Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku sistem keuangan islam : prinsip dan operasionalnya di Indonesia ini membahas tentang bagaimana sektor keuangan yang berorientasi keuntungan dengan sektor keuangan basis sosial memberikan kontribusi pada kestabilan sitem keuangan dan ekonomi makro suatu negara. Sistem ekonomi islam harus sejalan dengan prinsip kesamaan, kebersamaan, keadilan, kepentingan kemajuan dan kesejahteraan bersama.Sistek keuangan islam tidak boleh mengandung sedikit pun hal-hal yang merusak keadilan dan kerusakan yang lebih besar. Pelaksanaan sistem ini harus dikontrol dan diawasi secara ketat oleh suatu lembaga yang memiliki integritas dan mampu menjamin bahwa semua aturan yang menjamin terlaksananya tujuan syari'ah, yaitu kesejahteraan umat harus terjamin."

"Adanya perubahan dalam pembuatan laporan keuangan dari sistem lama (manual) menjadi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) menyebabkan Departemen Kehakiman dan HAM RI melaksanakan manajemen perubahan sistem pelaporan keuangan.Sehubungan dengan hal tersebut, masalah pokok yang dirumuskan adalah untuk menjawab pertanyaan :· Bagaimana kesiapan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dalam pengelolaan perubahan sistem pelaporan keuangan ?· Bagaimana upaya pengelolaan perubahan (manajemen perubahan) sistem pelaporan keuangan di Departemen Kehakiman dan HAM ?Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut dengan mempergunakan teori sebagaimana digambarkan oleh Lance A. Berger dengan "The Change Management Model" nya.Tahapan-tahapan yang terjadi pada manajemen perubahan dalam model yang ditampilkan oleh Lance A. Berger (1994), sebagai berikut : Dimulai dengan adanya change triggers (pemicu perubahan) yang dalam hal pembuatan-laporan keuangan adalah Surat dari Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Nomor : S-851AK12002 tanggal 8 April 2002 perihal Pelaksanaan SAP Tahun 2002. Tahapan kedua adalah destabilize existing business situation, berarti bahwa setiap perubahan yang diambil pasti akan mempengaruhi seluruh sistem yang tengah berlangsung. Tahapan ketiga reassessment of alignment to market merupakan adanya terobosan dari kebijakan organisasi yang diperlukan manajemen agar dapat menyesuaikan diri dengan hal Baru. Tahapan keempat, change decision, yaitu melakukan perubahan/perbaikan organisasi dan terakhir ialah stabilizing change plan, adalah upaya-upaya yang dilakukan agar setiap unit kerja dapat memacu kinerja masing-masing.Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah dengan mempergunakan Key informants, Observasi dan Desk Research. Dengan key informants, adalah wawancara langsung kepada pejabat/pegawai yang paling berkompeten dalam pembuatan/penyusunan laporan keuangan dengan Sistem Akuntansi Pemerintah.Observasi (pengamatan) dilakukan untuk memperoleh data yang secara verbal tidak dapat diperoleh melalui wawancara mendalam dari observasi akan dapat diketahui bagaimana budaya organisasi, telah seberapa jauhkah pelaksanaan change management dan bagaimana perilaku para pegawai dalam meresponsnya.Desk Research, merupakan suatu metode. pengumpulan dan pengolahan data yang berdasarkan pada informasi yang telah didokumentasikan, seperti peraturan-peraturan dan laporan tahunan.Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah di Departemen Kehakiman dan HAM RI, dukungan dari pimpinan (terutama di Kanwil-kanwil) belum optimal, dana untuk pelaksanaan sistem itu sangat terbatas dan Sumber Daya Manusia yang melaksanakannya kurang profesional.Dari hasil temuan penelitian tersebut disarankan; diadakan sosialisasi SAP (Sistem Akuntansi Pemerintah) bagi top management dan middle management di Departemen Kehakiman dan HAM baik di Pusat maupun di Daerah agar memahami urgensi dari SAP, mengusahakan dana bagi implementasi SAP, mengikutsertakan pegawai pelaksana pada penyuluhan SAP atau mengadakan penyuluhan/penataran sendiri.Dan akhirnya bila memungkinkan merekrut pegawai baru yang berpendidikan Sarjana Ekonomi/Akuntansi dan Sarjana Komputer untuk ditempatkan pada Bagian/Sub Bagian Keuangan baik di Pusat maupun di Daerah."

"Krisis sistem keuangan merupakan suatu kondisi dimana institusi keuangan dan sistem keuangan yang terintegrasi mengalami gangguan. Bank sebagai salah satu institusi keuangan utama di Indonesia merupakan hal vital dan pengawasan institusi keuangan harus dilaksanakan dengan baik secara menyeluruh. Tulisan ini akan memberikan perbandingan antara otoritas keuangan di Indonesia dan Britania Raya terkait pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Tulisan ini ditulis menggunakan metode penelitian doktrinal dan dianalisis secara deskriptif analitis. Sebagai lembaga keuangan vital, pengawasan baik di Indonesia dan Britania Raya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga mikroprudensial dan makroprudensial melalui kebijakan yang dimilikinya. Secara umum pencegahan mikroprudensial dengan mengawasi jalannya usaha perbankan terutama dalam permodalan, likuiditas, serta manajemen risiko. Sedangkan lembaga makroprudensial memberikan suatu pengawasan dan analisis menyeluruh terkait risiko sistemik dan sistem keuangan secara keseluruhan, memberikan pengawasan dimana lembaga mikroprudensial tidak memberikan pengawasan. Dalam kondisi krisis, otoritas keuangan di Indonesia dan Britania Raya akan melaksanakan koordinasi untuk memberikan tindakan penanganan. Secara umum, penyelenggaraan dan penanganan krisis sistem keuangan dilaksanakan cara yang sama, tetapi berbeda dalam tugas otoritas terkait di masing-masing negara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan koordinasi otoritas keuangan harus dilaksanakan secara menyeluruh dan efisien untuk mencegah terjadinya krisis sistem keuangan yang dapat merugikan negara.

---

A financial system crisis is a condition where financial institutions and integrated financial systems are disrupted. Banks as one of the main financial institutions in Indonesia are vital and the supervision of financial institutions must be carried out properly as a whole. This paper will provide a comparison between the financial authorities in Indonesia and the United Kingdom regarding the prevention and countermeasures of financial system crises. This paper is written using doctrinal research method and analysed descriptively. As vital financial institutions, supervision in both Indonesia and the United Kingdom is carried out by microprudential and macroprudential institutions through their policies. In general, microprudential supervision oversees the banking business, especially in terms of capital, liquidity, and risk management. While macroprudential institutions provide a comprehensive supervision and analysis related to systemic risk and the financial system as a whole, providing supervision where microprudential institutions do not provide supervision. In the event of a crisis, financial authorities in Indonesia and the United Kingdom will coordinate to provide handling actions. In general, the organisation and handling of financial system crises are carried out in the same way, but differ in the duties of the relevant authorities in each country. Therefore, it can be concluded that the coordination of financial authorities must be carried out in a coordinated manner."

"Pada akhir tahun 2012 Indonesia akan memiliki lembaga pengawas baru bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan kewenangan,tugas serta fungsi mengatur dan mengawasi semua lembaga keuangan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang membahas mengenai bentuk-bentuk pengawasan sistem keuangan di dunia dengan melakukan perbandingan bentuk struktur pengawasan di Inggris, Australia dan Korea.Berdasarkan studi literatur kemudian dianalisa bagaimanakah peran OJK yang baru dibentuk dalam menggantikan fungsi pengawasan dari lembaga pengawas yang sebelumnya ada di Indonesia. Dari hasil penelitian kepustakaan, bentuk struktur pengawasan bukanlah masalah yang utama untuk meciptakan pengawasan yang baik, tetapi yang lebih penting adalah kualitas dari pengawasan itu sendiri. Berdasarkan pengalaman dari negara-negara lain, OJK dapat melakukan fungsi pengawasan dengan baik jika memiliki tujuan pendirian yang jelas, independensi, sumber daya yang cukup, pengaturan anggaran yang efisien, akuntabilitas, penegakan hukum yang efektif, serta memahami pentingnya masa transisi dan masalah yang mungkin timbul pada saat masa transisi tersebut.

---

At the end of 2012 Indonesia will have a new regulatory agency called the Financial Services Authority (OJK), with the authority, duties and functions of regulating and supervising all financial institutions. This study is a research literature that discusses the architecture of financial system supervision in the world and comparing the structure of supervision in the UK, Australia and Korea. Based on the studies, it is then analyzed the role of OJK in replacing the previous supervising authority in Indonesia.

From the research it is concluded that the financial system supervision structure is not the main issue for achieving an effective supervision. The more important issue is the quality of the supervision itself. Based on the experience of other countries, OJK can perform its function properly if it has clear objective, independency, sufficient resources, efficient budget allocation, accountability, effective law enforcement, as well as understanding the importance of the transition period and the problems that may arise during the transition period. "

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang pengajuan yang dilakukan oleh PAU Bidang II. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan filing di PAU Bidang II. Ada enam kriteria yang mendasari pengarsipan arsip, yaitu sistem pengarsipan, daftar inventaris, penyediaan informasi odner/folder/file, dan jumlah serta kapasitas sarana penyimpanan arsip. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Untuk mendapatkan data dalam penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengarsipan arsip di PAU Bidang II yang dilakukan berdasarkan Pola Klasifikasi Arsip Universitas Indonesia belum terlaksana secara merata. Dalam pembuatan daftar pencarian arsip masih terdapat unit yang belum memiliki lokasi penyimpanan arsip pada daftar pencarian arsip. Selain itu, tidak semua unit memberikan informasi lengkap pada label fasilitas penyimpanan. Namun sarana dan prasarana pengarsipan arsip di PAU bidang II sudah memadai. Dalam pencarian arsip unit kerja ini dapat berjalan dengan baik.ABSTRACTThis study discusses the submission made by PAU Field II. The purpose of this study is to describe the implementation of filing in PAU Field II. There are six criteria that underlie archive archiving, namely the filing system, inventory list, provision of odner/folder/file information, and the number and capacity of archive storage facilities. This research uses a qualitative approach with a case study method. To obtain data in the study, researchers used several data collection techniques through interviews, observations, and document studies. The results of this study indicate that the overall archiving of archives in PAU Sector II which is carried out based on the Archives Classification Pattern at the University of Indonesia has not been carried out evenly. In making the archive search list there are still units that do not have an archive storage location on the archive search list. In addition, not all units provide complete information on the storage facility label. However, archive archiving facilities and infrastructure in PAU field II are adequate. In searching the archives this work unit can run well."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana adopsi sistem pembayaran digital dan transaksi elektronik di Indonesia berdasarkan faktor-faktor yang digunakan dalam metode TAM yakni kegunaan dan kemudahan penggunaan. Penelitian ini juga menggunakan faktor tambahan seperti pengaruh sosial, literasi finansial, keamanan dan privasi; dan dukungan pemerintah untuk melihat sejauh mana layanan pembayaran digital diadopsi oleh masyarakat Indonesia, khususnya pasca pandemi COVID-19. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SmartPLS 3 dengan SEM-PLS sebagai metodologi penelitiannya dan responden sebanyak 267 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kegunaan dan kemudahan menjadi pendorong intensi masyarakat dalam mengadopsi layanan pembayaran digital. Dukungan pemerintah juga merupakan faktor penting dalam adopsi layanan pembayaran digital khususya dalam membuat regulasi terkait ekosistem layanan pembayaran digital. Faktor lainnya seperti pengaruh sosial, literasi finansial, dan keamanan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap adopsi layanan pembayaran digital dalam penelitian ini. Uji tren pembayaran digital dengan menggunakan data sekunder menunjukkan adanya tren positif penggunaan layanan pembayaran digital selama lima tahun terakhir.

---

This research aims to see how far the adoption of digital payment systems and electronic financial transactions in Indonesia is based on the factors used in the theory acceptance model (TAM) method, such as perceived usefulness and perceived ease of use. Several factors, such as social influences, financial literacy, security and privacy, and government support, are added to the effects of the intention to adopt digital payments, especially after the COVID- 19 pandemic. Data processes with SmartPLS 3 and uses SEM-PLS method to see that all of the factors are supported to adopt digital payment systems in Indonesia. Result show that perceived usefulness and ease of use are the factors that drive the intention to adopt digital payment systems. Besides that, government support drives intention to adopt digital payment system by regulations to develop digital payment ecosystems. Others such as social influences, financial literacy, and security-privacy aren’t influenced on intention to adopt digital payment systems in Indonesia."