Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Government needed more income to raise the national budget. They issued instruments to collect income from citizen through debt and foreign currency. Government released Governmental Bonds for domestic market, which sold in retail (ORI) and for international market in foreign currency. Government also presented a law execution regulation to give certainty for the consumers or the taxpayers.Governmental Regulation Number 6 which published in 2002 distinguished the tax procedure for the bonds which imposed only on transactions tradable and reportable to the stock exchange. Income derived or taken from obligation transaction should be based on a global taxation. While, for the international bonds were given the facilities by the government. We would assume that there was an inequality between the bonds for domestic market and for international market. In global taxation, we should not differentiate the income by the source.This research used a quantitative descriptive as the research method. The type and data collection techniques used (1) literature research including on various taxation regulations and another related documents and (2) field research using interviews with such related parties as tax academicians, government as issuer and regulator. They gave several opinion which created differences in equity perspective.Government figured the debt as the best instrument to raise government income. They considered that attracting foreign investor by giving them tax facility was necessary to raise the budget. They named their policy as their budgeting and regulating function. But, we should notice that domestic investor might think the inequality of the tax burden.Therefore, it was suggested to make a comprehensive and equal policy. Based on tax principle, that tax should be fair and equal. It became fair that tax imposed on the income earned from the same source (instrument) equally. If one of them was given the facility, so the other should be given the same facility."

"Skripsi ini membahas mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan UMKM setelah adanya kebijakan fasilitas pengurangan tarif PPh pada Wajib Pajak badan UMKM di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama serta upaya-upaya yang dilakukan oleh fiskus dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan dalam melaporkan kewajibannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan cara survey. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Teknik penarikan sampel menggunakan jenis nonprobability sampling yang digunakan adalah teknik purposive/judgemental. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan kewajiban pajak setelah adanya kebijakan fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, menunjukkan mengalami peningkatan dilihat dari kepatuhan formal. Upaya-upaya yang dilakukan oleh fiskus dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama ialah dengan melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada Wajib Pajak, tatap muka kepada Wajib Pajak, dan memberikan surat himbauan kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

---

This paper discusses about the taxpayer compliance level of UMKM (Micro, Small and Medium Enterprises) post the stipulation of income tax rate reduction policy in Jakarta Kebayoran Lama Tax Office and efforts that has been made by fiscus to improve UMKM's compliance in reporting its obligations. This research uses descriptive quantitative approach with data collection techniques of survey. Sample used in this study amounted 100 respondents. Sampling method used in the paper is purposive/judgmental technique.

The study finds that the level of tax obligations compliance after the policy of income tax rate reduction facilities for company tax payers, UMKM in Jakarta Kebayoran Lama Tax Office showed an increase seen from formal compliance indicator. The efforts made by fiscus in improving tax payer compliance company in Tax Office Jakarta Kebayoran Lama is by continuous socialization to tax payers, direct meeting to taxpayers, and provide a letter of appeal to tax payers who have not submitted the notice tax."

"ABSTRAKPelaksanaan suatu proyek konstruksi akan menimbulkan sistem pembayaran yang berbeda dengan pelaksanaan kegiatan transaksi pada sektor lainnya. Sistem pembayaran yang dilakukan pada sektor usaha konstruksi pada umumnya terdiri atas pembayaran uang muka, pembayaran termin, dan pembayaran atas penyerahan akhir proyek konstruksi. Berdasarkan peristiwa pembayaran tersebut merupakan saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perusahaan konstruksi yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk menerbitkan Faktur Pajak pada saat terutangnya PPN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerbitan Faktur Pajak yang dilakukan oleh PT PQR dalam penentuan saat terutangnya PPN, dasar penerbitan Faktur Pajak, serta faktor yang menyebabkan diterbitkannya Faktur Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tujuan penelitian deksriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan saat terutangnya PPN yang dilakukan PT PQR belum dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan perlakuan perpajakan yang berlaku. Ketidaksesuaian penerbitan Faktur Pajak yang dilakukan oleh PT PQR didasarkan pada faktor internal, dimana tidak dibentuknya divisi khusus perpajakan pada PT PQR. Selain itu, kontrak konstruksi yang disepakati tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Serta faktor eksternal, dimana PT PQR menggunakan jasa konsultan eksternal yang tidak sepenuhnya membantu kewajiban perpajakan PT PQR.

---

ABSTRACT

Construction Project causing a different payment system with another sector. Generally, construction project payment system consists of Upfront Payment, Progress Billing, and Finishing and Lending Payment. Those payments are added to the Value Added Tax (VAT). Construction Company which listed to the Taxable Person has an obligation to issuing tax invoices when the VAT is added. This research aims to analyze the issuance of tax invoices done by PT. PQR when the VAT is added, the basis for issuing tax invoices, factors that cause the tax inovice to be issued, and the impact that will be received in the issuance of tax invoices. This research is using

qualitative approach and descriptive research objectives, with in-depth interview data collection techniques and literature studies. The results of this study indicate that the determination of the time when VAT is payable by PT PQR has not been carried out in accordance with the principles and applicable taxation treatment. Discrepancies in the issuance of Tax Invoice made by PT PQR are based on internal factors, where no special tax division was formed at PT PQR. In addition, the agreed construction contract is not in accordance with tax provisions. As well as external factors, where PT PQR uses the services of an external consultant that does not fully assist PT PQR's tax obligations."

"Pengenaan PPh Final bagi WP dengan omzet tidak melebihi 4,8 Miliar setahun Jasa Konsultan, Komputer, dan Penerbitan/Percetakan di Bogor berdampak pada pilihan-pilihan perlakuan terhadap PPh Pasal 23 yang tidak dapat dikreditkan, seperti mengurus legalisasi SKB, restitusi pajak, atau tidak melakukan keduanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pilihan-pilihan tersebut ditinjau dari asas compliance cost. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dan survey.

Hasil penelitian ini adalah 17 responden yang mengurus legalisasi SKB menanggung compliance cost yang lebih kecil, tidak ada responden yang melakukan restitusi karena menghindari pemeriksaan pajak, dan 20 responden tidak melakukan keduanya menanggung compliance cost yang lebih besar.

---

The imposition of final income tax for Taxpayer with Omzet not Exceed 4,8 Billion which are Consulting, Computer, and Publishing/Printing Services in Bogor impacted with several treatment options like manage Tax-free Certificate, tax refunds or not both. The purpose of this research focused to analyze the options in terms Compliance Cost Principle. This research was using a quantitative method with survey.

The results of this research are 17 respondents using Tax-free certificate bear smaller compliance cost, no respondents using tax refunds because they avoid tax audit, and 20 respondents did neither bear larger compliance cost."

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan revaluasi aktiva tetap dengan mengambil studi kasus dari PT. XYZ pada tahun 2009. PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang industri dan perdagangan. Revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. XYZ pada tahun 2009 terhadap aktiva tetap yang berupa tanah dan bangunan. PT. XYZ menggunakan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan untuk melakukan revaluasi aktiva tetapnya. Akan tetapi disisi lain, perusahaan juga telah mencadangkan PPh Final atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap pada tahun 2009. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan berbentuk ekplanatif dengan tujuan untuk menjelaskan revaluasi aktiva tetap di PT. XYZ dan implikasi pajak penghasilannya.Peneliti memperoleh hasil bahwa revaluasi aktiva tetap yang dilakukan PT. XYZ adalah untuk tujuan komersial dan perusahaan masih kurang memahami ketentuan perpajakan sehingga terdapat kesalahan dalam melakukan pencadangan PPh Final atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap. Implikasi pajak penghasilan yang timbul bagi PT. XYZ adalah beban pajak yang harus ditanggung pada tahun 2009 lebih besar.

---

This thesis discusses revaluation of fixed assets with taking case study from PT. XYZ in the year of 2009. PT. XYZ is a company that has been conducting business in industrial and trade sectors. Revaluation of fixed assets which PT. XYZ did in 2009 included land and building. PT. XYZ using regulation from Financial Accounting Standard for reference on revaluating their fixed assets. However, in the other hand PT. XYZ is also making allowance for Final Income Tax of surplus revaluation as their debt. This research using qualitative approach and have the form of explanation research with purposes for explaining revaluation of fixed assets on PT. XYZ and its income tax implication.

The result of this research is that PT. XYZ's purposes on doing revaluation of fixed assets is for commercial benefit and the company still do not understand well enough about the regulation in taxation so that there is mistaken for allowing Final Income Tax of surplus revaluation as their debt. Income tax implication that occur for PT. XYZ is that they have to gain their tax expense in the year of 2009."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi pengurangan PPh Pasal 25, dimana fasilitas tersebut mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya kelebihan bayar oleh Wajib Pajak. Masalah yang terjadi dalam implementasi fasilitas ini terletak pada permohonan pengurangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sering ditolak tanpa alasan yang jelas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memaparkan implementasi dan dampak yang dari kebijakan pengurangan PPh Pasal 25. Analisis pada skripsi ini akan menggambarkan permasalahan-permasalahan dalam proses pemberian fasilitas pengurangan PPh Pasal 25 dan dampak yang dialami fiskus dan Wajib pajak dari ditolak/diterimanya permohonan pengurangan PPh Pasal 25.

---

This thesis discusses the implementation of Income Tax Article 25 reduction, which has the objective to prevent overpayment by the taxpayer. Problems that occur in the implementation of this facility is located on the reduction request filed by the taxpayer are rejected for no apparent reason. This study uses a descriptive qualitative research method in order to explain the issues and impacts arising from Income Tax Article 25 reduction policy both from the taxpayer and the tax authorities. The analysis in this thesis will describe the problems in the provision of Article 25 Income Tax reduction facility and the impact experienced by tax authorities and taxpayer of the rejection / acceptance of application for Income Tax Article 25 reduction."

"Latar belakang penelitian ini dimulai karena adanya sengketa pajak yang terjadi antara PT XYZ Indonesia dengan Pemeriksa dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai pembuktian kewajaran perolehan jasa intra-grup. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah menganalisis pembebanan biaya technical assistance fees dan commission fee dalam perhitungan Pajak Penghasilan PT XYZ Indonesia, di mana kedua biaya tersebut diberikan oleh pihak afiliasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendeketan kualitatif dengan data dikumpulkan dari hasil wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan kewajaran pemberian atau perolehan jasa intra-grup, yaitu terkait eksistensi, manfaat yang diterima, dan nilai wajar. Pada sengketa pajak terkait technical assistance fees, data yang dimiliki oleh PT XYZ Indonesia cukup untuk membuktikan eksistensi dan manfaat yang diterima serta jasa yang diterima bukan jasa duplikasi. Pada sengketa pajak kedua terkait commission fee, koreksi yang dilakukan Pemeriksa saat itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan konsep yang berlaku. Metode transfer pricing yang cocok untuk digunakan untuk menganilisis nilai wajar transaksi commission fee PT XYZ Indonesia ada Transactional Net Margin Method.

---

The background of this research was started because of the tax dispute that occurred between PT XYZ Indonesia and the auditors from the Directorate General of Taxes regarding proving the fairness of the acquisition of intra-group services. The purpose of this research is to analyze the cost of technical assistance fees and commission fees in the calculation of PT XYZ Indonesia Income Tax, in which both fees are given by affiliates. The research method used was qualitative approach with data collected from the results of in-depth interviews and literature studies. The results showed that there are three conditions that must be met to determine the fairness of the provision or acquisition of intra-group services, which are related to existence, benefits received, and fair value. In the tax dispute related to technical assistance fees, the data held by PT XYZ Indonesia is sufficient to prove the existence and benefits received and the services received are not duplicate services. In the second tax dispute related to commission fees, the corrections made by the examiner at that time were not in accordance with the prevailing laws and concepts. The transfer pricing method that is suitable for analyzing the fair value of PT XYZ Indonesia's commission fee transactions is the Transactional Net Margin Method.

"