Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang upaya penerapan Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Pnnsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan ini mengandung muatan norma HAM yang lengkap dan alat yang berguna bagi pembudayaan HAM di internal Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali informasi tentang sejauh mana peratuan ini diterapkan di internal POLRI Semua data diperoleh penulis melalui proses pengamatan wawancara mendalam diskusi terfokus dan interaksi intensif dengan polisi selama dalam tugas Hasil penelitian menunjukkan bahwa POLRI memperoleh dukungan kuat dan berbagai pihak termasuk lembaga mtemasional untuk menginternalisasi Peraturan Kapolri tentang HAM secara berjenjang, mulai dan Perwira Tinggi Kepala Polisi Daerah dan peserta didik di Pusdik Kapolri juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendukung implementasi HAM Namun demikian dalam konteks penerapan Perkap POLRI terkendala oleh masalah kelembagaan yang selalu membelit organisasi seperti masalah struktur organisasi sistem pengawasan yang lemah tradisi kekerasan yang sudah lama terjadi biaya operasional terbatas sistem remunerasi yang belum layak, sistem rekrutmen dan promosi jabatan yang tidak transparan, sistem pengembangan kapasitas SDM di POLRI dll Sosialisasi Perkap HAM yang selama ini dilakukan oleh POLRI belum bisa menjamin bahwa HAM bisa diimplementasikan Keteladanan dari pimpinan POLRI dalam penerapan HAM memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penerapan HAM di institusi POLRI"

"Tesis ini membahas tentang rencana strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan grand strategy polri menuju 2025, khususnya tahap I atau dikenal dengan trust building dalam periode pelaksanaan tahun 2005-2010. Proses evaluasi dilakukan dengan analisis prioritas pelaksanaan strategi dalam hubungannya dengan indikator kriteria evaluasi strategi untuk mengetahui skenario pencapaian hasil pelaksanaan grand strategy 2005-2010. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode analisis AHP (The Analitic Hierarchy Process) dan Software Super Decision sebagai alat bantu sintesisnya.Berdasarkan hasil analisis AHP prioritas indikator kriteria dalam evaluasi rencana strategi dalam evaluasi grand strategy Kepolisian Negara Republik Indonesia tahap I ?trust building? periode 2005-2010 adalah kriteria advantage, kemudian consistency, diikuti dengan feasibility dan yang terakhir kriteria indikator consonance. Prioritas pelaksanaan potensi pembangunan dan faktor strategis dalam pelaksanaan grand strategy Kepolisian Negara Republik Indonesia tahap I ?trust building? periode 2005-2010 adalah strategi polri berbasis pelayanan, diikuti dengan penegakan keadilan masyarakat, pemolisian masyarakat, pengembangan budaya, pengembangan struktur organisasi, dan prioritas yang terakhir adalah strategi postur kelembagaan. Penentuan prioritas strategi potensi pembangunan dan faktor strategis grand strategy Kepolisian Negara Republik Indonesia tahap I ?trust building? periode 2005-2010 ini bukan berarti menyatakan bahwa strategi yang pertama diperlukan dan strategi yang lain tidak diperlukan, tetapi penentuan prioritas ini hanya sebagai bantuan untuk menentukan strategi yang perlu didahulukan apabila untuk melakukan seluruh strategi secara simultan mengalami kendala. Bagaimanapun, pelaksanaan seluruh strategi secara simultan akan menghasilkan pencapaian tujuan yang lebih optimal yang keberlanjutan grand strategy Polri hingga tahun 2025.

---

This thesis, explain about the strategic plan of the Kepolisian Negara Republik Indonesia. The purpose of this study is to evaluate the implementation of grand strategy toward the 2025, especially stage I or known by the trust building in 2005-2010 implementation period. It is choosing the priorities for the implementation strategy in conjunction with the indicator evaluation criteria to determine strategy of achieving the implementation scenarios result of grand strategy 2005-2010. This research applies quantitative method approach to the analysis method AHP of (The Analytical Hierarchy Process) and the using of Super Decision Software as a tool for synthesis.Based on result of AHP analysis shows that priority indicators in evaluation criteria of strategy evaluation in grand strategy of Kepolisian Negara Republik Indonesia phase I trust building are; advantage, then consistency, followed by feasibility and last consonance criteria. Potential implementation of development priorities and strategic factors in grand strategy of Kepolisian Negara Republik Indonesia phase I "trust building" period of 2005-2010 is a strategybased national police service, followed by a community justice, community policing, cultural development, development of organizational structures, and strategy of institutional posture. Priority setting of potential development strategic factor grand strategy for the Kepolisian Negara Republik Indonesia phase I "trust building" period 2005- 2010 does not mean that the first strategy is the most important and the other are not needed. Prioritization is only as an addition to determine the strategy need to be chosen first when whole strategy implementation experience constraints. However, the implementation of all strategies simultaneously will result in achieving optimal for grand strategy of Kepolisian Negara Republik Indonesia implementation until 2025."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengungkap implementasi kerja sama Polri dan Korean National Police Agency (KNPA) dalam handing over Tersangka SP-Anggota Muslim Cyber Army yang diketahui bersembunyi di Korea. Sebagai solusi dari lamanya proses ekstradisi, Polri menciptakan kebijakan handing over yaitu penyerahan pelaku kejahatan negara lain yang ditangkap di Indonesia melalui kerja sama Police to Police dengan berasaskan resiprositas (timbal balik). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus dengan investigasi secara mendalam terhadap dokumen dan wawancara pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan handing over khususnya praktek kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Penelitian ini menemukan bahwa kerja sama Polri dan KNPA dalam kebijakan handing over SP gagal, dimana pada akhirnya SP dipulangkan ke Indonesia melalui deportasi atas kerja sama Imigrasi Korea dan Imigrasi Indonesia. Teori Kerja Sama Kepolisian Internasional digunakan untuk menggambarkan bentuk kerja sama Polri dan KNPA yang selama ini telah terjalin, sedangkan Teori Implementasi dan Teori Resiprositas digunakan dalam mengungkap kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Komunikasi, keterbatasan sumber daya baik anggaran dan sumber daya manusia, disposisi pengangkatan birokrasi dan struktur birokrasi yang terfragmentasi menjadi hambatan kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP berjalan secara optimal. Hambatan yang terlihat pada kasus SP memberikan gambaran upaya perbaikan internal dan eksternal yang perlu dilakukan Polri khususnya Divhubinter Polri untuk meningkatkan terwujudnya prinsip resiprositas dalam kebijakan handing over di masa yang akan datang.

---

ABSTRACTThis study aims to reveal the implementation of cooperation between the INP and the Korean National Police Agency (KNPA) in the handing over of perpetrator named SP-A Muslim Cyber Army member known to be hiding in Korea. As a solution towards the length of the extradition process, the Indonesian National Police (INP) created a handing over policy which is surrendering other countries's fugitives who has been arrested in Indonesia through Police to Police Cooperation on the basis of reciprocity. This study uses qualitative case study research with in-depth investigation of documents and interviews of parties who involved in the handing over policy and especially the practice of the cooperation between the INP and KNPA upon SP. This study found that the cooperation between the INP and KNPA regarding the handing over policy upon SP was failed. SP was eventually sent back to Indonesia through deportation process which facilitated by Korean Immigration and Indonesian Immigration cooperation instead of handing over policy. The Theory of International Police Cooperation is used to describe the form of cooperation between the INP and KNPA, while the Theory of Implementation and Theory of Reciprocity are used in revealing the cooperation between INP and KNPA upon SP. Bad communication, limited resources (financial and human resources), the disposition of bureaucratic appointments and the fragmented bureaucratic structure became obstacles which caused the cooperation between INP and KNPA upon SP was not running optimally. However, SP case could be an important experience for INP especially International Relations Division to formulate internal and external breakthroughs to increase the realization of the principle of reciprocity in handing over policy in the future."

"Tesis ini membahas tentang pembuatan dan penggunaan checklist yang dapat menjadi tool bagi intelijen kepolisian dalam mengantisipasi terjadinya kerusuhan sosial. Pada checklist yang dibangun atau dibuat pada penelitian ini, isi checklist menggunakan konsep perilaku kolektif yang dikemukakan oleh Neil Smelser yang terdiri dari enam tahapan atau determinan, yaitu kondusivitas struktural, ketegangan struktural, penyebaran kepercayaan umum, adanya pemicu, mobilisasi massa dan kegagalan kontrol sosial.Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif dengan melaksanakan dua kali Focus Group Discussion dengan peserta para anggota intelijen kepolisian pada level perwira menengah dan bintara dalam rangka pembuatan checklist. Selanjutnya melaksanakan wawancara dalam ujicoba checklist kepada para siswa Pusdik Intelkam selaku pelaksana lapangan dan calon pengguna checklist.Analisa terhadap penggunaan checklist dengan model analisa interaktif serta menggunakan diagram tulang ikan yang menunjukkan bahwa isi checklist yang merupakan tahapan dan indikasi terjadinya kerusuhan sosial merupakan kepingan-kepingan informasi yang harus dikumpulkan oleh intelijen kepolisian. Oleh karena itu checklist ini dapat digunakan oleh intelijen kepolisian sebagai pedoman pengumpulan informasi dan membantu dalam perencanaan pengumpulan informasi sekaligus sebagai sarana kontrol dalam kegiatan pengumpulan dan analisis. Selain itu melalui pendekatan konsep peringatan intelijen dari Cynthia Grabo, adanya pembobotan, penilaian terhadap determinan serta isyarat peringatan pada checklist ini dapat menjadi tool bagi intelijen kepolisian dalam melakukan proses penelitian intelijen, menilai terhadap kemungkinan/potensi kerusuhan, membantu dalam pengambilan keputusan dan keyakinan untuk melakukan tindakan antisipasi kerusuhan sosial.

---

This thesis is to discuss on the manufacture and usage of a checklist as a tool for Police Intelligence in order to anticipate social unrest. On manufactured and built checklist in this study, content of relevant checklist is using collective behavior concept proposed by Neil Smelser which includes six sequences or determinants, which are structural conductivity, structural strain, generalized belief, precipitating factors, mobilization for action and failure of social control.In this thesis, in making a checklist, used method is a qualitative with using two-times Focus Group Discussion, and the participants are members of police intelligence from intermediate officers and warrant officers. And then interview is carried out in order to test the checklist to students on Pusdik Intelkam as field officers and candidates to use this checklist.Analysis on checklist usage with interactive analysis model and using fishbone diagram which showed that the content of checklist is the sequence and indication for social unrest as information fragments which have to be gathered by police intelligence. Therefore, this checklist can be used by police intelligence as a guidance to gather information and to assist in gathering activities and analyses. Nevertheless, by concept approach on intelligence warning from Cynthia Grabo, there shall be integrity, evaluation on warning cues and determinants under this checklist, so it can be a tool for police intelligence in order to process intelligence research, in evaluating the likely or potential unrest, in assisting on decision taking as well as a belief in carrying out anticipation of social unrest."

"Skripsi ini membahas 3 (tiga) permasalahan. Pertama, mengenai karakter militeristik dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam sistem peradilan pidana. Kedua, prosedur atau mekanisme penjatuhan hukuman disiplin terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin dalam tindakan penyidikan. Ketiga, sifat pidana yang terdapat dalam pelanggaran disiplin yang dimana pelanggaran disiplin tersebut telah mendapatkan hukuman disiplin.Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan wawancara narasumber, penulisan skripsi ini bertujuan, pertama, untuk mengetahui prosedur/mekanisme penjatuhan hukuman terhadap anggota kepolisian yang melakukan kesalahan dalam tindakan penyidikan, kedua, untuk mengetahui keberadaan pengaruh karakter militeristik dalam lembaga POLRI setelah terpisah dengan TNI dalam melaksanakan tugas dan wewenang secara kelembagaan dalam sistem peradilan pidana, dan ketiga, untuk mengetahui kedudukan hukuman disiplin dan hukuman pidana bagi anggota kepolisan dalam terjadinya pelanggaran yang dapat dijatuhkan kedua jenis hukuman tersebut.Melihat dari tujuan di atas, penulisan skripsi ini ingin menekankan bahwa polisibukan lagi merupakan bagian dari militer namun polisi merupakan bagian dari masyarakat sipil.

---

This thesis discusses three (3) issues. First, the militaristic character of the Indonesian National Police institution that affects the performance of duties and authority in the criminal justice system. Secondly, procedures or mechanisms for imposing disciplinary sanctions against members of the police who commit disciplinary offenses in the act of investigation. Third, the criminal nature of the offense contained in the discipline in which the disciplinary offense has been getting disciplined.

By using the method of literature research combined with interviews speaker, writing this essay aims, firstly, to know the procedure / mechanism sentencing of members of the police who made a mistake in the act of investigation, secondly, to determine the existence of the influence of the character of the militaristic in agency Polri after separately with TNI in carrying out the duties and authority as an institution within the criminal justice system, and third, to determine the position of disciplinary and criminal penalties for violations of the police members that can be imposed both types of the sentence.

See from the above purposes, this thesis wants to emphasize that the police are no longer a part of the military but the police are part of civil society."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana kepolisian di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba BARESKRIM POLRI menggunakan kewenangannya dalam melakukan pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika untuk direhabilitasi. Kewajiban untuk menerapkan rehabilitasi kepada para penyalahguna narkotika bersumber dari Pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Pada tahun 2014, 7 lembaga negara telah mengeluarkan peraturan bersama yang mengatur tentang penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Peraturan bersama tahun 2014 membawa perubahan yang cukup besar bagi penerapan rehabilitasi, termasuk peran kepolisian sebagai penyidik. Peran kepolisian dalam menerapkan rehabilitasi, bagaimana cara menerapkan rehabilitasi, serta dampak rehabilitasi yang diterapkan menjadi pembahasan utama dalam tesis ini.

---

This thesis discussess how the police in Directorate of Narcotic Crime of BARESKRIM POLRI on using its authority to punish drug abusers to implement the treatment. Obligation of treatment implementation comes from article 54 of Narcotic Act. In 2014, 7 agents of state have released the joint regulation about the implementation of treatment fo drug abusers. Those regulation bring the big change for treatment implementation, including the role of police as an investigator. The role of police on implement the treatment, the way of those implementation, and the impact of those implementation are the main discussion of these thesis."

"Skripsi ini membahas peran Facebook Divisi Humas Polri dalam membangun citra kepolisian di mata mahasiswa. Facebook merupakan salah satu media sosial yang dinilai tepat untuk menjangkau publik, salah satunya adalah kelompok mahasiswa yang kerap aktif menggunakan media sosial. Kepolisian Republik Indonesia melalui Divisi Humas Polri memanfaatkan Facebook ini untuk berkomunikasi dengan publik dan membangun citra kepolisian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif.Hasil penelitian menemukan bahwa Facebook Divisi Humas Polri cukup memiliki peran untuk membangun citra kepolisian di mata mahasiswa dan pengikutnya. Meskipun begitu, sangat disayangkan komentar yang ada di kolom komentar Facebook Divisi Humas Polri kurang direspon oleh pengelola Facebook, sehingga masih banyak pertanyaan di sana yang belum terjawab. Selain itu, jumlah pengikut Facebook Divisi Humas Polri juga masih sedikit jika dibandingkan dengan pengguna Facebook di Indonesia secara keseluruhan.

---

This paper discussed the role of Indonesian Police Public Relations Division in building the police image in the eyes of undergraduate student. Facebook is one form of social media which value is appropriate in reaching public, in which group of undergraduate students use Facebook actively. The Indonesia National Police, through the Police Public Relation Division, uses Facebook to communicate with public and building the police image. The research uses Qualitative method with descriptive.The result of the research found that "Facebook Divisi Humas Polri" has a significant role in building the image of police in the eyes of undergraduate students and other Facebook followers. Nonetheless, it is unfortunate that the comments that are present in "Facebook Divisi Humas Polri" comment column do not have enough respond from the administrator resulting many unanswered questions from the followers. Moreover, the followers of "Facebook Divisi Humas Polri" are still few from the total number of all Facebook users in Indonesia."

"ABSTRAKDewasa ini kinerja para aparatur penyelenggara pelayanan publikkhususnya dalam hal ini kepolisian makin banyak disorot dan menjadi perhatianpublik akibat kinerjanya yang buruk. Sebagai lembaga pengawas eksternal Polri,Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut berkewajiban untuk mengawasidan meningkatkan kinerja dan integritas setiap anggota Polri, sehinggamasyarakat sebagai pihak yang berhak mendapatkan pelayanan dari negarasebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dapat terpuaskan demiterciptanya kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui peran Kompolnas dalam melaksanakan pengawasan terhadapkinerja kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat danbagaimana hubungan Kompolnas dengan Polri.

---

ABSTRACTRecently the performance of the officials public service particularly in terms ofthe police more highlighted word and public concern due to decide who bad .Asmonitors external police , the national police commission ( kompolnas ) also anobligation to improved and to control performance and integrity of the anymember of police in carrying out their duties in serving the public , so that thecommunity as the party to be eligible to receive the ministry of the state asmandated by the act of is satisfied in order to create welfare for all citizens.Research aims to understand the role of kompolnas in carry out surveillance ofthe performance of police during of providing services to the community and whatis the relationship kompolnas with police."

"Tujuan dari penelitian ini adalah melihat pengaruh komitmen organisasi dan kepemimpinan pelayanan terhadap perilaku berbagi pengetahuan. Respoden penelitian ini adalah 252 anggota polisi Polda Metro Jaya. Alat ukur yang digunakan adalah Knowledge Donating and Knowledge Collecting Scale, Three-Component Model Employee Commitment Survey, dan Servant Leadership Scale. Hasil analisis regresi majemuk pada penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi normatif ? = 0,203, t 247,4 = 2,99, p < 0,01 dan kepemimpinan pelayanan ? = 0,401, t 247,4 = 6,77, p < 0,01 memengaruhi perilaku berbagi pengetahuan R2 = 0,261, p < 0,01 . Dengan demikian, anggota kepolisian yang loyal terhadap organisasinya dan memiliki anggapan bahwa pemimpinnya memiliki karakter kepemimpinan pelayanan, cenderung lebih menampilkan perilaku berbagi pengetahuan. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi organisasi kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya, untuk membangun lingkungan kerja yang dapat mendorong perilaku berbagi pengetahuan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan soft-skill yang dapat mengembangkan karaktersitik kepemimpinan pelayanan serta memberikan pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan komitmen normatif para anggota kepolisian.

---

The purpose of this study is to examine the effect of the organizational commitment and servant leadership upon employees rsquo attitude towards knowledge sharing. The respondents are 252 police officers of Polda Metro Jaya. Instruments used within this study are Knowledge Donating and Knowledge Collecting Scale, Three Component Model Employee Commitment Survey, and Servant Leadership Scale.

The result of the multiple regression analysis shows that normative commitment 0,203, t 247,4 2,99, p 0,01 and servant leadership 0,401, t 247,4 6,77, p 0,01 affect knowledge sharing R2 0,261, p 0,01 . Loyal police officers that have strong ties with the organization, and has perceived that their leaders have certain characteristics towards servant leadership, are more likely to engage in knowledge sharing.

These findings can be used as reference by police organisations, especially Polda Metro Jaya, to build work environment that promotes knowledge sharing. This can be done by giving training that can develop servant leadership skill as well as skill training that can increase normative commitment."