Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peranan minyak dan gas bumi yang secara tradisional menjadi sumber devisa negara, dana pembangunan dan sebagai komoditi guna pemenuhan energi dalam negeri diperkirakan masih tetap dominan terhadap perekonomian Indonesia, setidak-tidaknya sampai dua dasawarsa mendatang. Sebagai salah satu andalan penerimaan negara, kekayaan sumberdaya alam minyak dan gas bumi dengan produksi rata-rata 1,5 juta barel minyak bumi dan 3 milyar kaki kubik gas bumi perhari, menjadikan Indonesia pada saat ini sebagai negara produsen minyak dan gas bumi terbesar di Asia Tenggara. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar tahun 1945, Pasal 33, ayat (2) dan (3) dinyatakan secara tegas bahwa sumberdaya minyak dan gas bumi sebagai bagian dari kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia adalah dimiliki dan dikuasai oleh negara. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa sumberdaya minyak dan gas bumi merupakan property right negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Rancangan penelitian ini adalah mengkaji bentuk kerjasama atau sistem kerjasama pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia dengan model keputusan yang disusun dari hirarki manfaat dan hirarki biaya yang dilakukan untuk memperoleh pilihan strategi atau kebijakan sistem kerjasama. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan metodologi AHP untuk analisis manfaat-biaya guna menentukan alternatif sistem kerjasama pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia berdasarkan sistem kerjasama pengusahaan minyak dan gas bumi yang telah diterapkan atau sistem kerjasama lain yang diharapkan akan memberikan manfaat dan kontribusi penerimaan negara yang optimal, serta berdampak positif kepada masyarakat. Model keputusan tersebut dianalisis menggunakan software Expert Choice 2000 untuk menentukan skala prioritas global dari masing masing hirarki. Hasil akhir analisis dengan membandingkan total manfaat dengan total biaya yang diperoleh dari analisis prioritas global diperoleh rasio manfaat-biaya berturut-turut dari yang tertinggi sebagai alternatif strategi atau kebijakan sistem pengusahaan minyak dan gas bumi adalah Kontrak Royalti dan Pajak 1,217, Kontrak Karya 1,021, , Kontrak Bagi Hasil Tanpa Pembatasan Cost Recovery 0,943, Kontrak Bagi Hasil Dengan Pembatasan Cost Recovery 0,996 dan Kontrak Jasa 1,047.

Abstrak :
Pengembangan sumber daya manusia di Batan diperlukan dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai guna menangani pengoperasian teknologi khususnya di bidang iptek nuklir. Salah satu sumber daya manusia di Batan yang memiliki peranan yang penting dalam pengoperasian teknologi nuklir adalah mereka yang memasuki jenjang fungsional pranata nuklir. Manajemen karir untuk pejabat fungsional pranata nuklir telah diatur melalui Surat Edaran bersama Kepala BAKN, Dirjen Batan dan keputusan Menpan, mengenai penetapan jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang untuk jabatan pranata nuklir serta angka kredit yang harus dipenuhi. Faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja Pranata nuklir adalah faktor iklim organisasi, pengelolaan karir dan motivasi, sehingga perlu diteliti seberapa besar faktor tersebut mempengaruhi peningkatan kinerja pejabat fungsional Pranata nuklir. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian survei. Cara pengumpulan data dilakukan dengan melalui penyebaran kuesioner terhadap 119 orang responden dan mewawancarai beberapa responden. Dari temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa: Faktor Iklim Organisasi, Faktor Pengelolaan karir maupun Faktor Motivasi berpengaruh cukup besar dalam peningkatan kinerja pranata nuklir golongan II dan IV, serta berpengaruh sangat besar dalam peningkatan kinerja golongan III. Dengan demikian strategi yang perlu dikembangkan dalam meningkatkan kinerja pranata nuklir golongan III adalah dengan pembenahan pada iklim organisasi khususnya dalam melaksanakan dan mengembangkan profesi pranata nuklir, sedangkan untuk semua golongan perlu dibangkitkan motivasi yang berasal dari diri sendiri pejabat fungsional tersebut.

Abstrak :
Peran ganda kota Jakarta, yaitu sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai kota metropolis serta sebagai kota Propinsi Daerah Tingkat I, telah mengakibatkan masalah kebersihan menjadi suatu masalah urgen bagi kota Jakarta. Pada sisi lain, karena masalah kebersihan merupakan suatu jenis pelayanan perkotaan, maka pelayanan kebersihan merupakan suatu sumber retribusi yang potensial bagi PAD DKI Jakarta. Berbagai faktor yang diteliti pada organisasi Dinas Kebersihan DKI Jakarta, yaitu; structure, strategy, system, staff skill, style dan shared values dengan pendekatan model "seven s" sebagaimana dikemukakan oleh Mc. Kinsey, temyata tidak terlaksana dengan balk. Dan ketujuh "s" dalam model seven s tersebut, strategi fungsional yang ditetapkan oleh Suku Dinas Kebersihan (functional level strategy), gaya kepemimpinan, serta tingkat kesejahteraan staf, dapat dikatakan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan sampah. Namun hal ini tidak banyak berpengaruh dilihat dari model seven s, karena menurut model tersebut ketujuh s merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan saling terpengaruh. Nampak pula bahwa penarikan retribusi sampah belum efektif sebagai akibat dari sistem yang belum tertata dengan baik dan kewenangan Suku Dinas Kebersihan yang sangat terbatas. Kondisi seperti itu, mengakibatkan perolehan retribusi sampah relatif kecil dibanding potensi dan konstribusinya terhadap PAD DKI Jakarta sangat kecil. Berkaitan dengan itu, maka pemerintah DKI Jakarta seyogyanya membenahi organisasi Dinas Kebersihan yang secara fungsional bertanggung jawab dalam pengelolaan kebersihan. Organisasi Dinas Kebersihan yang tertata dengan baik, disamping meningkatkan efektivitas pengelolaan sampan, juga meningkatkan perolehan retribusi kebersihan sebagai imbalan langsung atas jasa pelayanan yang diberikan.

Abstrak :
Meskipun pelaksanaan pembangunan di Propinsi Daerah lastimewa Aceh hingga saat ini masih sangat didominasi oleh berbagai proyek yang berasal dari Program Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II, yakni merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, guna meningkatkan kemampuan Daerah untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan lingkup kewenangannya, dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program Inpres Bantuan Pembangunan tersebut belum sepenuhnya terselenggara secara efektif. Berkaitan dengan hal di atas penelitian ini bertujuan menganalisis proses perencanaan pembangunan yang mencakup lima dimensi, yakni : penyusunan rencana, penyusunan program rencana, pelaksanaan rencana, pengawasan atas pelaksanaan rencana, dan dimensi evaluasi, Berta dampaknya terhadap efektivitas pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah lstimewa Aceh, yang mencakup tiga indikator yakni : pemerataan persebaran lokasi lstimewa Aceh, yang mencakup tiga indikator yakni : pemerataan persebaran lokasi proyek, jenis proyek yang dibangun sesuai skala prioritas dan kebutuhan, dan penyelesaian proyek tepat waktu serta penggunaan sumber daya/dana dapat dikontrol. Penelitian dilakukan atas dasar metode desktiptif analitis, sedangkan data dihimpun adalah hasil pengamatan langsung terhadap beberapa proyek inpres, penyebaran kuesioner kepada 71 responden, serta melakukan studi kepustakaan dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menurut koefisien korelasi dari Rank Spearman (rs), dan karena ukuran n > 30, maka langkah pengujian hipotesis dilakukan dengan pendekatan Kendal. Kesimpulan hasil analisis menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan memiliki hubungan yang sangat positif terhadap pencapaian efektivitas pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Abstrak :
Kondisi desa-desa di seluruh Indonesia sebelum dilaksanakannya Repelita, pada umumnya sangat memprihatinkan, khususnya keterbatasan prasarana desa, tingkat pendidikan relatif rendah dan pendapatan perkapita penduduk demikian rendahnya. Bertitik tolak dari berbagai masalah keterbatasan itu maka Pemerintah memberikan setiap desa, Inpres Bantuan Pembangunan Desa yang dimulai sejak Repelita I. Meningkatnya dana Inpres Bantuan Pembangunan Desa dari tahun ke tahun telah mengurangi penduduk miskin dari 60% (1970) menjadi 11,36 % pada tahun 1995, dengan jumlah desa tertinggal 20633 desa. Dalam upaya mempercepat proses pengentasan kemiskinan maka pemerintah memberikan setiap desa dana IDT sesuai Inpres No. 5 Tahun 1993. Untuk melihat keberhasilan program Inpres dapat diwujudkan perlu diteliti, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program Inpres Bantuan Pembangunan Desa dan IDT dalam perspektif penanganan kemiskinan di Desa tertinggal. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka alat analisis yang digunakan adalah model deskriptif dan didukung analisis kuantitatif model regresi liner berganda. Dan dari hasil analisis dapat disimpulkan, bahwa hipotesis alternatif yang diajukan dapat diterima dengan sangat nyata, yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program Inpres Bantuan Pembangunan Desa dan IDT adalah Peranan Pendampingan PP), Peranan Aparat (PA), Kemampuan Pokmas (KP), Jenis Usaha (7U), Pengawasan (EP), Motivasi Pokmas (MP) dan Distribusi Pendanaan (DD) (koefisien determinasi sebesar 65,25%). Secara parsial bahwa masing-masing variabel bebas berpengaruh positif terhadap PED sebagai berikut : 1. PP berpengaruh positif terhadap PED, artinya bila PP ditingkatkan 1% maka PED akan meningkat sebesar 0,2732%. 2. Bila PA ditingkatkan 1 % maka PED akan meningkat sebesar 0,17%. 3. Bila KP ditingkatkan 1% maka PED akan meningkat sebesar 0,057 % . 4. Bila MP ditingkatkan 1 % maka PED akan meningkat sebesar 0,047%. 5. Bila DD ditingkatkan 1% maka PED akan meningkat sebesar 0,035%. 6. Bila .7U ditingkatkan 1% maka PED akan ineningkat sebesar 0,053%. 7. Bila EP ditingkatkan 1% maka PED akan meningkat sebesar 0,0525%. Berdasarkan faktor-faktor dominan tersebut maka strategi meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program Inpres Bantuan Pembangunan Desa dan IDT dalam penanganan kemiskinan di desa tertinggal, adalah pertama, meneruskan kontribusi kebijakan IBD dan IDT dengan melalui prioritas program pada faktor-faktor yang diduga sangat berpengaruh tersebut. Kedua, memformulasikan kebijakan pemerintah yang bare sebagai pemantapan program pendukung XBD dan XDT secara terpadu dan terintegrasi lintas sektoral.

Abstrak :
Keberhasilan pembangunan yang telah diamanatkan melalui TAP MPR dan GBHN tahun 1993 ditentukan dan ditunjang oleh dana yang sifatnya sektoral dalam APBN dan regional dalam APBD TK. I, APBD TK. II Kabupaten juga partisipasi masyarakat yang berbentuk swadaya masyarakat. Dalam pengentasan kemiskinan pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan taraf hidup di desa tertinggal yaitu Inpres No. 5 Tahun 1993 sedangkan dalam pelaksanaannya telah ditingkat Propinsi dikeluarkan Instruksi Gubernur No. 13 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Gubernur No. 144 Tahun 1994. Penanggulangan kemiskinan di dalam operasionalnya memerlukan adanya suatu kerja sama yang meliputi anggaran koordinasi, perencanaan, pengaturan monitoring dan evaluasi namun dalam teknisnya masih ada kendala baik yang sifatnya intern maupun ekstern. Dalam penelitian di Propinsi Jawa Barat pada tahun 1990 masih terdapat penduduk miskin sekitar 4,8 juta jiwa dari jumlah penduduk 27,2 juta; hal tersebut menjadi suatu beban yang cukup berat dalam pelaksanaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei-deksriptif dimana sumber data di peroleh dari desa tertinggal yaitu Desa Buah Bata Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi pustaka serta teknik wawancara dan kuesioner. Program IDT No. 5 Tahun 1994 dalam pemanfaatannya tanpa adanya penunjang dari dana anggaran sektoral pusat dan regional tingkat Propinsi, Kabupaten serta swadaya masyarakat tidak mungkin cepat tercapai dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam program Pengentasan Kemiskinan di Desa Tertinggal.

Abstrak :
Perumahan mempunyai fungsi dan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Salah satu usaha pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dilakukan melalui peningkatan pembangunan perumahan dan pengembangan permukiman. Pembangunan perumahan pelaksanaannya melalui proses yang panjang dan melibatkan berbagai instansi. Sering terjadi kesemrawutan dalam proses pelaksanaan pembangunannya dan banyak keluhan penghuni atas kurang baiknya penyediaan prasarana di lingkungan perumahannya masing-masing. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi serta faktor-faktor apa yang menghambat dalam pelaksanaan koordinasi tersebut. untuk dapat menggambarkan koordinasi tersebut, disamping mendalami dan mempelajari bahan-bahan tulisan yang bersangkutan dengan pembangunan perumahan, maka diadakan penelitian di lapangan dimana para individu dari instansi yang terkait dalam koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan tersebut dijadikan nara sumber dalam penelitian ini dengan menggunakan tehnik wawancara yang mendalam. Koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan sangat diperlukan karena pembangunan perumahan melibatkan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta. Mekanisme koordinasi yang baik dapat dicapai melalui kepemimpinan yang tepat dan terjalinnya komunikasi yang efektif serta kesesuaian pendapat antara semua pihak dengan terwujudnya kesepakatan diantara pihak-pihak yang terkait. Dari basil penelitian dapat dikemukakan bahwa koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi masih dihadapkan pada hambatan-hambatan. Hambatan tersebut terjadi karena instansi-instansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan perumahan kurang menyadani arti pentingnya koordinasi. Bahwa Koordinasi berdasarkan pengamatan harus diusahakan bukan hanya dibiarkan berjalan dengan sendirinya walaupun sudah ada dasar hukumnya. Dari segi kepemimpinan Bappeda sebagai koordinator kurang memotivasi instansi yang terkait yang terlibat dalam koordinasi pembangunan perumahan. Dari segi komunikasi hambatan disebabkan karena kekurang lengkapan informasi yang diberikan oleh instansi yang satu kepada instansi yang lain. Dari segi kesepakatan, kesepakatan antara instansi yang terkait masih rendah. Hal ini menyebabkan masing-masing instansi cenderung berjalan sendiri sendiri dalam melakukan tugasnya. Untuk itu disarankan antara lain koordinator harus lebih aktif dan memiliki inisiatif untuk memotivasi dan menumbuhkan kesadaran diantara instansi terkait bahwa keberhasilan pembangunan perumahan tergantung dari kerjasama semua instansi yang terkait. Disamping itu Bank Tabungan Negara atau bank pemberi kredit yang lain sebaiknya dilibatkan secara aktif dalam koordinasi pembangunan perumahan sebagai anggota Tim Koordinasi.

Abstrak :
Tugas dan panggilan untuk membangun bangsa dan negara adalah konsekuensi logis dari Kemerdekaan yang telah dicapai. Berkenaan dengan itu Pemerintah Orde Baru telah merumuskan Pola Pembangunan Nasional. Pembangunan nasional Indonesia menempatkan manusia Indonesia sebagai fokus, maka manusia Indonesia merupakan pelaku dan tujuan dari Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional tersebut dilaksanakan oleh seluruh manusia Indonesia, termasuk oleh para kaum wanitanya, walaupun dalam kenyataannya, pada konteks sejarah, bahwa kaum wanita belum mendapat mitra sejajar dengan kaum pria. Hal ini tercermin pada panorama sejarah perjuangan wanita Indonesia yang sudah dimulai sejak zaman Hindu hingga zaman pembangunan dewasa ini. Adapun sifat dan bentuk perjuangannya terbagi atas :
1. The Period of Awakening (1909-1942)
2. The Transitional Period (1942-1945)
3. After the Proclamation of Independence. The Period of Awakening (1903-1942). Pada periode ini pergerakan wanita Indonesia sudah dimulai sejak abad 19, dan dipelapori oleh wanita berbagai bagian negara, antara lain oleh R.A. Kartini dari (Central Java), yang memperjuangkan persamaan hak-hak bagi wanita dalam segala bidang serta dalam ikatan perkawinan menolak poligami. Perjuangan ini dilanjutkan dengan adanya Konggres Wanita Indonesia, tanggal 22 Desember 1923 di Yogyakarta untuk meningkatkan status kaum Wanita. Konggres Wanita pertama ini, menekankan kebutuhan akan pendidikan bagi anak-anak perempuan dam meningkatkan status wanita dalam perkawinan. Kemudian dilanjutkan dengan Konggres Wanita Indonesia ke-3, yang menekankan pada situasi wanita dalam pekerjaan dan hak wanita untuk bersuara dan sebagai pegawai negeri. Pada The Transitional Period (1942-1945), Indonesia diduduki oleh Jepang dan Fujinkai (Japanese World for Women's Association), melakukan aktivitas-aktivitas meliputi:
1. Menanamkan patriotisme dikalangan wanita Indonesia
2. Mendirikan dapur umum.
3. Mengurangi pengangguran.
4. Meningkatkan sandang dan hasil pertanian
5. Meningkatkan industri rumah tangga.
6. Mengadakan kursus memberantas buta huruf. Untuk memikat partisipasi wanita dalam perang Asia Timur Raya, Jepang mendirikan "Persatuan Srikandi" yang anggotanya terdiri dari anak wanita yang berumur antara 15-20 tahun, yang akhirnya membentuk suatu kekuatan yang melahirkan solidaritas dikalangan wanita. Pendudukan Jepang diutamakan bagi pembebasan dari penindasan Kolonial Belanda, sehingga menghambat aktivitas wanita Indonesia untuk berkembang ke dalam suatu pergerakan wanita. Akhirnya wanita bersama pria secara kontinue melakukan pergerakan Nasional. Selanjutnya After the Proclamation of Independence, pada tanggal 17 Agustus 1945, awal tahun 1946 Organisasi Wanita Indonesia memperoleh identitas dan disatukan kedalam satu federasi yang dinamakan "KOWANI" termasuk diantaranya PERWARI. Dengan demikian berdasarkan sejarah, pergerakan wanita indonesia telah menunjukkan kemampuannya yang tidak saja melakukan pekerjaan yang di pandang hanya pantas dilakukan oleh kaum pria. Karenanya, penghargaan terhadap partisipasi wanita dalam perjuangan kemerdekaan, UUD 1945 menjamin persamaan hak-hak bagi wanita dan pria di segala bidang. Namun demikian, masih timbul pertanyaan : sampai sejauh mana UUD 1945, pasal 27 (ayat 1 & 2) yang mencerminkan inspirasi persamaan hak bagi wanita di segala bidang pembangunan dapat terwujud. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, penulis menyorotinya dari titik sentral pernbangunan nasional beserta aparatur penyelenggaranya, khususnya pada pegawai negeri sipil wanita.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara karakteristik pekerjaan kreativitas dengan kinerja aparatur fungsional pemeriksa pajak pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) Jakarta Tiga. Karakteristik pekerjaan merupakan dimensi inti pekerjaan yang berisi sifat-sifat tugas yang bersifat khusus yang ada di dalam pekerjaan dan dirasakan oleh pekerja serta dianggap dapat mempengaruhi sikap dan perilaku pekerja terhadap pekerjaan, yang meliputi aspek: variasi keterampilan, identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi, dan umpan balik. Kreativitas adalah kemampuan seseorang dalam melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan sebelumnya dan memungkinkan munculnya penemuan-penemuan baru melalui aspek kelancaran, keluwesan, orisinalitas, elaborasi, dan redifinisi. Sementara Kinerja adalah penilaian diri terhadap prestasi kerja yang diperlihatkan oleh seseorang dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan organisasi, ditinjau dari aspek-aspek: kecepatan, kualitas, layanan, nilai, keterampilan interpersonal, mental untuk sukses, terbuka untuk berubah, kreativitas, keterampilan berkomunikasi, inisiatif, perencanaan dan organisasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan tergolong dalam jenis penelitian survei dengan melibatkan 50 sampel yang diambil dengan teknik sensus. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang sebelumnya telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas menggunakan rumus korelasi Spearman Rank dan uji reliabilitas menggunakan Spearman Brown. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan formula statistika, yakni korelasi Spearman Rank dan t-test yang pengolahannya dilakukan dengan program SPSS versi 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pekerjaan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kinerja pejabat fungsional pemeriksa pajak. Hasil ini memberikan makna bahwa semakin sesuai karakteristik pekerjaan pejabat fungsional pajak, maka semakin baik kinerjanya; sebaliknya semakin tidak sesuai karakteristik pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa maka semakin buruk kinerjanya. Dengan demikian, kinerja pejabat fungsional dapat ditingkatkan dengan cara memperbaiki atau menyesuaikan karakteristik pekerjaannya. Kreativitas juga memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kinerja pejabat fungsional pemeriksa pajak. Hal itu berarti bahwa semakin kreatif pejabat fungsional, semakin baik kinerja; sebaliknya semakin tidak keratif pejabat fungsional pajak, semakin buruk kinerjanya. Dengan demikian, kinerja pejabat fungsional pajak dapat ditingkatkan dengan cara memperbaiki kreativitas. Berdasarkan temuan tersebut, maka karakteristik pekerjaan perlu ditingkatkan melalui penyempurnaan atas pelaksanaan karakteristik pekerjaan secara terus menerus dengan mempertimbangkan kondisi dan aspirasi aparatur. Kreativitas pejabat juga perlu dikembangkan dengan cara memberikan keleluasaan untuk mengemukakan pendapat dalam berbagai forum dan dalam pemecahan berbagai permasalahan yang terkait dengan pekerjaan. Pegawai juga perlu diberikan otonomi dan tanggung jawab penuh atas pekerjaan dan memberikan penghargaan atas ide atau masukan pegawai serta diberikan kesempatan untuk melakukan uji coba dalam pemecahan masalah.

---

The research was aimed to examine the relationship between job characteristic and creativity with performance of examiner functional employee at Tax Inspection and Investigation Office (KARIPKA) Jakarta Three. Job characteristicsis is core dimension that contains specific task attribut and feel by employee and assumed influencing employee attitude and behavior that covered skill variety, task identity, task significance, autonomy and feeback. Creativity is ability of people in bearing new things both in idea or real work that relatively differend with before and posibility new appereance finding through fluency, flexibilitity, originality), elaboration), and edefinition. Whereas performance is self assessment to the labour capacity showed by someone in executing the duty to reach the organization purpose, evaluated from aspects: speed, quality of, service, value, interpersonal skill, successful mental, open to change, creativity, communication skill, initiative, organization and planning. The research used quantitative approach and pertained in the type of survey researh with involving 50 samples being taken with census method. Data collection was being done with questionnaires that its validity and reliability have been tested before. Validity test used Spearman Rank and reliability test used Spearman Brown formula. Data then were analyzed with Spearman Rank and t-test assisted with SPSS Version 13. The research result indicate that the job characteristic have positive relationship and significant with performance of examiner functional employee. Its mean that progressively according to job characteristic of examiner functional employee, hence progressively his performance; on the contrary, inappropriate progressively job characteristic of examiner functional employee hence worse progressively his performance. Thereby, examiner functional employee can be improved by improving or accomodate his job characteristic. Creativity is also have the positive relationship and significant with examiner functional employee. Its mean that more creative examiner functional employee, the better performance of examiner functional employee; on the contrary progressively less creative examiner functional employee, worse progressively his performance. Thereby, examiner functional employee can be improved by improve creativity. Based on the finding, job characteristic needed to improve through the completion of execution job characteristic continually by considering the individual aspiration and condition. Examiner creativity is also needed to develop by giving autonomy to giving opinion in the forum and in resolving various problems that related to work. Employee is also needed to give the full responsibility and autonomy on the job and giving the reward of idea or input and given opportunity to trial and error in the problem solving.

Abstrak :
Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa adalah tuntutan seluruh masyarakat dan merupakan cita-cita bersama. Maka dari itu kinerja inspektorat sebagai lembaga pengawasan pemerintah daerah sangatlah penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat demi terciptanya ketahanan pemerintah daerah. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas membantu gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengawasan, sehingga inspektorat juga berfungsi sebagai kontrol terhadap penyalahgunaan, penyimpangan maupun penyelewengan dalam penggunaan anggaran di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Evaluasi kinerja sangat diperlukan untuk mengukur kinerja inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur atau menilai keberhasilan maupun kegagalan kinerja inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugasnya dibidang pengawasan. Penelitian ini menggunakan data primer yang di olah dari hasil pengamatan serta wawancara dengan pegawai inspektorat dan yang terkait. Sedangkan data sekunder merupakan dokumen-dokumen pendukung untuk menganalisis persoalan. Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah, efektivitas, efesiensi dan kualitas layanan pemeriksaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya kinerja organisasi inspektorat Provinsi Sumatera Utara masih belum maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasinya. Masih rendahnya kualitas kinerja organisasi inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai organisasi pengawasan internal pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat dipengaruhi beberapa faktor antara lain: kepemimpinan dan sumber daya manusia.

---

Authoritative, clean and good governance is the demand of the entire community and common will. Thus the performance of the inspectorate as government oversight agencies is essential to the welfare of society in order to create local government of resilience. Inspectorate of North Sumatra province has the task to assist the governor in governance in supervision, so the inspectorate also serves as a control against misuse, abuse and fraud in the use of funds in the government of North Sumatera Province. Performance evaluation is necessary to measure the performance of the inspectorate of North Sumatera. This research was conducted to measure or assess the success or failure of the performance of the inspectorate of North Sumatera Province in performing their duties in supervision. This study uses primary data from observations in though and interviews with employees and relevant inspectorates. While secondary data are the supporting documents to analyze the issue. The performance indicator in this study is effectiveness ,efficiency and service supervision quality. The method used in this study is a qualitative by using case study approach. The results showed that the performance of the inspectorate of North Sumatera has not been optimal to carry out the principal duties and functions of the organization. Low quality of the performance of North Sumatera province inspectorate in carrying out its duties and functions as an internal control organization in North Sumatera provincial government greatly influenced by several factors such as: leadership and human resources.