Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab kesalahan penargetan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Cikawungading. Berdasarkan studi sebelumnya, terdapat dua alasan dalam mengkaji bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Kelompok studi pertama melihat bahwa integrasi data yang belum optimal dapat menyebabkan bantuan sosial salah sasaran, sedangkan kelompok lain melihat bahwa adanya elite capture yang berperan dalam kesalahan bantuan. Meskipun terdapat studi yang membahas kesalahan penargetan bantuan sosial dari sudut pandang struktur dan aktor, pembahasan tersebut cenderung dilakukan secara terpisah. Melalui teori Strategic Action Fields (SAF), keduanya dapat dikaji secara bersamaan dengan memahami sistem data sebagai bagian dari struktur dalam lingkungan eksternal yang memiliki keterkaitan erat terhadap pelaksanaan PKH di tingkat desa. Struktur ini memberikan batasan kapasitas bagi elite desa sebagai aktor untuk sepenuhnya mengendalikan pelaksanaan PKH. Peneliti meyakini bahwa pelaksanaan PKH di Desa Cikawungading sebagai sebuah SAF yang di dalamnya terdapat elite desa dengan kemampuan sosial yang cukup untuk mengupayakan agar bantuan PKH dapat disalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi riil desa. Namun, upaya tersebut menghadapi keterbatasan karena adanya lingkungan eksternal sebagai SAF eksogen yang berkaitan erat dalam menentukan keberlangsungan SAF PKH Desa Cikawungading. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa SAF eksogen merupakan aspek yang dominan dalam keberlangsungan SAF PKH Desa Cikawungading dengan memberikan ketergantungan dan keterbatasan kapasitas bagi elite desa dalam mengelola PKH untuk mencapai tepat sasaran.

---

This study aims to examine the causes of mistargeting in the implementation of the Program Keluarga Harapan or PKH in Cikawungading Village. Previous studies identify two principal explanations for mistargeted social assistance: inadequate data integration and elite capture. Even while there are studies that examine mistargeting from an actor-oriented or structural perspective, these analyses are often carried out separately. This study combines both viewpoints by using the Strategic Action Fields (SAF) theory, which holds that the data system is a structural element of an external environment that is intricately linked to the village-level implementation of PKH as an internal SAF. The ability of village elites to fully control the implementation of PKH is limited by this arrangement. The researcher contends that village elites have the social skills necessary to push for more precise program targeting; nevertheless, these initiatives are constrained by the external things, or exogenous SAF, which ultimately determines the dynamics of the PKH field in Cikawungading Village. Using a qualitative methodology, this study collects data through in-depth interviews and document analysis. Based on the results, the exogenous SAF is significantly the most dominant aspect of PKH implementation in Cikawungading Village, causing dependency and capacity constraints for village elites as they work to ensure the successful target implementation of the PKH program."

"ABSTRAKPelaksanaan program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan program nasional dalam usaha pemerintah menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, PKH merupakan program bantuan sosial yang di lahirkan dengan eksklusif. Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki perlakukan khusus karena tingkat heterogenitas penduduknya yang tinggi. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi PKH dalam menanggulangi kemiskinan di DKI Jakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik A Model of the Policy Implementation Process yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data melalui data primer dengan wawancara mendalam dan data sekunder dengan studi literature, serta analisis yang dilakukan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini secara garis besar pelaksanaan PKH di DKI Jakarta sudah baik, namun ada beberapa hal yang harus ditingkatkan dan ditinjau kembali agar mendapatkan hasil yang maksimal, seperti melakukan update data calon KPM PKH secara berkala, memberikan sosialisasi mengenai batas usia minimum lansia, dan menyediakan pendamping sosial yang memadai.

---

ABSTRACT

The implementation of the Family Hope Program (PKH) social assistance program is a national program in the government's effort to reduce poverty in Indonesia. Based on Minister of Social Affairs Regulation No. 1 of 2018 concerning the Family Hope Program, PKH is a social assistance program that was born exclusively. DKI Jakarta Province as the State Capital of the Republic of Indonesia has special treatment because of the high level of heterogeneity of its population. Therefore, this study aims to illustrate how the implementation of PKH in reducing poverty in DKI Jakarta by using the A Model of the Policy Implementation Process public policy theory proposed by Van Meter and Van Horn. The method used in this research is post-positivist, data collection techniques through primary data with in-depth interviews and secondary data with literature studies, and the analysis conducted is qualitative. The results of this study in broad outline of the implementation of PKH in DKI Jakarta have been good, but there are some things that need to be improved and reviewed in order to get maximum results, such as updating the KPM PKH candidate data regularly, providing information about the minimum age limit for the elderly, and provide adequate social assistance."

"Program Bantuan Tunai Bersyarat BTB merupakan salah satu kebijakan yang paling populer dalam mengurangi kemiskinan. Selain tujuan utamanya untuk mengurangi kemiskinan, program ini juga sering diklaim memiliki dampak pada fertilitas seperti jarak kelahiran. Pada satu sisi program ini dapat meningkatkan jarak kelahiran karena peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi ibu. Di sisi lain, program ini mungkin memberi insentif bagi rumah tangga yang menerima kurang dari jumlah maksimal untuk mengurangi jarak kelahiran karena jumlah bantuan tunai didasarkan pada prasyarat mencakup kehamilan dan jumlah anak balita.

Dengan menggunakan data dari program BTB Indonesia atau Program Keluarga Harapan PKH , kami ingin mengukur dampak program jangka pendek dan jangka panjang terhadap jarak kelahiran. Kami membangun sejarah kelahiran kepala keluarga perempuan dan pasangan dari informasi anggota keluarga kemudian mengelompokkannya menurut paritas jumlah kelahiran hidup untuk menangani autokorelasi.

Hasil yang kami peroleh menunjukkan bahwa dalam jangka pendek dan panjang program PKH menurunkan jarak kelahiran khususnya untuk keluarga yang belum menerima bantuan yang maksimum. Ini berarti ada dampak negatif yang tidak diinginkan dari program terhadap fertilitas.

---

Conditional Cash Transfer CCT program is one most popular policy approaches in the fight against poverty. In addition to its main goal of reducing poverty, this program is also often claimed to have impacts on fertility outcomes such as birth spacing. On one side, this program might increase the birth spacing due to improvement of mother rsquo s reproductive health knowledge. On the other side, this program might provide incentive for households who receive less than maximum amount of benefit to reduce birth spacing, since the amount of transfer is based on numbers of household preconditions that include pregnancy and number of small children.

Using the data from Indonesia CCT program or Program Keluarga Harapan PKH , we want to measure both short term and long term program impacts on the birth spacing. We constructed the birth histories of female household heads and spouses from households members information then stratified it by parity the number of live births to deal with autocorrelation.

Our results indicate that both in short term and long term the PKH program decreased the birth spacing especially for family who receive less than maximum benefit. This implies that there is a negative unintended impact of the program on fertility."

"Tesis ini berupaya melihat persepsi masyarakat sebagai penerima manfaat dari kebijakan publik terutama berkaitan dengan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karangasem, Bali. Program-program penanggulangan kemiskinan yang dinilai adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Subsidi Raskin. Dalam melihat persepsi masyarakat ini, metode yang digunakan yakni survei menggunakan kartu penilaian warga atau sering dikenal dengan citizen report card (CRC). Selain berguna untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat, CRC juga berguna sebagai alat evaluasi partisipatif yang memungkinkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam evaluasi program dan/atau kebijakan.Hasil Penelitian ini berguna untuk pengambilan kebijakan terkait dengan program-program penanggulangan kemiskinan yang dinilai terutama untuk melakukan peningkatan layanan kepada masyarakat sebagaimana hasil survei.

---

This thesis attempts to see the beneficiaries? perception of public policies, especially related to poverty reduction programs in Karangasem Regency, Bali. Poverty reduction programs assessed were the Conditional Cash Transfer Program (CCT) or better known as the Program Keluarga Harapan (PKH) and rice subsidy for the poor families program (Raskin Program).

In looking at the people's perception, the survei method used in this survei was Citizen Report Card (CRC). Besides useful to assess the level of community satisfaction, CRC is also useful as a participatory evaluation tool that allows direct publik involvement in the evaluation of programs and / or policies.

The results of this study are useful for policy making related to poverty reduction programs to make improvements to the community services."

"Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang harus diperhatikan dan diselesaikan oleh Pemerintah. Program Keluarga Harapan PKH merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka pengentasan dan penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini membahas mengenai implementasi Program Keluarga Harapan PKH di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan PKH di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya beberapa dimensi dari implementasi kebijakan publik yang belum dipenuhi dengan baik, meliputi standar dan sasaran kebijakan publik, sumber daya kebijakan publik, serta komunikasi antar-organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana.Dimensi standar dan sasaran kebijakan publik dikarenakan masih adanya permasalahan terkait penetapan sasaran yang dinilai belum tepat, serta KPM PKH yang sudah terintegrasi secara sistem di dalam administrasi database, namun belum mendapatkan ATM dan buku tabungan. Dimensi sumber daya kebijakan publik dikarenakan kurangnya pelatihan untuk SDM Pelaksana PKH, serta sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai.Dimensi komunikasi antar-organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana disebabkan belum maksimalnya penyediaan informasi dan sosialisasi, pertemuan kelompok, serta komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Pelaksana PKH di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

---

Poverty is one of the issues that must be addressed and resoved by the Government. Program Keluarga Harapan PKH is one the efforts made in the framework of poverty alleviation and eradication. This study discusses the implementation of Program Keluarga Harapan PKH in Tapos District, Depok Municipality, West Java Province. This research uses post positivist approach with qualitative data collection technique.

The results of this study indicate that the implementation of Program Keluarga Harapan PKH in Tapos Tapos District, Depok Municipality, West Java Province is still not running optimally. This is because there are still some dimensions of the implementation of public policy that have not been met well, including public policy standards and objectives, public policy resources, as well as inter organizational communication and implementing activities.

Public policy standards and objectives are still due to problems that are not accurately targeted, as well as KPM PKH that has been interated in the system in database administration, but has not received ATM and savings book. The dimension of public policy resources is due to the lack of training for human resources for implementing PKH, as well as the facilities.

The dimensions of inter organizational communication and implementing activities are not yet maximized in the provision of information and socialization, group meetings, and communication and coordination conducted by PKH executors in Tapos District, Depok Municipality, West Java Province."

"Conditional cash transfer (CCT) yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu instrumen bantuan sosial untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini menguji hubungan PKH dalam penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia serta perbedaan pengaruhnya pada daerah tertinggal dan non tertinggal. Penelitian ini menggunakan data panel dari 512 kabupaten/kota tahun 2015-2019 dengan metode estimasi fixed effect model(FEM). Hasil estimasi menunjukkan bahwa PKH memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, baik di daerah tertinggal maupun non tertinggal, dimana pengaruhnya dalam penurunan tingkat kemiskinan lebih kecil di daerah tertinggal dibanding daerah non tertinggal. Hal tersebut dapat terjadi karena kondisi di daerah tertinggal pada umumnya memiliki kedalaman kemiskinan yang lebih tinggi, aksesibilitas wilayah yang sulit, faktor exclusion dan inclusion erroryang cukup tinggi, serta fasilitas pendidikan dasar yang masih relatif terbatas dibanding daerahnon tertinggal."

"Penelitian ini menganalisis secara empiris sejauh mana pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menurunkan angka putus sekolah di tingkat SMA/SMK dengan melihat dampaknya pada periode sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Metode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi Probit disertai dengan Marginal Effect dan Propensity Score Matching (PSM). Estimasi dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Pertama, estimasi terhadap keseluruhan sampel mahasiswa di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan non-KTI. Kedua, estimasi terhadap sub-sampel mahasiswa di KTI. Hasil estimasi menunjukkan bahwa kebijakan PKH terbukti lebih efektif pada tahun 2022 untuk sampel keseluruhan sebesar 2,3 persen (p < 0,01) dan 1,4 persen (p < 0,05) untuk sub-sampel dibandingkan dengan tahun 2019 dalam mengurangi probabilitas anak tidak bersekolah di tingkat pendidikan SMA/SMK. PKH memiliki efek yang lebih besar dalam menurunkan angka tidak bersekolah pada sampel keseluruhan dibandingkan dengan sub-sampel KTI baik pada tahun 2022 maupun 2019.

---

This study empirically analyses the extent of the effect of the Program Keluarga Harapan (PKH) in reducing out-of-school rates at the SMA/SMK level by looking at its impact in the period before and after the COVID-19 pandemic. The estimation method used in this study is Probit regression along with Marginal Effect and Propensity Score Matching (PSM). The estimation was conducted in 2 (two) stages. First, the overall sample of students in Eastern Indonesia (KTI) and non-Eastern Indonesia (KTI) will be estimated. Second, the estimation of the sub-sample of students in KTI. The estimation results show that the PKH policy proved more effective in 2022 for the overall sample by 2.3 percent (p < 0,01) and 1.4 percent (p < 0,05) for the sub-sample compared to 2019 in reducing the probability of children not attending school at the SMA/SMK education level. PKH has a greater effect in lowering the out-of-school rate in the overall sample compared to the KTI sub-sample in both 2022 and 2019."

"Isu kemiskinan masih menjadi tantangan berbagai pemerintah di dunia, salah satunya di Indonesia dimana angka kemiskinan tergolong tinggi. Berangkat dari penerapan Sustainable Development Goal SDG terdapat arah penekanan kemitraan dalam usaha penanggulangan kemiskinan. Sehingga, atas arahan Presiden RI mengenai Sistem Keuangan Inklusif, diterapkan aspek penyaluran bantuan sosial menjadi non tunai. Oleh karena itu, Kementerian Sosial RI mensinergikan ketiga program unggulan bantuan sosialnya yakni: PKH, KUBE, dan BPNT melalui Program Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Program BPSU E-Warong KUBE PKH . Dasar hukum daripada program tersebut diatur di dalam Permensos RI No. 25 Tahun 2016 yang menekankan kemitraan di dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan unsur-unsur collaborative governance melalui kemitraan yang dilakukan dalam Program BPSU E-Warong KUBE PKH di Kota Depok sebagai usaha penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan teori utama model collaborative governance oleh Ansell dan Gash 2008 yang terdiri dari empat dimensi yakni starting condition, institutional design, collaborative process dan facilitative dialogue. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dimana teori collaborative governance dijadikan dasar analisis temuan penelitian. Data yang diperoleh berasal dari wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur collaborative governance melalui program memiliki pemenuhan dimensi yang berbeda dimana dalam penerapannya terdapat dimensi facilitative leadership yang terlaksana dan beberapa indikator lain di dalam dimensi yang berbeda. Faktor determinan yang dimiliki program dalam kesuksesan pencapaian kolaborasi adalah faktor waktu.

---

Poverty issue is still a problem in many countries, one of them in Indonesia, where the poverty rate still categorized as high. Based on the implementation of Sustainable Developments Goal SDG, there is an emphasize in the partnerships as a poverty alleviation effort. Based on President RIs direction on Inclusive Financial System, one of the main aspects is the delivery of non cash social assistance. Therefore, Social Ministry as one of the main stakeholders in poverty eradication, synergize its three programs PKH, KUBE, and BPNT through Program Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan BPSU E Warong KUBE PKH. The legal basis of this program is regulated in Permensos RI No. 25 Tahun 2016 which points out partnerships in its implementation. This research purpose is to describe collaborative governance elements through partnership which is being done from BPSU E Warong KUBE PKH Program in Depok City as a poverty eradication strategy. This research uses the main theory of collaborative governance model by Ansell and Gash 2008, that includes the four dimensions of starting condition, institutional design, collaborative process dan facilitative dialogue. This research uses post positivist approach in which collaborative governance theory is made as the basis of research finding analysis. The data was collected through interviews literature studies. The research results show that the implementation of the program have collaborative governance elements as a dimension, which is facilitative leadership and several other indicators although not make up into a dimension. Moreover, the determinant factors that this program have for collaboration to succeed is time. "

"Pandemi COVID-19 dapat menjadi guncangan ekonomi (economic shocks) bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pekerja anak adalah strategi yang digunakan oleh rumah tangga untuk mengatasi guncangan ekonomi Guncangan ini akan memperkeruh fenomena pekerja anak. Perlindungan sosial hadir sebagai salah satu bentuk mitigasi dampak pandemi COVID-19 yang dinilai mampu menekan angka pekerja anak. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia. Penelitian ini menginvestigasi dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap fenomena pekerja anak di masa pandemi COVID-19. Untuk mengatasi masalah self-selection, penelitian ini memberlakukan variable of interest sebagai variabel endogen (endogenous). Dengan menggunakan metode recursive bivariate probit, penelitian ini menyimpulkan bahwa PKH tidak berdampak pada penurunan kemungkinan seorang anak menjadi pekerja anak pada masa pandemi COVID-19. Untuk memperkaya penelitian, kami juga menginvestigasi pengaruh PKH terhadap fenomena pekerja anak di masa sebelum pandemi COVID-19 dan menemukan bahwa PKH berdampak pada penurunan kemungkinan seorang anak menjadi pekerja anak pada masa sebelum pandemi COVID-19. Beberapa faktor yang memengaruhi fenomena pekerja anak seperti karakteristik anak, karakteristik kepala rumah tangga, karakteristik rumah tangga, dan karakteristik lingkungan, terbukti memengaruhi kecenderungan seorang anak untuk menjadi pekerja anak baik pada kedua periode (sebelum pandemi atau saat pandemi COVID-19) maupun pada salah satu periode saja.

---

The COVID-19 pandemic can be an economic shock for low-income households. Several studies have shown that child labor is a strategy used by households to cope with economic shocks. This shock will exacerbate the phenomenon of child labor. Social protection is a form of mitigating the impact of the COVID-19 pandemic which is considered able to reduce the number of child labor. Program Keluarga Harapan (PKH) is one of the social protection programs in Indonesia. This study investigates the impact of Program Keluarga Harapan (PKH) on the phenomenon of child labor during the COVID-19 pandemic. To overcome the problem of self-selection, this study applies the variable of interest as an endogenous variable. By using the recursive bivariate probit method, this study concludes that PKH has no impact on reducing the likelihood of a child becoming child labor during the COVID-19 pandemic. To enrich the research, we also investigated the influence of PKH on the phenomenon of child labor in the period before the COVID-19 pandemic and found that PKH had an impact on reducing the likelihood of a child becoming child labor in the period before the COVID-19 pandemic. Several factors that influence the phenomenon of child labor, such as the characteristics of children, the characteristics of the head of the household, household characteristics, and environmental characteristics, have been shown to influence a child's tendency to become child labor, both in both periods (before the pandemic or during the COVID-19 pandemic) and in only one period."

"Monitoring dan Evaluasi menjadi isu sentral khususnya bagi setiap badan hukum publik seperti BPJS Kesehatan yang melakukan kegiatan pengumpulan dana masyarakat seperti asuransi, dana pensiun dan jaminan sosial yang dapat ditengarai adanya penyimpangan dalam penyelenggaraannya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan monitoring dan evaluasi terhadap BPJS Kesehatan yang sedang menjalankan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah dengan membentuk sebuah pengawas eksternal yaitu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Monitoring dan evaluasi yang dilakukan DJSN dalam Program JKN beserta hambatan yang dialami saat melaksanakan monitoring dan evaluasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menujukan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi DJSN telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara aktif dan pasif. Ruang lingkup monitoring dan evaluasi meliputi regulasi, kepesertaan, iuran dan manfaat, pelayanan, keuangan dan kelembagaan dan organisasi. DJSN menghadapi sejumlah hambatan saat melaksanakan Monitoring dan Evaluasi dalam Program JKN baik dari segi SDM, anggaran, maupun regulasi yang ada.

---

Monitoring and Evaluation becomes a central issue in particular for any public legal entity such as BPJS Kesehatan that conducts collection of public funds such as insurance, pension fund and social security and can be inferred to have irregularities in its implementation. One of the government's efforts to realize the oversight of BPJS Kesehatan that is running the National Health Insurance Program (JKN) is to establish an external board namely Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). This study aims to analyze the monitoring and evaluation conducted by DJSN toward BPJS Kesehatan in organizing JKN Program along with barriers encountered when carrying out the monitoring and evaluation. This research is conducted using qualitative approach through primary and secondary data collection. Results of research show that the monitoring and evaluation by DJSN has been implemented according to the aplicable regulation through active and passive. DJSN faces a number of obstacles when implementing monitoring and evaluating in JKN program in terms such as human resources, budget, and existing regulations."