Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Selama Orde Baru, dominasi pemerintah sangat besar, termasuk dalam dunia pers. Sebagai medium TV pemerintah juga tidak bisa mengelak dari kenyataan tersebut. Akibatnya TVRI cenderung dijuluki sebagai corong pemerintah, mengingat gencarnya berita-berita yang berasal dari pemerintah. Padahal tujuan suatu siaran televisi yang ideal adalah menyampaikan fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat secara jujur dan obyektif. Dengan peran ini maka TV seperti media lainnya diharapkan mampu menjadi alat kontrol bagi pemerintah. Peranan dan fungsi media selain melakukan pemberitaan yang obyektif kepada masyarakat, juga berperan dalam pembentukan pendapat umum. Bahkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran politik rakyat dan dalam menegakkan disiplin nasional. Peranan TV dan media massa lainnya yang paling pokok dalam pembangunan adalah sebagai "agen perubahan" (agent of change). Namur kenyataannya berita TVRI selama Orde Baru (Masa Pemerintahan Soeharto) lebih dominan menyurakan suara pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi, yang kemudian di dukung dengan wawancara yang mendalam untuk mengetahui perubahan pemberitaan tersebut. Periode yang diamati mencakup kunm waktu 9 bulan, dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 1998. Khususnya periode Pemerintahan Presiden Habibie. Dari anatisis yang dilakukan diperoleh suatu kesimpulan bahwa pada awal-awal Reformasi, pemberitaan masih terfokus pada sumber berita yang berasal dari Pemerintah, namun secara gradual bobot pemberitaan itu berubah, walaupun trendnya masih berat ke Pemerintah.

Abstrak :
Sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam pelaksanaan tugas-tugas keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebagai organisasi publik yang mempunyai lingkup tugas yang luas. Direktorat Jenderal Imigrasi dihadapkan pada masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan keimigrasian baik oleh masyarakat internasional. Oleh karena itu tanpa sumber daya manusia yang baik, maka tugas dan fungsi organisasi tidak akan berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Budaya Organsiasi dan Gaya Kepemimpinan, baik secara terseadiri maupun bersama-sama dengan Kepuasan Kerja Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi. Penelitian ini memberikan gambaran dan penjelasan karakter budaya organisasi, gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja Pejabat Imigrasi berdasarkan data deskriptif, sekaligus menggambarkan hubungan ketiga variabel tersebut. Budaya organisasi merupakan sistem nilai bersama di dalam suatu organisasi yang disepakati setiap anggota organisasi terutama dalam memandang tugas untuk mencapai tujuan bersama. Nilai-nilai bersama tersebut merupakan hasil adaptasi dari nilai-nilai eksternal yang telah dimiliki masing-masing individu dan integrasi internal di dalam organisasi. Agar setiap individu memahami dan mematuhi nilai-nilai di dalam organisasi, peran kepemimpinan menjadi sangat penting. Arahan dan dukungan dari pimpinan diperlukan untuk memastikan bahwa segala upaya anggota organisasi (bawahan) sesuai dengan sistem nilai yang dianut organisasi dalam mencapai tujuan bersama, dan sekaligus menciptakan kepuasan bawahan dalam memandang pekerjaannya. Oleh karena itu, secara situasional pimpinan harus memiliki gaya (style) kepemimpinan yang tepat. Gaya tersebut terdiri dari directive, supportive, participative, dan achievement-oriented Sedangkan kepuasan pegawai ditentukan oleh pekerjaan itu sendiri, sistem penggajian, kesempatan penegembangan karir, pengawasan, dan rekan kerja. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pejabat Imigrasi yang bertugas pada Direktorat Jenderal Imigrasi. Pejabat Imigrasi adalah pegawai imigrasi yang telah diseleksi secara internal maupun ekstemal untuk menjalani pelatihan teknis di bidang keimigrasian. Melalui teknik sampling diperoleh responden sebanyak 44 orang. Data diperoleh melalui survey dengan kuesioner memakai skala linkert. Teknik analisis statistik yang digunakan adalah teknik korelasi rank spearman untuk menguji hubungan tunggal dan regresi product moment untuk menguji hipotesis asosiatif. Analisis dilakukan melalui sauna komputer dengan program SPSS versi 11.5. Dari analisis data kuantitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara budaya organisasi dengan kepuasan kerja Pejabat Imigrasi dengan kualitas hubungan yang tidak terlalu kuat. Sementara hubungan antara gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja menunjukkan arah yang positif dengan kualitas hubungan yang kuat. Secara bersama-sama, budaya organisasi dan gaya kepemimpinan mempunyai hubungan positif dengan kepuasan kerja Pejabat Imigrasi dengan kualitas hubungan yang tidak terlalu kuat. Hal ini menandakan bahwa selain budaya organisasi dan gaya kepemimpinan masih terdapat faktor lain yang berhubungan dengan kepuasan kerja Pejabat Imigrasi. Selanjutnya disarankan agar di dalam organisasi lebih ditanamkan sistem nilai (budaya) yang mengedepankan inovasi dan orientasi tim serta pemimpin selalu memperhatikan faktor situasi dalam menggunakan gaya kepemimpinannya karena antara satu gaya dengan dengan gaya lainnya tidak ada yang lebih mendominasi.

Abstrak :
Permasalahan utama dalam kualitas daya listrik pada sistem distribusi, khususnya perindustrian, adalah terjadinya Lendutan tegangan. Lendutan tegangan dapat meyerang dengan mudah mesin-mesin listrik yang memilki daya yang besar pada perindustrian sehingga mengakibatkan penurunan kuantitas dan kualitas hasil produksi dalam bidang perindustrian dalam negeri yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Dengan menggunakan Distibuted Statsic Compensator (DSTATCOM) hal tersebut dapat ditanggulangi.

---

The main problem in the power quality in the distribution system, especially industry, is the occurrence of voltage sags. Voltage sags can easily subjugate electrical machines that have the great power that result in decreased quantity and quality of production in the industrial sector of domestic which resulted in huge losses. By using Distibuted Statsic Compensator (DSTATCOM) it can be solved.

Abstrak :
Industri busana mode adalah permintaan pasar yang penting untuk kebutuhan manusia yang telah berbudaya menuju kemajuan baru. Kemajuan di industri ini sebagai salah satu bagian pokok dalam industri kreatif Indonesia telah berkembang ke kemajuan yang lebih tinggi, namun hukum Indonesia terhadap industri ini dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sebagai landasan hukum dalam Ketentuan Pemeriksaan Substantif atas Asas Kebaruan masih menimbulkan permasalahan dalam implementasinya. Tujuan utama dari penelitian ini, selain permasalahan ini belum diangkat secara detil oleh penelitian-penelitian sebelumnya, topic ini akan mempertegas pentingnya proses Pemeriksaan Substantif atas Asas Kebaruan dalam hukum Desain Industri terhadap jenis Industri ini. ......The fashion garment industry is an essential market demand for human necessity as it has cultured towards new advancements into the minds of the modern human as a form of personal self-expression, asserting itself as a requirement as well as means to selfactualization towards its buyers and customers. The progression of this industry as one of the staples in the Indonesian creative industry has cultivated to higher advancements, however the Indonesian supporting law towards this industry in Law No. 31 year 2000 Regarding Industrial Design as a legal foundation attracts criticism in its implementations. The provisions of Substantive Examination of the Novelty Principle is not a necessary administrative process unless there is opposition – due to this, industrial design rights registration towards fashion garments has exposed legal issues where garment manufacturers holding Industrial Design Rights are being alleged by the public for using designs from other designers which are arguably not inline with the Novelty Principle and/or considered as “Public Domain”. The main purpose of this research is that prior authors have not highlighted the importance of the Novelty Principle in Industrial Design law towards this type of Industry as a solution towards this issue.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengacu kepada ketentuan hukum Indonesia yang diimplementasikan dalam keberlakukan Lembaga Kerja Sama Bipartit untuk mengatasi mogok kerja yang timbul dari kasus PT. Adhimix Precast Indonesia dengan para pekerjanya mengacu pada putusan nomor register 167/PDT.SUS-PHI/2020/PN.JKT.PST. Skripsi ini ditinjau melalui metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan urgensi Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagai sarana hubungan industrial dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mampu mengakomodasikan pandangan-pandangan dan mampu menjadi bahan pertimbangan sebelum dilakukan mogok kerja. Peraturan perundang-undangan yang berlaku telah menyatakan kriteria mogok kerja sebagai bagian hak fundamental pekerja/buruh dengan pelaksanaan yang dapat menjadi tidak sah. Dengan demikian, penegakan atas anjuran pendirian Lembaga Kerja Sama Bipartit diperlukan untuk diberlakukan secara optimal. ......The discussion in this thesis is the settlement of industrial relations disputes referring to the provisions of Indonesian law which are implemented in the implementation of the Bipartite Cooperation Institution resolve the strike that in the case of PT. Adhimix Precast Indonesia and its employees refer to court decision number 167/PDT.SUS-PHI/2020/PN.JKT.PST. The research method in writing this thesis is through the use of normative juridical writing methods using secondary data obtained from literature study and qualitative analysis. This study examines the urgency of the Bipartite Cooperation Institution as a means of industrial relations in the settlement of industrial relations disputes that provides an opportunity to share views and can be considered before a strike is carried out. The applicable legal provisions have stated the criteria for a strike as part of the fundamental rights of workers/laborers with the implementation of which may become invalid. It can be said that enforcement of the recommendation for the establishment of the Bipartite Cooperation Institution is needed to be implemented optimally.

Abstrak :
Tempat ibadah seharusnya adalah suatu tempat yang sakral bagi setiap orang. Tempat tersebut menjadi sakral karena merupakan suatu tempat yang digunakan sebagai tempat ritual keagamaan dan tempat beribadah kepada Tuhan, dan juga jauh dari hal - hal yang jahat. Namun pada kenyataannya tidak demikian karena kejahatan dapat terjadi dimana saja. Gereja, sebagai salah satu tempat ibadah, juga tidak luput dari kejahatan. Oleh sebab itu, gereja juga memerlukan manajemen sekuriti untuk mengamankan wilayanya dari kejahatan. Hal tersebut juga terdapat di Gereja Katedral Jakarta. Pengamanan ini dilakukan oleh Satuan Pengamanan, dan merupakan suatu proses yang disebut manajemen sekuriti. Kerangka pemikiran mengenai manajemen sekuriti yang digunakan adalah perencanaan, pengaturan, penyusunan kepegawaian, pengarahan, dan pengendalian. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif serta menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi foto untuk memperoleh pemahaman mengenai manajemen sekuriti yang ada di Gereja Katedral Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak satuan pengamanan di Gereja Katedral Jakarta telah melalui setiap tahapan manajemen sekuriti yang diperlukan untuk melakukan pengamanan.

---

Houses of worship should be a sacred place for everyone. It is because its functions as a place to performing religious rituals and to worship the God, and also should be far away from evil things. But in reality, crimes can occur everywhere. Church, as one kind of houses of worship, is also an inevitably place for crime. By that mean, churches are also need a security management to secure its territory from crime. This is also applied to the Katedral Church of Jakarta. The security process performed by the Security Unit is called security management. The framework of security management in this research comprises of planning, organizing, staffing, directing, and controlling. This is a qualitative research with the type of descriptive research, using in-depth interviews, observation, and photo documentation, to help the researcher to understand the process of security management in the Katedral Chucrh of Jakarta. The result of the research confirmed that the Security Unit in the Katedral Church of Jakarta had been through all the process of the security management needed in order to conduct the proper security task.