Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Fenomena 'Barbenheimer' yang muncul di X pada tahun 2023 merupakan tren meme yang memengaruhi persepsi dan minat pengguna terhadap film Barbie dan Oppenheimer. Meme ini menciptakan gelombang viral dengan mengeksploitasi kontras antara kedua film tersebut. Melalui analisis kualitatif terhadap tweet, penelitian ini mengungkap peran meme dalam memicu respons komedi, mempromosikan kedua film, dan menciptakan pemasaran viral. Tren 'Barbenheimer' memberikan dampak positif bagi industri bioskop dengan meningkatkan kunjungan dan memperkenalkan konsep double feature. Namun, fenomena ini juga menimbulkan kontroversi, terutama di Jepang, yang menyoroti potensi konsekuensi negatif ketika humor membahas topik-topik yang sensitif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam tren 'Barbenheimer', dengan fokus pada persepsi dan reaksi publik, keterlibatan dengan film Barbie dan Oppenheimer, serta peran meme dalam pemasaran. Penelitian ini menyoroti kekuatan pemasaran digital melalui media sosial sambil mengenali tantangan dalam konteks global yang beragam.

---

The ‘Barbenheimer’ phenomenon that appeared on X in 2023 is a meme trend influencing users' perception and interest in Barbie and Oppenheimer movies. This meme created viral waves by exploiting the contrast between the two movies. Through qualitative analysis of tweets, this research reveals the role of memes in triggering comedic responses, promoting both movies, and creating viral marketing. The ‘Barbenheimer’ trend positively impacted the cinema industry by increasing visits and introducing the double feature concept. However, this phenomenon has also caused controversy, especially in Japan, highlighting the potential for negative consequences when humor addresses sensitive topics. This study aims to deeply understand the 'Barbenheimer' trend, focusing on public perception and reaction, engagement with the Barbie and Oppenheimer movies, the role of memes in marketing. This research highlights the power of digital marketing through social media while recognizing the challenges in diverse global contexts.

 

"

"Air susu ibu (ASI) adalah makanan alami dengan nutrisi tinggi yang sesuai perkembangan bayi yang disekresikan kelenjar payudara dan diproduksi sejak kehamilan. Pada ibu yang memiliki bayi yang prematur memiliki masalah dalam menyusui dan kecemasan terkait kondisi bayinya. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk melaporkan asuhan keperawatan pada ibu dengan bayi prematur yang mengalami masalah menyusui tidak efektif dan kecemasan beserta dengan pengaruh penerapan pijat oksitosin dan terapi musik untuk meningkatkan produksi asi dan menurunkan ansietas. Metode studi kasus dengan melakukan intervensi pijat oksitosin dan terapi musik selama tiga hari. Hasil analisis setelah dilakukan intervensi pijat oksitosin dan terapi musik yaitu terjadi peningkatan produksi ASI yang dilihat dari jumlah pengeluaran ASI dan menurunnya tingkat ansietas dinilai menggunakan kuesioner STAI (State Trait Anxiety Inventory).

---

Mother's milk (ASI) is a natural food with high nutrition that is suitable for the baby's development, which is secreted by the breast glands and produced since pregnancy. Mothers who have premature babies have problems breastfeeding and worry about their baby's condition. The aim of writing this scientific work is to report nursing care for mothers with premature babies who experience problems with ineffective breastfeeding and anxiety along with the effect of applying oxytocin massage and music therapy to increase breast milk production and reduce anxiety. The case study method involved intervention with oxytocin massage and music therapy for three days. The results of the analysis after the oxytocin massage and music therapy intervention were an increase in breast milk production as seen from the amount of breast milk excreted and a decrease in anxiety levels assessed using the STAI (State Trait Anxiety Inventory) questionnaire."

"Indonesia menempati peringkat keempat dengan populasi terbanyak di dunia menurut laporan worldometers pada Desember 2020. Seiring meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, maka kebutuhan pokok manusia berupa rumah atau tempat tinggal juga meningkat. Dikutip dari Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) tahun 2021, backlog perumahan mencapai 8,2 juta dengan kenaikan backlog sekitar 500 ribu/tahun. Selain itu, menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada akhir tahun 2020, dikatakan bahwa Backlog perumahan mencapai 7,64 juta unit per awal 2020. Oleh karena itu, pemerintah bekerja sama dengan Kementerian PUPR melaksanakan program yaitu “Proyek 1000 Menara” dengan membangun hunian vertikal berupa rumah susun jenis rusunawa atau rusunami. Dalam pelaksanaan pembangunannya, ditemukan beberapa kecelakaan konstruksi salah satunya pada proyek Rumah Susun Pasar Rumput. Salah satu pekerjaan yang memiliki aktivitas pekerjaan yang cukup banyak yaitu pekerjaan arsitektur sehingga diperlukan analisis lebih lanjut guna memitigasi kecelakaan konstruksi. Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data, didapatkan bahwa terdapat 258 uraian aktivitas pekerjaan arsitektur proyek Rusunawa/Rusunami, serta 17 potensi bahaya faktor risiko sehingga dapat tersusun 70 sasaran dan program. Mengacu pada faktor risiko, terdapat 30 sub komponen sumber daya K2 yang secara umum digunakan untuk memitigasi kecelakaan konstruksi, khususnya pada pekerjaan arsitektur. Oleh karena itu, dapat juga tersusun perhitungan estimasi biaya K2 berdasarkan kuantitas/jumlah kebutuhan masing-masing sub komponen sumber daya K2.

---

Indonesia is ranked fourth with the largest population in the world according to the worldometers report in December 2020. As the population in Indonesia increases, the basic human needs in the form of housing also increase. Quoted from the Association of Indonesian Housing and Settlement Developers (Apersi) in 2021, the housing backlog reaches 8.2 million with an increase in the backlog of around 500 thousand / year. In addition, according to the Ministry of Public Works and Public Housing at the end of 2020, it is said that the housing backlog reached 7.64 million units as of early 2020. Therefore, the government is working with the Ministry of PUPR to implement the program, namely the "1000 Tower Project" by building vertical housing in the form of rental apartment of the type of Rusunawa or Rusunami. In the implementation of its construction, several construction accidents were found, one of which was in the Proyek Rumah Susun Pasar Rumput. One of the jobs that has quite a lot of work activities is architectural work so that further analysis is needed to mitigate construction accidents. Based on the results of data collection and analysis, it was found that there are 258 descriptions of architectural work activities for the Rusunawa/Rusunami project, as well as 17 potential hazard risk factors so that 70 targets and programs can be arranged. Referring to the risk factors, there are 30 sub-components of construction safety resources that are generally used to mitigate construction accidents, especially in architectural work. Therefore, it can also be arranged to calculate the estimated safety cost based on the quantity/number of needs of each sub-component of construction safety resources."

"Hingga saat ini terjadinya perubahan iklim beserta dampaknya sudah mulai dirasakan hampir di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Perubahan iklim memiliki dampak yang penting dalam produksi tanaman teh. Tanaman teh sangat bergantung pada distribusi curah hujan dan suhu udara yang baik. Perubahan iklim akan menyebabkan kerentanan pada perkebunan teh sehingga perlu untuk memetakan kerentanan perkebunan teh terhadap perubahan iklim di wilayah Puncak Gunung Gede Pangrango. Penilaian kerentanan dilihat dari tiga aspek yaitu keterpaparan, sensitivitas dan kapasitas adaptasi.Pemetaan kerentanan dilakukan menggunakan analisis spasial dengan teknik skoring yang dipadukan dengan metode AHP dan weighted sum, sehingga diperoleh hasil yang menunjukan bahwa sebagian besar (sekitar 80 persen) area perkebunan teh di wilayah Puncak memiliki kerentanan wilayah terhadap perubahan iklim dalam kategori sedang. Perkebunan teh yang paling rentan (kerentanan tinggi) adalah perkebunan teh Gunung Mas yang disebabkan oleh tingginya dampak potensial dan rendahnya kapasitas adaptasi yang dimiliki, sebagian besar lahan perkebunan teh yang sangat rentan terhadap perubahan iklim berada di sebelah utara puncak Gunung Gede Pangrango.

---

Until now, climate change and its impacts are already being felt almost all over the world, including in Indonesia. Climate change has a significant impact in the production of tea plants. Plants are highly dependent on the distribution of rainfall and air temperature. Climate change will lead to vulnerabilities in the tea plantation so it is necessary to map the vulnerability to climate change of tea plantations in the Peak region. Vulnerability assessment viewed from three aspects: exposure, sensitivity and adaptive capacity.

Vulnerability mapping using spatial analysis by scoring technique combined with the AHP and the weighted sum method, so that the obtained results show that the majority (approximately 80 percent) in the tea plantation area of the Peak has areas of vulnerability to climate change in the medium category. Tea plantations are most vulnerable (high vulnerability) is Gunung Mas tea plantation is due to high potential impact and low adaptive capacity owned, tea plantations mostly highly vulnerable to climate change are in the north peak of Gede Pangrango Mountain."

"Film keluarga adalah film yang mengangkat tema keluarga dari isu sehari-hari seperti fungsi keluarga. Fungsi keluarga merupakan peran yang harus dijalankan dalam suatu keluarga khususnya dari orang tua kepada anaknya. Keluarga juga bisa menampilkan sesuatu yang paradoks dari yang keluarga ideal, seperti keluarga yang memiliki orang tua tunggal. Korpus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah film asal Jerman yang berjudul Jack (2014) dan disutradarai oleh Edward Berger yang membahas hilangnya fungsi keluarga dan peran ibu dalam keluarga. Penelitian ini membahas bagaimana tokoh ibu yang hilang berpengaruh terhadap hilangnya fungsi keluarga dan bagaimana ketidakhadiran tokoh ibu menjadi perjuangan tokoh utama (Jack) dalam film. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan teori representasi Stuart Hall, dengan menganalisis simbol-simbol yang digambarkan pada beberapa adegan film (scene). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa demi menemukan sosok ibu, anak harus menjalani perjuangan. Perjuangan yang harus dihadapi antara lain penyiksaan, kekerasan dan pengabaian.

---

Family films are often utilize the family theme from everyday issues such as family functions. Family function is a role that must be played in a family, especially from parents to children. Families can also present something paradoxical to the ideal family, such as a single parent family. The research corpus used in this study is a German film entitled Jack (2014) and directed by Edward Berger which discusses the loss of family function and the role of mothers in the family. This research discusses how the missing mother character affects the loss of family function and how the absence of the mother character becomes the struggle of the main character (Jack) in the film. The researcher used a qualitative method by applying Stuart Hall's theory of representation, by analyzing the symbols depicted in several film scenes. The results of this study indicate that in order to find a mother, the child must undergo a struggle. The struggles that must be faced include torture, violence and neglect."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tiga buah puisi Yusuf Qarḍawi yang diambil dari antologi Dīwān Nafaḥāt wa Lafaḥāt. Adapun tiga buah puisi tersebut yaitu puisi Yā Mursyidan Qāda bil Islāmi Ikhwānan, Munājātun fī Lailatil Qadr, dan puisi Dam?atu Wafāin. Yang akan diteliti dari ketiga puisi tersebut adalah bentuk puisi yang akan dikaji berdasarkan pola baḥar dalam ilmu ?aruḍ, dan juga isi puisi yang akan dikaji maknanya berdasarkan unsur tasybīh dan unsur isti?ārah dalam ilmu bayān yang merupakan salah satu cabang dari ilmu balāghah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dan deskriptif-analitis dengan pendekatan stilistika. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa Yusuf Qarḍawi menggunakan pola baḥar yang sama pada ketiga puisinya tersebut, yaitu baḥar basiṭ. Selain itu, unsur tasybīh terbanyak yang terdapat pada ketiga puisi tersebut adalah tasybīh balīgh dan unsur isti?ārah terbanyak adalah isti?ārah taṣrihiyyah.

---

ABSTRACTThis research is about three poems of Yusuf Qarḍawi from the anthology called Dīwān Nafaḥāt wa Lafaḥāt. The poems are Yā Mursyidan Qāda bil Islāmi Ikhwānan, Munājātun fī Lailatil Qadr, and Dam?atu Wafāin. These poems will be analyzed from its form which will be assessed based on the baḥar form in 'aruḍ approach, and also the content of the poem which will be assessed based on the tasybīh and isti?ārah elements in bayān approach which is the branch of balāghah. The methods used in this research are literature review and analytical descriptive with stylistics approach. The result of this study shows that Yusuf Qarḍawi uses the same baḥar form in his three poems, which is baḥar basīṭ. In addition, the most tasybīh elements in his three poems is tasybīh balīgh and the most isti?ārah elements is isti?ārah taṣrihiyyah."

"Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang kedudukan hukum harta kekayaan atau yang mengatur tentang peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa antara pewaris dan ahli waris keduanya pada saat warisan terbuka haruslah beragama Islam, sehingga menimbulkan masalah jika ada ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan karena perbedaan agama dengan pewaris. Dari penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif yang bersumber dari Al-Qur?an, Hadist, pendapat ulama, pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan, dan penetapan dan putusan lembaga Peradilan diperoleh kesimpulan bahwa dalam hukum kewarisan Islam pada hakikatnya antara pewaris dan ahli waris yang berlainan agama pada hakikatnya tidak saling mewaris, namun jika perbedaan agama di mana ahli waris yang beragama Islam sebagian ulama membolehkan ahli waris tersebut memperoleh bagiannya sebagai ahli waris namun ada juga ulama yang tidak membolehkan, namun di Indonesia hal tersebut pada prakteknya diperbolehkan. Selanjutnya apabila perbedaan agama di mana ahli warisnya yang tidak beragama Islam, maka ahli waris tersebut terhalang mendapatkan warisan, namun diperbolehkan untuk menerima hibah, wasiat, dan hadiah. Jikalau pewaris tidak meninggalkan wasiat kepada ahli warisnya yang tidak beragama Islam, maka ahli warisnya berhak memperoleh harta warisan dengan jalan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama tempat di mana domisili tergugat atau harta warisan berada untuk menetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris di mana besaran wasiat wajibah adalah maksimum sepertiga dari harta warisan.

---

Inheritance law is the law governing the legal position of property or governing heritage property of someone who has died, and the consequences for the heirs. Article 171 Compilation of Islamic Law stipulates that the heirs and the heirs both at the time of Muslim heritage is executed, leading to problems if no heir is deprived of inheritance because of religious differences with the heir.

From research conducted by juridical normative from the Quran, the Hadith, the opinions of Islamic scholars, experts, legislation, and the determination and court rulings concluded that when the Islamic inheritance law in effect between the heir and the heir who has different religions are in fact they do not a have a heir relation among them, but if one of the heir is moslem, some scholars allow the beneficiary to obtain their share as heir but some scholars

do not allow, but in Indonesia it is commonly allowed. Furthermore, when the situation occured that one of the heir is not Muslim, then the heir is deprived of its heritage, but is allowed to receive grants, wills and gifts. If the testator does not left a will to their heirs who are not Muslim, the heirs are entitled to the estate by filing a lawsuit in the Religion Court of the place where the defendant is domicile or inheritance is, to set a court rule that the heir is entitle to receive the heritage with the maximum one-third of the total heritage."

"

Pertumbuhan penggunaan Windows 11 mendorong perlunya evaluasi terhadap sistem operasi ini. Meski merupakan pembaruan dari Windows 10, fokus utama tetap pada risiko keamanan karena meningkatnya serangan siber. Banyak serangan terjadi di tingkat endpoint, sehingga perlindungan pengguna dan data sangat penting. Penelitian ini mengevaluasi kerentanan keamanan dan potensi serangan pada Windows 11 Home dan Enterprise menggunakan metode Information System Security Assessment Framework (ISSAF). Hasilnya menunjukkan adanya kerentanan signifikan pada protokol SMB dan RDP, dengan Windows 11 Enterprise lebih rentan terhadap serangan tertentu seperti SMB Relay Attack. Risiko lain termasuk potensi instalasi backdoor. Rekomendasi mitigasi meliputi pengaktifan SMB Signing, kebijakan kata sandi kompleks, penonaktifan RDP jika tidak digunakan, dan pengaktifan antivirus. Penelitian ini memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan keamanan Windows 11

---

The growth in Windows 11 usage necessitates an evaluation of this operating system. Despite being an update from Windows 10, the main focus remains on security risks due to the increasing complexity of cyber attacks. Many attacks occur at the endpoint level, making user and data protection crucial. This study evaluates security vulnerabilities and potential attacks on Windows 11 Home and Enterprise using the Information System Security Assessment Framework (ISSAF) method. The results show significant vulnerabilities in the SMB and RDP protocols, with Windows 11 Enterprise being more susceptible to certain attacks such as SMB Relay Attack. Other risks include potential backdoor installations. Recommended mitigations include enabling SMB Signing, implementing complex password policies, disabling RDP if not in use, and activating antivirus software. This research provides valuable insights for enhancing the security of Windows 11.

"

"Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”) sebagai lembaga pengawasan eksternal pemerintah memiliki kewenangan untuk menilai dan menetapkan kerugian negara. Namun, sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU- XI/2012, kewenangan menilai kerugian negara seakan turut diberikan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (“BPKP”) yang berdampak pada polemik tumpang tindih kewenangan antara BPK dan BPKP dan berujung pada disharmonisasi serta ketidakpastian hukum proses penilaian kerugian negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkhususkan pembahasan pada (1) perbandingan kedudukan BPK dan BPKP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; (2) pengaturan mengenai kewenangan menilai kerugian negara pada BPK dan BPKP dalam peraturan perundang-undangan Indonesia; serta (3) sistem pemeriksaan berjenjang untuk mewujudkan penilaian kerugian negara yang memberi kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang disusun secara deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian adalah (1) berdasarkan struktur ketatanegaraan, BPK merupakan lembaga negara (organ negara) sedangkan BPKP merupakan lembaga pemerintahan atau organ administrasi negara yang berada di dalam kekuasaan eksekutif; (2) peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan menilai kerugian negara pada BPK dan BPKP dengan klasifikasi yang berbeda, di mana BPKP hanya dapat melakukan pemeriksaan indikasi adanya kerugian negara tanpa dapat menetapkan jumlah kerugian negara, sedangkan BPK memiliki kewenangan untuk menilai dan menetapkan kerugian negara; (3) demi terwujudnya kepastian hukum penilaian kerugian keuangan negara dan untuk mengharmonisasikan kewenangan BPK dan BPKP, perlu diaplikasikan sistem pemeriksaan berjenjang yang menempatkan BPKP sebagai pemeriksa luar yang bekerja untuk dan atas nama BPK dalam melakukan pemeriksaan atas indikasi kerugian negara dan BPK yang akan menetapkan adanya kerugian negara dan jumlah kerugian negara.

---

The Audit Board of Indonesia (“BPK”) as external government supervisory agency has the authority to assess and determine state losses. However, since the issuance of the Constitutional Court Decision No.31/PUU-XI/2012, the authority to assess state losses has also been given to the Financial and Development Supervisory Agency (“BPKP”) which occurred to the overlapping authority polemic and resulted in disharmony and legal uncertainty in the assessing state losses process. This study focused on (1) the comparison of BPK and BPKP position in the Indonesian constitutional system; (2) Indonesia’s regulations regarding the authority to assess state losses on BPK and BPKP; (3) how tiered examination system could harmonize state loss assessment that provides legal certainty. The research’s method is juridical-normative and its results are (1) based on the constitutional structure, BPK is one of main state organ while BPKP is a state administrative organ; (2) Indonesia’s regulations give the authority to assess state losses to BPK and BPKP with different classifications, where BPKP’s authority is limited to assess state losses without being able to determine the amount, while BPK has the authority to assess and determine state losses; (3) for actualizing legal certainty in the assessment process of state losses and to harmonize the authority of BPK and BPKP, it is necessary to apply tiered examination system that places BPKP auditor as an external examiner who works for and on behalf of BPK in conducting state losses audit and BPK will determine the existence and the amount of state losses."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang kesediaan warga untuk membayar uang sewa Rusunawa Jatinegara Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui basar perubahan pendapatan dan pengeluaran warga saat sebelum dan sesudah relokasi ke rusunawa, selanjutnya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kesediaan membayar warga, dan kemudian untuk membandingkan harga sewa yang diberikan terhadap biaya operasional dan pemeliharaan rusunawa. Metode yang digunakan untuk mengetahui perubahan pendapatan dan pengeluaran adalah dengan metode Paired Samples Test, sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kesediaan membayar warga adalah dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi peningkatan pendapatan dan pengeluaran warga rusunawa saat sebelum dan sesudah relokasi, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi nilai kesediaan membayar yaitu pendapatan total keluarga, jenis kelamin dan kebijakan relokasi. Kemudian harga sewa yang harus dibayarkan untuk dapat menutupi biaya operasional dan pemeliharaan adalah sebesar Rp 937.757,23/bulan.

---

ABSTRACTThis study discusses about the willingness of citizens to pay Rental Flats of West Jatinegara. The purpose of this research is to know about income and expenditure change of people before and after relocation to rusunawa, then to know the factors that influence the value of willingness to pay, and then to compare the rent price given to operational cost and maintenance of rusunawa. The method used to determine the change of income and expenditure is by Paired Samples Test method, while to know the factors that influence the value of willingness to pay is by multiple linier regression analysis method. The results showed that there was an increase in income and expenditure of Rusunawa residents before and after the relocation, there are three factors that affect the value of the willingness to pay that are the total family income, gender and relocation policy. Then the rental price to be paid to cover operational and maintenance costs is Rp 937,757.23 month."