassurance sebagai bentuk kerja sama antara bank dan asuransi yang dikhawatirkan dapat menjadi jalan masuk bagi persaingan usaha tidak sehat menjadi penting untuk dipelajari dan oleh karenanya diangkat dalam penelitian ini. Rumusan masalah yang dapat diangkat adalah bagaimana pelaksanaan aktivitas bancassurance berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia serta apakah praktek persaingan usaha tidak sehat dapat muncul dalam skema kerja sama eksklusif dalam pelaksanaan aktivitas bancassurance. Selain itu, permasalahan mengenai bagaimana pengawasan dan pengaturan aktivitas bancassurance dalam upaya penciptaan persaingan usaha sehat berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 juga akan diangkat sebagai salah satu pokok masalah. Metode penelitian menggunakan tipologi penelitian normatif dengan teknik analisis data secara prekskriptif yang didukung dengan wawancara dengan nara sumber. Bedasarkan metode yang digunakan didapati bahwa, pengaturan mengenai bancassurance tercantum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 dengan tetap memperhatikan peraturan lain yang terkait. Melalui penelitian juga diketahui bahwa dalam suatu skema kerja sama eksklusif aktivitas bancassurance dapat muncul praktek persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk tying agreement dan barriers to entry. Untuk menanggulangi kemungkinan munculnya persaingan usaha tidak sehat tersebut, maka dibutuhkan kejelasan dalam pengawasan serta pengaturan mengenai praktek bancassurance. Dalam hal pengawasan harus dipahami bahwa yang behak melakukan pengawasan terhadap praktek bancassurance adalah Otoritas Jasa Keuangan, tanpa menutup kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk melakukan penelitian bila terdapat indikasi persaingan usaha tidak sehat dalam praktek bancassurance. ......Considering the importance of fair business competition especially in the banking sector to achieve the objectives of national development implementation and the importance of fair business competition in the insurance world, the issue of bancassurance activity as a form of cooperation between banks and insurance which having possibility to create unfair competition became important to be studied and therefore raised as the topic in this thesis. The main issues are concerning of how the implementation of bancassurance activities based on the regulations applicable in Indonesia as well as whether unfair business competition practices can appear in the exclusive cooperation scheme in the implementation of bancassurance activities. In addition, this thesis also doing study on how the supervision and regulation of bancassurance activities in order to create fair business competition based on Law Number 5 of 1999. The method used in this thesis is normative typology with data prescriptive analysis technique, supported by interview data. Based on the method used it is found that bancassurance is regulated in Circular Letter of Financial Services Authority Number 33 SEOJK.03 2016, Circular Letter of Financial Services Authority Number 32 SEOJK.05 2016 and Regulation of Financial Services Authority Number 23 POJK.05 2015 with due regard to other relevant regulations. Through research also known that in an exclusive cooperation scheme, bancassurance activity, there is possibility that unfair business competition arises in the form of tying agreement and barriers to entry. To overcome the possibility of unfair business competition, supervision and arrangement regarding bancassurance practice is required. In the case of supervision, it should be understood that the supervisor of bancassurance practice is the Financial Services Authority, without inhibiting the authority of Business Competition Supervisory Commission to conduct research if there is any indication of unfair business competition in bancassurance practice.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai struktur dan dampak dari program restrukturiasasi Bancassurance PT Aasuransi Jiwasraya terhadap hak dan kewajiban pemegang polis dan PT Asuransi Jiwasraya. Permasalahan dalam skripsi ini adalahmengenai bagaimana struktur dan dampak program restrukturisasi terhadap hak dan tanggung jawab pemegang polis dan PT Asuransi Jiwasraya serta bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis dalam program restrukturisasi polis bancassurance PT Asuransi Jiwasraya. Dalam skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah juridis normatif. Hasil dari penelitian ini, struktur restrukturisasi polis memiliki tiga tahapan dalam prosesnya, yaitu pengunguman, sosialisasi, dan penutupan. Restrukturisasi tersebut berdampak pada pengurangan dan penyesuaian terhadap hak yang dimiliki oleh nasabah, yaitu jumlah nominal yang dapat diklaim. Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah yang telah diusahakan pemerintah dan tim Percepatan Restrukturisasi Asuransi Jiwasraya semaksimal mungkin dan sudah melalui pengkajian yang menyeluruh agar hak dan kewajiban nasabah dapat terlindungi dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Saran dari penelitian ini adalah pemerintah harus membuat struktur perundang-undangan yang dapat lebih melindungi nasabah dan perusahaan serta harus memberikan pengawasan yang tepat dalam proses restrukturisasi. ......This thesis discussed the structure and impact of PT Asuransi Jiwasraya's Bancassurance restructuring program on the rights and obligations of policyholders and PT Asuransi Jiwasraya. The problem in this thesis is about the structure and impact of the restructuring program on the rights and responsibilities of policy holders and PT Asuransi Jiwasraya and the form of legal protection for policyholders in the bancassurance policy restructuring program of PT Asuransi Jiwasraya. In this thesis the research method used is normative juridical. The results of this study, the structure of the policy restructuring has three stages in the process, namely announcement, socialization, and closing. The restructuring has an impact on reducing and adjusting the rights held by customers, which is the nominal amount that can be claimed. The form of legal protection for customers that has been attempted by the government and the team for the Acceleration of Restructuring of Asuransi Jiwasraya is through a thorough study so that the rights and obligations of customers can be well protected and do not cause even greater losses. Suggestions from this research is that the government should create a regulatory structure that can better protect customers and companies and must provide proper supervision in this restructuring process.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penerapan hukum persaingan usaha di dalam putusan kasasi dengan nomor putusan 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015, yang adalah putusan tingkat akhir terhadap dugaan adanya praktek anti persaingan yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, dan PT Heksa Eka Life Insurance, terkait kerjasama bancassurance dalam produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BRI. Adapun putusan ini merupakan putusan yang menguatkan putusan keberatan Nomor 05/KPPU-I/2014, yang berisi pembatalan terhadap putusan KPPU yang menyatakan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, dan PT Heksa Eka Life Insurance merupakan bentuk tying agreement yang dilarang di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Dalam pewujudan skripsi ini, dilakukan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, untuk membuktikan adanya praktek anti persaingan yang diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang kemudian didapatkan hasil bahwa kegiatan kerjasama tersebut merupakan kerjasama yang dilarang dalam hukum persaingan usaha, sehingga putusan serta pertimbangan yang dicantumkan di dalam putusan Mahkamah Agung No. 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015 merupakan putusan yang adalah kurang tepat apabila dilandaskan oleh Undang- Undang No. 5 Tahun 1999.
This thesis discusses about the law enforcement of competition law in the Supreme Court's verdict number 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015, which is the final verdict regarding assumption of actions against the competition law, done by PT Bank Rakyat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, and PT Heksa Eka Life Insurance, which was about bancassurance cooperation in one of BRI's product, Kredit Pemilikan Rumah (KPR). This verdict strengthened an objection presented in verdict number 05/KPPU-I/2014, which cancelled one of KPPU's verdict about the cooperation of PT Bank Rakyat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, and PT Heksa Eka Life Insurance being a tying agreement, which is forbidden in Law Number 5/1999. A research using normative juridicial approach was done to prove the occurence of actions against the competition law, which was regulated in Article 15 (2) and Article 19 (a) of Law Number 5/1999, with the result that the cooperation done between the mentioned subjects was forbidden by competition law, thus proving the Supreme Court's verdict, Number 703 K/Pdt. Sus-KPPU/2015, is incorrect.

Abstrak :
Perkembangan teknologi memungkinkan terwujudnya strategi telemarketing sebagai salah satu strategi dalam pola penjualan suatu pelaku usaha dalam memasarkan produknya kepada masyarakat yang efektif dengan biaya yang relatif murah. Salah satu pelaku usaha dalam sektor keuangan yang menggunakan strategi telemarketing adalah perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan bank (bancassurance). Meski dari perspektif bisnis bancassurance strategi telemarketing ini menguntungkan, banyak nasabah bank yang merasa dirugikan akibat praktik telemarketing, mulai dari nasabah yang terus menerus dihubungi oleh telemarketer hingga penyalahgunaan data pribadi nasabah. Menanggapi masalah ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK Nomor: 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dengan berlakunya peraturan OJK tersebut, pelaku usaha jasa keuangan diharapkan dapat menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat yang efektif dan efisien, khususnya mengenai perlindungan data pribadi konsumen. Metode penulisan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, dimana Penulis akan menelaah secara sistematis norma hukum berdasarkan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi konsumen dan masyarakat di Indonesia. Penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan data pribadi nasabah bank dalam pelaksanaan telemarketing bancassurance dan pada bagaimana pertanggungjawaban bank terhadap penyalahgunaan data pribadi nasabah bank peserta bancassurance dalam telemarketing. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagaimana POJK 6/22 dapat melindungi konsumen dan masyarakat dari segi perlindungan data pribadi terhadap telemarketing yang dilakukan oleh perusahaan asuransi melalui kerjasama bancassurance. ......Technological developments enables telemarketing strategy as one of the strategies for business actors in marketing their products to the public in an effective manner at a relatively low cost. One of the business actors in the financial sector that uses a telemarketing strategy is an insurance company and banks cooperation (bancassurance). Although from the perspective of the bancassurance business this telemarketing strategy is profitable, many bank customers feel disadvantaged as a result of telemarketing practices, ranging from customers who are constantly contacted by telemarketers to the misuse of customer personal data. In response to this problem, the Financial Services Authority (OJK) issued OJK Regulation Number: 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector. With the enactment of this regulation, financial service businesses shall strictly apply the principles of effective and efficient consumer and public protection, particularly the protection of consumers' personal data. The writing method in this study is normative-juridical, where the author will systematically examine legal norms based on secondary data, such as laws and regulations regarding the protection of consumers' personal data in Indonesia. This research will discuss the protection of personal data of bank customers in the implementation of bancassurance telemarketing and on the accountability of the bank for the misuse of personal data of bank customers. Thus, this research is intended to provide information on how POJK 6/22 can protect consumers and the public in terms of personal data protection against telemarketing carried out by insurance companies through bancassurance cooperation.