Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis bagaimana hubungan antara kebijakan dan pengaturan penciptaan lapangan kerja, dengan adanya transisi energi ke arah energi baru dan terbarukan di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Transisi energi di Indonesia membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor. Termasuk perubahan bagi kebijakan ekonomi serta kebijakan energi di Indonesia. Ketenagakerjaan sebagai salah satu bagian dari ekonomi makro sudah pasti mengalami dampaknya. Namun, saat ini di Indonesia, dengan berbagai kebijakan dan pengaturan yang ada selama masa transisi energi, ternyata belum dapat mengakomodir jumlah angkatan kerja yang sudah memasuki usia kerja untuk mendapatkan kesempatan kerja. Pemerintah memandang transisi energi sebagai ancaman, bahwa akan terjadi Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) di sektor energi fosil, tanpa melakukan persiapan untuk melindungi para pekerja yang mengalami PHK dan di sisi lain tidak mengambil peluang transisi energi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Padahal, proyeksi lapangan kerja yang tercipta dengan adanya transisi energi ini sangat menjanjikan, terlebih melihat beberapa contoh negara yang sudah berhasil, yaitu Denmark, Amerika Serikat, dan Jepang. Kebijakan dan pengaturan di sektor energi baru terbarukan pada negara-negara tersebut memperhatikan aspek ketenagakerjaan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja serta mendukung percepatan transisi ke arah energi baru dan terbarukan, tanpa mengurangi perhatian kepada tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya terutama di sektor energi fosil akibat adanya transisi energi.

---

This paper analyzes the relationship between job creation policies and regulations and the energy transition toward new and renewable energy in Indonesia. This papers employs a doctrinal legal research. The energy transition in Indonesia significantly impacts various sectors, including the transformation of economic and energy policies. Employment, as a component of the macroeconomy, has undoubtedly been affected. However, currently in Indonesia, the existing policies and regulations during the energy transition are apparently inadequate to accommodate the number of individuals entering the workforce who seek employment opportunities. The government perceives the energy transition as a threat, fearing layoffs in the fossil energy sector, without making adequate preparations to protect workers facing unemployment. Simultaneously, there is a lack of effort to leverage the energy transition as an opportunity to create new jobs. In fact, projections regarding job creation from this energy transition are very promising, particularly when considering successful examples from countries such as Denmark, the United States, and Japan. Policies and regulations in the renewable energy sectors of these countries prioritize employment aspects to promote job creation while supporting the acceleration of the transition to new and renewable energy, without neglecting workers who lose their jobs in the fossil energy sector due to this transition."

"Penelitian ini menganalisis bagaimana upaya penyelesaian dan peran pemerintah apabila terjadi pemutusan hubungan kerja tanpa kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya pemberitahuan pemberhentian (notice period). Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Penulis menguraikan dan menganalisis dua permasalahan dalam penelitian ini, yaitu perkembangan ketentuan prosedur pemutusan hubungan kerja berdasarkan Hukum Indonesia dan pelaksanaan pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha yang tidak sesuai dengan prosedur berdasarkan kasus media perusahaan ABC. Hasil penelitian ini menunjukkan pemutusan hubungan kerja biasanya terjadi tanpa adanya kepatuan terhadap ketentua prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan pemutusan hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja harus diberitahukan minimal 14 (empat belas) hari sebelum pemutusan tersebut efektif, namun banyak perusahaan tidak mematuhi sehingga mengakibatkan hilangnya hak-hak pekerja. Oleh karena itu, penulis memberikan gagasan untuk melakukan pengawasan yang lebih kuat terhadap perusahaan untuk lebih memperhatikan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan kompensasi terkait pelanggaran yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak yang dimiliki pekerja.

---

This research analyzes how settlement efforts and the role of the government function in cases of employment termination that violate legal provisions, particularly the notice period requirement. The research employs a doctrinal research method. The author describes and analyzes two key issues: the development of employment termination procedures based on Indonesian law and the implementation of these procedures by employers, as exemplified by a media case involving ABC Company. The study's findings reveal that employment termination often occurs without following established legal procedures. According to these procedures, employers must provide at least 14 (fourteen) days' notice before termination takes effect. However, many companies fail to comply with this requirement, leading to a loss of workers' rights. Consequently, the author proposes strengthening company oversight to ensure greater attention to and compliance with applicable laws and regulations. Additionally, the author suggests providing compensation for violations to uphold workers' rights."

"

Pengaturan terkait pengembangan energi menjadi kajian yang penting dilakukan, disebabkan energi menjadi hal yang vital dikuasai dan dilindungi karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Adanya tumpang tindih regulasi, ketidakpastian hukum, pajak, tenaga kerja, perizinan, serta infrastruktur menyebabkan Indonesia tertinggal dalam mendapatkan investasi asing. Dengan metode penelitian hukum normatif serta aspek ilmiah terhadap legal issue yang diteliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, ditemukan bahwa pengaturan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) belum mendukung pertumbuhan ekonomi, regulasi yang ada masih berfokus pada pemanfaatan EBT, dan pengaturan tarif EBT yang akan berdampak pada kenaikan tarif listrik akan memicu peningkatan inflasi sehingga akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain adanya regulasi pemenuhan pemakaian produk dalam negeri membuat BPP Pembangkit EBT semakin tinggi, ditambah lagi regulasi tarif yang dibawah BPP pembangkit EBT menimbulkan risiko ketidakpastian pengembalian investasi, sehingga kondisi ini tidak mendukung peningkatan investasi EBT di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan kebijakan Negara dalam pengaturan EBT, supaya EBT tidak menjadi beban baru bagi keuangan Negara. Selain itu, perlu dibentuk kebijakan EBT setingkat undang-undang yang akan memberikan payung hukum dari kebijakan Negara dalam pengembangan EBT

---

Regulation related on energy became an important task to conduct, it is because of energy as a vital part should be managed and protected as it involves many human lives. Overlapping regulation, uncertainty of law, taxes, workers, permitance and infrastructure makes Indonesia left behind and difficult to obtain a foreign investment. With normative law research method and scientific aspect regarding legal issue which examined using a statutory approach and a conceptual approach, it was found that regulation of New & Renewable Energy (NRE) governance has not supported economic growth, existing regulation still focus on NRE utilization and NRE tariff that creates a higher electricity tariff will trigger an inflation and affect economic growth. On the other side, Local Content regulation will increase the energy tariff from NRE sector, also the ceiling price regulation  for NRE power producer can not exceed the exsisting cost of electricity, creates a risk of uncertainty in investment returns, so this condition does not support the increase in NRE investment in Indonesia. Therefore, a state policy is needed in regulating NRE, so NRE will not become a state financial burden. In addition, it is necessary to establish an NRE policy at the level of a law that will provide a legal protection for State's policy in developing NRE

"

"Tesis ini membahas kedudukan buruh dalam proses hubungan kerja akibat kepailitan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepailitan juga ketenagakerjaan juga mengenal sejauh mana jaminan pembayaran upah atau uang pesangon bagi pekerja/buruh dalam suatu perusahaan yang dinyatakan pailit dapat dijamin. Dengan demikian dapat mengetahui kemungkinan dapat didahulukannya hak buruh terhadap kedudukan hak-hak lain dalam kepailitan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Kepailitan, yang kemudian di analisa untuk menggambarkan secara tepat tentang kedudukan buruh dalam proses pemutusan hubungan kerja akibat kepailitan.This legal writing is tended to observe bankruptcy legal impact to status of labour against the rights itself based on Law of 30/2004, Law of 13/2003 and other laws related. Research specification is Positive Law Inventory research that from point of view of approaching method is included in Normative Juridical Research. Data used is secondary. Data collecting technique is documentary research. Analytical technique used is Qualitative Normative analytical technique. Result of the research shows the possibility of how the rights could be the priority compare to other rights in creditor classification."

"Penelitian ini akan membahas mengenai regulasi energi dalam pemanfaatan tenaga listrik yangada di Indonesia saat ini dalam menuju transisi energi terbarukan sehingga terciptanyaketahanan energi nasional. Dalam hal ini melihat sejauh mana perkembangan regulasi yang adadi sektor energi di Indonesia dari periode pra kemerdekaan, periode awal kemerdekaan, periodeorde baru dan periode reformasi menuju ketahanan energi nasional. Selanjutnya dalampenelitian ini akan mengupas mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakanpemerintah Indonesia yang mempengaruhi transisi energi terbarukan. Serta melihat implikasidari hadirnya regulasi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja sebagai regulasi awal menuju energiterbarukan dan mewujudkan sasaran energi nasional. Dalam penelitian ini metode yangdigunakan yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menggunakan data pustaka ataudata sekunder sebagai data dasar dengan melakukan penelitian pada literatur-literatur terkaitisu-isu yang diteliti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perkembangan regulasi energidi Indonesia berorientasi pada aspek kemanfaatan. Terkait dengan peraturan perundangundangandan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan energi terbarukan dapatdisimpulkan bahwa beberapa aturan dan kebijakan yang ada perlu disesuaikan dan diubahsehingga dapat meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Implikasi UU 11/2020 tentangCipta Kerja bagi sektor energi khususnya panas bumi menuju transisi energi sangat berpeluangmeningkatkan persentase pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Adapun saran yangditawarkan dari hasil penelitian ini adalah perlu meninjau kembali terkait aspek keekonomianpada sektor energi terbarukan, perlu adanya peninjauan kembali juga terhadap kontrak-kontrakPT PLN – IPP, Pemerintah perlu dengan cermat juga melihat dampak dari UU CK pada sektorpanas bumi seperti pembagian risiko dan local content dalam ketenagalistrikan energiterbarukan serta aspek lingkungan dalam pemanfaatan tidak langsung panas bumi di Indonesia.

---

This study will discuss energy regulation in using electric power in Indonesia at this time

towards the transition of renewable energy to create national energy security. In this case, it is

seen how far the development of regulations in the energy sector in Indonesia from the preindependence

period, the early period of independence, the new order period, and the

reformation period toward national energy security. Furthermore, this research will examine

the Indonesian government's laws, regulations, and policies that affect the transition to

renewable energy. At the core of this paper's discussion is knowing the implications of the

regulation of Law 11/2020 on Job Creation (UU CK) as an initial regulation toward renewable

energy and realizing national energy targets. In this study, the method used is normative

juridical. Normative juridical research uses library or secondary data as basic data by

researching the literature related to the issues studied. This study concludes that the

development of energy regulation in Indonesia is oriented to the aspect of benefit. Related to

the laws and regulations and government policies that affect the implementation of renewable

energy, it can be concluded that some existing rules and policies need to be adjusted and

changed to increase renewable energy utilization. The implications of Law 11/2020 on Job

Creation for the energy sector, especially geothermal to the energy transition, can potentially

increase the percentage of renewable energy utilization in Indonesia. The suggestions offered

from the results of this study are, first, it is necessary to review the economic aspects of the

renewable energy sector. Second, there is a need for a review of the PT PLN – IPP contracts.

Third, the government must consider the UU CK's impact on the geothermal sector, such as

risk-sharing and local content in renewable energy electricity. Fourth, environmental aspects

in the indirect use of geothermal in Indonesia."

"Penelitian ini akan membahas mengenai regulasi energi dalam pemanfaatan tenaga listrik yang ada di Indonesia saat ini dalam menuju transisi energi terbarukan sehingga terciptanya ketahanan energi nasional. Selanjutnya dalam penelitian ini akan mengupas mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah Indonesia yang mempengaruhi transisi energi terbarukan. Serta melihat implikasi dari hadirnya regulasi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja sebagai regulasi awal menuju energi terbarukan dan mewujudkan sasaran energi nasional. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perkembangan regulasi energi di Indonesia berorientasi pada aspek kemanfaatan. Terkait dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan energi terbarukan dapat disimpulkan bahwa beberapa aturan dan kebijakan yang ada perlu disesuaikan dan diubah sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Implikasi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja bagi sektor energi khususnya panas bumi menuju transisi energi sangat berpeluang meningkatkan persentase pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia.

---

This study will discuss energy regulation in using electric power in Indonesia at this time towards the transition of renewable energy to create national energy security Furthermore, this research will examine the Indonesian government's laws, regulations, and policies that affect the transition to renewable energy. At the core of this paper's discussion is knowing the implications of the regulation of Law 11/2020 on Job Creation (UU CK) as an initial regulation toward renewable energy and realizing national energy targets. In this study, the method used is normative juridical. This study concludes that the development of energy regulation in Indonesia is oriented to the aspect of benefit. Related to the laws and regulations and government policies that affect the implementation of renewable energy, it can be concluded that some existing rules and policies need to be adjusted and changed to increase renewable energy utilization. The implications of Law 11/2020 on Job Creation for the energy sector, especially geothermal to the energy transition, can potentially increase the percentage of renewable energy utilization in Indonesia."

"Penggunaan energi Tak Terbarukan cenderung menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan akibat Gas Rumah Kaca. Meningkatnya kebutuhan energi di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang menggunakan sumber energi Tak Terbarukan sebagai energi primer akan meningkatkan resiko terjadinya perubahan iklim. Hal tersebut terjadi karena peningkatan kebutuhan energi juga beriringan dengan peningkatan Gas Rumah Kaca. Oleh karena itu, kebijakan dan penyusunan regulasi terkait transisi energi menjadi suatu hal yang sangat perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya percepatan transisi Energi Baru dan Terbarukan dalam sudut pandang aspek regulasi instrumen pendanaan. Indonesia belum memiliki peraturan yang mengatur mengenai Energi Baru dan Terbarukan beserta dengan instrumen pendanaannya. Regulasi Instrumen pendanaan tersebut kemudian dibandingkan dengan negara-negara yang telah berhasil melakukan transisi energi atau telah berhasil memanfaatkan Energi Baru dan Terbarukan dalam skala besar yaitu Jerman, India, dan Vietnam. Dengan melihat model pendanaan Energi Baru dan Terbarukan dari ketiga negara tersebut, diharapkan Indonesia dapat melakukan percepatan transisi energi menuju penggunaan Energi Baru dan Terbarukan sebagai salah satu sumber Energi Primer.

---

The use of non-Renewable Energy tends to cause negative effects on the environment which are caused by Greenhouse Gases. The increasing of energy needs in developing countries such as Indonesia that use non-Renewable Energy sources as primary energy will also increasing the risk of climate change. It happens because the surge of energy demand is side to side with the surge of Greenhouse Gases. Therefore, policy and regulation-making that related to energy transition are needed. This study’s aim is to analyze the effort to promote the acceleration of New and Renewable Energy Transition from the perspective of the funding instrument’s regulation aspect. Indonesia still does not have rules that regulate about New and Renewable Energy and the funding instrument. The rules of the funding instrument later compared with countries that have successfully made energy transitions on a large scale such as Germany, India, and Vietnam. By looking at the model of New and Renewable Energy funding instruments from the three countries, Indonesia is expected to do some effort to promote the acceleration of New and Renewable Energy transition and use New and Renewable Energy sources as primary energy."