Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018, pemerintah menetapkan proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) sebagai langkah reformasi perpajakan berbasis digital. Pilar utama proyek ini adalah implementasi Core Tax Administration System (CTAS), yang mulai diterapkan secara menyeluruh pada awal 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kepercayaan Wajib Pajak terhadap CTAS berdasarkan persepsi, efisiensi, pengalaman penggunaan, dan keyakinan terhadap institusi pengelola perpajakan. Penelitian menggunakan paradigma positivisme dan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed-method, yaitu survei sebagai data utama dan wawancara mendalam sebagai penguat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan Wajib Pajak terhadap CTAS berada pada kategori sedang (70,23%). Artinya, responden belum merasakan kemudahan sejak menggunakan CTAS akibat kendala teknis seperti kesulitan login, error berulang, dan ketidakstabilan sistem. Minimnya respons dari otoritas pajak pada awal implementasi, keterlambatan sosialisasi, dan keterbatasan pemahaman petugas memperkuat persepsi pelaksanaan yang terburu-buru dan kurang mitigasi risiko. Namun, terdapat perbaikan signifikan antara Januari hingga Mei 2025, dengan penurunan gangguan teknis dan peningkatan stabilitas sistem. Penelitian merekomendasikan reformasi bertahap dengan perbaikan teknis menyeluruh, edukasi berkelanjutan, dan komunikasi kebijakan konsisten untuk membangun pengalaman positif dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan digital baru.

---

Through Presidential Regulation Number 40 of 2018, the government established the Core Tax Administration System (CTAS) project as part of the Digital-Based Tax Administration Reform (PSIAP). CTAS began its full implementation in early 2025. This study aims to analyze taxpayers’ trust in CTAS based on their perceptions, efficiency, experiences and challenges, and trust and engagement with key actors in the system. The research adopts a positivist and quantitative paradigm, employing a mixed-method data collection technique using surveys as the primary data source and in-depth interviews as supporting evidence. The results indicate that taxpayers’ trust in CTAS is at a moderate level (70.23%). Many respondents have not experienced increased convenience due to technical issues such as login difficulties, frequent errors, and system instability. Additionally, limited responses from tax authorities during early implementation, delayed socialization, and inadequate staff understanding contributed to perceptions of a rushed rollout with insufficient risk mitigation. Nonetheless, a notable improvement was observed between January and May 2025, evidenced by a reduction in technical disruptions and enhanced system stability. The study recommends a phased reform approach emphasizing comprehensive technical improvements, ongoing education, and consistent policy communication to build positive user experiences and strengthen public trust in the new digital tax administration system."

"Transformasi digital dalam administrasi perpajakan menjadi langkah penting dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi sistem perpajakan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor strategis dalam penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia dengan menggunakan teori Technology, Organization, Environment (TOE) Framework. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi literatur dan wawancara mendalam terhadap berbagai pemangku kepentingan, termasuk pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP), akademisi, serta praktisi perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor strategis yang perlu diperhatikan dari sisi teknologi adalah manfaat, kompleksitas, kompatibilitas, dan keamanan data. Faktor-faktor dari sisi organisasi yang perlu diperhatikan adalah kesiapan organisasi, dukungan pihak dengan kewenangan lebih tinggi, ukuran organisasi, kesiapan teknologi, inovasi, tata kelola (governance), dan proses regulasi. Kemudian faktor-faktor yang perlu diperhatikan dari sisi lingkungan adalah dinamika pasar, dukungan pemerintah eksternal, penggunaan teknologi dalam bisnis, serta banyaknya pengguna kritis. Studi ini juga menyoroti pentingnya strategi implementasi yang bertahap dan sektoral guna meminimalkan risiko teknis dan meningkatkan responsivitas sistem terhadap kebutuhan pengguna. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur kebijakan fiskal dan menjadi masukan praktis bagi pemerintah dalam memperkuat tata kelola digital administrasi perpajakan ke depan.

---

Digital transformation in tax administration is a crucial step toward enhancing the efficiency, accuracy, and transparency of the national tax system. This study aims to analyze the strategic factors in the implementation of the Core Tax Administration System (CTAS) in Indonesia using the Technology, Organization, Environment (TOE) Framework. The research was conducted using a qualitative method through literature review and in-depth interviews with various stakeholders, including representatives from the Directorate General of Taxes (DGT), academics, and tax practitioners. The findings indicate that the key strategic factors from the technological perspective include perceived benefits, complexity, compatibility, and data security. From the organizational perspective, the relevant factors are organizational readiness, top management support, organizational size, technological readiness, innovation, governance, and regulatory processes. Meanwhile, environmental factors that need to be considered include market dynamics, external government support, technological adoption in business practices, and the involvement of critical users. This study also highlights the importance of a phased and sector based implementation strategy to minimize technical risks and enhance the system's responsiveness to user needs. This research is expected to contribute to the fiscal policy literature and provide practical insights for the government in strengthening digital governance in tax administration. "

"Indonesia mengalami transformasi digital yang pesat, termasuk dalam sektor perpajakan. Untuk meningkatkan kemudahan administrasi pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan sistem administrasi pajak berbasis core tax, yaitu Core Tax Administration System (CTAS), guna mengatasi keterbatasan sistem sebelumnya seperti kurangnya integrasi data dan adaptasi terhadap perubahan regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi teknologi informasi dalam sistem administrasi pajak berbasis core tax mendukung fungsi administrasi perpajakan di Indonesia dan tantangan dalam implementasi sistem administrasi pajak berbasis core tax di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi pajak berbasis core tax menggunakan solusi Commercial-off-the-shelf (COTS) untuk efisiensi waktu dan biaya. Dukungan teknologi informasi melalui core tax system terhadap fungsi administrasi pajak diwujudkan melalui fitur yang terintegrasi dalam satu platform, seperti 360-degree taxpayer overview, buku besar wajib pajak, layanan mandiri, pelacakan proses, tracking progress dan lainnya. Teknologi yang digunakan mencakup cloud computing, business intelligence, dan artificial intelligence untuk otomatisasi dan penyajian informasi. Namun, implementasi CTAS masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur server, antarmuka yang belum ramah pengguna, kesenjangan literasi digital, serta isu keamanan data seperti distribusi sertifikat elektronik (sertel).

---

Indonesia is undergoing rapid digital transformation, including in the taxation sector. To enhance the ease of tax administration, the Directorate General of Taxes (DGT) has developed a core tax-based administration system, known as the Core Tax Administration System (CTAS), to address the limitations of the previous system, such as lack of data integration and challenges in adapting to regulatory changes. This study aims to analyze how the implementation of information technology in the core tax-based administration system supports tax administration functions in Indonesia, as well as the challenges encountered in its implementation. A descriptive qualitative approach was employed, using literature review and in-depth interviews. The findings reveal that the core tax-based system adopts Commercial-off-the-Shelf (COTS) solutions to improve time and cost efficiency. The support of information technology through the core tax system is reflected in integrated features within a single platform, such as a 360-degree taxpayer overview, taxpayer ledger, self service functions, process tracking, progress monitoring, and more. The technologies used include cloud computing, business intelligence, and artificial intelligence to enable automation and information delivery. However, the implementation of CTAS still faces challenges such as limited server infrastructure, a non-user-friendly interface, digital literacy gaps, and data security issues, including the distribution of electronic certificates (sertel). "

"ABSTRAKModernisasi administrasi perpajakan dimulai pada tahun 2002 dengan KPP Wajib Pajak Besar sebagai pilot project. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penerapan modernisasi administrasi perpajakan pada KPP Wajib Pajak Besar Dua dan bagaimana pengaruhnya terhadap kepuasan wajib pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan mix methods. Dalam metode kuantitatif, peneliti menggunakan kuesioner yang diolah melalui uji statistik deskriptif, uji regresi dan uji koefisien determinasi. Dalam metode kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara untuk melakukan cek silang dan membantu menginterpretasikan hasil kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan di KPP Wajib Pajak Besar Dua telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan rasa puas kepada wajib pajak. Saran penelitian ini adalah KPP Wajib Pajak Besar Dua perlu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang ada dengan cara menanamkan pola pelayanan prima kepada petugas pajak yaitu dapat selalu sigap merespons wajib pajak dan mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang muncul dari keluhan wajib pajak.

---

ABSTRACTModernization of tax administration was conducted in 2002 with Large Taxpayers Office as the pilot project. This research was conducted in order to analyze the application of tax administration modernization on KPP Wajib Pajak Besar Dua and the effect on taxpayers satisfaction. This research used a mix methods approach. In quantitative, researcher used questionnaires and processed using descriptive statistic, regression and coefficient of determination test. In qualitative, researcher used interview method and processed them to cross check and interpret the quantitative result. The results indicates that the tax administration modernization in KPP Wajib Pajak Besar Dua has been running well and able to satisfy the taxpayers. The recommendation of this research for KPP Wajib Pajak Besar Dua are maintaining and upgrading the service quality by embedding an excellent service of tax officers in delivering service to taxpayers so that tax officers can give a faster response and evaluate any lacks or insuffiency services."

"Tax Ratio di Indonesia setiap tahunnya mengalami tren menurun. Turunnya tren Tax Ratio mengindikasikan bahwa performa otoritas pajak belum optimal dalam melakuakn pemungutan pajak. Salah satu hal yang menyebabkan Tax Ratio di Indonesia rendah adalah proses administrasi perpajakan yang kompleks. Oleh karena itu perlu adanya pembaharuan sistem administrasi perpajakan di Indonesia menjadi lebih modern supaya mewujudukan sistem administrasi perpajakan yang mudah dan sederhana. Single Identity Number (SIN) dapat menjadi salah satu solusi mewujudkan simplifikasi adminsitrasi perpajakan. Dengan menggunakan teori Ease of Administration, Innovations in Tax Compliance, Cost of Taxation, dan E-Readiness, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan penerapan SIN dan juga kesiapan pemerintah serta pihak terkait dalam menerapkan SIN sebagai modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data dan teknik analisis data juga secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan studi Pustaka dan juga wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah SIN berpotensi memberikan banyak manfaat dalam bidang pelayanan maupun pengawasan perpajakan dan juga menurunkan cost of taxation. Keselerasan strategis antar pihak terkait sudah mulai berjalan namun masih perlu persiapan yang lebih optimal untuk penerapan SIN. Pihak pemerintah maupun pihak lainnya yang terlibat dalam penerapan SIN sudah siap untuk pengimplementasiannya namun masih harus ditingkatkan supaya penerapan SIN sebagai modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia bisa diterapkan lebih maksimal.

---

Tax Ratio in Indonesia every year has a downward trend. The declining trend of the Tax Ratio indicates that the performance of the tax authorities has not been optimal in collecting taxes. One of the things that causes the Tax Ratio in Indonesia to be low is the complex tax administration process. Therefore, it is necessary to reform the tax administration system in Indonesia to be more modern in order to realize an easy and simple tax administration system. Single Identity Number (SIN) can be a solution to simplify tax administration. By using the theory of Ease of Administration, Innovations in Tax Compliance, Cost of Taxation, and E-Readiness, this research aims to analyze the readiness of the implementation, and also the readiness of the government and related parties in implementing SIN as a modernization of the tax administration system in Indonesia. This research uses a qualitative approach, data collection methods and data analysis techniques are also qualitative. This research was conducted by means of literature studies and also in-depth interviews. The results of this research are that SIN has the potential to provide many benefits in the field of service and tax supervision and also reduce the cost of taxation. Strategic alignment between related parties has started to run but still needs more optimal preparation for the implementation of SIN. The government and other parties involved in the implementation of SIN are ready for its implementation but still need to be improved so that the application of SIN as a modernization of the tax administration system in Indonesia can be implemented more optimally."

"Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti dari tingkat tax ratioyang masih rendah, yaitu sebesar 10.3%. Untuk itu, pemerintah melakukan reformasi perpajakan untuk perbaikan dan perubahan mendasar dalam penggunaan tekonologi dan informasi, serta memperbaiki kualitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Di samping itu, pemerintah juga menggalakkan beberapa program lain, seperti peningkatan kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, dan pemberian sanksi bagi WP yang melanggar aturan perpajakan. Dengan adanya berbagai program pemerintah tersebut, penulis ingin mengetahui program mana sajakah yang berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, program tersebut dapat menjadi fokus utama dalam menangani permasalahan perpajakan, khususnya dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, pengetahuan mengenai pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian kuantitatif dilakukan pada 107wajib pajak se-Jabodetabek dengan menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Responden penelitian ini didominasi oleh laki-laki, dengan sebagian besar termasuk dalam kelompok usia remaja. Pendidikan terakhir responden didominasi oleh Sarjana dengan pekerjaan sebagai karyawan. Domisili responden terbanyak di Jakarta. Modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, pengetahuan mengenai pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik sendiri maupun secara simultan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, pengetahuan mengenai pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

Taxpayers compliance is still far from expectations. This is proven by the tax ratio that is still low, which is 10.3%. To that end, the government has carried out tax reforms for fundamental improvements and changes in the use of technology and information, as well as improving the quality of human resources in order to increase the needs of taxpayers. In addition, the government also promotes several other programs, such as improving the quality of tax services, tax sosialization, and sanctions for taxpayers who require taxation rules. With the various government programs, the authors want to know which programs are important in increasing taxpayer obligations. Thus, the program can become the main focus in taxation settlement, specifically in the framework of increasing the taxpayers compliance. The aim of this research is to analyze the effect of the modernization of the tax administration system, service quality, tax socialization, tax knowledge, and tax sanction on taxpayer compliance. Quantitative research is conducted on 107 Jabodetabek taxpayers using a questionnaire that has been tested for validity and reliability. The respondents of this study were dominated by men, with most of them in the adolescent age group. The last education of the respondents was dominated by Bachelor with employment as an employee. Most of the respondents are in Jakarta. Modernization of the tax administration system, service quality, tax socialization, tax knowledge, and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance. Modernization of the tax administration system, service quality, tax socialization, tax knowledge, and tax are positive and significant to the taxpayers compliance.

"

"Perjalanan pelaksanaan reformasi perpajakan di Indonesia tidak hanya terjadi pada tahun 1985 tetapi juga dilanjutkan dengan reformasi perpajakan dalam bidang organisasi Direktorat Jenderal Pajak. Pada dasamya reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1985, 1994, 1997 dan 2000 temyata belum berubah struktur organisasi yang Iebih ramping tetapi hanya melakukan penambahan seksi dan sub seksi.

Kelemahan administrasi perpajakan tersebut disebabkan oleh belum optimalnya upaya reformasi administrasi yang dilakukan khususnya berkaitan dengan reformasi struktur, prosedur, strategi dan budaya sehingga reformasi administrasi yang dilakukan selama masih terfokus pada reformasi administrasi dari aspek reorganisasi dengan memperbesar struktur organisasi, memperbanyak jumlah pegawai dan memperbesar jalur prosedur.

Hampir seluruh kehidupan perseorangan dan perkembangan dunia bisnis dipengaruhi oleh ketentuan peraturan peruandang-undangan perpajakan. Pengaruh tersebut kadang-kadang cukup berarti, sehingga bagi para eksekutif komponen pajak merupakan komponen yang harus mendapat perhatian yang serius dan merupakan factor yang menentukan bagi lancarnya suatu bisnis. Perencanaan pajak (tax planning) memerlukan suatu langkah-langkah yang tepat agar tax planning dapat berjafan baik dan tentu saja tidak menyimpang dari tujuannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka pokok masalah dapat dirumuskan sebagai berikut; Bagaimana pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP Wajib Pajak Besar dan Sejauh mana pengaruh system administrasi perpajakan modern terhadap Perencanaan Pajak (Tax Planning) Wajib Pajak Hal ini menjadi pokok permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan dan menguraikan peran system administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui perencanaan perpajakan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode analisis regresi sederhana, Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif.

Dari analisis diketahui dalam mengukur hubungan antara Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern mempunyai hubungan positif yang kuat dengan Manajemen Perpajakan Wajib Pajak. Nilai signifikansi memberikan arti bahwa hubungan kedua variabel adalah signifikan. Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern memberikan pengaruh terhadap Manajemen Perpajakan Wajib Pajak.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern mempunyai keunggulan dan perbedaan yang sangat besar. Adanya pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan dan pembinaan. Hal ini dapat dilihat dari penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modem memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Manajemen Perpajakan Wajib Pajak.

Saran dalam penelitian ini adalah dengan adanya faktor lain diluar sistem administrasi perpajakan modern, yang dapat meningkatkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, fiskus harus mencari faktor lain tersebut. Peran system administrasi perpajakan modern perdu ditingkatkan lebih optimal tanpa melupakan aspek penegakan hukum.

---

Tax reform application period in Indonesia is not only hold in 1985 but also continued by ax reform in organization section of tax directorate general. Basically, tax administration reform executed by tax Directorate general in 1985. 1994, 1997 and 200, in fact I has not been changed to make more simple of organization structure but just adding sections and sub sections.

Those tax administration weaknesses because of not optimizing effort of administration reform execution, especially relating to structure reform, procedure, strategy and culture, there for administration reform recently still focusing on administration reform from reorganization aspects and enlarging organization, structure, enlarging quantity of employees and enlarging procedure line.

Pursuant to the above mentioned there is has a fixed a new system and organized in tax administrative modern system and how far the administration modern system influences tax planning taxpayer. It becomes a prime case in the research, which is being done by author.

The goals of the research are to explain and elaborate on how far the tax administration modern system influences tax planning taxpayer. While research method used in writing the thesis is simple regression analysis method, Analysis characteristic is Quantitative analysis.

From the analysis is known that measuring relation between the administration modem systems have positive relation to tax planning taxpayer. It is significant and it is means that relations two variable is significant. Applied the administration modem system give influences to tax planning taxpayer.

Summary of the research is applied the administration modem system have a big advantage different. There is a have a split of a clearly function between services, controlling, audit, objection and education. It is can be see at applied the administration modern system given a enough contribution to tax planning taxpayer.

Recommendation of the research is have the other factor out of the administration modern system can improve taxpayer compliances. Fiscal has to searches another factor. The administration modem system must be improved optimal without forget law enforcement aspect."

"Skripsi ini membahas mengenai persepsi Wajib Pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta mengenai kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Jumlah responden yang digunakan sebagai data dalam penelitian ini berjumlah 164 responden, yang seluruhnya merupakan Wajib Pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta yang mengetahui kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian campuran (mix method) yang terdiri dari kuisioner dan wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki pengetahuan dan berkompeten dalam bidang perpajakan, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, sebagai instrumen penelitian dalam mendapatkan data primer. Hasil penelitian ini secara garis besar menunjukan bahwa Wajib Pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta memiliki persepsi yang baik mengenai kebijakan penghapusan sanksi adminstrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Sebagian Wajib Pajak setuju dan mendukung kebijakan ini karena dinilai dapat meringankan beban ekonomi Wajib Pajak terkait. Namun demikian, belum seluruh Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang cukup dan berpartisipasi dalam program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor ini, sehingga perlu adanya sosialisasi yang lebih baik mengenai program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada masa yang akan datang.

---

This study discusses about how the perception of DKI Jakarta tax payers regarding the policy on elimination of vehicle tax administrative sanction in DKI Jakarta. The number of respondents used as data in this study is amounted to 164 respondents, all of whom are DKI Jakarta tax payers who knows about the policy on elimination of vehicle tax administrative sanction. The research method used in this study is a quantitative method using questionnaires as research instruments in obtaining primary data. Futhermore, the research is also supported by data from interviews with several informants who have good knowledge and competency in the taxation field, especially vehicle tax. In general, the results of this study indicate that the DKI Jakarta tax payers have a good perception to the policy on elimination of vehicle tax administrative sanction in DKI Jakarta. Some tax payers agree and support this policy because it is considered to ease the economic burden of the related tax payers. However, not all tax payers have sufficient knowledge and participated in this program, so there is a need for better socialization to the program of elimination on vehicle tax administrative sanction in the future."

"Tujuan penelitian untuk mengetahui dasar pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam membentuk Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi, memaparkan pengimplementasian modernisasi administrasi pajak yang dilakukan otoritas pajak Amerika Serikat (IRS), menjelaskan keunggulan penerapan modernisasi administrasi dan model segmentasi wajib pajak pada kantor pelayanan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan pengumpulan data kualitatif, ditemukan bahwa dasar pertimbangan pembentukkan KPP Migas: kontribusi sektor usaha minyak dan gas bumi yang besar dalam penerimaan pajak, sebagai upaya peningkatan pelayanan, peningkatan pengawasan, dan optimalisasi potensi sumber daya manusia yang dimiliki DJP. Bentuk pelaksanaan modernisasi administrasi pajak yang dilakukan IRS yaitu melalui penguatan struktur organisasi, sumber daya manusia, proses bisnis dan teknologi informasi. Keunggulan penerapan modernisasi administrasi dan model segementasi wajib pajak pada kantor pelayanan pajak adalah pelayanan menjadi lebih seragam sehingga memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta memudahkan pengawasan wajib pajak.

---

The purpose of this research is to know the basic consideration of Directorate General of Taxes (DGT) in the establishment of Oil and Gas Tax Office, to outline the implementation of the modernization tax administration that carried out by the U.S. tax authority (IRS), to explain what are the benefits of modernization of the administration and implementation of ‘segmented taxpayer model’ at the tax office.

This study uses a qualitative approach and descriptive research methods. With qualitative data collection, it found that the basic consideration of establishsing Oil and Gas Tax Office is due to the great contribution of the oil and gas business in tax revenue, as an effort to improve service, to increase oversight, and to optimize the potential of DGT’s human resources.

The implementation of modernization tax administration that done through the IRS is by strengthening the organizational structure, human resources, business processes and information technology. The advantages of applying modern administration and taxpayer segmentation models at the tax office are: the service of the taxpayer will be more uniform so it can provide a convenience to taxpayers in meeting their tax obligations and also ease the monitoring of taxpayers."