Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Realisasi pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan melalui platform digital Airbnb di Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini belum terlaksana secara optimal. Untuk itu, diperlukan strategi optimalisasi yang disusun berdasarkan identifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pemungutan PBJT serta analisis terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lima strategi yang telah dilakukan Bapenda DKI Jakarta. Pertama, perluasan basis penerimaan dilakukan melalui pendataan properti sewa melalui Satpol Pendataan UPPPD, namun prosesnya masih manual dan belum terintegrasi dengan data transaksi digital Airbnb. Kedua, Memperkuat proses pemungutan melalui penyusunan regulasi, Bapenda DKI Jakarta telah menyusun juklaknya seperti Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2024 telah dilakukan sebagai penegas bahwa tuan rumah lah yang menjadi wajib pajak dalam pemajakan jasa perhotelan melalui platform Airbnb. Ketiga, meningkatkan kepatuhan melalui pelayanan, pengawasan, dan pemeriksaan telah dilakukan Bapenda dengan sosialisasi, pengawasan lapangan, dan pemeriksaan sesuai prosedur namun Bapenda belum memiliki akses ke data transaksi lokal secara langsung agar dapat memudahkan melakukan pengawasan. Keempat, peningkatan efisiensi administrasi dilakukan melalui pengembangan sistem pajak online dan coretax yang dapat meminimalisasi cost of collection dan cost of compliance, Bapenda DKI Jakarta akan terus berinovasi sesuai regulasi dan prioritas dengan berjalan beriringan dengan pembiasaan masyarakat terhadap teknologi. Kelima, dari sisi perencanaan, Bapenda telah menjalin koordinasi lintas instansi, tetapi masih belum berdiskusi lebih lanjut terkait pemajakan lintas negara di kawasan pemajakan daerah. Dengan demikian, meskipun strategi optimalisasi telah dirancang dan sebagian dijalankan, belum adanya regulasi teknis, keterbatasan akses data transaksi digital, dan belum ditunjuknya platform sebagai pemungut pajak menjadi kendala utama yang menyebabkan PBJT atas transaksi jasa perhotelan melalui Airbnb belum dapat dipungut secara efektif di Provinsi DKI Jakarta.

---

The collection of Specific Goods and Services Tax (PBJT) on hotel services via the Airbnb digital platform in DKI Jakarta has not been optimally implemented. Therefore, a collection strategy is needed based on the identification of internal and external factors affecting PBJT collection and an analysis of the efforts carried out by the Regional Revenue Agency (Bapenda) of DKI Jakarta. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques including in-depth interviews and literature review. The research results indicate that five key strategies implemented by Bapenda DKI Jakarta. First, revenue base expansion has been pursued through property data collection by the UPPPD Enumeration Task Force, although the process remains manual and is not yet integrated with Airbnb's digital transaction data. Second, regulatory enforcement has been strengthened through the issuance of operational guidelines such as Governor Regulation No. 35 of 2024, which affirms that the hosts are the taxpayers in hotel service taxation via Airbnb. Third, tax compliance efforts have been enhanced through service improvement, supervision, and audits; however, Bapenda still lacks direct access to localized transaction data, limiting effective oversight. Fourth, administrative efficiency is being improved through the development of online tax systems and core tax infrastructure, aimed at minimizing both collection and compliance costs, while aligning with public adaptation to technology. Fifth, in terms of planning, Bapenda has initiated cross-agency coordination, yet discussions on cross-border taxation within the regional tax framework remain limited. In conclusion, despite the formulation and partial implementation of optimization strategies, the absence of technical regulations, limited access to digital transaction data, and the lack of designation of digital platforms as tax collectors are major obstacles preventing the effective collection of PBJT on Airbnb-based hotel service transactions in DKI Jakarta Province."

"Penelitian ini tentang alternatif kebijakan pajak hotel atas biaya sewa rumah melalui Airbnb di DKI Jakarta. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya transaksi penginapan melalui digital platform seperti Airbnb dan beberapa jenis transaksi penginapan tersebut seperti penyewaan rumah belum dikenakan pajak hotel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang telah diterapkan di Florida dan New York City sehingga dapat menganalisis alternatif kebijakan pajak hotel atas transaksi penyewaan rumah melalui Airbnb di DKI Jakarta. Penelitian ini akan menganalisis metode pemungutan pajak hotel yang tepat atas transaksi Airbnb di DKI Jakarta dengan membandingkan dua cara pemungutan yang telah diterapkan di Florida dan New York City. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode diatas diperoleh simpulan bahwa baik Pemerintah DKI Jakarta belum memiliki persiapan yang mendetail dan belum melakukan langkah-langkah pengawasan serta penggalian potensi pajak atas transaksi Airbnb khususnya jenis rumah tinggal. Diketahui bahwa pemerintah memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk mengenakan pajak hotel atas transaksi Airbnb dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, disarankan agar pihak otoritas perpajak DKI Jakarta melakukan langkah-langkah untuk dapat memungut pajak atas transaksi tersebut sebagaimana yang telah diterapkan di Florida dan New York City.

---

This research is about an alternative for hotel tax policy for home rentals transaction through Airbnb Application. The background of this research is the expanding lodging transaction done through digital platform such as Airbnb. However, many of this transaction such as home rentals have not been subjected to hotel tax yet. The purpose of this research is to analyze hotel tax policy on Airbnb transaction specifically on rental of individual houses which have not been subjected to tax. This research will analyze the best alternative method to collect hotel tax on Airbnb transacation by comparing the two collection methods that have been applied in Florida and New York City. This research uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of in-depth interviews and literature reviews.

The result of this research, it was concluded that the government have not had detailed preparations to impose hotel tax on Airbnb transaction yet. From this research, it is known that the government has strong legal basis to impose hotel tax on Airbnb by using existing legislative law. Therefore, is it recommended that the tax authorities do stages of collecting hotel tax on Airbnb transaction as have been done in Florida and New York City."

"Kini masyarakat Indonesia dapat melakukan transaksi pembelian produk yang dijual secara langsung oleh pelaku usaha luar negeri melalui platform e-commerce. Melalui fenomena tersebut, adanya keterlibatan pelaku usaha luar negeri yang bukan merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) mengakibatkan prosedur pemungutan pajak yang dirancang harus mengedepankan kemudahan administrasi agar tidak berpotensi terjadinya tax loss. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat pemungutan PPN atas transaksi impor melalui platform e-commerce di Indonesia serta menganalisis pelaksanaan pemungutan PPN dari sisi kemudahan administrasi (ease of administration). Penelitian ini menggunakan paradigma post positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor pendukung pemungutan PPN atas transaksi impor melalui platform e-commerce di Indonesia adalah adanya opsi skema delivery duty paid (DDP) sebagai bentuk kerja sama pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan pihak penyedia platform e-commerce dalam proses customs clearance sehingga menjadi lebih singkat. Namun, yang masih menjadi penghambat adalah skema DDP ini masih bersifat opsional sehingga belum seluruh perusahaan penyedia platform e-commerce terintegrasi dengan pihak DJBC melalui skema DDP. Dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan penyedia platform e-commerce yang belum menggunakan skema DDP, pihak DJBC masih mengandalkan alat pemindai (x-ray) dan risk engine. Selain itu, secara efisiensi dan kesederhanaan masih terdapat prosedur administrasi yang dilakukan secara manual karena penerapan skema DDP belum dapat secara luas digunakan oleh seluruh penyedia platform e-commerce. Oleh karena itu, pemungutan PPN atas transaksi impor melalui platform e-commerce di Indonesia jika ditinjau dari asas ease of administration masih belum terpenuhi.

---

Nowadays, Indonesian society can directly do a transaction with foreign businesses through e-commerce platforms. Due to this phenomenon, the involvement of foreign businesses that are Non-Resident Taxpayer results in tax collection procedures that need to prioritize administrative ease to avoid potential tax losses. This study aims to analyze the supporting and inhibiting factors of VAT collection on import transactions through e-commerce platforms in Indonesia, as well as to examine the VAT collection from the ease of administration principle. The study adopts a post-positivist paradigm with data collection techniques including literature review and in-depth interviews. The results indicate that one of the supporting factors for VAT collection on import transactions through e-commerce platforms in Indonesia is the availability of the Delivery Duty Paid (DDP) scheme as a collaboration between the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) and e-commerce platform providers in the customs clearance process, making it more efficient. However, the optional nature of the DDP scheme still poses a hindrance, as not all e-commerce platform providers have integrated with the DGCE through the DDP scheme. In monitoring e-commerce platform providers that have not adopted the DDP scheme, the DGCE still relies on scanning devices (x-ray) and risk engines. Furthermore, in terms of efficiency and simplicity, there are still manual administrative procedures due to the limited implementation of the DDP scheme by all e-commerce platform providers. Therefore, the VAT collection on import transactions through e-commerce platforms in Indonesia based on the ease of administration principle has not been achieved."

"Peer-to-peer accommodation (P2P) adalah model ekonomi berbagi yang telah merubah industri akomodasi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, perbedaan akomodasi P2P yang ditandai oleh beragam jenis akomodasi dan kurangnya standar kualitas menyiratkan bahwa apa yang di rasakan para tamu akomodasi P2P berbeda dari hotel. Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki atribut akomodasi P2P untuk memahami pengalaman para tamu. Studi ini mengeksplorasi pemahaman akomodasi P2P dengan mengidentifikasi topik dan atribut penting dari ulasan pelanggan melalui beberapa perspektif; kota, peringkat, dan waktu. Penelitian ini mengambil pendekatan penambangan teks pada dataset 55.377 ulasan pelanggan Airbnb dari daftar 10 kota paling banyak dikunjungi di Indonesia (berdasarkan jumlah kedatangan asing). Studi ini mengidentifikasi bahwa atribut yang terkait dengan lokasi, tuan rumah, kamar, fasilitas, kemudahan, harga, komunitas, dan keamanan, dapat dikaitkan dengan pengalaman para tamu di akomodasi P2P. Studi ini juga melihat bagaimana atribut-atribut ini digunakan dalam konteks berbagai kota, peringkat, dan waktu. Temuan ini dapat memperkuat definisi atribut akomodasi P2P yang ditetapkan dalam penelitian sebelumnya.

---

Peer-to-peer accommodation (P2P) is a sharing economy model that has disrupted the accommodation industry in an unprecedented way. However, differences of P2P accommodation characterized by diverse accommodation types and a lack of quality standard implies that guests may perceive P2P accommodation differently from hotels. Hence, there is an increase in importance to investigate P2P accommodation attributes to understand guests' experience. This study explores how people perceive P2P accommodation by identifying important topics and attributes from customer reviews through several perspectives; city, ratings, and time. This study took a text-mining approach on a dataset of 55,377 Airbnb customer reviews from listings in the top 10 most visited cities in Indonesia (based on the number of foreign arrivals). This study identified that attributes related to location, host, room, facility, amenity, price, community, and security, are associated with guests' experience in P2P accommodation. This study also looks into how these attributes are used in the context of different cities, ratings, and time. These findings can strengthen the definition of P2P accommodation attributes established in prior research."

"Pajak daerah merupakan salah satu kontribusi terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari berbagai jenis pajak, pajak berbasis konsumsi memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan. Namun, administrasi pajak tersebut masih kurang efektif sehingga mendorong pemerintah untuk melakukan restrukturisasi melalui kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Kebijakan tersebut mengintegrasikan lima pajak berbasis konsumsi, yaitu pajak makanan dan/atau minuman, pajak hotel, pajak listrik, pajak parkir, serta pajak kesenian dan hiburan dengan tujuan untuk menciptakan kemudahan administrasi perpajakan. Akan tetapi, kebijakan tersebut telah mendapatkan kritik dari beberapa aktor sejak awal pengesahannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemudahan administrasi perpajakan yang diciptakan oleh implementasi kebijakan PBJT serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. DKI Jakarta dipilih sebagai lokus karena telah menjadi contoh praktik baik dalam pengelolaan pajak daerah. Teori yang digunakan adalah teori Ease of Administration oleh Rosdianto & Irianto (2012) dan teori implementasi kebijakan publik oleh Grindle (1980). Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kemudahan administrasi perpajakan yang diciptakan oleh implementasi kebijakan PBJT di DKI Jakarta belum optimal. Hambatan tersebut dikarenakan sejumlah faktor implementasi yang belum terpenuhi sebagaimana dijelaskan dalam teori Grindle (1980) sehingga kebijakan ini memerlukan perbaikan.

---

Local taxes significantly contribute to local revenue (PAD) with consumption-based taxes holding high potential for increasing revenue. However, their administration is still ineffective, prompting the government to restructure through the Specific Goods and Services Tax (PBJT) policy. The policy integrates five consumption-based taxes, namely food and/or beverage tax, hotel tax, electricity tax, parking tax, and entertainment tax with the purpose to create ease of tax administration. However, the policy has been criticized by several actors since its enactment. Therefore, this study focuses on analyzing the ease of tax administration caused by the implementation of PBJT policy and the factors that influence it. DKI Jakarta serves as the locus, given its reputation for effective local tax management. The theories used are the ease of administration by Rosdianto & Irianto (2012) and the public policy implementation by Grindle (1980). This research uses a post-positivist approach with qualitative methods through in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the ease of tax administration caused by the implementation of the PBJT policy in DKI Jakarta is currently insufficient. The challenges are mainly due to incomplete fulfillment of implementation factors by Grindle (1980), indicating that improvements in policy are needed."

"Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 membawa dampak buruk terhadap berbagai industri dan sektor bisnis, tidak terkecuali industri sharing economy. Brian Chesky, CEO dari Airbnb, menyatakan bahwa bisnis yang telah dibangun selama bertahun-tahun kehilangan 80% dari bisnis mereka hanya dalam waktu delapan minggu akibat pandemi. Namun, pandemi ini justru membuka peluang baru bagi platform Airbnb untuk berkembang, menjadi salah satu perusahaan yang berhasil pulih dengan luar biasa dari krisis pandemi. Hal ini dapat dilihat dari gross booking value Airbnb pada tahun 2021 yang melebihi tahun 2019 dan berhasil mencetak gross booking value terbesarnya pada tahun 2022 yaitu sebesar 63.2 miliar USD. Salah satu kunci pemulihan luar biasa Airbnb dari krisis pandemi adalah dengan kembali memfokuskan pada bisnis utama mereka dan mengutamakan kebutuhan pelanggan. Salah satu aspek penting dari bisnis platform digital seperti Airbnb adalah continuance intention. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi continuance intention pada platform Airbnb. Pada penelitian terdahulu, ditemukan bahwa perceived usefulness dan trust adalah prediktor kuat dari continuance intention pada platform Airbnb. Dalam penelitian ini, tim penulis menerapkan pendekatan elaboration likelihood model yang mencakup central route dan peripheral route untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap continuance intention pada platform Airbnb. Penelitian ini mengumpulkan data kuantitatif melalui kuesioner yang diisi oleh 514 responden dan data kualitatif melalui wawancara dengan 11 narasumber. Pengolahan data kuantitatif menggunakan metode partial least square structural equation modelling (PLS-SEM), sedangkan pengolahan data kualitatif menggunakan metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik central route maupun peripheral route mempengaruhi continuance intention. Namun, central route dianggap memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap continuance intention. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa platform Airbnb dapat memprioritaskan pengembangan fitur, strategi pemasaran, dan manajemen hubungan pelanggan sesuai yang sesuai dengan variabel-variabel central route.

---

The 2020 COVID-19 pandemic severely damaged a number of businesses and industries, including the sharing economy. According to Brian Chesky, CEO of Airbnb, the pandemic caused the company, which they had spent years building, to lose 80% of its business in just eight weeks. Nevertheless, the pandemic also created fresh chances for Airbnb to expand, making it one of the businesses that bounced back from the crisis rather admirably. Airbnb demonstrated this by surpassing the gross booking value of 2019 in 2021 and reaching its greatest gross booking value of $63.2 billion USD in 2022. Refocusing on their core business and putting the needs of their customers first was one of the keys to Airbnb's amazing return from the pandemic issue. For online platforms such as Airbnb, continuance intention is a crucial component of their business. The variables influencing continuance intention on the Airbnb platform have been the subject of numerous studies. Perceived usefulness and trust are powerful indicators of continuing intention on Airbnb, according to prior research. The research team used the elaboration likelihood model approach in this study to investigate the elements influencing continuance intention on the Airbnb platform. This approach comprises both central route and peripheral route. A questionnaire completed by 514 respondents provided quantitative data for this study, while 11 sources were interviewed to obtain qualitative data. The partial least square structural equation modeling (PLS-SEM) approach was used to process quantitative data, and content analysis was used to evaluate qualitative data. According to the findings, continuance intention is influenced by both the central and peripheral routes. However, the central route is considered to have a more significant impact on continuance intention. The study suggests Airbnb prioritize feature development, marketing strategies, and customer relationship management aligned with central route variables"

"Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 membawa dampak buruk terhadap berbagai industri dan sektor bisnis, tidak terkecuali industri sharing economy. Brian Chesky, CEO dari Airbnb, menyatakan bahwa bisnis yang telah dibangun selama bertahun-tahun kehilangan 80% dari bisnis mereka hanya dalam waktu delapan minggu akibat pandemi. Namun, pandemi ini justru membuka peluang baru bagi platform Airbnb untuk berkembang, menjadi salah satu perusahaan yang berhasil pulih dengan luar biasa dari krisis pandemi. Hal ini dapat dilihat dari gross booking value Airbnb pada tahun 2021 yang melebihi tahun 2019 dan berhasil mencetak gross booking value terbesarnya pada tahun 2022 yaitu sebesar 63.2 miliar USD. Salah satu kunci pemulihan luar biasa Airbnb dari krisis pandemi adalah dengan kembali memfokuskan pada bisnis utama mereka dan mengutamakan kebutuhan pelanggan. Salah satu aspek penting dari bisnis platform digital seperti Airbnb adalah continuance intention. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi continuance intention pada platform Airbnb. Pada penelitian terdahulu, ditemukan bahwa perceived usefulness dan trust adalah prediktor kuat dari continuance intention pada platform Airbnb. Dalam penelitian ini, tim penulis menerapkan pendekatan elaboration likelihood model yang mencakup central route dan peripheral route untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap continuance intention pada platform Airbnb. Penelitian ini mengumpulkan data kuantitatif melalui kuesioner yang diisi oleh 514 responden dan data kualitatif melalui wawancara dengan 11 narasumber. Pengolahan data kuantitatif menggunakan metode partial least square structural equation modelling (PLS-SEM), sedangkan pengolahan data kualitatif menggunakan metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik central route maupun peripheral route mempengaruhi continuance intention. Namun, central route dianggap memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap continuance intention. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa platform Airbnb dapat memprioritaskan pengembangan fitur, strategi pemasaran, dan manajemen hubungan pelanggan sesuai yang sesuai dengan variabel-variabel central route.

---

The 2020 COVID-19 pandemic severely damaged a number of businesses and industries, including the sharing economy. According to Brian Chesky, CEO of Airbnb, the pandemic caused the company, which they had spent years building, to lose 80% of its business in just eight weeks. Nevertheless, the pandemic also created fresh chances for Airbnb to expand, making it one of the businesses that bounced back from the crisis rather admirably. Airbnb demonstrated this by surpassing the gross booking value of 2019 in 2021 and reaching its greatest gross booking value of $63.2 billion USD in 2022. Refocusing on their core business and putting the needs of their customers first was one of the keys to Airbnb's amazing return from the pandemic issue. For online platforms such as Airbnb, continuance intention is a crucial component of their business. The variables influencing continuance intention on the Airbnb platform have been the subject of numerous studies. Perceived usefulness and trust are powerful indicators of continuing intention on Airbnb, according to prior research. The research team used the elaboration likelihood model approach in this study to investigate the elements influencing continuance intention on the Airbnb platform. This approach comprises both central route and peripheral route. A questionnaire completed by 514 respondents provided quantitative data for this study, while 11 sources were interviewed to obtain qualitative data. The partial least square structural equation modeling (PLS-SEM) approach was used to process quantitative data, and content analysis was used to evaluate qualitative data. According to the findings, continuance intention is influenced by both the central and peripheral routes. However, the central route is considered to have a more significant impact on continuance intention. The study suggests Airbnb prioritize feature development, marketing strategies, and customer relationship management aligned with central route variables"

"Cara pelancong masa kini bepergian serta kegiatan-kegiatan pariwisata yang mereka minati telah banyak berubah. Mereka tidak lagi puas dengan kegiatan-kegiatan pariwisata konvensional seperti 4s (sun, sea, sand, and sex), bahkan bersedia mengeluarkan uang lebih untuk terlibat dalam kegiatan yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan pengalaman yang hanya dapat mereka alami di destinasi tersebut. Kecenderungan ini kemudian dengan istilah experiental travel. Seiring dengan bertambahnya peminat experiental tourism, penduduk lokal seolah ditantang untuk memenuhi permintaan para pelancong akan sebuah pengalaman yang khas dari daerah mereka. Airbnb Experiences kemudian muncul dan menjadi pihak yang memfasilitasi bertemunya pelancong yang mencari kegiatan experiental dengan penduduk lokal yang menawarkan pengalaman-pengalaman tersebut. Dalam tulisan ini, saya akan membahas bagaimana host dalam dua kegiatan Airbnb Experiences di Bali merencanakan dan menjalankan kegiatan yang mereka tawarkan sehingga pelancong bisa mendapatkan pengalaman sesuai dengan yang telah mereka antisipasi.

---

How people travel and what kind of activities they engage while on holiday have vastly changed over the year. They are no lnger satisfied with the conventional tourism activities like the 4s ( sun, sea, sand,and sex) anymore and even willing to pay a sum of money to be able to partake in an activity that allows them to get an experience they could only get in those said places. This spurt of interest in what we will call as experiental travel then affects the local comunities as well. They are expected to provide experiences that those tourist like so much, activities that make their culture, tradition, and the place in general stands out to the tourist. Airbnb then comes out with Airbnb Experiences,a feature that allows guest that wanted to take part in experiental activities met with locals who are willing to provide varieties of experience they can choose from. I will talk about how the local people, the host, of two Airbnb Experiences in Bali produce and perform their activity so that they can provide the guest with an experience that they anticipated when booking the activity."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh potensi penerimaan pajak restoran di Provinsi DKI Jakarta melalui ekonomi digital namun hanya sedikit pelaku usaha ekonomi digital yang melakukan pembukuan untuk administrasi yang berdampak pada minimnya penerimaan pajak restoran atas transaksi online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi pajak restoran berbasis transaksi online di Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist didukung studi kepustakaan dan studi lapangan atau wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah strategi optimalisasi pemungutan pajak restoran di Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan dua upaya yakni, intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan pengawasan; memperkuat proses pemungutan pajak; melakukan koordinasi dengan instansi terkait; meningkatkan efisiensi administrasi pajak. Upaya ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas basis penerimaan. Strategi optimalisasi pemungutan pajak restoran berbasis transaksi online di Provinsi DKI Jakarta didukung berbagai faktor, seperti kesadaran akan digitalisasi sistem pemerintahan, kerja sama dengan pemerintah pusat, pembaruan peraturan pajak restoran. Sedangkan, strategi optimalisasi pemungutan pajak restoran berbasis transaksi online di Provinsi DKI Jakarta mengalami kendala yang disebabkan berbagai faktor seperti kesadaran wajib pajak rendah, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak punya regulasi hukum untuk akses informasi keuangan, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta terhalang oleh perizinan untuk melakukan kerja sama dengan pihak eksternal, tidak ada pasal pidana dalam ketentuan perpajakan daerah di Provinsi DKI Jakarta.

---

This research is based on the potential for restaurant tax revenue in DKI Jakarta Province through the digital economy, but only a few digital economy business actors do account for administration which has an impact on the lack of restaurant tax revenue on online transactions. This study aims to analyze restaurant tax optimization strategies based on online transactions in DKI Jakarta Province. This research method used a post-positivist paradigm supported by literature studies and field studies or in-depth interviews. The results of this study are the optimization strategy of restaurant tax collection in DKI Jakarta Province is conducted with two measures, intensification and extensification. Intensification efforts are conducted by increasing supervision through local tax regulations in the digital sector; strengthening the tax collection process; establishing cooperation with the central government and the private sector; increasing the efficiency of tax administration. Extensification efforts are conducted by expanding the revenue base. The strategy of optimizing online transaction-based restaurant tax collection in DKI Jakarta Province is supported by various factors, such as awareness of the digitalization of the government system, cooperation with the central government, updating restaurant tax regulations. Meanwhile, the strategy of optimizing online transaction-based restaurant tax collection in DKI Jakarta Province experiences obstacles caused by various factors such as low taxpayer awareness, the DKI Jakarta Province Government does not have legal regulations for access to financial information, the DKI Jakarta Province Government is hindered by permits to collaborate with external parties, there is no criminal article in the provisions of local taxation in DKI Jakarta Province."

"Ekosistem digital berhasil mencapai ranah pasar pemerintah. Saat ini, pemerintah mendorong penggunaan marketplace dan ritel daring pengadaan untuk memenuhi kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP). Hal ini mendorong pemerintah untuk menerbitkan peraturan mengenai pemungutan pajak oleh marketplace dan ritel daring pengadaan atas transaksi PBJP yang tercantum dalam PMK Nomor 58/PMK.03/2022. Sebagai upaya pemerintah untuk mengamankan penerimaan negara, mempertegas kewajiban pajak yang dilakukan oleh marketplace atau ritel daring pengadaan dan penyedia, serta meningkatkan efesiensi proses PBJP. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pemungutan pajak atas transaksi PBJP melalui marketplace dan ritel daring pengadaan. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah post-positivist dengan menggunakan teori implementation as a political and administrative process oleh Grindle (1980). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemungutan pajak atas transaksi PBJP melalui marketplace dan ritel daring pengadaan belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan teori Grindle (1980), yang mana atas content of policy dan context of implementation. Pasalnya, implementasi kebijakan menciptakan resistensi, yakni peningkatan compliance cost bagi pihak marketplace dan ritel daring pengadaan, serta kurang memadainya sumber daya. Selain itu, kurang patuhnya pihak marketplace/ritel daring dalam memenuhi persyaratan DJP dan LKPP. Atas penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi berupa peningkatan pengawasan dan penegasan regulasi baik secara umum proses PBJP maupun perpajakan, sosialisasi yang intensif dan masif dengan berkolaborasi oleh semua pihak, dan reformulasi ketentuan platform fee.

---

The digital ecosystem has successfully penetrated the government market. Currently, the government is encouraging the use of online marketplaces and online retails for procurement to meet the needs of goods and services procurement. This has prompted the government to issue regulations regarding tax collection by online marketplaces and online retails for procurement transactions listed in Minister of Finance Regulation No. 58/PMK.03/2022. The government aims to secure state revenues, clarify tax obligations for online marketplaces and online retails, and improve the efficiency of the goods and services procurement process. The objective of this research is to analyze the implementation of tax collection policies on procurement transactions through online marketplaces and online retails. The researcher adopts a post-positivist approach using the theory of implementation as a political and administrative process by Grindle (1980). The data collection technique is conducted thorugh literature review and interviews. The research findings indicate that the tax collection policy on procurement of goods and services through marketplaces and online retailers for procurement is not fully implemented in accordance with Grindle (1980), particularly regarding the content of policy and context of implementation. This is because policy implementation creates resistance, resulting in increased compliance costs for marketplaces and online retailers for procurement, as well as insufficient resources. Additionally, marketplaces and online retailers often demonstrate a lack of compliance in meeting the requirements of the Directorate General of Taxes and the National Public Procurement Agency (LKPP). Based on this research, the researcher recommends enhancing supervision and clarifying regulations both in the goods and services procurement process and taxation, intensive and extensive socialization involving all parties, and reformulating platform fee provisions."