Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Fenomena korupsi di Indonesia saat ini bukanlah sebuah hal baru. Telinga masyarakat Indonesia seringkali mendengar kata tersebut baik melalui media sosial, cetak, dan berita. Korupsi di Indonesia dapat ditelusuri jejaknya ketika masa pemerintahan kolonial masih bertahan dan warisannya seolah “dibudayakan” hingga saat ini bahkan mencapai pada level pemerintahan terendah. “Warisan” tersebut terus diturunkan hingga pada masa Orde Baru muncul sebuah istilah KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang dilakukan oleh elit dan pemerintahan pada saat itu. Memasuki era reformasi perlahan regulasi mengenai tindakan korupsi mulai disahkan dan tetap dilaksanakan hingga saat ini. Namun nyatanya korupsi tidak berangsur turun bahkan cenderung semakin bertambah, khususnya pada tingkat pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat salah satu kasus korupsi yang unik dan cukup jarang terjadi di Indonesia, yaitu korupsi yang melibatkan tiga Walikota Cimahi (secara berurutan). Pada tahun 2018, KPK menunjuk Kota Cimahi sebagai percontohan dari program Rencana Aksi Penegahan Korupsi Terintegrasi (RAPKT) sebagai upaya dalam menyelamatkan keuangan dan aset daerah. Akan tetapi 1 hingga 2 tahun setelah program berjalan, Walikota Ajay Muhammad Priatna tersandung kasus korupsi suap atas Rumah Sakit Kasih Bunda. Secara umum, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kegagalan pelaksanaan RAPKT di Kota Cimahi dipengaruhi oleh beberapa faktor sesuai dengan landasan teori yang digunakan, diantaranya: pengukuran target yang tidak pasti, keterkaitan antara target evaluasi dengan target penilaian RAPKT, dan hubungan patronase antara pihak swasta dan Walikota Cimahi. Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa RAPKT berjalan secara tidak efektif di Kota Cimahi meskipun pelaksanaan secara teknis dapat berjalan dengan baik. Metode yang digunakan di dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan riset- riset terdahulu sebagai sumber data primer. ......The phenomenon of corruption in Indonesia today is not a new thing. The ears of Indonesian people often hear this word through social media, print, and news. Corruption in Indonesia can be traced back to when the colonial government still survived and its legacy seems to have been "cultured" to this day, even reaching the lowest level of government. This "inheritance" continued to be passed down until during the New Order era the term KKN (Corruption, Collusion, Nepotism) was introduced by the elite and the government at that time. Entering the reform era, regulations regarding acts of corruption slowly began to be passed and are still being implemented today. But in fact, corruption does not gradually decrease and even tends to increase, especially at the local government level. In this regard, there is one unique and quite rare corruption case in Indonesia, namely corruption involving three Mayors of Cimahi (sequentially). In 2018, the KPK appointed Cimahi City as a pilot for the Integrated Corruption Prevention Action Plan (RAPKT) program in an effort to save regional finances and assets. However, 1 to 2 years after the program started, Mayor Ajay Muhammad Priatna stumbled on a bribery corruption case at Kasih Bunda Hospital. In general, the results of the study show that several factors influenced the failure of the implementation of the RAPKT in Cimahi City according to the theoretical basis used, including uncertain target measurements, the link between the evaluation target and the RAPKT assessment target, and the patronage relationship between the private sector and the Mayor of Cimahi. Therefore, the authors conclude that the RAPKT is running ineffectively in Cimahi City even though the technical implementation is running well. The method used in this thesis is a qualitative research method using previous research as the primary data source.

Abstrak :
Tesis ini disusun guna menganalisis dampak dari keberadaan koneksi politik pada perusahaan terhadap aktivitas pengungkapan anti-korupsi melalui penyampaian laporan aktivitas anti-korupsi di Indonesia, dengan pemanfaatan variabel pemoderasi gender wanita di jajaran direksi selama periode tahun 2015-2017 pada perusahaan-perusahaan non-finansial yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyusunan teori mengenai dampak dari keberadaan koneksi politik yang dimiliki oleh suatu perusahaan dengan pengungkapan anti-korupsi, serta pengaruh dari gender wanita pada komposisi jajaran direksi di Perusahaan terhadap tingkat pengungkapan anti-korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa terhadap data-data laporan keuangan beserta disclosure-nya dari setiap perusahaan non-finansial yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, pengumpulan data-data profil pemangku kepentingan di Perusahaan yang terdiri dari status jabatan dan profil koneksi politik yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan. Pada penelitian ini juga dilakukan identifikasi data-data terkait dengan jajaran direksi perusahaan yang terdiri dari data status jabatan dan status gender dari para anggota direksi perusahaan. Atas data-data laporan perusahaan dan disclosure-nya tersebut dilakukan penyusunan indeks anti-korupsi perusahaan yang terdiri dari 7 kategori indeks dengan total 43 sub-kategori indeks pengungkapan anti-korupsi, untuk digunakan dalam analisis regresi dan estimasi korelasi hubungan dengan tujuan untuk mengetahui dampak dari keberadaan koneksi politik yang dimiliki perusahaan terhadap pengungkapan anti-korupsi, serta pengaruh dari keberadaan gender wanita di jajaran direksi terhadap hubungan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan koneksi politik yang dimiliki oleh CEO berdampak negatif terhadap pengungkapan anti-korupsi pada perusahaan non-finansial di Indonesia selama periode tahun 2015-2017. Pada hasil penelitian ini juga ditemukan bahwa meskipun keberadaan gender wanita pada jajaran direksi perusahaan tidak secara langsung berdampak pada pengungkapan anti-korupsi, namun apabila keberadaan gender wanita ditempatkan dalam posisi sebagai pemberi pengaruh bagi keberadaan koneksi politik di perusahaan, maka CFO dengan gender wanita di perusahaan mampu yang memperlemah dampak dari keberadaan koneksi politik terhadap penyampaian laporan aktivitas anti-korupsi di perusahaan.

---

This thesis analyzed the impact from political connections existence to anti-corruption disclosure activities through the submission of anti-corruption reports from non-financial companies which were listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2015-207 period, by considering also female gender in board as moderating variable in the study. The research was expected to give contribution to the theory developments related to the impact from political connections existence to anti-corruption disclosure activities, as well as the influence of female gender on board on the level of anti-corruption disclosure. Study methodology used were data analysis of financial statement (include its discosure statements) from all the non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange, data collection of shareholders, independent commissioners, and CEO regarding to their positions status and their political connection profiles. Another study methodology used were identification of board of director data which consisted of boards position status and boards gender status. With regards to data analysis of financial statements (include its discosure statements), a company anti-corruption index was developed, which consists of 7 categories and a total of 43 anti-corruption sub-categories index. The index were used in regression analysis and correlation estimation to find the impact from political connections existence to anti-corruption disclosure activities, as well as the influence of female gender on board on the impact from political connections existence to anti-corruption index. The results of this study indicate that the existence of political connections owned by the CEO has a negative impact on the disclosure of anti-corruption in non-financial companies in Indonesia during the period 2015-2017. This study also found that the presence of female gender in the board did not directly affect the disclosure of anti-corruption. However, should the presence of female gender was placed as an influencer for the political connections existence in the company, the study could found that the CFO with female gender were able to diminished the impact from the existence of political connections to anti-corruption disclosure in the company.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pengungkapan anti-korupsi terhadap nilai perusahaan dan menganalisis peran direktur utama (CEO) dan direktur keuangan (CFO) wanita sebagai variabel pemoderasi dalam memperkuat pengaruh tersebut. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 302 perusahaan pada lima sektor yang terindikasi rawan korupsi berdasarkan literature, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan laporan tahunan periode 2016-2017. Penelitian ini merupakan penelitian empiris kuantitatif menggunakan regresi panel. Hasil penelitian membuktikan bahwa kehadiran wanita sebagai direktur utama berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti-korupsi, sementara keberadaan wanita sebagai direktur keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan anti-korupsi perusahaan. Hasil juga menunjukkan bahwa pengungkapan anti-korupsi berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Direktur utama dan direktur keuangan wanita ditemukan tidak dapat memperkuat pengaruh positif pengungkapan anti-korupsi terhadap nilai perusahaan.

---

This study aims to empirically examine the effect of anti-corruption disclosures on firm value and investigates the role of female as Presiden Directors (CEOs) and Financial Directors (CFOs) as a moderating variable in strengthening that influence. The sample used in this study was 302 companies in the five selected sectors (mining, building construction, transportation, communication and manufacturing) which are listed on the Indonesia Stock Exchange and published annual reports for the period 2016-2017. This research is a quantitative empirical research using the panel regression. The results of the study show that the presence of women as Presiden Directors (CEOs) has a positive effect on anti-corruption disclosures, while the presence of women as Financial Directors (CFOs) does not affect the corporate anti-corruption disclosure. The results also show that anti-corruption disclosure has a negative effect on firm value. Female CEOs and CFOs are found to be unable to strengthen the positive effect of anti-corruption disclosures on firm value.

Abstrak :
Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Perubahan Kedua atas UU KPK), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dan Pemerintah mendapatkan kritik keras dari masyarakat. Publik berpikir, bahwa apa yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah ini bertujuan untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai institusi pemberantas korupsi. Disebut demikian, lantaran UU ini dianggap memuat aturan-aturan yang dapat melemahkan KPK. Hal yang paling dipermasalahkan oleh publik adalah pembentukan Dewan Pengawas KPK sebagai badan pengawas internal KPK yang memiliki wewenang pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Skripsi ini membahas, apakah wewenang seperti itu merupakan hal yang normal dan lazim diberikan dengan membandingkan wewenang badan pengawas pada lembaga negara lain di Indonesia serta badan pengawas lembaga anti korupsi di negara-negara lain. Metode penelitian yang digunakan untuk skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan studi komparatif. Dari riset yang dilakukan, penulis melihat, bahwa dengan mendirikan Dewan Pengawas KPK, pembentuk undang-undang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dari KPK. Namun, walaupun pendiriannya memang diperlukan, penulis menilai, bahwa wewenang Dewan Pengawas KPK dalam hal memberi izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan merupakan hal yang tidak lazim dan aneh karena pada praktik ketatanegaraan, baik di Indonesia maupun di negara lain, tidak ditemukan sistem atau pengaturan yang demikian. ...... By the entry into force of the Law Number 19 of 2019 on the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission, the Indonesia's House of Representatives (DPR) and Government were harshly criticized by the public. The public thought that what the DPR and the Government did aimed to weaken the Corruption Eradication Commission (KPK) as the state's institution eradicating corruption. This is because the new law was presumed to contains rules that could weaken the power of KPK. The most problematic thing according to the public is the establishment of the Supervisory Board of the KPK as the commission's internal supervisory body having the authority to grant the approval on the action of wiretapping, searching and confiscation. The thesis discusses whether such authority is normal and a common thing adopted in other countries by learning the authority of the supervisory body in other Indonesia's state institutions as well as the supervisory body of the anti-corruption institutions in other countries. The research method used for the thesis is normative juridical research as well as comparative study. From the research, the author see that by establishing the KPK's Supervisory Board, the legislators aim to increase the accountability of the KPK. However, although its establishment is indeed necessary, the author has an opinion that the above mentioned Supervisory Board authority is unusual and peculiar, as the practice has not been found, both in Indonesia's and other countries' constitutional system.

Abstrak :
Indonesia meraih skorIndeks Persepsi Korupsi40dari maksimal 100 dan berada pada urutan ke-85dari 180 negara yang disurveipada tahun 2019. Salah satu upaya meningkatkanskor indeks tersebutadalah dengan melakukan pencegahan korupsi, antara lain melaluiPendidikan Antikorupsi(PAK). Pendidikan Anti korupsi memiliki peranstrategis dalam pencegahan korupsi, sehingga perlu dilakukan upaya penguatannya. Artikel ini mengkajipenguatan Pendidikan Antikorupsidari perspektif esensialisme, yaitu peninjauan materi secara berkalaoleh semua pemangku kepentingan, penguatan konsep dan metodologi,perumusan hierarkhi nilai-nilai, penguatan sinergi catur pusat pendidikan, perumusan bidang keilmuan, dan reformasi budaya masyarakat. Kesimpulannya adalah KPK bersama stakeholder harus melakukan kajian materi Pendidikan Antikorupsi secara berkala; merekomendasikan keilmuannyakepada Kementrian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Indonesia sebagai implementasinyadi Perguruan Tinggi; dan setiap lembaga pendidikan memperkuat dengan Gerakan Literasi Antikorupsi dan/atau pembentukan ekstrakurikuler Komunitas Pelajar Antikorupsi

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor yang mempengaruhi perilaku antikorupsi pemuda menggunakan persepsi tentang korupsi dan kepemimpinan transformasional melalui Madrasah Antikorupsi Pemuda Muhammdiyah. Pendidikan Madrasah antikorupsi memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan tentang korupsi dan keterampilan dalam upaya melawan korupsi bagi pada pemuda. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan skala model likert pada kuesioner yang telah disebar untuk mengukur persepsi tentang korupsi, kepemimpinan transformasional, dan perilaku antikorupsi pemuda. Data dalam penelitian ini didapat menggunakan kuesioner terhadap 105 siswa Madrasah Antikorupsi Pemuda Muhammadiyah di 5 Kota Tangerang, Pariaman, Medan, Sukoharjo, dan Yogyakarta . Hasil penelitian menunjukan ada pengaruh signifikan antara pendidikan antikorupsi terhadap persepsi tentang korupsi sebesar 4,5 , ada pengaruh signifikan antara pendidikan antikorupsi terhadap kepemimpinan transformasional sebesar 4,1 , ada pengaruh signifikan antara persepsi tentang korupsi terhadap perilaku korupsi sebesar 5,6 , dan ada pengaruh signifikan antara kepemimpinan transformasional terhadap perilaku korupsi sebesar 14,3 .

---

ABSTRACT
This study aims to examine the factors that influence youth anticorruption behavior using perceptions of corruption and transformational leadership through the Madrasah Anticorruption Muhammadiyah Youth. Madrasah Anticorruption education has the purpose to provide knowledge about corruption and skills in the fight against corruption for the youth. The research was conducted using quantitative approach, with data collection method using Likert model scale on questionnaires that have been spread to measure perception about corruption, transformational leadership, and youth anticorruption behavior. The data in this study were obtained using questionnaires to 105 students of Madrasah Anticorruption Muhammadiyah Youth in 5 Cities Tangerang, Pariaman, Medan, Sukoharjo, and Yogyakarta . The result of research shows that there is significant influence between anticorruption education to perception about corruption equal to 4,5 , there is significant influence between anticorruption education to transformational leadership equal to 4,1 , there is significant influence between perception about corruption to behavior of corruption equal to 5,6 And there is a significant influence between transformational leadership on corruption behavior of 14.3 .