Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Diabetic neuropathy is a complication of diabetes mellitus that is often overlooked, since there are often no subjective complaints during initial stages, and sensory deficit is often only found after objective examination.Diabetic neuropathy is defined by the San Antonio Concensus of 1988 as "clinical or subclinical neural disturbance that occurs in diabetes mellitus, with no signs of other peripheral neuropathy. Neuropathy may manifest on the somatic, peripheral, as well as autonomicic nervous systems."The incidence rate of diabetic neuropathy is reported to be 10-90%. Such high variation is due to differences in the diagnostic criteria or method to establish the diagnosis.Reports of peripheral neuropathy from various hospitals in Indonesia are as follows: Cipto Mangunkusumo Hospital / Jakarta (1989) 68.16%, Hasan Sadikin Hospital (1989) 12.2%, Dr. Sutomo Hospital / Surabaya (1990) 52.21%, Dr. Pirngadi Hospital / Medan (1996) 18.05%, Dr. Wahidin Sudirohusodo Hospital / Ujung Pandang (1997) 57.81%. Asril Bahar, Jakarta (1985), reported an incidence rate for parasympathetic autonomicic neuropathy of 11.9%, while Harsinen Sanusi, Ujung Pandang (1989) reported an incidence rate of 66.7%."

"Pembangunan yang benkembang sejak tahun 1970 telah mempengaruhi cara berpikir baik dari sector Pemerintah maupun sector Swasta, yaitu untuk bekerja lebih efisien. Sebagian pekerjaan yang sebelumnya ditangani oleh tenaga tidak terlalu terdidik seperti tenaga supir, tenaga keamanam, tenaga pembersih yang selalu memusingkan dalam penanganannya ingin diserahkan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan (out sourcing). Sesuai dengan perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini sebagian pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh tenaga terdidikpun kini mulai banyak diserahkan kepada pihak lain, melalui suatu bentuk perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh. Dampak dari perubahan ini timbul banyak sekali perusahaan penyedia tenaga kerja yang menawarkan jasa untuk melayani kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja secara "out sourcing tersebut. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia salah satunya disebabkan oleh terbatasnya lapangan kerja yang tersedia dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang membutuhkan pekerjaan. Masalah lain yang juga merupakan kendala utama adalah kenyataan bahwa para Pencari Kerja banyak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang cukup dan ketrampilan yang memadai untuk dapat bersaing di pasar tenaga kerja dalam negeri. Dengan munculnya perusahaan-perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang bertindak sebagai pemberi jasa bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa tenaga kerja untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, masalah yang ingin dikemukakan disini adalah masalah perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang terlibat dan merupakan objek dalam perjanjian penyediaan jasa. Sudahkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 yang mengatur tentang pemborongan pekerjaan kepada pihak lain membawa perbaikan perlindungan hukum bagi mereka?"