Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini mengajukan pentingnya mendefinisikan ulang konsep rumah sebagai ruang konseptual yang mengutamakan autentisitas, kebebasan, dan kesetaraan bagi perempuan. Dengan menggunakan kerangka eksistensialis Simone de Beauvoir untuk memperluas kritik feminis Iris Marion Young, artikel ini menganalisis bagaimana peran gender tradisional dalam rumah membatasi perempuan pada keadaan imanensi, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk bertindak secara autentik dan melampaui ekspektasi sosial. Dengan mengkritik idealisasi rumah yang nostalgik dan praktik-praktik eksklusinya, artikel ini memperluas diskusi ke kelompok marginal dan mengeksplorasi bagaimana perubahan sistemik dapat mengubah rumah menjadi ruang yang mendukung ekspresi diri yang sejati dan pemerataan tanggung jawab. Pemaknaan ulang ini menantang hierarki dan menempatkan rumah sebagai tempat pembebasan dan kepedulian bersama.

---

This article argues for redefining the concept of home as a conceptual space that prioritizes authenticity, freedom, and equality for women. Drawing on Simone de Beauvoir’s existentialist framework to broaden Iris Marion Young’s feminist critique, it examines how traditional gender roles within the home confine women to immanence, limiting their ability to act authentically and transcend societal expectations. By critiquing the nostalgic ideal of home and its exclusionary practices, this essay expands the discussion to marginalized groups and explores how systemic change can transform the home into a space that supports genuine self-expression and shared responsibilities. This redefinition challenges hierarchies and fosters a vision of home as a site of liberation and mutual care."

"Tulisan ini mengangkat tentang pentingnya pengalaman dalam merumuskan identitas politik perempuan, sesuatu yang krusial ketika pejabat publik menentukan kebijakan seperti apa yang tepat dan sesuai untuk kelompok perempuan. Dengan latar belakang wajah politik yang seringkali tampil dalam balutan maskulinitas, momentum keterbukaan partisipasi politik perempuan melalui kebijakan affirmative action di Indonesia disambut dengan hangat sebagai sesuatu yang positif untuk melawan diskriminasi yang selama ini dialami perempuan. Persoalan yang muncul adalah para pelaku politik terjebak euforia dari representasi gender tanpa memahami persoalan substansial yang mereka hadapi. Data dalam penulisan ini dikumpulkan melalui penelusuran studi pustaka, pengumpulan data publikasi lembaga serta artikel daring. Data tersebut dianalisis menggunakan perspektif pemikiran Iris Marion Young tentang serialitas pengalaman perempuan. Tulisan ini mengungkap sesuatu yang transendental, bahwa ada “normalisasi” atribut atas pengalaman dan definisi perempuan. Melalui penelitian ini terlihat bahwa tren peningkatan kuantitas dari representasi perempuan di parlemen bukanlah hal yang paling dibutuhkan, melainkan pengakuan negara atas identitas politik perempuan yang kemudian akan merekonstruksi pola pikir sistem politik serta para perwakilan perempuan politis yang ada di Indonesia saat ini. Implikasinya, harus dilakukan redefinisi atas makna identitas perempuan oleh negara agar ruang publik yang telah direbut melalui kebijakan affirmative action tidak hanya diisi oleh lip service, namun juga mampu mencapai tujuan awalnya, yakni menciptakan keadilan dan kondisi politik yang anti-diskriminasi.

---

This paper raises the importance of experience in formulating women's political identity, it is something crucial when public officials determine what policies are appropriate for women's groups. With a background in the face of politics that often appears in covered  with of masculinity, the momentum of open political participation of women through the affirmative action policy in Indonesia was warmly welcomed as something positive to fight the discrimination that had been experienced by women. The problem that arises is that political actors are trapped in euphoria from gender representation without understanding the substantial problems they face. The data in this writing was collected through literature study searches as well as collection of institutional publication data and online articles. The data was analyzed using the perspective of Iris Marion Young's thoughts on the seriality of women's experiences. This paper reveals something transcendental, that there is a "normalization" of attributes and experiences of women. Through this research it can be seen that it is not the trend of increasing the quantity of women representatives in parliament that is needed, but the state's recognition of women's political identity which will later reconstruct the mindset of the political system and representatives of political women in Indonesia today. The implication, redefinition must be made on the meaning of women's identity by the state so that the public sphere that has been seized through the affirmative action policy is not only filled by lip service, but is also able to achieve its original goal, namely to create justice and anti-discrimination political conditions."

"Indonesia memiliki tingkat produktivitas yang masih rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui work engagement. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif non eksperimental cross sectional yang bertujuan untuk melihat bagaimana peran mediasi inklusi pada hubungan authentic leadership dan work engagement. Partisipan penelitian ini merupakan 145 pekerja wanita yang bekerja di lingkungan mayoritas laki-laki. Alat ukur yang digunakan adalah Authentic leadership Questionnaire (ALQ), Utrecht Work Engagement Scale-9 (UWES-9), dan workgroup inclusion. Analisis mediasi menggunakan Hayes PROCESS macro SPSS ver. 25 menunjukkan bahwa terdapat mediasi penuh dalam hubungan authentic leadership dan work engagement dengan mediator inklusi (c' = 0.05, SE = 0.06, p = 0.44, CI [-0.072, 0.165]; c=0.30 SE= 0.06, p = 0.00, CI [0.174, 0.427]). Dapat disimpulkan bahwa authentic leadership memengaruhi work engagement melalui mediasi inklusi. Oleh karena itu, perusahaan perlu menciptakan persepsi inklusi dan kepemimpinan yang bersifat Authentic sehingga dapat meningkatkan work engagement pada karyawan wanita dalam lingkungan yang mayoritas pria di Jabodetabek.

---

Indonesia has a lower level of productivity compared to other countries. Productivity can be enhanced through work engagement. This study is a non-experimental cross-sectional quantitative research that aims to examine the mediating role of inclusion in the relationship between authentic leadership and work engagement. The participants of this study were 145 female workers who work in predominantly male environments. The measurement tools used were the Authentic Leadership Questionnaire (ALQ), Utrecht Work Engagement Scale-9 (UWES-9), and workgroup inclusion. The mediation analysis using Hayes PROCESS macro SPSS ver. 25 showed that there was full mediation in the influence of authentic leadership on work engagement with inclusion as the mediator (c' = 0.05, SE = 0.06, p = 0.44, CI [-0.072, 0.165]; c = 0.30 SE = 0.06, p = 0.00, CI [0.174, 0.427]). It can be concluded that authentic leadership influences work engagement through full mediation by inclusion. Therefore, companies need to create an inclusive environment and implement authentic leadership to enhance work engagement among female workers in male dominant envionment around Jabodetabek."

"Tugas Karya Akhir ini membahas tentang mekanisme resiliensi sosial yang dilakukan oleh perempuan pekerja rumahan selama pandemi COVID-19 dari disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perempuan pekerja rumahan yang menghadapi kondisi kerentanan dari aspek ekonomi, sosial, dan hukum selama masa pandemi COVID-19. Perempuan pekerja rumahan mengalami kehilangan pendapatan karena rantai pasok yang terganggu selama masa pandemi COVID-19. Mekanisme resiliensi sosial dibutuhkan oleh perempuan pekerja rumahan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama pandemi. Penelitian ini mendeskripsikan kondisi kerentanan, mekanisme resiliensi sosial, serta faktor-faktor resiliensi sosial dari perempuan pekerja rumahan di Indonesia, India, dan Thailand pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan non-reaktif melalui kajian literatur. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa perempuan pekerja rumahan berada dalam kondisi yang semakin rentan, dari aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Untuk menghadapi kerentanan tersebut, perempuan pekerja rumahan di Indonesia, India, dan Thailand melakukan berbagai mekanisme resiliensi sosial, di antaranya memanfaatkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempertahankan hubungan sosial melalui bergabung dengan koperasi, diskusi, kerja sama, dan advokasi, serta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan diri dengan mengikuti pelatihan dan memulai pekerjaan atau usaha baru. Dalam melakukan mekanisme resiliensi sosial ini, diidentifikasi persamaan dan perbedaan faktor pelindung dan faktor risiko di antara perempuan pekerja rumahan di Indonesia, India, dan Thailand. Persamaan yang signifikan adalah adanya budaya patriarkis yang memengaruhi peran gender dalam pekerjaan serta pendidikan yang rendah bagi perempuan sebagai faktor risiko, serta peran organisasi pendamping yang memberikan bantuan sosial dan pelatihan sebagai faktor pelindung. Sedangkan, perbedaan yang signifikan adalah dalam aspek regulasi pekerja rumahan yang sudah ada di Thailand, tetapi belum ada atau masih terbatas di Indonesia dan India. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masing-masing faktor pelindung dan risiko yang telah diidentifikasi memengaruhi perempuan pekerja rumahan untuk melalui ketiga proses resiliensi sosial, yaitu recovery, sustainability, dan growth.

---

This study aims to explain social resilience mechanisms adapted by women home-based workers during the COVID-19 pandemic in the view of Social Welfare Science. The background of this research is the economic, social, and legal vulnerability faced by women home-based workers during the COVID-19 pandemic. Women home-based workers experienced loss of income due to disrupted supply chains during the COVID-19 pandemic. Social resilience mechanisms are needed by women home-based workers to meet their basic needs during the pandemic. This study describes the vulnerability conditions, social resilience mechanisms, and social resilience factors of women homeworkers in Indonesia, India, and Thailand during the COVID-19 pandemic. This research is a descriptive and non-reactive research that uses literature review method. The finding of this research shows that women home-based workers are even in more vulnerable conditions while COVID-19 pandemic, both in the aspect of economic, social, and health. To face that vulnerability, women home-based workers in Indonesia, India, and Thailand are doing various social resilience mechanisms, such as fulfilling basic needs from social assistance, maintaining social relationships through cooperatives, discussion, and advocacy, and also improving their knowledge and skills through training and starting new job or small business. This research also identified similarities and differences in protective and risk factors contributing to women home-based workers’ social resilience mechanisms in Indonesia, India, and Thailand. The significant similarity is patriarchy culture in these three countries as a risk factor that affect strong gender role in labour and also affect low education for women. Another similarity is the non-government organization’s significant role in these three countries as a protective factor in facilitating social assistance and various trainings for women home-based workers. Meanwhile, the significant difference is regulation aspect, where Thailand already established an act, while there is still limited to none regulation in Indonesia and India. This study concludes that each of the identified protective and risk factors influenced the women homeworkers to go through the three processes of social resilience, namely recovery, sustainability, and growth."

"Stratifikasi gender merupakan prinsip penting dalam masyarakat Jepang. Dalam stratifikasi tersebut pria menempati posisi dominan dan dan perempuan menempati posisi subordinat. Seiring dengan perkembangan Taman, Jepang berusaha menyesuaikan diri dengan wacana kesetaraan gender yang berkembang di sebagian besar masyarakat di dunia, terutama di negara-negara industri dimana perempuan merupakan suatu angkatan kerja yang partisipasinya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada awal era pertumbuhan ekonomi tinggi tahun 1960-an, Gross National Product ( GNP ) Jepang merupakan yang tertinggi keempat di dunia setelah negara-negara industri barat seperti Arnerika Serikat, Uni Soviet, dan Jarman Barat. Tidak berbeda dengan negara-negara industri lainnya, di Jepang juga terjadi peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Meskipun begitu bukan berarti bahwa terjadi peningkatan status perempuan dalam masyarakat, mereka masih saja tersubordinasi.Maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai subordinasi yang diaiami perempuan Jepang pada era pertumbuban ekonomi tinggi dan kondisi sosial yang menyebabkan hal tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelaahan kepustakaan dengan perspektif feminis. Bahan penelitian dikumpuikan dari data atau pengetahuan yang terkumpul dan pembelajaran dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya berupa buku, jurnal, dan artikel internet.Penulis menggunakan paradigma feminis untuk menganalisa kondisi sosial tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan suatu deskripsi dan analisa komprehensif yang lebih dekat dengan sudut pandang perempuan sebagai objek yang tersubordinasi. Secara khusus penulis menggunakan teori feminis sosialis Iris Young yang menggunakan pusat kategori melek gender yaitu "Pembagian kerja berdasarkan seksual" sehingga mampu menjelaskan kondisi perempuan secara keseluruhan. Inti dari teori feminis sosialis Iris Young adalah opresi terhadap perempuan disebabkan oleh kapitalis patriarki yang bias gender. Matra dalam penelitian ini, penulis juga mengkaji kondisi sosial yang menyebabkan subordinasi perempuan Jepang, dalam konteks ini adalah Jepang sebagai masyarakat yang kapitalis sekaligus patriarkis."

"Sektor keuangan dikenal sebagai sektor yang secara tradisional didominasi oleh laki-laki, sehingga muncul anggapan di masyarakat bahwa perempuan tidak cocok untuk menjalankan karir di sektor tersebut yang tercermin dari rendahnya persentase perempuan pada sektor. Keberadaan Sri Mulyani Indrawati (SMI), sebagai perempuan yang memegang jabatan politis tertinggi dalam sektor keuangan diharapkan dapat menghilangkan persepsi negatif terkait posisi perempuan dalam sektor tersebut. SMI mendapat sorotan luas di media massa, yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat sebagai sumber pengetahuan, sikap, dan ideologi (Van Dijk, 2000). Namun demikian, belum ada riset yang secara sistematis memeriksa bagaimana media mengkonstruksikan kepemimpinan SMI. Penelitian ini mengeksplorasi konstruksi yang dibangun oleh media terhadap SMI. Penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi makna dari konstruksi tersebut dan mengevaluasi posisi pemimpin perempuan di masyarakat melalui makna yang dihasilkan. Penelitian dilakukan dengan melakukan analisis secara tematik terhadap 268 artikel yang dikumpulkan lewat database Factiva dan new media podcast. Hasil penelitian menunjukkan representasi media terhadap pemimpin perempuan belum sepenuhnya layak karena masih terdapat stereotip gender dalam membangun konstruksi tersebut, walaupun sudah terdapat pengakuan atas hal-hal yang relevan terkait kepemimpinan. Selain itu, temuan analisis menunjukkan bahwa konstruksi kepemimpinan SMI juga tidak dapat dilepaskan dari konsep Orientalisme: kepemimpinan yang superior adalah yang berafiliasi dengan institusi Barat.

---

The financial sector is known as a male-dominated sector. Assumptions in the society arise, defining that a career in finance isn’t exactly made for women, which is reflected in the low percentage of women in the sector. The existence of Sri Mulyani Indrawati (SMI), as a woman who holds the highest political position in the financial industry, is expected to eliminate this negative perception towards the position of women in the financial sector. SMI receives wide attention in the media, which plays an important role in people's lives as a source of knowledge, attitudes, and ideology (Van Dijk, 2000). However, no research is found that has systematically examined how the media construct SMI leadership. This study explores the construction made by the media towards SMI. The research aims to explore the meaning of these constructions through the meanings generated. The research is conducted through a thematic analysis of 268 articles collected through the Factiva database and new media podcasts. The result of the study shows there are still gaps in the representation of women leaders and men leaders in the media, due to gender stereotypes found in the representation, although recognition of relevant matters related to leadership has already been made. Furthermore, findings also show that the construction of SMI leadership is influenced by the concept of Orientalism: that superior leadership is affiliated with Western institutions. "

"Ajaran Islam mendorong pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, namun capaian indeks kesetaraan gender negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) masih sangat rendah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kesetaraan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di 30 negara anggota OKI periode 2010–2018. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesetaraan gender pada sub-sample berdasarkan karakteristik sosial-ekonomi negara OKI seperti kondisi konflik dan non-konflik, tingkat pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini melakukan regresi balanced panel data menggunakan metode Fixed Effect (FE), dimana kesetaraan gender diukur dengan menggunakan variabel yang dibangun dari sub-dimensi Gender Inequality Index (GII), yaitu rasio edukasi perempuan, partisipasi tenaga kerja perempuan, proporsi perempuan pada kursi parlemen, dan tingkat fertilitas. Hasil regresi menunjukan bahwa kesetaraan gender secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara anggota OKI pada tahun 2010–2018, terutama dalam aspek pemberdayaan perempuan, melalui peningkatan rasio edukasi dan partisipasi tenaga kerja perempuan. Selain itu, perbaikan faktor sosial-ekonomi juga mampu memberikan pengaruh lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi di negara konflik, berpendapatan rendah, dan IPM rendah. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur mengenai pembangunan ekonomi berbasis perspektif gender dan agama serta memberikan implikasi bagi pembuat kebijakan untuk menyusun strategi pembangunan yang bersifat inklusif

---

Islamic teaching encourages the importance of women role in supporting the development, however OIC member countries have very low gender equality index. This research aims to investigate the impact of gender equality on economic growth in selected 30 OIC member countries during 2010–2018. In addition, this study also aims to determine the effect of gender equality within sub-sample, based on socio-economic characteristics (such as: conflict and non-conflict countries, income levels, and Human Development Index categories). Balanced panel data regression using Fixed Effect (FE) model was performed to answer the research questions. This study uses variables constructed from the sub-dimensions of Gender Inequality Index (GII), specifically dimensions of female population with at least some secondary education, female labor force participation, proportion of seats held by women in national parliaments, and fertility rates. The results of this study indicate that gender equality significantly affects economic growth, especially in the aspect of women's empowerment through promoting female education and labor force participation. Furthermore, improvement in socio-economic factors is able to give higher impact on economic growth on conflict, low-income, and low-HDI countries. The empirical result is expected to enrich literature on economic development based on religion and gender perspectives and also has implications for policy makers to develop strategies that encourage inclusive economic growth."

"ABSTRAKPenelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk mencari tahu bentuk ketidaksetaraan jender yang terjadi di Korea Selatan dilihat dari sudut pandang pekerja wanita sektor formal dan dampaknya terhadap penurunan tingkat fertilitas. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bentuk ketidaksetaraan jender yang terjadi dan dampaknya bagi pekerja wanita sektor formal di Korea Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Penulis menggunakan teori Peran Sosial yang dikemukakan oleh Alice Eagly sebagai teori utama untuk mendukung penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat dua bentuk ketidaksetaraan jender yang dihadapi oleh pekerja wanita sektor formal di Korea Selatan. Pertama, yaitu diskriminasi jumlah partisipasi kerja. Kedua, yaitu diskriminasi pendapatan. Ketidaksetaraan jender yang terjadi mengakibatkan perubahan pada pola pikir wanita di Korea. Wanita menjadi lebih memprioritaskan karir dan menunda pernikahan sehingga berdampak pada penurunan tingkat fertilitas di Korea Selatan.

---

ABSTRACTThe research on this journal is intended to find out the situation about gender inequality in South Korea, with the view from female workers in formal sector, and the effect it caused on the declining rate of fertility. This research focus on the inequality in gender which happens and the effect it caused on the women workers in formal sectors. The research methods used is the qualitative analysis methods. Writer used Alice Eagly rsquo s theory of Social Roles as the main theory that supports this research. Based on this research, there are two types of inequality of gender that are being faced by the female workers on formal sectors in South Korea. First, the discrimination of working participation. Second, the discrimination of income. These inequalities of gender which are happening right now changed the mindset of women in South Korea. The women, prioritize career over marriages, in result with the decline of fertility rate in South Korea day by day. "

"ABSTRAKBudaya memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan karakter serta pola pengambilan keputusan dalam sebuah negara yang pada akhirnya juga bepengaruh terhadap kesetaraan gender di negara tersebut. Penelitian ini akan menganalisis budaya di Filipina sebagai bagian dari kawasan Asia Tenggara yang dipengaruhi oleh budaya Spanyol dan Amerika Serikat. Adapun studi kasus dalam penelitian ini adalah revisi kebijakan parental leave tahun 2017, yakni Senate Bill No. 1305 sebagai contoh dari hasil kebijakan yang diproduksi olehpemerintah Filipina sebagai bentuk kesadaran akan pentingnya peran ayah dan ibu dalam pemeliharaan sebuah keluarga. Penelitian terdahulu mengenai gender dan negara telah menunjukkan bahwa gender merupakan sebuah elemen yang penting dalam pertimbangan pembuatan kebijakan sebuah negara. Sementara itu, gender erat kaitannya dengan budaya yang berkembang dalam sebuah masyarakat. Dengan menggunakan teori gender dan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis pengaruh budaya asing yang masuk ke Filipina sehingga mampu memberikan pengaruh pada masyarakat Filipina termasuk kesadaran masyarakat terhadap relasi gender. Penelitian ini juga menganalisis hubungan antara kesetaraan gender di Filipina tersebut dengan revisi kebijakan parental leave dengan melakukan wawancara dan observasi langsung di Manila, Filipina. Temuan dari penelitian ini menemukan adanya percampuran budaya dari Spanyol dan Amerika Serikat telah memberikan kontribusi yang besar terhadap budaya masyarakat Filipina kontemporer.

---

ABSTRACTCulture has a large influence in the formation of character and decision-making patterns in a country which would also influence the gender equality in the country. This research analyzes the culture in the Philippines as part of the Southeast Asia region which was influenced by the Spanish and American culture. As for the case studies in this research is the revision of the parental leave policy in the year 2017, i.e. the Senate Bill No. 1305. This bill is an example of a gender-based policy made by the Philippine Government to note the importance of father and mother to nurture a family. Some previous researches on gender and states had shown that gender is an important element in the consideration of a State policy making. Meanwhile, gender is deeply connected with the culture that exist in a society. By using the theory of gender and qualitative methods, this research analyzes the influence of foreign cultures in the Philippines society which then also influenced the awareness in the society towards the equality in the gender relations. The research also analyzes the connection between gender equality in the Philippines with the revision of the parental leave policy by doing interviews and direct observation in Manila, the Philippines. The findings of this research shown the existence of the cultural mixture of Spanish and American had given great contribution to the culture in the contemporary Philippines society."