Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Nowadays, International trading has become more opened, because the reduction of tariff barrier and non-tariff barrier. This situation made a competition between nation become more complex. Many countries use dumping strategic to win the international competition. Dumping actually is a normal strategic in trading world. It?s become unfair when it causes injury to domestic industry. Because dumping categorize as Unfair Trade Practices, many countries (members of World Trade Organization/WTO) used anti dumping action to deal with unfair trade practices being carried out by their trading partners.

Researcher?s main concern is in imposition of anti dumping duties. To know how anti dumping duties can protect the domestic industries. Researcher also want to analyze the problems on anti dumping actions that levies to some imported goods that causes injury to domestic industries. Whether the decision is to impose or not to impose an anti dumping duty to that imported goods. The researcher used qualitative approach and use descriptive method to analyze this report.

The result of this research showed that anti dumping duties act can protect the domestic industries and make competitive price in domestic market. The problems when anti dumping duty imposed to some product are: complain from the exporting country because the price of the product in domestic market will be more expensive than before. And Complain from the domestic consumers because it makes goods used by the domestic consumers more costly. If the decision is not to imposed the anti dumping duty with the ?national interest? reason it also a problems because there?s no clear guidance on national interest test in Indonesian anti dumping legislation. This is why the people said that ?anti dumping is a double edge sword?. But whatever the merits of anti dumping, Indonesia should continue to take their national interest into account before levying these duties."

"Setiap bahasa di dunia mempunyai struktur dan sistem tersendiri. R.A. Hudson dalam Linguistic Form : System and Structure (11976 : 278) mengemukakan pendapatnya tentang struktur dan sistem. Antara lain dikatakan bahwa struktur dan sistem merupakan perangkat kaidah yang ditaati oleh pemakai suatu bahasa pada saat ia menggunakan bahasa itu; system dan struktur di sini mencakup pengertian bagaimana kombinasi antara fonem-fonem dalam suatu bahasa, bagaimana membentuk kata-kata baru dan bagaimana hubungan antara subyek, predikat dan obyek dalam kalimat suatu bahasa. Dalam bahasa Francis, misalnya, struktur sintaksisnya meng_hendaki urutan : subyek - predikat - obyek, contoh : Jean vend sa voiture 'Jean menjual mobilnya'. Pada contoh ini Subyek-(Jean,) diikuti oleh Predikat (vend) dan Obyek (sa voiture).Verhaar (1978 : 7) mengatakan bahwa dalam sistem ba_hasa yang menyeluruh dapat dibedakan bermacam-macam kaidah yaitu : kaidah gramatikal, kaidah leksikal dan kaidah fo_nologis. Kaidah gramatikal terbagi atas kaidah morfologi dan kaidah sintaksis. Dalam kaidah raorfologi tercakup kata_"

"ABSTRAKPasal 41 Ayat (8) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur pengalihan hak atas merek yang dapat dilakukan pada saat proses permohonan pendaftaran merek. Kebijakan ini ditujukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap Trademark Law Treaty. Akan tetapi, di dalam proses pelaksanaannya terjadi banyak kerancuan dan pertentangan, khususnya dengan Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2016. Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 20 Tahun 2016, mengatur mengenai hak eksklusif atas merek, dimana hak atas merek baru muncul atau terbit ketika suatu merek terdaftar, bukan pada saat proses permohonan pendaftaran merek. Terhadap hal ini, perlu dilakukan amandemen terhadap Pasal 41 ayat (8) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geogafis.

---

ABSTRACTArticle 41 Paragraph 8 of Law No. 20 Year 2016 Regarding Trademark and Geographical Indications regulates the transfer of trademark right at the application of trademark registration process. This rule is intended as a form of adjustment to the Trademark Law Treaty. However, in the process of implementation there has been a lot of confusion and conflict, especially with Article 1 paragraph 5 jo. Article 3 of Law No. 20 of 2016. Article 1 paragraph 5 of Law No. 20 of 2016, regulates the exclusive rights of the brand, where the rights to a new brand appear or are issued when a brand is registered, not when the process of applying for a trademark registration. Regarding this, amendments to Article 41 paragraph (8) of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications"

"ABSTRAKPengaturan penghunian dan pengelolaan rumah susun diIndonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1988, namun didalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahanpermasalahanyang berkaitan dengan penghunian danpengelolaan rumah susun tersebut. Sehubungan dengan haltersebut diatas, penulis merasa perlu untuk melakukanpembahasan mengenai penghunian dan pengelolaan rumah susundi Indonesia dengan memperbandingkannya dengan sistempenghunian dan pengelolaan rumah susun yang ada di OntarioKanada. Penulis memilih memperbandingkannya dengan sistempenghunian dan pengelolaan rumah susun yang terdapat diIndonesia dan di Ontario Kanada, karena sistem yangterdapat di Ontario Kanada, sudah cukup baik karena diaturdalam suatu peraturan perundang-undangan yang cukup lengkapyaitu diatur dalam Ontario Condominium Act 1997.Berdasarkan metode penelitian perbandingan hukum makadiperoleh persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaanantara UURS dan Ontario Condominium Act. Dalam sistem hukumdi Ontario Kanada, dilihat dari sudut penghunian dan pengelolaan rumah susun, mempunyai ketentuan yang samadengan yang diatur di Indonesia. Dalam hukum Indonesia danOntario Kanada, penyelesaian perselisihan ataupermasalahan-permasalahan yang terjadi dapat diselesaikansecara Litigasi maupun Non Litigasi. Penyelesaianperselisihan yang terjadi secara Non Litigasi di Indonesia,tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan yangmengatur penghunian dan pengelolaan rumah susun sedangkanpenyelesaian secara Non Litigasi di Ontario Kanada diatursecara khusus didalam Ontario Condominium Act."

"Proses peIaksanaan program kesejahteraan dan Jaminan hari tua memerlukan sistem pendanaan agar memungkinkan terbentuknya akumulasi dana dari karyawan atau perusahaan yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban perusahaan terhadap para peserta program pensiun tersebut. Sistem pendanaan dana pensiun memerlukan komitmen pembiayaan jangka panjang yang berkembang dan aman. Kelalaian mengelola keuangan dana pensiun dapat berakibat fatal bagi kelangsungan hidup dana pensiun itu sendiri, yang berdampak secara tidak langsung pada kesejahteraan para peserta dana pensiun tersebut. Besar kewajiban untuk memenuhi manfaat pensiun pada Program Pensiun Manfaat Pasti tidak pernah dapat diketahui dengan pasti sampai pembayaran kewajiban itu sendiri selesai. Untuk merealisasikan pembayaran kewajiban manfaat pensiun, perlu dibentuk asset yang dimulai sejak para peserta aktif dalam program pensiun. Bagi institusi yang investasinya jangka panjang seperti dana pensiun, kemampuan untuk memproyeksi asset dan kewajiban selama periode tertentu sangat penting. Kebijakan dana pensiun dalam berinvestasi sangat dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan dari hasil proyeksi asset dan kewajiban. Bila asset dana pensiun dikelola dan dikembangkan dengan baik, kualitas pendanaan dapat meningkat, bahkan luran Normal Pemberi Kerja dapat diperhitungkan dan Kelebihan Surplus dan Pemberi Kerja tidak lagi mempunyai kewajiban untuk membayar luran Tambahan. Investasi dana pensiun di Indonesia diatur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 296/KMK.O 17/2000. Keputusan ini menentukan jenis investasi yang diperbolehkan dan mengatur batas-batas dalam melakukan investasi. Pada saat ini banyak dana pensiun di Indonesia yang tidak atau belum mengoptimalkan investasinya. Sebagian besar dana pensiun masih memberikan porsi terbesar dari asset mereka untuk berinvestasi di deposito, mengingat jenis asset ini bebas risiko dan sampai saat ini masih memberikan return yang relatif tinggi. Asset Liability Matching merupakan prinsip investasi yang penting diterapkan dalam mengelola asset dan kewajiban dana pensiun. Konsep ini memberikan arahan dalam membuat pemodelan asset dan kewajiban, sehingga dapat membantu pengelola dana pensiun dalarn menempatkan alokasi asset secara optimal dengan memperhatikan waktu jatuh tempo pembayaran kewajiban manfaat pensiun serta ketentuan batasan investasi yang ada. Dari berbagai alternatif alokasi asset yang dihasilkan, dana pensiun diharapkan dapat mengelola struktur neracanya dengan membentuk portofolio asset maupun kewajiban dalam komposisi yang efisien dan optimal untuic mernenuhi kewajiban pada waktunya. Dalam menentukan alokasi asset yang efisien dan optimal, kriteria keberhasilan investasi dana pensiun, selain mencari kombinasi portofolio yang menghasilkan return yang tinggi pada tingkat risiko tertentu, juga mempunyai kebutuhan agar dapat memenuhi kewajiban dalam jangka panjang. Dalam kaitannya dengan penerapan konsep asset liability matching ini, permasalahan yang dihadapi Dana Pensiun XYZ (selanjutnya disebut Dana Pensiun), adalah penempatan alokasi asset secara optimal untuk tiap jenis investasi. Metode yang saat ini digunakan untuk alokasi asset Dana Pensiun adalah pertimbangan tingkat return historis hasil investasi sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah membuat alternatif skenario investasi untuk menentukan alokasi asset yang menghasilkan return yang dapat memenuhi prinsip asset liability matching dengan memperhatikan waktujatuh tempo kewajiban manfaat pensiun. Dengan penerapan konsep asset liability matching, dana pensiun dìharapkan dapat menyusun strategi investasi yang menghasilkan kombinasi portofolio yang efisien dan optimal serta dapat memenuhi kewajibannya. "

"Penelitian ini dilatarbelakangi adanya keterlambatan dalam penyelesaian klaim BPJS di RSUD Dr.Adjidarmo. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dan observasi ini menemukan bahwa 85,56% berkas klaim sudah siap dalam bentuk txt file (soft copy). Namun, merujuk kepada Pedoman Implementasi JKN ternyata penyelesaian klaim rawat inap di RSUD Dr.Adjidarmo dinyatakan tidak tepat waktu. Penyebabnya adalah kurang SDM tenaga dokter dan verifikator BPJS, masalah kelengkapan dokumen klaim, tata letak ruang yang belum memadai, SIM-RS yang belum terintegrasi. Rumah Sakit memerlukan waktu untuk menyesuaikan perubahan sistem aplikasi INA-CBGs. Diperlukan kebijakan/prosedur tetap yang mengatur kepastian tugas, tanggungjawab dan wewenang setiap unit klaim. Disarankan agar meninjau kembali isi perjanjian kerjasama, menetapkan SOP dan mengembangkan monitoring dan evaluasi demi perbaikan kinerja penagihan klaim di RSUD Dr.Adjidarmo.

---

This research has done to respond challenge on the claim handling in RSUD Dr.Adjidarmo in the first three months of JKN implementation. This study used a qualitative approach and observation. The study revealed that 85,56% of the claims were ready in txt file. However, if we refer to MOH guideline, it is found that all claims were not timely ready. Inacuracy of the Inpatient claim settlement in Adjidarmo’s Hospital was caused by the lack of human resources/ doctors, personnel BPJS verifier, incomplete documents, layout of manager office, fragmented hospital information system, changing INA-CBGs application system and the absence of procedures and policies. It is expected that BPJS will set up policies and procedures to improve claim handling as well as develop monitoring and evaluation instruments."

"AbstrakIndonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai cerita rakyat masing-masing yang berasal dari masyarakat daerahnya. Cerita rakyat ini pada dasarnya diberikan melalui media lisan bukan tulisan serta dikenal sebagai folkore. Penulisan buku yang berdasarkan cerita rakyat dengan pencantuman nama pencipta tidaklah tepat karena hak cipta atas cerita rakyat termasuk sebagai salah satu ekspresi budaya tradisional serta dimiliki oleh negara, dalam hal ini dikelola dan diwakili oleh pemerintah. Masyarakat daerah asal cerita rakyat tersebut berada juga berhak atas pemanfaatan atas cerita rakyat tersebut, baik dari sisi hak moral dan hak ekonomi."

"Penilitian ini adalah analisis terhadap data audio video mengenai kampanye anti minyak sawit yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu yang memiliki hubungan dengan Uni Eropa secara langsung maupun tidak langsung. Media memainkan sebuah peran tertentu di tengah masyarakat modern kapitalis. Perkembangan teknologi media seperti internet dan media sosial yang semakin maju telah membuat ruang lingkup media semakin meluas dan fleksibilitas hubungan sosial meningkat. Hal ini yang dimanfaatkan oleh Uni Eropa dan Aliansi Baratnya dalam membangun sebuah ideologis dan persepsi masyarakat dunia terhadap industri minyak kelapa sawit. Kampanye anti minyak sawit ini telah berlangsung jauh sebelum RED II dan delegated regulation pada tanggal 18 Maret 2019. Analisis data audio visual ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif serta analisis konten Klaus Krippendorff dalam pengolahan datanya. Untuk melihat apakah adanya propaganda yang terjadi, penelitian ini menggunakan teori propaganda model Herman-Chomsky serta pendekatan information warfare dan hybrid warfare dan dampak ekonomi yang dihasilkan oleh kampanye anti-sawit ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya upaya propaganda dalam mengubah ideologi target audiens mengenai minyak kelapa sawit. Kampanye anti-minyak sawit yang berupa audio visual ini menunjukkan tidak berpengaruh kepada harga pasar minyak sawit di pasaran

---

This study is an analysis of audio-visual data on anti-palm oil campaigns carried out by certain actors who have direct or indirect relations with European Union. Media plays a particular role in modern capitalism society. Development of media technology such as the internet and social media with amazing progress and innovation. These factors have made the scope of media more comprehensive and flexibility of social relation is increasing. This is utilized by the European Union and its Western Alliance in building an ideology and perception of the world community towards the palm oil industry. Anti-palm oil campaign has been started since before RED II and Delegated Regulation on March 18 2019. The audio-visual data analysis uses both qualitative and quantitative methods as well as content analysis by Klaus Krippendorff in processing data. Theory of propaganda today by Herman-Chomsky and perfective of information & hybrid warfare are used to see whether probability of any propaganda and the economic impact generated by this anti-palm oil campaigns. The results of this study indicate that there are propaganda efforts in changing the ideology of target audience regarding palm oil. The audio-visual anti palm oil campaign shows that there is no effect on the market price of palm oil"