Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan penyimpanan berbasis cloud dalam mengelola arsip pribadi digital bagi mahasiswa UI yang melaksanakan tugas akhir. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui wawancara, dengan metode analisis data menggunakan analisis tematik. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Mei tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian penyimpanan awan dalam pengelolaan arsip digital oleh mahasiswa UI yang melaksanakan tugas akhir menunjukkan bahwa mahasiswa sudah terbiasa menggunakan penyimpanan awan. Namun, pengelolaan arsip digital yang dilakukan cenderung sederhana, terutama saat memasuki dunia perkuliahan. Mahasiswa lebih fokus pada tahap penyimpanan file dengan aman dan kemudahan akses di penyimpanan awan, tanpa mengacu pada pengelolaan arsip yang lebih lanjut. Tahap-tahap pengelolaan yang dilakukan meliputi inisiasi, identifikasi, kategori sementara, pemeriksaan atau perbandingan, pemilihan, modifikasi atau penciptaan, hingga tahap kategori. Semua tahapan ini saling terkait satu sama lain. Pengelolaan arsip pribadi digital mahasiswa disesuaikan dengan pengetahuan dan kepentingan arsip masing-masing mahasiswa

---

This study aims to analyze the use of cloud-based storage in managing digital personal archives for UI students who are completing their final projects. The research was conducted qualitatively through interviews, with data analysis methods using thematic analysis. Data collection took place in May 2024. The results of the study show that the organization of cloud storage in managing digital archives by UI students working on their final projects indicates that students are accustomed to using cloud storage. However, the management of digital archives tends to be simple, especially when they first enter university. Students focus more on securely storing files and easy access in cloud storage, without referring to more advanced archive management. The stages of management carried out include initiation, identification, temporary categorization, examination or comparison, selection, modification or creation, and categorization. All these stages are interconnected. The management of students' digital personal archives is tailored to each student's knowledge and archival needs"

"Perjanjian yang dibuat dalam mekanisme pembiayaan konsumen ada 2 (dua) macam yaitu (1) Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagai perjanjian pokok yang merupakan sumber perikatan adanya hutang Debitur kepada Kreditur dan (2) Perjanjian Jaminan Fidusia sebagai perjanjian ikutan (accesoir) yang merupakan sumber perikatan jaminan kebendaan untuk menjamin pelunasan hutang Debitur, untuk benda bergerak yang terdaftar (mobil) yang diperoleh dari pembiayaan konsumen, umumnya STNK dan BPKB diterbitkan atas nama Debitur, karena pada prinsipnya setelah barang diterima dari supplier barang tersebut sudah menjadi milik Debitur, namun dalam penulisan ini, penulis menganalisa suatu kasus pembiayaan konsumen dimana mobil yang dibeli dari dana pembiayaan konsumen, disepakati keduanya bahwa STNK dan BPKB mobil tersebut diterbitkan atas nama Pihak Ketiga (YM/AT), di lain pihak mobil yang berasal dari pembiayaan konsumen tersebut dijual oleh Debitur kepada YM/AT secara angsuran, YM/AT sebagai pembeli mobil tidak mengetahui bahwa mobil berasal dari pembiayaan konsumen dan tanpa sepengetahuan YM/AT mobil tersebut dijaminkan secara fidusia dengan memalsukan tanda tangan YM/AT di dalam surat kuasa pembebanan jaminan fidusia yang dilakukan oleh Debitur, berdasarkan surat kuasa itu Kreditur membuat Akta Jaminan Fidusia di hadapan Notaris kemudian mendaftarkan jaminan tersebut. Metode penulisan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, data yang dipergunakan adalah data sekunder, alat pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara informan, data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan kualitatif, sedangkan tipologi penelitian ini adalah deskriptif, sehingga hasil penelitian adalah deskriptif analisis. Dari hasil penelitian dapat diketahui, akibat hukum penggunaan surat kuasa palsu dalam pembuatan akta fidusia terhadap pendaftaran fidusia dan akibatnya terhadap hubungan hukum antara Debitur, Kreditur, dan pihak yang tertera di dalam BPKB.

---

The agreement made in consumer financing mechanism consists of two kinds, namely (1) the Consumer Financing Agreement as the principal agreement which is the alliance source of the debts of the consumer (debtor) to the lenders (creditors) and (2) the Fiduciary Guarantee Agreement as an accessoire agreement which is the alliance source of the material guarantees to ensure the debts repayment of the debtor. For registered moving object, in this case in the form of a car, which is obtained from consumer financing, vehicle number registration certificate (STNK) and vehicle ownership book (BPKB) are generally issued on behalf of the debtor because, in principle, upon receipt from the supplier goods became the property of the debtor. However, there is a consumer finance case in which the creditor provided funds for the debtor to buy the car and both agreed that the STNK and BPKB are issued on behalf of a third party (YM/AT). On the other hand, the car that came from consumer financing was sold by the debtor to the YM/AT in installments. In this position, YM/AT did not know that the car came from consumer financing and unbeknownst to YM/AT the car pledged in a fiduciary by debtor with falsified signatures of YM/AT in the power of attorney of the imposition of fiduciary guarantee. Based on that power of attorney, the creditor made fiduciary deed before the notary and then registered the warranty. Writing method used in this paper is juridical normative. The data used are secondary data collected through literature studies and supported by interviewing the informants. The data are analyzed with a qualitative approach, whereas the typology research is descriptive, so that the result of the research is descriptive analysis. From the results of this research can be aware the legal consequences of using a fake power of attorney in a fiduciary deed for registration of fiduciary and the legal implication between the debtor, creditor, and the parties listed in the BPKB."

"Masalah kesehatan mental pada remaja di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun tindakan mencari bantuan pada pihak profesional masih tergolong rendah. Diduga terdapat faktor lain yang menghambat intensi remaja untuk mencari bantuan pada pihak profesional ketika memiliki masalah. Sayangnya, penelitian mengenai faktor utama penghambat remaja mencari bantuan pada pihak profesional seperti stigma diri dan sikap terhadap tindakan mencari bantuan masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sikap sebagai mediator terhadap hubungan stigma diri dan intensi remaja untuk mencari bantuan profesional. Sebanyak 255 remaja Indonesia (laki-laki=57 dan perempuan=198) berusia 11-19 tahun (M= 15.31 tahun) menjadi partisipan dan mengisi serangkaian kuesioner meliputi Intention to Seek Counseling Questionnaire (ISCI), Self-Stigma of Seeking Help Scale (SSOSH) dan Mental Help Seeking Attitude Scale (MHSAS). Berdasarkan analisis mediasi ditemukan sikap memediasi secara penuh hubungan stigma diri dan intensi mencari bantuan tenaga kesehatan mental profesional. Semakin rendah stigma diri, maka sikap terhadap tindakan mencari bantuan pada pihak profesional semakin positif. Sikap yang positif selanjutnya akan meningkatkan intensi remaja meminta bantuan kepada pihak profesional. Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan perlu digencarkannya program psikoedukasi berkaitan dengan pentingnya merawat kesehatan mental untuk remaja untuk menurunkan stigma diri dan mendorong sikap positif dan intensi mencari bantuan pada tenaga profesional remaja meningkat.

---

Mental health problems in adolescents in Indonesia are increasing from year to year, but the act of seeking professional help is still relatively low. It is suspected that other factors prevent adolescents from seeking professional help when they have problems. Unfortunately, research on the main factors inhibiting adolescents from seeking professional help such as self-stigma and attitudes toward seeking help is still minimal. This study aims to determine the role of attitude as mediator on the relationship bestween self-stigma and adolescents intention to seek professional help. A total of 255 Indonesian adolescents (boys = 57 and girls = 198) aged 11-19 years (M = 15.31 years) became participants. It filled out questionnaires including the Intention to Seek Counseling Questionnaire (ISCI), Self-Stigma of Seeking Help Scale (SSOSH), and Mental Help Seeking Attitude Scale (MHSAS). Based on the mediation analysis, it was found that the attitude of fully mediating the relationship of self-stigma and intention to seek help from professionals. The lower the self-stigma, the more positive the attitude towards seeking help from professionals. A positive attitude will further increase the intention of adolescents seeking help from professionals. The findings in this study need to be intensified with psychoeducational programs related to the importance of treating mental health for adolescents to reduce self-stigma, encourage adolescents positive attitudes, and increased intention ti seek help from proffesionals mental health."

"ABSTRAKUpaya peningkatan kemampuan Badan Urusan Logistik (BULOG) pada Pembangunan Lima Tahun Ke-enam (Pelita VI) adalah mewujudkan kemampuan BULOG yang makin profesional, efektif dan efisien, serta mampu menjaga stabilitas harga dan pengelolaan persediaan bahan pangan pokok dan pakan. Berdasarkan pada tujuan pembangunan tersebut maka BULOG berusaha memanfaatkan secara optimal segala potensi yang dimiliki, termasuk dalam mendayagunakan aparatnya melalui Program Budaya Kerja. Namun demikian pengamalan budaya kerja di lingkungan BULOG dikhawatirkan dapat mengakibatkan rendahnya efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pokok BULOG di masa yang akan datang, antara lain disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi yang berkembang dalam PJP II, BULOG menghadapi tantangan yang semakin besar dan kompleks untuk lebih mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam pembangunan secara optimal. Oleh karena itu perlu diteliti agar diketahui apakah meningkatnya pengamalan budaya kerja dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas BULOG, serta faktor-faktor manakah yang dominan pengaruhnya terhadap peningkatan efektivitas tugas-tugas. Berdasarkan pada tujuan tersebut maka hipotesis yang menyatakan bahwa meningkatnya pengamalan budaya kerja yang meliputi : peranan kepemimpinan, kekeluargaan, kegotong royongan, kebersamaan, kedisiplinan, keterbukaan, kemufakatan, dan kemampuan profesional berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan tugas-tugas BULOG akan diuji secara statistik dengan model "regresi linier berganda". Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa koefisien determinasi (R2) sebesar 0,9542 menunjukkan bahwa 95,42% efektivitas pelaksanaan tugas-tugas BULOG dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya kerja yang terdiri dari kepemimpinan, kekeluargaan, kegotong royongan, kebersamaan, kedisiplinan, keterbukaan, kemufakatan, dan kemampun profesional para pegawai BULOG. Dan setelah diuji ternyata hipotesis yang diajukan diterima dengan sangat nyata oleh karena F-hitung > F-tabel yaitu sebesar 284,186 > 2,660, artinya hipotesis alternatif yang diajukan dapat diterima dengan sangat nyata, yaitu meningkatnya pengamalan budaya kerja dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas BULOG. Sebagai rekomendasi, maka strategi utama peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas BULOG dapat dilakukan meiaiui upaya peningkatan pengamalan budaya kerja sebagai berikut : Peningkatan faktor kepemimpinan di lingkungan BULOG. Peningkatan faktor keterbukaan di lingkungan BULOG. Peningkatan faktor kemufakatan di lingkungan BULOG. Tetap memperhatikan faktor-faktor budaya kerja lainnya, seperti : - Faktor kekeluargaan - Faktor kegotong royongan - Faktor kebersamaan - Faktor kedisiplinan dan - Faktor kemampuan profesional pada pegawai. 101 halaman + 10 tabel + 7 Gambar + 11 lampiran Daftar Pustaka : 45 buku, 2 artikel, 7 lain-lain, (1972 - 1995). "

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengetahuan, kepercayaan diri ibu dan perawatan bayi pada tahun pertama kehidupannya. Penelitian ini dirancang dengan desain kuasi eksperimen, dengan pendekatan pre dan post test dengan kelompok kontrol. Penelitian yang melibatkan 58 orang ibu primipara dengan persalinan normal ini bertujuan untuk menguji efektifitas pendidikan kesehatan dengan Metode Ceramah Plus Demonstrasi dan Latihan (CPDL) dalam meningkatkan pengetahuan dan perilaku ibu primipara merawat bayi. Pendidikan kesehatan dengan metode CPDL ini didasari oleh teori belajar dari Bandura, kerucut pembelajaran (cone of learning), teori behavioristik dan teori humanistic. Pendidikan kesehatan diberikan pada hari kedua dan ketiga post partum selama 45-60 menit dengan materi menyusui, memandikan bayi, dan memberikan stimulasi. Evaluasi terhadap pengetahuan dan perilaku ibu merawat bayi dilakukan satu bulan setelah intervensi dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan. pendidikan kesehatan dengan metode CPDL cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan ibu dalam merawat bayi, meliputi: menyusui (p =0,00), memandikan bayi (p=0,05) dan memberikan stimulasi (p=0,00). Perilaku menyusui (p=0,03), memandikan (p=0,05), memberikan stimulasi (p=0,00). Hasil penelitian ini menyarankan untuk perawat yang bekerja dalam area keperawatan maternitas untuk dapat menyiapkan pendidikan kesehatan dengan metode CPDL ini dengan tetap memperhatikan kesiapan fisik dan psikologis ibu post partum. Sehubungan dengan waktu kepulangan yang semakin singkat (48 - 72 jam) post partum pada persalinan normal, penelitian ini menyarankan agar pendidikan perawatan bayi telah diperkenalkan sejak masa prenatal.

---

This research was considering the important of improvement mother's knowledge and self confidence of primipara in caring their infant on the first year of his life. This research design was quation experiment, pre-test and post-test with control group. The study involves 58 primiparas was normal delivery which purpose to examine the effectiveness of health education with CPDL method in improving mother's knowledge and behavior of primipara in caring their infant. Health Education with CPDL method was based on learning theory from Bandura, Cone of learning, Behavioral and Humanistic theory. The intervention was done on the second and third day of post partum during 45 - 60 minutes about breastfeeding, bathing baby, and stimulating for growth and development. Before intervention was provided, pre test was done of mother's knowledge about breastfeeding, bathing baby and stimulating, while evaluation of mother's knowledge and behavior in caring their infant was done for 1 month after intervention was done. The finding of this study indicate that health education with CPDL method was effective in improving mother's knowledge in caring their infant, breastfeeding (p=0,00), bathing baby (p=0,05) and stimulating (p=0,00). Mother's behavior in caring their infant of breastfeeding (p=0,03), baby bathing (p=0,05), stimulating (p=0,00). This research result suggests for maternity nurse to prepare health education with CPDL method without neglecting readiness of mother's physical and psychological of post partum. This health education integrated in nursing care during 24 hours. Referring to go home time which shorten progressively (48 - 72 hours) of partum post, this research also suggest that information about infant care had been provided since prenatal."

"Tujuan Undang-Undang Perpajakan adalah memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Wajib Pajak. Dalam hai ini, ketentuan yang dimuat di dalam Undang-Undang Perpajakan tidak boleh melanggar tujuan Undang-Undang Perpajakan. Dalam membuat Undang-Undang Perpajakan, harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat di dalam Undang-Undang tersebut jelas, pasti, dan tidak mengandung arti ganda. Karena tanpa kepastian hukum, maka keadilan tidak dapat dicapai.Dalam prakteknya, keadilan bukanlah sesuatu yang mudah dicapai. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberikan hak seluas-luasnya untuk mencari keadilan. Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk menempuh cara-cara tertentu dalam rangka memperoleh keadilan, apabila dalam pengenaan sanksi administrasi merasa diperlakukan tidak adil. Hal ini dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.Di dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP diatur mengenai kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. Hal inilah yang akan dikaji apakah ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Wajib Pajak.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Wajib Pajak. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP secara material tidak memenuhi syarat-syarat kepastian hukum dan asas-asas keadilan di dalam Undang-Undang Perpajakan. Dengan kata lain, isi dari Pasal tersebut tidak tepat, tidak jelas, menimbulkan pengertian ganda, dan tidak sinkron dengan Penjelasannya. Dengan demikian ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP melanggar tujuan Undang-Undang Perpajakan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Wajib Pajak. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP juga tidak sesuai dengan sef assessment syslem yang sudah lama diterapkan di Indonesia. Di dalam ketentuan tersebut kepastian hukum dan law enforcement menjadi tidak ada, dimana sanksi administrasi yang telah dikenakan dapat dikurangkan atau dihapuskan hanya karena alasan kekhilafan Wajib Pajak yang sifatnya sangat subyektif.

---

Self Assessment System gives trustful to tax payers in doing their taxation obligation by themselves. Fiscus act bolh as a counsellor and a supervisor on it. They have to make sure that the tax payers have done their taxation obligation and acquired their taxation rights well.

The goals of Tax Regulation are certainty and equity. The rules, in the Tax Regulation, have to agree with the goals of the Tax Regulation. The rules have to be clear, certain, and not ambiguous. Without certainty, so equity can’t be reached. Certainty and equity must be given to the tax payers so they won’t fell doubtful in doing their taxation obligation and acquiring their taxation rights. Tax must be written and arranged in the Tax Regulation. It must be able to create certainty and equity.

In practice, it is difficult to get equity. Tax payers have right to get and to look for equity. Tax payers have right to acquire the subtraction or wiping out of administration sanction which held because of tax payers’ neglect or not because of tax payers’ wrong. Tax Regulation has rule about subtraction or wiping out of administration sanction which held because of tax payers’ neglect or not because of tax payers’ wrong. This research will analyze whether the rule can give certainty and equity to tax payers.

According to the result of this research can be concluded that the rule about subtraction or wiping out of administration sanction which held because of tax payers’ neglect or not because of tax payers’ wrong doesn’t give certainty and equity to tax payers. The rule is not suitable with certainty principle and equity principle in the Tax Regulation. In this case, the rule is not clear, not certain and has ambiguous. The rule doesn’t agree with the goals of Tax Regulation to give certainty and equity to tax payers. In the implementation the rule about subtraction or wiping out of administration sanction which held because of tax payers’ neglect or not because of tax payers’ wrong is not suitable with Self Assessment System in Indonesia because certainty and law enforcement become exlinct."

"ABSTRAKTesis ini membahas tanggung jawab direksi perseroan terbatas dalampembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu dengan tenagakerja, Berdasar Undang-undang Nomor. 40 Tahun 2007, tentang PerseroanTerbatas dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metodepenelitian yuridis normatif, sehingga penelitian ini berbasis pada analisisterhadap norma hukum, baik hukum dalam arti peraturan perundangundangan,maupun hukum dalam arti putusan pengadilan. Hasil penelitianmenyarankan bahwa dalam pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu perludiperhatikan pihak yang berwenang menandatangani perjanjian itu; Hanyayang berwenang yang boleh menandatangani surat perjanjian; perlu adanyaperan aktif pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian ini; danperlu dibentuk lembaga pengawas perjanjian kerja yang independen.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the responsibilities of directors in making the limited implementation of theagreement and work with a certain time of labor, By Tax Act. 40 In 2007, the Limited Companyand Act No. 13 in 2003, on Employment. This research is a qualitative research method using anormative juridical research, so this research is based on the analysis of legal norms, both interms of legal regulations, and law in the sense that the court decision. Results of researchsuggest that in making the agreement work time needs to the authorities that sign the agreement;Only authorized personnel should sign the agreement; need the active role of the government tooversee the implementation of this agreement, and supervisory agencies need to be agreementthat the independent work."

"Penelitian ini juga mencatat tentang pentingnya diskusi interpersonal di antara publik. Ini terbukti dari banyaknya jawaban publik tentang issue-issue yang kontroversial yang tidak lagi banyak diekspos oleh media. Issue-issue ini banyak di jadi kan topik pembincaraan antara publik karena menariknya hingga publik terpengaruh untuk juga menggap issue ini sebagal penting. Dari hasil penelitian terbukti bahwa untuk politik publik dipengaruhi oleh pemberitaan majalah Tempo, sementara kompas berpengaruh hanya untuk masalah sosial: sedangkan untuk masalah ekonomi nampak tidak ada hubungan antara kedua media dengan publiknya. Variabel -variabel kontrol yang diduga membuat hubungan antara agenda media dan agenda publik bervariasi dalam penelitian ini tidak terbukti.

---

This study also notes the importance of interpersonal discussions among the public. This is evident from the many public responses to controversial issues that are no longer widely exposed by the media. These issues are often used as topics of discussion among the public because they are interesting to the point that the public is influenced to also consider these issues as important. The results of the study prove that for politics the public is influenced by Tempo magazine coverage, while Kompas only influences social issues: while for economic issues there seems to be no relationship between the two media and their publics. The control variables that are thought to vary the relationship between the media agenda and the public agenda were not proven in this study.

"

"Penelitian ini meneliti pengaruh kualitas komite audit yang diukur dari independensi, keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, jumlah rapat, dan jumlah anggota, terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. Pengukuran kualitas pelaporan keuangan menggunakan tiga dimensi yaitu persistensi, prediktabilitas, dan rata-rata, dan spesialisasi industri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum independensi, serta keahlian di bidang akuntansi dan keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Jumlah rapat tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan jumlah anggota berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Kualitas audit dengan pengukuran tipe auditor eksternal secara umum memperkuat hubungan antara kualitas komite audit dengan kualitas laporan keuangan, sedangkan biaya audit rata-rata dan spesialisasi industri relatif lemah dalam mempengaruhi hubungan antara kualitas komite audit dan kualitas laporan keuangan dari sampel perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008 dan 2009.

---

The purpose of this research is to examine and investigate the impact of audit committee quality measured by audit committee independence, audit committee financial expertise, number of meeting, and audit committee size on the quality of company financial reporting with audit quality as a moderating variable. This research uses three measurements for financial reporting quality which are persistency, predictability, and conservatism whereas audit quality measured by auditor types, weighted audit fees, and industry specialization. The results of this research prove that, in general, audit committee independence and financial expertise give positive impact on financial reporting quality. Number of meeting does not give significant impact. Meanwhile, audit committee size has a negative correlation with financial reporting quality in general. Audit quality as a moderating variable which measured by external auditor types, in general, strengthens the relationship between audit committee quality and financial reporting quality, while weighted audit fee and industry specialization relatively weak influence the relationship between audit committee quality and financial reporting quality from all companies listed in Indonesia Stock Exchange for the year 2008 and 2009."