Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, namun dalam prakteknya, kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan khususnya pembuatan Akta Jual Beli Tanah tidak dapat didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional, dikarenakan Badan Pertanahan Nasional hanya mengakui akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai bukti adanya peralihan hak atas tanah, sehingga timbul permasalahan yaitu Bagaimanakah Pembuatan Akta Jual Beli Tanah dikaitkan dengan kewenangan Notaris dan Kewenangan PPAT ? dan Bagaimanakah status akta Jual Beli Tanah yang dibuat oleh Notaris?. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah studi kepustakaan yang bersifat penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengadakan penelusuran asas-asas hukum umum yang kemudian digunakan untuk membuat suatu interpretasi terhadap keabsahan Akta Jual Beli tanah yang dibuat oleh Notaris dan akibat hukumnya serta didukung dengan studi kasus. Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku pejabat umum secara khusus memiliki kewenangan untuk membuat akta jual beli tanah, sehingga Notaris menjadi tidak berwenang untuk membuatnya, meskipun Ia telah diberikan kewenangan untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Sehubungan dengan tidak berwenangnya Notaris dalam membuat akta jual beli tanah menjadikan status akta jual beli tanah yang dibuat olehnya berubah menjadi akta di bawah tangan dikarenakan akta jual beli tanah tersebut tidak memenuhi salah satu syarat otentisitas suatu akta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan untuk dapat dijadikan dasar pendaftaran hak kepada Badan Pertanahan Nasional, akta jual beli tersebut harus mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri.

---

Article 15 paragraph (2) letter f law number 2 by 2014 about changes in the law number 30 by 2014 about The Notary gives new authority to the notary to composing or creating the notary deed relating to land, but in practice, the Notary deed of sale and purchase of land cannot be registered to the National Land Agency (BPN), due to the National Land Agency (BPN) only recognizes a deed made by the Official Maker of Deed Land (PPAT) as evidence of the transition of land rights problems arise, so that is How the creation of the deed of sale and purchase of land associated with the authority of Notary and Official Maker of Deed Land (PPAT) Authority? And How is the status of deed of sale and purchase of land made by a notary?.

The Research method used in writing this is the study of literature available that is juridical normative research , namely by hold principles the search for common law that is then used to make an interpretation against the validity of deed of sale and purchase of land made by a notary and effect as well as support its laws with a case study. Official Maker of Deed Land (PPAT) as public officials in particular have the authority to make the deed of sale and purchase of land, making it Notarized became is not authorized to make it, even though he has been given the authority to make the deed relating to land. With respect to not authorized notary in making the deed of sell and purchaseof land make the deed's status turned into deed which not authentic because was not meet one of the requirements of a deed authenticity as envisaged in article 1868 BW, so when the deed of sale and purchase of land will be registered to the National Land Agency BPN, need to get the endorsement of the district court."

"PT X adalah perusahaan manufakturing di bidang otomotif dimana pekerja operasional menjadi salah satu faktor penting agar target produksi perusahaan tercapai secara efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari keadilan organisasi dan umpan balik pengembangan dari Supervisor terhadap keterlibatan kerja pada pekerja operasional PT X, serta program intervensi yang diperlukan untuk meningkatkan keterlibatan kerja tersebut. Penelitian ini dilakukan terhadap 136 pekerja operasional di PT. X dengan menggunakan 3 (tiga) kuesioner untuk pengambilan datanya, yaitu: Skala Keadilan Organisasi, Skala Umpan Balik Pengembangan Positif dan Negatif dari Supervisor; dan Skala Keterlibatan Kerja (UWES-9). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara umpan balik pengembangan dari Supervisor terhadap keterlibatan kerja, namun tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keadilan organisasi terhadap keterlibatan kerja. Selanjutnya, peneliti memberikan intervensi pelatihan umpan balik terhadap Supervisor untuk meningkatkan umpan balik pengembangan dari Supervisor. Hasil evaluasi pembelajaran program intervensi pelatihan umpan balik terhadap Supervisor menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan yang signifikan pada Supervisor yang mengikuti pelatihan. Akan tetapi evaluasi pelatihan setelah 6 bulan menyatakan bahwa tidak terdapat peningkatan yang signifikan terhadap keterlibatan kerja pekerja.

---

PT X is an automotive manufacturing company in which operational workers are one of important element to ensure that the production target planning could be reached efficiently. The aim of this research is to find out the impact of organizational justice and supervisor developmental feedback on work engagement on the operational workers at PT X and the intervension program needed to increase the work engagement. The research is conducted to 136 operational workers at PT. X using 3 (three) quisionnaires: Organizational Justice Scale, Positive and Negative Supervisor Developmental Feedback and Utrect Work Engagement Scale (UWES-9).

The result showed a significant corellation of supervisor developmental feedback to work engagement, however there is no significant correlation of organizational justice to work engagement. Further, researcher conduct the supervisor training feedback intervension program to increase supervisor developmental feedback. The evaluation of the supervisor training feedback intervension program showed significant increase on the supervisor’s knowledge of feedback. However the training evaluation after 6 month of intervension program showed no significant impact on the worker’s work engagement."

"Perusahaan berencana mendirikan pabrik pengolahan dan pemurnian sebagai bagian dari pengembangan perusahaan.Untuk Pembuatan pabrik pengolahan tersebut mengacu kepada pabrik Perusahaan yang berada di Jakarta, karena sebagian besar prosesnya sama. Yang menjadi kendala pada proses pembuatan pabrik tersebut adalah acuan untuk pembangunan pabrik dalam hal ini Perusahaan ini tataletak Pabriknya baik dari satu divisi ke divisi lain maupun dari satu proses ke proses berikutnya penempatannya masih belum sesuai, dimana hal ini mengakibatkan aliran bahan dari satu tempat ke tempat menjadi lebih panjang dan waktu proses secara keseluruhan menjadi lebih lama serta menanggung beban biaya pegawai dan ongkos tak langsung. Tujuan penelitian kali ini adalah untuk mengoptimalkan tataletak pabrik Pengolahan Logam mulia sesuai dengan kaidah yang benar. Dengan merancang tata letak pabrik sesuai dengan kaidah tata letak pabrik yang benar meliputi tataletak pabrik serta fasilitas pendukungnya, sehingga akan lebih optimal atau memperpendek jalur mutasi dari asal material sampai dengan tujuan, letak proses dari satu proses berikutnya serta jalur pengiriman barang dari asal material ke tujuan. Dengan mendata jumlah peralatan yang ada, layout perusahaan, frekwensi dan waktu tempuh aliran material/produk antar unit kerja, data Peta masalah tata letak pabrik dan faktor pendukung lainnya, sehingga didapatkan data untuk perubahan tataletak pabrik berdasarkan keterkaitan diagram. Sehingga diharapkan dengan mendapatkan tataletak pabrik dan layout yang baru dapat digunakan sebagai acuan perancangan pabrik yang baru."

"ABSTRAKPutusan Arbitrase luar negeri dapat dilaksanakan di Indonesia. Hal ini didasarkan padafakta bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 yang merupakanhukum internasional tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri.Peneliti menulis pelaksaaan putusan arbitrase luar negeri di Indonesia, studi mengenaiputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui halyang melatarbelakangi perlunya Indonesia meratifikasi Konvensi New York 1958.Disamping itu, untuk mengetahui syarat-syarat putusan arbitrase luar negeri dapatdilaksanakan di Indonesia maupun alasan-alasan penolakan permohonan pelaksanaanputusan arbitrase luar negeri. Yang pada akhirnya mempelajari sikap yang mendasariputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai eksekusi putusan arbitrase luarnegeri di Indonesia. Untuk mencapai tujuan di atas, dilakukan penelitian yuridisnormatif. Oleh karena itu, dideskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenaipelaksanaan putusan arbitrase luar negeri di Indonesia yang menghasilkan saran untukkemajuan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Sehubungan dengan topik penelitianini, maka akan di tarik sample putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenaieksekusi putusan arbitrase luar negeri pasca diratifikasinya Konvensi New York 1958.Berdasarkan hasil penelitian diketahui hal yang melatarbelakangi perlunya pengaturanpelaksanaan putusan arbitrase luar negeri adalah untuk menghilangkan keragu-raguanmengenai pelaksanaan putusan arbitrase yang telah diadakan di luar negen. karenasebelumnya terdapat keragu-raguan putusan arbitrase luar negeri dapat dilaksanakanatau tidak. Hal yang menjadi syarat agar putusan arbitrase luar negeri dapat dilaksanakandi Indoensia adalah, putusan arbitrase tersebut dijatuhkan oleh arbiter atau majelisarbitrase di suatu negara yang terikat pada peijanjian internasional mengenaipelaksanaan putusan arbitrase luar negeri dengan Indonesia. Putusan arbitrase tersebutdalam ruang lingkup hukum perdagangan dan tidak betentangan dengan ketertibanumum di Indonesia. Apabila hal-hal tersebut telah dipenuhi maka putusan tersebut dapatdiajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendapatkan eksekuatur.Keterlibatan pengadilan dalam hal ini tidak dapat dihindari mengingat pemaksaan atasputusan hanya bisa dilakukan oleh pengadilan dalam untuk penetapan eksekusi.Terhadap putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah hukum Republik Indonesiadapat dilaksanakan setelah mendapat eksekuatur dari Mahkamah Agung RepublikIndonesia. Dalam pelaksanaan atas putusan arbitrase luar negen. Mahkamah AgungRepublik Indonesia dapat memberikan putusan berupa, pengakuan dan eksekusi putusanarbitrase luar negeri, penolakan terhadap putusan arbitrase luar negen, dan pembatalanterhadap putusan arbitrase luar negeri. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa putusanarbitrase luar negeri senngkali gagal untuk mendapatkan eksekuatur dan yang dijadikanalasan untuk menolak pelaksanaan putsuan arbitrase luar negen adalah, putusanarbitrase luar negeri tersebut karena pemberitahuan yang tidak lazim tentang akan atausedang berlangsungnya proses arbitrase kepada pihak yang berkepentingan bertentangandengan ketertiban umum di Indonesia."

"Permasalahan kemacetan lalu lintas sudah menjadi fenomena yang biasa dan menjadi bagian dalam pembangunan sosial maupun ekonomi bangsa ini. Sopir angkot sebagai pekerjaan yang tiap hari terpapar oleh bahaya kerja (health hazard) merupakan komunitas yang berisiko untuk stres kerja. Stres kerja yang berkepanjangan akan berdampak pada perubahan fisik seperti peningkatan tekanan darah dan gejala fisik lainnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara stres kerja dengan hipertensi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif korelatif. Hasil penelitian membuktikan bahwa ada hubtmgan antara stress kerja dengan risiko hipertensi pada sopir angkot M04 (p value = 0,077 dengan α = 0,1).

---

The problem of traffic jam has become a usual phenomenon and part of social and economic development in this country. Drivers of public transportation as a job which exposed by daily health hazard are community which have the risk of work-stress. Long time work-stress will affect to a physically change like increasing of blood pressure and others physical symptoms.

This research is intended to know the relationship between work-stress of driver with the risk of hypertension. It is quantitatively research with descriptive correlative study. The result of the research proves that there is a relationship between work-stress with the risk of hypertension to the driver of Pasar Minggu —Depok public transportation M04 (p value = 0,077 with α = 0,1)."

"Saat ini dengan adanya perkembangan teknologi Internet memudahkan sosial media untuk mengekspresikan diri dalam urusan jual beli online-khususnya Forum Jual Beli Kaskus. Kurangnya kepercayaan serta maraknya kasus cybercrime memang menjadi penghambat terbesar dalam transaksi online Maka penting dibutuhkan performative competence penjual dalam melakukan komunikasi dengan pembeli agar dapat membangun trust pengguna Kaskus. Dengan membangun trust maka dapat mengantisipasi adanya cybercrime. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan performative competence yang dimiliki penjual pada Forum Jual Beli kaskkus dalam membangun trust pengguna Kaskus. Penelitian ini menggunakan Paradigma Konstruktivis, Pendekatan Kualitatif, Sifat Deskriptif, Strategi Etnografi Virtual, Wawancara Mendalam dan Pengamatan. Hasil penelitian menemukan bahwa setiap penjual memiliki performative competence yang berbeda-beda dalam upaya membangun kepercayaan pengguna Kaskus seperti membangun relationship, bersikap jujur, dan mendengarkan serta menjawab apa yang menjadi kebutuhan calon pembeli.

---

Nowadays, the advance of Internet's technology makes the social media easier expressing buying and selling via online-specifically, Forum Jual beli Kaskus. However, the lack of trust and cybercrimes are the main obstacles in online transaction. So, it is very important for the buyers to gain the perfomative competences in communication in order to build Kaskus users trusts that can anticipate it from cybercrime. The purpose of this research is to describe the buyers performative competences in Forum Jual Beli Kaskus to get the Kaskus users trusts. The methodology in this research uses constructivist paradigm, qualitative approach, the descriptive type of research, virtual ethnography strategic, in depth interview also observing technique. The finding of the research is that every buyer has different performative competence to build the trust of Kaskus users by maintaining the relationship, being honest also listening and answering what the prospective buyers need."

"ABSTRAKTesis ini dilakukan untuk mengidentifikasi performa model gelombangWindWaves-5 dalam mensimulasikan tinggi gelombang signifikan di wilayahperairan Indonesia dan sekitarnya. Data yang digunakan adalah data anginketinggian 10 meter dari NCEP (National Center for Environmental Prediction)selama tahun 2010. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa secara umummodel gelombang WindWaves-5 menghasilkan data tinggi gelombang signifikanyang sesuai dengan data hasil pengamatan satelit altimetri multimisi. Hasilvalidasi model gelombang ini sangat baik pada kondisi-kondisi gelombang tinggidaripada gelombang yang rendah, dan di periode Monsoon Asia dan Australiajuga terlihat lebih baik daripada periode transisi. Hasil validasi model ini diwilayah Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan Laut Timorhingga Laut Arafuru mendapatkan hasil yang sangat baik di sepanjang tahun,namun sebaliknya, pada wilayah Laut Mindanau, Teluk Tomini dan Teluk Berauvalidasi model WindWaves-5 kurang baik.

---

ABSTRACTThis study is aimed to identify WindWave-5 wave model performance insimulating significant wave height in Indonesia waters. Surface wind data fromNCEP (National Center for Environmental Prediction) during 2010 was used asinput data. Based on the study, it is known that generally WindWave-5 model isable to provide significant wave height which comply with significant waveheight provided by multimission altimeter satellite. Validation of the modelshowed a better result at higher than lower wave height, and also better in Asianand Australian Monsoon period than in transition period. Validation result inSouth China Sea, Pasific Ocean in the northern Papua, Timor Sea and Arafuru Seais always good, though in the contrary, in Mindanau Sea, Tomini Bay and BerauBay the validation result is always worst."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menguji pengaruh Shariah Supervisory Boards (SSB) danmanajemen laba terhadap kinerja pada perbankan syariah. Pengujian manajemenlaba menggunakan variabel moderating boards dan komite audit. Pengujianhipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi linier untuk SSB danpolynomial untuk manajemen laba. Manajemen laba diukur menggunakandiscretionary loan loss provision (DLLP), sedangkan kinerja menggunakan rasioROA, ROE dan AG. Penelitian menggunakan sampel penelitian bank syariah diIndonesia dan Malaysia tahun 2007-2011. Hasil penelitian SSB maupunmanajemen laba tidak menunjukkan hasil yang sesuai dengan hipotesis. Hasil inimengindikasikan bahwa manajemen laba di bank syariah belum dibatasi oleh nilaidan etika yang dianut.

---

ABSTRACTThe purposes of this research is to analyze the impact of shariah supervisoryboards and earnings management on the performance of islamic banking. Testingof the impact of earning management on the performance using a moderatingvariable boards and audit committee. Hypothesis testing is performed using linierfor SSB and polynomial for earnings management. Earnings management ismeasured using DLLP, while the performance using ROA, ROE and AG. Theresearch study used a sample of Islamic banks in Indonesia and Malaysia from2007-2011. The results SSB and earnings management does not show resultsconsistent with the hypothesis. These results indicate that earnings management inIslamic banks have not been constrained by the values and ethics espoused."