Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lonjakan 1 juta lebih pengungsi Suriah ke dalam kawasan Eropa pada tahun 2015 akibat Arab Spring dan Perang Suriah—yang dikenal sebagai Krisis Pengungsi Eropa—mengungkap keterbatasan dari respons dan tata kelola Uni Eropa. Akan tetapi, di tengah-tengah negara anggota yang menolak kedatangan pengungsi dan menutup perbatasan, Jerman menerapkan pendekatan berbeda dengan menyambut para pengungsi melalui kebijakannya yang dijuluki Open Door Policy. Studi ini pun bertujuan untuk mengkaji bagaimana keputusan Jerman  diposisikan dalam literatur akademik mengenai tata kelola pengungsi dan suaka di Uni Eropa. Dengan menggunakan pendekatan taksonomi tematik dan bibliografis terhadap 46 publikasi yang terindeks Scopus, kajian ini mengidentifikasi empat fokus utama dalam diskursus akademik: evolusi dan kritik terhadap Common European Asylum System (CEAS) sebelum 2015; faktor domestik, regional, dan internasional yang memengaruhi kebijakan Open Door; implikasi kebijakan tersebut terhadap respons Uni Eropa secara lebih luas; serta evaluasi akademik terhadap reformasi tata kelola pascakrisis. Temuan kajian ini menyoroti tiga isu utama: 1) ketimpangan dalam mekanisme burden-sharing antarnegara anggota UE; 2) dominasi negara-negara dengan kekuatan politik dan material yang lebih besar dalam membentuk arah kebijakan regional; serta 3) keterbatasan kapasitas Uni Eropa sebagai normative power dalam menjamin perlindungan pengungsi yang setara dan konsisten. Temuan ini memberikan wawasan peneliti dan pembentuk kebijakan untuk memahami dan merancang kerangka tata kelola pengungsi Uni Eropa yang lebih efektif di bawah pengaruh negara anggota. Studi ini juga menunjukkan pentingnya pendekatan lintas level dalam studi Hubungan Internasional guna memahami interaksi antara kebijakan nasional dan dinamika kelembagaan supranasional. Dengan demikian, studi ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pengambilan kebijakan, legitimasi kelembagaan, dan ketahanan tata kelola pengungsi di Uni Eropa.

---

The influx of more than a million Syrian refugees into Europe in 2015 due to the Arab Spring and the Syrian War—known as the European Refugee Crisis—exposed the limitations of the European Union’s response and governance. However, amidst member states turning away refugees and closing their borders, Germany adopted a different approach by welcoming refugees through its Open Door Policy. This study thus explores how Germany’s decision to adopt the Open Door Policy during the 2015 European refugee crisis has been framed within academic literature on refugee and asylum governance in the European Union. Drawing on a thematic and bibliographic taxonomy of 46 Scopus-indexed publications, the review identifies four major areas of scholarly focus: the evolution and critique of the Common European Asylum System (CEAS) prior to 2015; the domestic, regional, and international factors influencing the policy; its broader implications for EU-level responses; and academic evaluations of post-crisis governance reforms. The findings highlight three key concerns: 1) persistent imbalances in burden-sharing among EU member states; 2) the dominance of politically and materially powerful countries in shaping regional policy; and 3) the limited capacity of the EU as a normative power in ensuring consistent and equitable refugee protection. These findings offer insights for researchers and policymakers to better understand and design a more effective framework for EU refugee governance under the influence of member states. The study also underscores the importance of multi-level approaches in International Relations to grasp the interplay between national policies and supranational institutional dynamics. In doing so, it contributes to a more comprehensive understanding of policy-making processes, institutional legitimacy, and the resilience of refugee governance in the European Union."

"Skripsi ini dibuat untuk menjelaskan mengapa Jerman mengubah sikap politik dankebijakannya terhadap isu pengungsian di tengah krisis pengungsian global. Denganmetode kualitatif dan studi literatur, skripsi ini mencoba menjelaskan mengapa terjadiperubahan Kebijakan Jerman dalam Penanganan Krisis Pengungsi pada 2015. Teoripergeseran kebijakan Jeffrey Legro yang menjelaskan mengapa suatu negara dapatmengubah sikap dan kebijakannya dalam suatu hal tertentu secara drastis dalam waktusingkat, dipakai sebagai alat bantu analisa. Teori ini menjelaskan kalau suatu negaramenggeser kebijakannya apabila gagasan kolektif pemerintah maupun publik mengenaisuatu isu berubah. Sebagai temuan, terjadinya lonjakan arus masuk pengungsi keJerman membawa beberapa konsekuensi yang tak terduga sebelumnya dan yang tidaksesuai dengan ekspektasi kolektif Jerman; ekspektasi kolektif Jerman yakni bahwaketerbukaan dan pembukaan perbatasan dapat menyelesaikan krisis pengungsianinternasional. Oleh karena dinyatakan, gagasan kolektif Jerman yang berubah membawapengaruh pada kebijakan, bergeser dari keterbukaan menjadi pembatasan.

---

This undergraduate thesis tries to explain why the Germany Government changed its

policies regarding issue of refugee amid the global refugee crisis in 2015. By using a

an change its

attitudes and policies in a particular case drastically in a short period of time. This

theory clarifies that a country changes its policies if the collective ideas of the

government and the public on an issue change. With a qualitative method and literature

studies, the author found that the surge in refugee inflows into Germany brought several

resolve refugee crisis,

and then they agreed to change the policies to more restrictive as their collective ideas

change. That is one of the reasons why German policies has been changed, shifted from

openness to restrictions at the time."

"Pergeseran kebijakan Turki dari Open Door Policy menjadi Close Door Policy pada tahun 2015 berdampak terhadap ruang gerak pengungsi Suriah yang ada di Turki, sehingga dalam penelitian ini akan membahas apa yang menyebabkan Turki merubah kebijakannya dalam urusan pengungsi Suriah, tercatat hingga tahun 2017 Turki menjadi negara penerima pengungsi  terbanyak dalam kurun waktu tujuh tahun. Proses pengumpulan data dilakukan dengan dua jenis. Pertama, pengumpulan data primer melalui wawancara sekretaris tiga Duta Besar Turki untuk Indonesia di Jakarta dan wawancara kepada salah satu warga local dari Gaziantep salah satu daerah perbatasan Turki dengan Suriah dan bekerja sebagai staf PBB yang aktif di beberapa NGO. Kedua, pengumpulan data sekunder diperoleh melalui beberapa kajian pustaka salah satunya buku, penelitian terdahulu, artikel, jurnal dan informasi dari media elektronik. Penelitian ini menggunakan Teori kebijakan public dan konsep pengungsi yang digunakan untuk menganalisa fakto-faktor yang mempengaruhi Turki mengambil kebijakan tersebut, dan dampaknya terhadap para pengungsi, Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Turki adalah keamanan, ekonomi, politik dan sosial. Sehingga tujuan dari penelitian ini bisa menjawab permasalahan dan hasilnya bisa dijadikan acuan atau literasi dalam aktivitas akademik.

---

Turkey's policy shift from the Open Door Policy to the Close Door Policy in 2015 impacted Syria's refugee movement in Turkey, This research discusses about Turkish policy toward Syrian refugees, Turkey is the country with the largest Syrian refugees until 2017. This study is a qualitative research by using descriptive analysis method. Primary data is collected through interviews with of the third Turkish Ambassadors to Indonesia in Jakarta and second  interview to one of the local citizens from Gaziantep Mr. Beyhan working as an active United Nations staff in several NGOs. Secondary data are used to help elaborating several points in this present research, obtained via library printed researches, articles, journals and electronic data publication. This study uses the theory of public policy, Conflict Theory and the concept of refugees used to analyze the factors influencing Turkey's policy, and its impact on the refugees. Based on research conducted that one of the factors affecting Turkish policy is security, economy, politics and social. So the purpose of this study can answer the problems and the results can be used as a reference or literacy in academic activities."

"Tesis ini meneliti bagaimana liputan media tentang krisis imigran di Italia dan Spanyol memengaruhi proses decision-making kebijakan penanganan imigran kedua negara tersebut. Tesis ini memiliki dua tujuan penelitian: (1) menjelaskan bagaimana media Italia dan Spanyol melakukan representasi diskursif aktor-aktor politik dalam krisis imigran di negara mereka dan (2) menelaah hubungan antara representasi aktor-aktor politik tersebut dan proses pengambilan keputusan (decision-making) kebijakan penanganan imigran di negaranya masing-masing. Menerapkan teori analisis wacana kritis sosiosemantik Theo van Leeuwen dan pendekatan konstruktivisme Alexander Wendt, publikasi daring dua surat kabar terbesar Italia (Corriere della Sera, La Repubblica) dan Spanyol (El País, El Mundo) antara tahun 2014 dan 2016 dianalisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa representasi diskursif aktor-aktor politik dalam masing-masing surat kabar mencerminkan kecenderungan ideologis mereka, di mana pemberitaan cenderung menekankan perbedaan antara “kita” (Uni Eropa dan pemerintah) dan “mereka” (para pencari suaka) serta meniadakan kemanusiaan para pencari suaka. Kecenderungan ideologis dari representasi aktor-aktor politik keempat surat kabar itu sendiri merupakan cerminan bagaimana Italia dan Spanyol memandang krisis imigran Eropa sebagai ancaman terhadap identitas nasional mereka. Dengan bantuan media massa, Italia dan Spanyol melakukan sekuritisasi terhadap krisis imigran Eropa untuk “membujuk publik agar setuju” mengambil tindakan-tindakan yang tegas, ekstrem, dan terkadang melanggar hukum dalam menghadapi ketidakstabilan dan ketidakpastian krisis. Selain itu, dalam konteks integrasi Eropa, konflik “kita” versus “mereka” menjadi sebuah bukti akan kurangnya solidaritas di antara negara-negara anggota dan naiknya kepopuleran populisme serta nasionalisme individu, sehingga hal ini mengundang pertanyaan mengenai rapuhnya Uni Eropa sebagai proyek integrasi.

---

This thesis investigates how media coverage of the European refugee crisis in Italy and Spain influences policymakers’ decisions on how to deal with asylum seekers and refugees in both countries. Two research objectives are outlined as the foundation of the thesis: (1) to explain how political actors in the refugee crisis are represented in the Italian and Spanish press, and (2) to investigate the relationship between the political actors’ discursive representations and their countries’ immigration policy decision-making process. Online publications about the European refugee crisis from two mainstream news agencies in Italy (Corriere della Sera, La Repubblica) and Spain (El País, El Mundo) between 2014 and 2016 are analyzed using Theo van Leeuwen’s sociosemantic approach of critical discourse analysis and Alexander Wendt’s constructivist approach. The findings of the thesis reveal that each newspaper’s discursive representations of political actors are in accordance to their ideological tendencies, with the news emphasizing the divide between “us” (the European Union and the government) and “them” (asylum seekers) and erasing asylum seekers’ humanity. The ideological tendencies in the four newspapers’ representation of political actors reveal how Italy and Spain perceive the European refugee crisis as a danger to their national identity. With the help of mass media, Italy and Spain securitize the European refugee crisis in order to “persuade the public to consent” to take bold, radical, and sometimes law-breaking measures in dealing with the crisis’ instability and uncertainty. In addition, the “us” against “them” conflict in the context of European integration reflects a lack of cooperation among member states, as well as the rising appeal of populism and individual nationalism, creating concerns about the European Union’s viability as an integration project."

"Kebangkitan populisme dan krisis pengungsi telah menghadapkan Uni Eropa (UE) pada potensi ancaman dan tantangan dalam mempertahankan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan HAM yang dianut oleh UE. Di sisi lain, UE juga harus menjamin keamanan dan menyerap aspirasi warganya, khususnya di tengah desakan nativisme kaum populis untuk menolak pengungsi yang dianggap merugikan masyarakat Eropa. Kondisi tersebut mengarahkan penelitian ini untuk memvalidasi strategi UE dalam mengatasi potensi ancaman atas bangkitnya populisme dan krisis pengungsi terhadap kondisi demokrasi dan keamanan di Eropa. Menjawab permasalahan itu, penelitian ini menggunakan Teori Populisme, Teori Persepsi Ancaman, dan Teori Strategi sebagai indikator dalam menganalisis berbagai kajian literatur, kebijakan Uni Eropa, serta pernyataan politik pemimpin Eropa terkait masalah pengungsi dan kebangkitan populisme dalam kurun waktu 2014-2019. Setelah menganalisis potensi ancaman populisme dan merumuskan strategi UE berdasarkan Five P’s Mintzberg, yang terdiri dari indikator Plans, Patterns, Positions, Perspectives, dan Ploys, maka temuan penelitian ini menjelaskan bahwa strategi utama UE adalah melakukan perimbangan kekuatan dan pemberian ruang politik kaum populis secara terukur. Melalui strategi ini, kelompok populis seolah terakomodir agenda politiknya dan menjadi bagian dari kekuasaan, namun sejatinya tidak. Melalui strategi ini, UE dianggap berhasil mengelola tekanan kaum populis dan mengatasi masalah pengungsi tanpa mengabaikan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa populisme akan selalu hadir menjadi potensi ancaman dan tantangan bagi UE dengan mengangkat berbagai isu strategis dalam skala yang berbeda, sehingga strategi UE untuk beradaptasi terhadap perkembangan situasi global akan sangat diperlukan. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji perkembangan gerakan populisme pada ranah nasional, regional, dan global.

---

The rise of populism and the refugee crisis has exposed the European Union (EU) to potential threats and challenges in defending the basic principles of democracy and human rights. On the other hand, the EU have to ensure the security and absorb the aspirations of its citizens, especially in the midst of the populist nativism pressure to reject refugees who are considered detrimental to European society. These conditions lead this research to validate the EU's strategy in overcoming the potential threats of the rise of populism and the refugee crisis to the conditions of democracy and security in Europe. Answering this problem, this study uses Populism Theory, Threat Perception Theory, and Strategy Theory as indicators in analyzing various literature studies, European Union policies, and political statements by European leaders related to refugee issues and the rise of populism in the period 2014-2019. After analyzing the potential threat of populism and formulating an EU strategy based on Five P's Mintzberg's Strategy, which consists of the Plans, Patterns, Positions, Perspectives, and Ploys indicators, the findings of this study explain that the EU's main strategy is to balance power and provide populist political space in a measurable way. Through this strategy, populist groups seem to be accommodated by their political agenda and become part of power, but in reality they are not. Through this strategy, the EU is considered successful in managing populist pressure and overcoming the refugee problem without ignoring democratic values ​​and human rights. This study concludes that populism will always be a potential threat and challenge for the EU by raising various strategic issues at different scales, so that the EU's strategy to adapt to the development of the global situation will be very necessary. Furthermore, this research is expected to be a reference for further research to examine the development of the populism movement in the national, regional, and global spheres."

"Tesis ini meneliti penolakan Polandia terhadap kuota pengungsi yang diberikan oleh Uni Eropa (UE). Tujuan penulisan adalah untuk menjawab dua pertanyaan penelitian yaitu penolakan Polandia untuk relokasi pengungsi dan dinamika internal yang terdapat didalamnya. Polandia meruapakan salah satu negara di Eropa yang memiliki akselerasi cukup tinggi dalam melakukan integrasi menuju iklim politik demokrasi. Selanjutnya negara ini resmi bergabung dan diterima sebagai negara anggota UE pada tahun 2004 silam. Setiap pihak yang ingin menjadi bagian dari UE diharuskan untuk memenuhi sejumlah kriteria dasar yang telah ditetapkan. Salah satu diantaranya menyangkut aspek kemanusian. Sejak bergabungnya Polandia kedalam struktur UE, mereka dinilai memiliki prospek yang positif dalam menunjang keberlangsungan proses integrasi di kawasan Eropa. Dinamika politik yang berjalan kemudian merubah sejumlah situasi. Pemerintah Polandia menolak kuota pengungsi yang dicetuskan oleh UE. Ledakan krisis pengungsi di Eropa mencapai puncaknya pada tahun 2015. Penelitian ini akan memfokuskan pembahasan kepada kebijakan yang diambil oleh Polandia tersebut. Keputusan Warsawa dianggap berbenturan dengan nilai-nilai fundamental yang dianggap menjadi bagian prinsip dasar dari UE. Dalam menunjang argumen penulisan, akan diangkat konsep amity dari Regional Security Complex Theory (RSCT) yang dicetuskan Barry Buzan dan gagasan terkait identitas nasional dari Anthony Smith. Temuan yang didapatkan adalah adanya signifikansi dari kawasan dan aspek internal yang mempengaruhi keputusan Polandia.

---

This thesis presents the Poland`s rejection towards the quota of refugees allocated by the European Union (EU). The aim of the study is to answer two research questions concerning Poland`s rejection towards the relocation of refugees and the related internal dynamics found within. Poland is a European country that proceeds to democracy politics climate with considerably high acceleration. The country officially joined and was accepted as an EU country member in 2004. Any party who wants to become part of EU is required to meet a number of basic criteria which have been set by the EU, one of which relates to humanity aspects. Since the inclusion of Poland in the EU, the country has been considered to have brought positive prospects in the integration within the European regions. The dynamics of politics, however, have changed some situations. The government of Poland rejects the quota of refugees set by EU whilst the booming of refugees reached its peak in 2015.

This research focuses on analyzing the policy of the government of Poland in rejecting the quota. The Warsaw decision was considered to collide with the fundamental values which are regarded basic principles of EU. The concept of amity of the Regional Security Complex Theory (RSCT) from Barry Buzan and the idea of national identity from Anthony Smith are adopted as the research arguments. The findings of the research reveal that there are significances within the region and internal aspects that govern the decisions of Poland."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan di balik kerja sama Turki dan Uni Eropa dalam mengatasi pengungsi Suriah. Selain beberapa alasan yang mendasari terjadinya kerja sama antar keduanya, penelitian ini juga memaparkan mengenai bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Turki dan Uni Eropa untuk menanggulangi permasalahan pengungsi Suriah tersebut. Berdasarkan data UNHCR tahun 2018, Turki menjadi negara yang menerima pengungsi Suriah paling banyak dibandingkan negara tetangga Suriah lainnya. Akibat penerapan kebijakan pintu terbuka (Open Door Policy) yang dilakukan Turki, jumlah pengungsi Suriah semakin bertambah setiap tahun hingga akhirnya masuk ke negara-negara di kawasan Uni Eropa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Turki menjalin kerja sama bilateral dengan Uni Eropa salah satunya dengan cara meminta bantuan luar negeri kepada Uni Eropa. Kesediaan Uni Eropa memberikan bantuan kepada Turki disertai dengan beberapa motif demi menguntungkan pihak Uni Eropa. Penjabaran mengenai alasan dan bentuk kerja sama antara Turki dan Uni Eropa dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Untuk mengetahui apa saja bentuk bantuan yang diberikan sebagai upaya kerja sama antara Turki dan Uni Eropa, maka digunakan teori kerja sama internasional (international cooperation). Sementara untuk mengetahui alasan di balik kerja sama tersebut digunakan konsep pendekatan berupa motif (motives). Data diperoleh melalui literatur yang sudah tersedia karena termasuk dalam penelitian kepustakaan. Penelitian ini menemukan hasil bahwa bentuk kerja sama Turki dan Uni Eropa dalam upaya mengatasi pengungsi Suriah meliputi dikeluarkannya kebijakan untuk mengontrol laju arus pengungsi Suriah yang masuk ke wilayah Turki dan Uni Eropa. Selain itu, bentuk kerja sama lainnya ialah pemberian bantuan luar negeri oleh Uni Eropa kepada Turki untuk para pengungsi Suriah. Sementara alasan dilakukannya kerja sama di antara keduanya ialah mencakup enam kategori motif: kemanusiaan, ekonomi, stratejik, identitas, ideologi, dan kondisi lingkungan.

---

The aim of this study is to find out the motives behind Turkey and European Union cooperation in dealing with Syrian refugees. In addition, this study also explained the forms of cooperation carried out by Turkey and European Union in dealing with the problems of Syrian refugees. Based on UNHCR data in 2018, Turkey was the country that hosted Syrian refugees the most, compared to other neighboring Syrian countries. As a result of the implementation of the Open Door Policy carried out by Turkey, the number Syrian refugees continued to increase every year as they finally reached some other countries in the European Union. To overcome this problem, Turkey has made a bilateral cooperation with the European Union one of which is by requesting foreign aid to the European Union. The willingness of the European Union to provide assistance to Turkey is accompanied by several motives to benefit the European Union. The description of the reasons and forms of cooperation between Turkey and the European Union is analyzed using qualitative research methods with a descriptive analysis approach. To find out what forms of assistance are provided as collaborative efforts between Turkey and the European Union, the theory of international cooperation is used. While to find out the reasons behind this cooperation, the concept of approach is used in the form of motives. Data is obtained through literature that is already available because it is included in library research. This study found results that form the cooperation of Turkey and the European Union in an effort to overcome Syrian refugees including the issuance of policies to control the flow of Syrian refugees entering the territory of Turkey and the European Union. In addition, another form of cooperation is the provision of foreign aid by the European Union to Turkey for Syrian refugees. While the reason for the cooperation between both of them contained six categories of motives: humanitarian, economical, strategic, ideology, identity, and environment."

"Tahun 2015 terjadi krisis di wilayah Eropa karena masuknya jutaan pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika terutama dari Suriah. Uni Eropa sebagai institusi supranasional yang bertanggung jawab pada isu ini berusaha menyelesaikan krisis dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Salah satu institusi Uni Eropa yang berwenang dalam kebijakan adalah Parlemen Eropa. Kekuatan Parlemen Eropa meningkat sejak Perjanjian Maastricht hingga Lisbon. Anggota PE ketika berada di parlemen tidak lagi menjadi perwakilan partai politik nasional, melainkan perwakilan dari kelompok politik Eropa. Dengan teori pola perilaku dalam proses kebijakan publik dan jaringan aktor, skripsi ini akan berusaha membuktikan bahwa ada pengaruh partai politik nasional Prancis terhadap anggota PE dalam kebijakan pengungsi Suriah Uni Eropa tahun 2015-2016. Kelompok politik Eropa tidak menjadi satu-satunya penentu keputusan anggota PE asal Prancis karena kebijakan yang krusial. Pengaruh ini terlihat ketika partai politik nasional dan kelompok Eropa memiliki pandangan berbeda dalam suatu isu.

---

In 2015 there was a crisis in Europe because the influx of millions refugees from the Middle East and Africa mainly from Syria. The EU as a supranational institution responsible for this issue seeks to resolve the crisis by making policies. One of the European Union institutions responsible in policy is the European Parliament EP. The strength of the EP has increased since the Treaty of Maastricht and Lisbon. Members of the EP MEPs while in EP are no longer representative of national party, but representatives of European political group. With the theory of behavioral patterns in the process of public policy and the actor network, this paper will attempt to prove that there is an influence of France 39 s national party on their MEPs in the EU Syrian refugee policy of 2015 2016. European political group are not the sole determinants of French MEPs decision because this policy is crucial. This influence is seen when national party and European political group have different stance on an issue. "

"Tesis ini membahas fenomena munculnya kebijakan Uni Eropa di bidang perfilman, dan bagaimana kebijakan itu mempengaruhi kebijakan perfilman di negara-negara anggota Uni EropaHasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kebijakan perfilman Uni Eropa terbentuk karena adanya shared ideas yang dimiliki para pemimpin dan pejabat Uni Eropa, serta pemimpin dan pejabat di negara-negara anggotanya. Shared ideas itu tumbuh karena pemahaman yang sama akan ancaman dan kepentingan yang dihadapi, terutama di bidang perfilman.Berdasarkan studi kasus kebijakan perfilman di negara-negara Jerman, Inggris, Italia dan Perancis, terlihat bahwa kebijakan dan regulasi perfilman di negara-negara itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan perfilman Uni Eropa. Namun, kebijakan di level nasional itu, juga mempengaruhi kebijakan di tingkat Uni Eropa.

---

The Focus of this study is about European Union Film Policy, and how those policy influence film policy in European Union member state.This research showed that the formulation of European Unon Film Policy, is based on shared ideas that slowly develop among European Union leaders and its member states leaders. This shared ideas is came from the same feeling of treat and interest that developed among European leader.Based on case studies of Germany, Britain, Italy and France national film policy, we can see that regulation and film policy in those country is definitely being influenced by European Union Film Policy. But those country policy also influence decision making in European level."

"Metodologi dalam penelitian ini menggunakan Studi Literatur dan merupakan analisis kualitatif dan deskriptif. Studi ini akan berfokus pada tujuan peneliti untuk melakukan Analisis tentang kerja sama yang dilakukan oleh Uni Eropa dan Turki dalam menangani krisis pengungsi. Analisis akan didasarkan pada implementasi hasil Kesepakatan Bersama antara Uni Eropa dan Turki dalam Uni Eropa – Turkey Joint Action Plan dan Uni Eropa – Turkey Statement. Proses kerja sama internasional yang dilakukan Uni Eropa dan Turki dalam menangani krisis pengungsi menarik para peneliti untuk melakukan penelitian tentang kerja sama yang dilakukan. Kesepakatan akhir antara Uni Eropa dan Turki dalam pernyataan Uni Eropa-Turki dikatakan memiliki dampak yang lebih efektif pada penanganan krisis pengungsi Suriah daripada kerja sama sebelumnya, Uni Eropa – Turkey Joint Action Plan. Namun Uni Eropa – Turkey Joint Action Plan belum memenuhi dengan hasil dari Konvensi Jenewa 1951, kemudia hadirlah EU – Turkey Statement dalam menangani permasalahan krisis pengungsi Suriah dan Langkah yang diambil oleh EU – Turkey dalam mengatasi Pengungsi Suriah. Sehingga dalam hal ini, peneliti juga akan melakukan Analisa mengenai kebijakan yang dibuat antara Turkey dan Uni Eropa dalam mengatasi krisis pengungsi Suriah dan membahas ancaman Kawasan yang terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiman Uni Eropa dan Turki mengatasi Pengungsi Suriah, Langkah – Langkah yang diambil dalam mengatasi permasalahan pengungsi Suriah dan ancaman Kawasan yang terjadi.

---

The methodology in this research uses Literary Studies and is a qualitative and descriptive analysis. The study will focus on the researchers' goal of conducting an Analysis of cooperation conducted by the EU and Turkey in dealing with the refugee crisis. The analysis will be based on the implementation of the results of the Joint Agreement between the EU and Turkey within the European Union – Turkey Joint Action Plan and the European Union – Turkey Statement. The process of international cooperation by the European Union and Turkey in dealing with the refugee crisis attracted researchers to conduct research on the cooperation carried out. The final agreement between the EU and Turkey in the EU-Turkey statement is said to have a more effective impact on the handling of the Syrian refugee crisis than the previous cooperation, the EU – Turkey Joint Action Plan. But the European Union – Turkey Joint Action Plan has not complied with the results of the 1951 Geneva Conventions, then came the EU – Turkey Statement in addressing the issue of the Syrian refugee crisis and the Steps taken by the EU – Turkey in dealing with Syrian Refugees. In this case, the researchers will also conduct an analysis of the policies made between Turkey and the European Union in addressing the Syrian refugee crisis and discussing the regional threats that occur. The purpose of this study is to find out how the European Union and Turkey are coping with Syrian Refugees, the steps taken in addressing the Syrian refugee problem and the Regional threats that occur."